+62 2129380882 office@aprobi.co.id

SMAR Kantongi Kuota 532.000 Kiloliter

Bisnis Indonesia | Senin, 18 Maret 2019

SMAR Kantongi Kuota 532.000 Kiloliter

Emiten perkebunan, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. menilai ekspansi bisnis pada biodiesel tetap kondusif pada 2019. Investor Relation SMART Pinta S. Chandra mengungkapkan bisnis biodiesel emiten bersandi saham SMAR itu cukup kondusif seiring dengan adanya dukungan dari pemerintah. “SMAR dan anak perusahaan menerima alokasi kuota sekitar 532.000 kl [pada tahun ini],” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (15/3). Berdasarkan catatan Bisnis, kuota biodiesel SMAR pada periode Mei-Desember 2018 mencapai 221.000 kiloliter. Pinta menuturkan bisnis biodiesel pada 2018 cukup bagus karena didukung oleh kompetitifnya harga minyak sawit mentah untuk energi. Selain itu, perluasan penerapan B20 mampu menyerap kelebihan persediaan produk Kelapa Sawit di pasar domestik. Sebagai informasi, penyerapan biodiesel dalam negeri melalui program mandatori B20 pada 2018 mencapai 3,8 juta ton atau naik 72% dibandingkan dengan 2017 yang hanya 2,2 juta ton. Pada 2019, entitas Grup Sinar Mas itu akan fokus diversifikasi produk bernilai tambah dan intensifikasi kebun guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui percepatan peremajaan tanaman.

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 18 Maret 2019

Palm oil producers eye domestic market amid challenges

Amid tough global market challenges, the country\’s Palm Oil producers have to start expanding in the domestic market in order to boost absorption and stay afloat. Palm oil producer PT Astra Agro Lestari (AALI), part of diversified conglomerate Astra International, is no exception. Astra Agro Lestari president director Santosa said the company must explore opportunities in the domestic market to boost absorption. “The challenge, for now, is to find a new market for our products if we face obstacles in the international market. Whether we want it or not, we have to open the domestic market,” Santosa said recently in Bandung. He added that the use of bio-solar for power plants offered the company an opportunity to maximize the domestic absorption of its products. Santosa expressed hope that the government would soon implement the B100 policy, which is the use of 100 percent biodiesel as the mandatory fuel for specific vehicles. Biodiesel is a derived from crude Palm Oil (CPO). The government has implemented the mandatory 20 percent biodiesel (B20) since September for specific vehicles, including trains and mining vehicles.

Santosa suggested that state-owned electricity company PLN should use renewable energy to replace fossil fuel at its power plants. “Indonesia\’s Palm Oil raw materials are certainly sufficient. What we should focus on now is whether it will be more profitable to use them or sell them,” he said. The government has been implementing a B20 policy, requiring a minimum of 20 percent blended biodiesel mainly as fuel for motor vehicles, to boost domestic biodiesel consumption hence absorbing more CPO. Indonesia has faced a number of obstacles in trading CPO, its biggest export commodity in terms of volume in the interna- tional market, due to fluctuations in global market prices and ongoing negative campaigns against the commodity in European Union countries. However, Santosa is optimistic that the CPO business will thrive this year. He said controlling prices would be key to maintaining the business. “We can\’t let the industry suffer domestically. Our per hectare fixed cost should be adjusted each year. Industry players should also work together to ensure a healthy industry,” he said.

The publicly listed company traded 375,000 tons of CPO last year, a four-fold increase of the 83,000 tons it traded in 2017. The company saw 18.5 per- cent year-on-year (yoy) growth in its CPO production to 1.9 million tons last year from 1.6 million tons in 2017. It also saw a 10.2 percent yoy growth in its fresh fruit bunches production, with 5.7 million tons last year. The company also produced 420,900 tons of kernel last year, up 18 percent up from 356,600 tons the previous year. Meanwhile, in the downstream sector, the company recorded 16.1 percent yoy growth in its Olein production to 327,600 tons last year from 282,200 tons in 2017. Santosa said the company had allocated Rp 1.5 trillion (US$105.19 million) in its capital expenditure this year, Rp 700 billion of which will be allocated to maintain Palm Oil trees on its 5,000 hectares of unproductive land, Rp 150 billion for increasing the capacity of its four existing plants and the rest for maintaining its infrastructure, including plantation pathways and employees\’ houses. “About 40 percent of the capital expenditure is for managing unproductive plantations,” he said. The company manages 285,024 ha of Palm Oil plantations spread across Sumatra, Kalimantan and Sulawesi – 66,615 of which are plasma plantations. The capacity of its plants reaches 1,525 tons per hour with 80 to 85 percent utilization,

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 18 Maret 2019

CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit [Crude Palm Oil-CPO), yang mengesahkan aksi delegasi (Delegated Act) dimana CPO sebagai produk tidak berkelanjutan sehingga berpotensi penggunaan CPO untuk bahan bakar kendaraan harus dihapus. neraca . Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia akan mengambil langkah tegas atas putusan Komisi Uni Eropa terkait minyak sawit (CPO). Dia mengakui sikap ITE tersebut menjadi peringatan, khususnya bagi Indonesia unfuk menentukan sikap yang lebih frontal. “Jadi kalau soal CPO kami akan mulai mengambil langkah-langkah yang lebih frontal. Artinya kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras sudah,” tegas Darmin di kantornya, Jumat (15/3). Pasalnya, Komisi UE telah mengesahkan aksi delegasi (Delegated Act) yang salah satu isinya mengkategorisasikan CPO sebagai produk tidak berkelanjutan. Akibatnya, penggunaan CPO untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus. Selanjutnya, Komisi UE akan mengajukan Dele-gated Act itu kepada Parlemen UE. Parlemen UE memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan menerima atau menolak keputusan tersebut Darmin menuturkan pemerintah akan memanfaatkan jeda waktu itu untuk menyuarakan keberatannya. Dalam hal ini, Indonesia tidak sendiri. Rencananya, perwakilan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen Kelapa Sawit akan menyambangi pemerintah UE pada April mendatang.

“Ini sudah warning (peringatan) yang serius untuk kami pertimbangkan. Kami dengan Ma-laysia sudah sepakat akan ke Eropa nanti awal minggu kedua April sebelum dia mengambil keputusan di parlemen,” ujarnya. Kendati demikian, Darmin menuturkan Indonesia belum mampu membawa persoalan tersebut kepada mahkamah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Alasannya, keputusan Komisi UE tersebut baru berada pada tataran rencana, belum menjadi langkah nyata.” Kami selama ini tahu mere- ka diskriminatif, tetapi kami belum bisa membawanya ke WTO karena belum ada langkah konkret,” ujarnya Tidak hanya pemerintah yang kecewa terhadap UE. Kalangan pengusaha sawit juga mengaku prihatin atas putusan Komisi Uni Eropa yang menyebut bahwa Kelapa Sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan. Akibatnya, penggunaan bahan Kelapa Sawit untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus. “Tentunya kami prihatin dengan keputusan Uni Eropa yang akan menghentikan penggunaan sawit untuk bio energi,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (15/3).

Dia menilai Uni Eropa abai terhadap peran industri Kelapa Sawit bagi Indonesia, bahwa industri ini berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Menurut data Gapki, volume eksporminyakkelapasawit(Crude Palm Oil-CPO) dan turunannya sepanjang tahun 2018 mencapai 32,02 juta ton. Jumlah ini naik tipis 3,1% dari ekspor 2017 sebesar 31,05 juta ton. Pasar ekspor terbesar CPO Indonesia adalah India sebesar 6,7 juta ton. Sedangkan Uni Eropa menempati posisi kedua sebesar 4,7 jutaton. Dengan demikian, penghapusan bahan Kelapa Sawit untuk bahan bakar kendaraan bermotor akan memberikan dampak signifikan bagi pasar sawit Indonesia. Senada dengan Gapki, Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengaku heran atas putusan Uni Eropa. Meskipun, ia sendiri belum mengetahui putusan tersebut. “Saya tidak mengerti kenapa sampai muncul rencana untuk hapus biodisel sebagai bahan baku biofuel. Karena kita tahu bahwa biofuelsangatbagus, apala- gi dari sawit,” ujarnya. Menurut dia, seharusnya Uni Eropa lebih bijak dalam memutuskan penghapusan bahan Kelapa Sawit untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Sebab, puluhan juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari industri ini.

Kerusakan Hutan

Diajuga sepakat dengan Mukti bahwa industri, Kelapa Sawit di Indonesia berperan untuk mengu-rangi kemiskinan di Indonesia. “Mereka hanya sekadar melindun-gi komoditasnya karena mungkin mempuyai minyak nabati lain. Tetapi seharusnya juga melihat secara proporsional dari dampaknya. Berapa banyak petani yang yang bergantung dari CPO,” u-jarnya. Sebelumnya, Komisi Uni Eropa telah menerbitkan kriteria untuk menentukan komoditas yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari undang-undang baru Uni Eropa untuk meningkatkan energi terbarukan menjadi 32% pada 2030 mendatang. Komisi Uni Eropa berkesim- pulan bahwa 45% dari ekspansi produksi minyak sawit sejak 2008 telah mengakibatkan kerusakan hutan, lahan basah atau gambut, dan pelepasan gas rumah kaca yang dihasilkan, oleh sebab itu, mereka menilai bahwa penggunaan bahan Kelapa Sawit untukba-han bakar kendaraan bermotor harus dihapus. Sebelumnya, Dewan Negara-negara Produser. Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries-CPOPC) sepakat mengirim misi bersama ke Uni Eropa (UE) untuk menentang pemberlakuan kebijakan Renewable Ener-gy Directives II (RED II) yang rampung dirancang tahun lalu.

Keputusan tersebut diambil setelah menggelar pertemuan pejabat tinggi CPOPC selama dua hari di Jakarta (27-28 Feb. 2019). Saat ini CPOPC beranggotakan tiga negara produsen minyak sawit yaitu Indonesia, Malaysia, dan Kolombia. “Para menteri sepakat untuk terus menentang rancangan peraturan (RED II) tersebut melalui konsultasi bilateral antara lain melalui ASEAN, WTO, dan forum lainnya yang tepat,” ujar Menko Darmin usai menghadiri perte- muan tingkat menteri CPOPC di Jakarta, beberapa waktu lalu. Berdasarkan draft RED II, kebijakan Uni Eropa mendiskriminasi produk minyak Kelapa Sawit dari produk minyak nabati lain seperti kedelai dan biji bunga matahari. Pasalnya, UE membatasi dan melarangpenggunaan biofuel berbasis Kelapa Sawit menggunakan skema penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land Use Change-ILUC). Padahal, secara ilmiah, metodologi ILUC masih dipertanyakan dan merupakan konsep unilateral yang menyerang CPO. “Para menteri (CPOPC) menilai langkah tersebut sebagai kompromi politik di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir dan mengecualikan minyak Kelapa Sawit pada biofuel UE untuk menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh negara-negara UE,” ujar Darmin.Rancangan kriteria pada RED II itu secara langsung difokuskan kepada minyak Kelapa Sawit dan deforestasi. Uni Eropa juga tidak berupaya untuk memasukkan masalah terkait lingkungan dengan pengolahan lahan.

Tempo | Jum’at, 15 Maret 2019

SMAR Tangkap Peluang Biodiesel

Emiten perkebunan, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) menilai ekspansi bisnis pada biodiesel tetap kondusif pada tahun ini. Investor Relation SMAR Pinta S. Chandra mengungkapkan kuota biodiesel SMAR dan entitas anak pada tahun ini mencapai 532.000 kilo liter. Menurutnya, bisnis biodiesel cukup kondusif seiring adanya dukungan dari pemerintah. “SMAR dan anak perusahaan menerima alokasi kuota sekitar 532.000 KL [pada tahun ini]. Bisnis biodiesel di Indonesia cukup kondusif,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (15/3/2019). Dia menceritakan, bisnis biodiesel pada 2018 cukup bagus karena didukung kompetitifnya harga minyak sawit mentah untuk energi. Selain itu, sejak diterapkannya B20 pada September 2018, kondisi tersebut mampu menyerap kelebihan persediaan produk kelapa sawit di pasar domestik. Sebagai informasi, penyerapan biodiesel dalam negeri melalui program mandatori B20 pada 2018 mencapai 3,8 juta ton atau naik 72% dibandingkan dengan 2017 yang hanya 2,2 juta ton. Strategi lain yang dilakukan SMAR untuk meningkatkan kinerja yakni melakukan diversifikasi produk. Pada 2019, SMAR berencana fokus melakukan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui percepatan peremajaan tanaman.

SMAR juga bakal meningkatkan efisiensi operasional dan menangkap peluang peningkatan margin yang timbul dari penyediaan produk dan layanan dengan nilai tambah. Hingga September 2018, margin laba kotor dan margin laba bersih perseroan masing-masing 11,65% dan 0,04%. Sementara itu, margin dari laba operasional mencapai 3,53%. Tipisnya raihan margin pada sembilan bulan 2018, membuat emiten bersandi saham SMAR gencar melaksanakan diversifikasi produk. Hingga September 2018, pendapatan dari segmen penghiliran berkontribusi hingga 87% dan penjualan CPO dan produk lainnya hanya menyumbang 13%. Sampai September 2018, produksi tandan buah segar (TBS) SMAR mencapai 2,04 juta ton, turun 3,3% year on year dari sebelumnya sebanyak 2,11 juta ton. Sementara itu, produksi CPO juga terkoreksi 3,3% y-o-y menuju 470.387 ton dibandingkan produksi per September 2017 sebesar 486.485 ton. Di sisi lain, produksi palm kernel (PK) terkoreksi lebih tipis, yakni 0,3% yoy menuju 120.068 ton dari sebelumnya 120.393 ton. Namun, kernel extraction rate naik 0,13% yoy menjadi 5,54% dibandingkan per September 2017 sebesar 5,41%. Adapun, oil extraction rate (OER) turun 0,16% menjadi 21,70% dari sebelumnya 21,86%. OER atau tingkat rendemen adalah perbandingan jumlah CPO yang diproduksi dalam setiap kilo gram TBS.

https://market.bisnis.com/read/20190317/192/900612/smar-tangkap-peluang-biodiesel

Tempo | Jum’at, 15 Maret 2019

Jika Sawit Jadi Dilarang untuk Biofuel, Darmin Bakal Protes Keras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah lebih keras, seandainya larangan mengenai penggunaan sawit untuk bahan bakar (biofuel) benar-benar diputuskan. Adapun langkah itu berupaya membawa persoalan ini kepada World Trade Organization atau WTO. Artinya kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras. Kami sudah tidak punya pilihan sekarang,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat 15 Maret 2019. Commission of the European Communities atau Komisi Eropa dikabarkan telah mengusulkan rancangan aturan yang melarang penggunaan sawit untuk biofuel. Sebab, budi daya kelapa sawit dinilai mengakibatkan deforestasi berlebihan. Jika benar-benar diputuskan dilarang, kebijakan itu bakal merugikan negara produsen dan pengekspor sawit terbesar dunia seperti Indonesia dan Malaysia. Produksi sawit nasional sendiri pada 2018 mencapai 43 juta ton. Angka produksi tersebut dikabarkan memecahkan rekor produksi yang terjadi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kendati demikian, kata Darmin, keputusan Komisi Eropa tersebut belumlah final. Keputusan tersebut masih perlu dibahas di level Parlemen Eropa dan juga Pemerintah Uni Eropa. Kedua lembaga itu dikabarkan masih butuh waktu dua bulan apakah usulan Komisi Eropa akan diterima atau ditolak (memveto). “Tapi tentu ini peringatan serius bagi kami. Bersama dengan Malaysia, kami juga sudah sepakat akan ke Eropa, awal minggu kedua April, sebelum mereka mengambil keputusan di parlemen,” kata Darmin. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah berusaha melobi Uni Eropa agar tidak melarang penggunaan sawit untuk bahan bakar /biofuel. Salah satunya lewat usaha lobi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang pergi ke Polandia untuk meyakinkan Uni Eropa. Salah satu upaya lobi adalah dengan melakukan moratorium perluasan lahan (ekstensifikasi) perkebunan sawit. Moratorium tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit.

https://bisnis.tempo.co/read/1185638/jika-sawit-jadi-dilarang-untuk-biofuel-darmin-bakal-protes-keras

Tempo | Jum’at, 15 Maret 2019

Neraca Perdagangan Surplus, Darmin: Pertumbuhan Jangan Terganggu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan surplus neraca perdagangan pada Februari 2019 tidak mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi. “Jangan sampai hasil yang di satu pihak lebih baik karena neraca perdagangan positif tapi nanti pertumbuhannya terpengaruh pula,” kata Darmin di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. Darmin menjelaskan salah satu kontribusi surplus neraca perdagangan itu karena terjadi penurunan impor yang cukup signifikan. Ia menyebutkan turunnya impor ini dapat mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar impor adalah bahan baku dan bahan modal yang dibutuhkan untuk investasi. Namun begitu, kata Darmin, dampak dari turunnya impor tidak akan langsung terlihat karena baru terlihat dalam satu atau dua tahun ke depan. “Impor barang modal, mesin-mesin dan sebagainya itu dampaknya tidak tahun ini, sehingga kita masih punya ruang untuk menjawab persoalan yang menyangkut pertumbuhan,” ujarnya. Darmin juga mengharapkan adanya upaya lebih untuk mendorong kinerja ekspor agar pembenahan neraca perdagangan terus berlanjut secara berkesinambungan. “Situasi dunia masih terus berubah, belum pulih, ekspor kita ketiga negara (tujuan ekspor), tadinya ke Jepang masih positif, sekarang tiga-tiganya sudah negatif,” katanya. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Februari 2019 mengalami surplus US$ 330 juta yang terdiri dari ekspor sebesar US$ 12,53 miliar dan impor US$ 12,2 miliar. Meski demikian, realisasi ini tercapai karena kinerja ekspor dan impor mengalami penurunan dibandingkan periode sama tahun 2018. Pada Februari 2018, realisasi ekspor tercatat mencapai US$ 14,13 miliar dan impor sebesar US$ 14,18 miliar.

https://bisnis.tempo.co/read/1185707/neraca-perdagangan-surplus-darmin-pertumbuhan-jangan-terganggu/full&view=ok

Viva | Jum’at, 15 Maret 2019

Uni RI Bakal Frontal Respons Kebijakan Eropa Hapus Sawit dari Biofuel

Komisi Eropa atau Commission of the European Communities telah memutuskan untuk menghapuskan minyak kelapa sawit sebagai bagian dari kategori bahan bakar hayati atau biofuel. Alasannya, karena produksi minyak kelapa sawit menyebabkan deforestasi yang berlebih, sehingga dianggap tidak ramah lingkungan. Sebagai bagian dari negara yang memproduksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas langkah yang diambil Komisi Eropa tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan bakal mengambil langkah-langkah yang lebih frontal menanggapi hal ini. “Jadi kalau soal CPO (Crude Palm Oil), kita akan mulai mengambil langkah-langkah yang lebih frontal,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat 15 Maret 2019. Menurut Darmin, Indonesia sudah mengambil berbagai langkah untuk meyakinkan masyarakat Uni Eropa, bahkan dunia, bahwa produksi minyak kelapa sawit tidak menyebabkan deforestasi yang berlebihan. Mulai dari penyajian riset ilmiah, lobi-lobi, hingga berbagai perundingan. Salah satu hasil riset yang telah disampaikan adalah hasil riset yang dilakukan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hasil riset lembaga internasional yang telah dipublikasi pada 2018 tersebut mengungkapkan bahwa kelapa sawit mampu menghasilkan minyak nabati sembilan kali lebih efisien ketimbang komoditas lainnya dalam hal pemanfaatan luas lahan.

“Kami enggak punya pilihan sekarang. Kami sudah mencoba berunding, menjelaskan, melobi, tapi kelihatannya ini mereka jalan saja terus. Enggak apa apa, kita mengambil langkah yang baru saja,” tuturnya. Darmin pun mengakui, saat ini pihaknya tidak mampu untuk menggugat langkah yang diambil Komisi Eropa tersebut ke World Trade Organization (WTO). Sebab, langkah yang diambil tersebut harus memasuki tahapan lanjutan ke Dewan atau Parlemen Uni Eropa untuk kemudian bisa diimplementasikan secara menyeluruh di negara-negara Eropa. “Kan masalah kita selama ini kita tahu mereka diskriminatif, tapi kita belum bisa membawanya ke WTO karena belum ada langkah konkret,” katanya. Untuk itu, sebelum dua bulan langkah yang diambil Komisi Eropa itu ditindaklajuti di Parlemen Uni Eropa, pemerintah dikatakannya telah sepakat dengan Malaysia untuk bertemu dengan Komisi Eropa, demi melakukan perundingan lebih jauh terkait hal itu pada pertengahan April 2019. “Tetapi ini sudah warning yang serius untuk kita pertimbangkan, dan kita dengan Malaysia itu sudah sepakat akan ke Eropa nanti awal pekan kedua April, sebelum dia mengambil keputusan di parlemen. Artinya kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras,” ujarnya.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1130534-ri-bakal-frontal-respons-kebijakan-eropa-hapus-sawit-dari-biofuel

Cnnindonesia | Jum’at, 15 Maret 2019

Uni Eropa Setop Sawit jadi Biofuel, Darmin Janji Protes Keras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia akan mengambil langkah tegas atas putusan Komisi Uni Eropa terkait minyak sawit (Crude Palm Oil /CPO). Darmin mengakui sikap UE tersebut menjadi peringatan, khususnya bagi Indonesia untuk menentukan sikap yang lebih frontal. “Jadi kalau soal CPO kami akan mulai mengambil langkah-langkah yang lebih frontal. Artinya kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras sudah,” tegas Darmin di kantornya, Jumat (15/3). Komisi UE telah mengesahkan aksi delegasi (Delegated Act) yang salah satu isinya mengkategorisasikan CPO sebagai produk tidak berkelanjutan. Akibatnya, penggunaan CPO untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus. Selanjutnya, Komisi UE akan mengajukan Delegated Act itu kepada Parlemen UE. Parlemen UE memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan menerima atau menolak keputusan tersebut. Darmin menuturkan pemerintah akan memanfaatkan jeda waktu itu untuk menyuarakan keberatannya. Dalam hal ini, Indonesia tidak sendiri. Rencananya, perwakilan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit akan menyambangi pemerintah UE pada April mendatang. “Ini sudah warning (peringatan) yang serius untuk kami pertimbangkan. Kami dengan Malaysia sudah sepakat akan ke Eropa nanti awal minggu kedua April sebelum dia mengambil keputusan di parlemen,” katanya. Kendati demikian, Darmin bilang Indonesia belum mampu membawa persoalan tersebut kepada mahkamah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Alasannya, keputusan Komisi UE tersebut baru berada pada tataran rencana, belum menjadi langkah nyata. “Kami selama ini tahu mereka diskriminatif, tetapi kami belum bisa membawanya ke WTO karena belum ada langkah kongkrit,” tukas Darmin.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190315153309-85-377614/uni-eropa-setop-sawit-jadi-biofuel-darmin-janji-protes-keras