+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Sudah Bijakkah Kebijakan Penerapan B20 ?

Sudah Bijakkah Kebijakan Penerapan B20 ?

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah akan menerapkan B20 untuk Solar subsidi atau public service obligation (PSO). Perlu diketahui selama ini Biosolar ini di pasar Indonesia campurannya tidak konsisten ada yang B5 B10 dan B15. “Beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama waktu ikut rapat di Kementrian ESDM ada beberapa temuan penggunaaan Biosolar pertama Pemakaian Biosolar ini akan meningkatkan penggunaan bahan bakar hingga 2.3%, Service interval yang semakin singkat dan ada temuan filter men-Jeli,” kata Wakil Ketua Umum Aptrinso Kyatmaja Lokman keada pers di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, pihaknya sedikit heran ketika Pemerintah mau Program ini jalan dimana harga CPO di kisaran 8.000 hingga 9.000. Kalau begitu, bukannya nanti akan menambah beban subsidi jika dicampur dengan solar subsidi yang pada saat ini hanya 5150. Namun begitu, Ktaymaja optimis, program B20 ini akan tetap jalan walaupun spesifikasi teknis kendaraan yang beredar pada saat ini B7 dan B10. “Sebenarnya, pihak APM pun hanya berani menjamin untuk kendaraan keluaran 2016 keatas,” jelas pengusaha energik ini.

Sebagai negara yang menganut sistim kelaikan kendaraan bukan umur kendaraan, menurut pengurus Aptrindo itu, maka kendaraan yang ada akan menjadi korban dari kebijakan ini khususnya yang belum memiliki spesifikasi yang memadai. 4,3 Juta Kendaraan Harus Difikirkan Kendaraan yang tidak FAME/Biodiesel ready itu jumlahnya sangat besar. Menurut data Kemenperin ada 4.3 Juta kendaraan yang harus kita pikirkan nasibnya dari implementasi kebijakan ini.

“Truk adalah konsumen terbesar Biodiesel. Jika sampai kendaraan ini banyak yang bermasalah dengan kebijakan pemerintah maka logistik dan transportasi kita akan sangat terbebani ditengah biaya logistik kita yang mahal,” tukas Kyatmaja. Pemerintah harusnya tidak perlu terlalu terburu buru dalam mengimplementasikan Biodiesel. Sampling yang diambil juga hanya di daerah Jabotabek-Jabar selama 4.0000 Km menggunakan kendaraan penumpang kecil. “Seharusnya sebagai konsumen terbesar dan yang terdampak langsung dengan kebijakan ini, maka Truk dan yang usianya bakal terdampak yang dijadikan sampel. Kondisi lingkungan kerjanya juga jauh lebih ekstrim,” taandas Kyatmaja.

http://beritatrans.com/2018/08/07/sudah-bijakkah-kebijakan-penerapan-b20/

Rakyat Merdeka | Selasa, 7 Agustus 2018

Penyerapan Campuran B20 Diperluas (Pengusaha Truk Gelisah)

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) gelisah dengan rencana pemerintah yang memperluas penyerapan campuran biodiesel 20 persen (B20). Pasalnya, 4,3 juta truk terancam dengan kebijakan tersebut. WAKIL Ketua Aptrindo bidang Distribusi dan Logistik Kyat-maja Lookman mengatakan, selama ini penerapan biosolar tidak konsisten. Mulai dari B5, BIO, maupun B15. Apalagi, penggunaan biosolar justru meningkatkan pemakaian bahan bakar hingga 23 persen.

Selain itu. spesifikasi kendaraan yang beredar juga hanya mampu menggunakan B7 dan BIO. Agen Pemegang Merek (APM) pun hanya berani menjamin kendaraan keluaraan 2016 ke atas. “Sebagai negara penganut kelayakan kendaraan, maka kendaraan yang ada akan menjadi korban. Khususnya yang belum memiliki spesifikasi memadai,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Berdasarkan data yang dimilikinya, truk yang belum siap menggunakan B20 sekitar 4,3 juta unit. Truk merupakan konsumen terbesar biodiesel. Jika kendaraan ini mengalami banyak masalah, biaya logistik dan tranportasi akan semakin mahal.

Seharusnya, pemerintah tidak perlu terburu-buru memperluas B20. Karena sampel yang diambil tidak tepat sasaran. Selama ini, pemerintah hanya mengambil sampel kendaraan kecil di Jabodetabek dan Jawa Barat selama 40 ribu kilometer (km). “Sebagai konsumen terbesar, truklah yang kena dampak langsung dengan kebijakan ini. khususnya truk berusia tua,” ujarnya.

Beberapa uji coba yang dilakukan APM juga dinilainya kurang memadai. Dia menyebut, uji yang dilakukan hanya terhadap mesin, bukan uji jalan. Biodiesel memiliki sifat korosif dan asam yang lama-kelamaan menjadikan kendaraan ngempos dan hilang tenaga. Karena itu, kendaraan di bawah 2016 harus dimodifikasi jika ingin menggunakan B20. Misalnya mengganti karet, hose, dan gasket. Kedua tanki solar juga harus dilapisi anti karat, dan ditambahkan water separator filter.

“Kendaraan lama sebaiknya diganti sistem fuel delivery dan tankinya. Karena sifat fame yang membersihkan akan mengangkat residue di dalam tanki, dan membawa kotoran tersebut ke ruang bakar. Jika tidak memiliki sistem penyaringan yang baik, mesin bisa rusak,” katanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta dukungan industri otomotif untuk merealisasikan B20 ke segala sektor. Saat ini, kebijakan B20 baru diterapkan pada sektor bersubsidi, yakni solar yang dijual di pom bensin. Kebijakan B20 ini akan diperluas ke sektor nonsubsidi mulai Agustus 2018.

“Saat ini kita sebagai negara perlu dolar. Dengan asumsi harga minya mentah 70 dolar AS per barrel dan dengan asumsi penyerapan biodiesel akan mengangkat harga CPO (Crude Palm Oil) menjadi 100 dolar AS per ton. Ini menghemat devisa 5,9 miliar dolar AS,” katanya. Angka 5,9 miliar dolar AS tersebut adalah nilai lebih dari sepertiga defisit neraca transaksi Indonesia. Dengan capaian tersebut defisit neraca transaksi berjalan bisa diselesaikan.

“Jadi saya minta kesungguhan, keseriusan membantu kebijakan B20 ini. Brazil saja di tahun 1970 sudah bisa mengimplementasi 100 persen kendaraan bioetanol dari produk lokal gula tebu, masa kita yang punya produksi sawit jutaan ton tidak bisa menyelesaikan ini,” pintanya. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memprediksi, perluasan B20 dapat mengerek harga CPO di pasar. Bahkan, proyeksinya; harga CPO di pasar dunia hingga pengujung akhir tahun ini akan mampu melonjak hingga ke level 700 dolar AS per metrik ton (MT) pada akhir 2018.

Darmin menerangkan, dengan perluasan penerapan B20 ke sektor non Public Service Obligation (PSO) tersebut sehingga menjadikan demand CPO naik. “Jadi B20 itu selain urusan menghemat devisa, dia akan menaikkan demand terhadap CPO. Karena demandnya naik maka harga CPO naik. Walaupun sebenarnya stok CPO kita sekamg itu agak tinggi,” pungkasnya.