+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Surat Terbuka Koalisi kepada Presiden Ingatkan Beragam Masalah Sawit:

Surat Terbuka Koalisi kepada Presiden Ingatkan Beragam Masalah Sawit: Setelah Parlemen Eropa mengesahkan rancangan proposal energi antara lain berisi rencana penghapusan minyak sawit mentah sebagai bahan dasar bahan bakar berkelanjutan pada 2021, negara-negara produsen sawit beraksi. Tak terkecuali, Indonesia, sebagai produsen sawit nomor satu dunia. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Indonesia mengutus Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman, road show ke beberapa negara Eropa untuk melobi pembatalan rencana itu, bahkan, bertemu Paus Fransiskus. Langkah pemerintah ini oleh kalangan masyarakat sipil dinilai lebay alias terlalu reaktif, terlebih melihat fakta di lapangan begitu banyak masalah terjadi gara-gara kehadiran perkebunan sawit. Menyikapi ini koalisi masyarakat sipil di Indonesia, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Presiden Dewan Uni Eropa dan pemimpin Negara anggota Uni Eropa. Mereka menekankan, soal dampak usaha perkebunan sawit seperti penyebab perusakan hutan, perampasan tanah, pelanggaran HAM, korupsi dan bencana lingkungan, itu nyata terjadi.Surat terbuka ini ditandatangani 236 organisasi masyarakat sipil, antara lain dari pegiat lingkungan, petani, akademisi, masyarakat adat dan lain-lain. Ekspor CPO Uni Eropa, 46% untuk biofuel, selebihnya pasar masih terbuka asalkan persoalan-persoalan seperti konflik agraria, deforestasi dan persoalan lain di dalam negeri itu selesai. Merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria ,ada 700-an lebih konflik agraria terjadi sampai sekarang. Sri Palupi, peneliti The Institute for Ecosoc Rights mengatakan, surat terbuka ini penting merespon bagaimana cara Indonesia mengelola sumber alam. Mengingat setelah 20 tahun reformasi berjalan, tak ada perubahan bagaimana cara Pemerintah Indonesia mengelola sumber alam. (MONGABAY)

Mandatori Biodiesel Dan Prospek Indonesia Dalam Pasar Biodiesel Dunia (Bagian II): Kebijakan biofuel di Indonesia diatur oleh sejumlah peratruran dan keputusan. Peraturan Pemerintah No. 1/2006 yang merupakan langkah awal penting bagi pengembagan biofuel di Indonesia. Peraturan ini mengatur pengadaan dan pengunaan biodiesel. Untuk mendukung peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 20/2006 membentuk Tim Pengembangan Biofuel Nasional, yang mengawasi program pelaksanaan biofuel dan telah menciptakan cetak biru untuk pengembangan biofuel. Menurut cetak biru, pengembangan biofuel bertujuan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan penganguran , (2) Mendorong kegiatan ekonomi melalui pengadaan bahan bakar nabati dan (3) Mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dalam negri. Hal ini di ikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengeluarkan Undang-Undang Energi (UU No. 30/2007), untuk memperkuat peraturan yang memprioritaskan pengunaan energi terbarukan dan biofuel. Pada tahun 2008, Perintah Indonesia menciptakan mandat pencampuran biofuel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32. Peratuaran mandat telah direvisi beberapa kali, yang terakhir melalui Peraturan Menteri ESDM No. 12 yang diluncurkan pada bulan Maret 2015. Peraturan ini meningkatkan campuran biodiesel wajib dari 10 persen menjadi 15 persen untuk keperluan tranportasi dan industri. Namun demikian, pada kenyataan dilapangan potensi pembangkit listrik berbasis nabati di Indonesia masih terbatas.Mandatori biodiesel di Indonesia cukup agresif. Pada tahun 2014, tingkat pencampuran ditetapkan pada 10 persen untuk tahun 2014 dan 2015. Tingkat 2015 direvisi menjadi 15 persen (B-15) sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 12/2015, namun realisasinya belum tercapai sesuai dengan mandat yang ditetapkan. Hingga tahun 2025, target pencampuran ditetapkan adalah 30 persen (B-30). (SAWITINDONESIA)

Insentif Dana Sawit ke Produsen Rp24,71 Triliun: BPDPKS telah menyalurkan insentif dana sawit untuk program mandatory biodiesel sebesar 24,71 triliun rupiah sejak Agustus 2015 hingga April 2018. Dana tersebut sebagai insentif terhadap 5,88 juta kiloliter yang mampu menghemat devisa negara sebesar 30 triliun rupiah dari impor solar.Selain menghemat devisa, pemberian insentif kepada perusahaan produsen biofuel dalam negeri juga berdampak pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 8,79 juta ton CO2e. “Pemberian insentif dana biodiesel juga berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara dari pajak sebesar 2,25 triliun rupiah,” kata Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo usai penandatanganan pemberian insentif biodiesel kepada 19 perusahaan BBN periode Mei hingga Oktober 2018, di Jakarta, beberapa waktu lalu.Dalam kesempatan itu, badan pengelola pungutan ekspor sawit itu menyalurkan insentif kepada 19 perusahaan sebanyak 1,46 juta kilo liter dari total kapasitas mereka sebanyak 11,62 juta kiloliter. Untuk 2018, jelas Edi, pembiayaan biodiesel dianggarkan 9,8 triliun rupiah dengan target volume yang dibayar sebanyak 3,22 juta kilo liter.Sedangkan, realisasi pembayaran insentif dari Januari hingga April 2018 sudah mencapai 3,21 triliun rupiah dengan volume 0,97 juta kilo liter atau 30,10 persen dari target. Kerja sama penyediaan BBN jenis biodiesel antara BPDPKS dengan badan usaha mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahannya pada peraturan Presididrn Nomor 24 tahun 2016, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS. (KORANJAKARTA)

http://www.koran-jakarta.com/insentif-dana-sawit-ke-produsen-rp24-71-triliun/

BPDP Kelapa Sawit Salurkan Pembiayaan Insentif Biodiesel: BPDP Kelapa Sawit menyalurkan pembiayaan insentif biodiesel kepada 19 badan usaha BBN untuk periode Mei hingga Oktober 2018. Adapun total volume yang disalurkan sebesar 1,46 juta kilo liter. Direktur Penyaluran Dana BPDP Kelapa Sawit Edi Wibowo mengatakan, penetapan besaran volume tersebut berdasarkan kebutuhan solar nasional. Kerja sama penyediaan BBN jenis biodiesel antara BPDP Kelapa Sawit dan Badan Usaha BBN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh BPDP Kelapa Sawit. Edi melanjutkan, total kapasitas terpasang 19 badan usaha BBN jenis biodiesel yang akan menyalurkan biodiesel periode Mei sampai Oktober 2018 ini per April 2018 mencapai 11,62 juta kilo liter. Angka ini tentu cukup untuk mendukung pelaksanaan peningkatan mandatori biodiesel menjadi 30% (B30) yang ditargetkan akan dimulai pada 2020. ”Program insentif biodiesel melalui dukungan Dana Sawit terbukti dapat menstabilkan harga. Data saat ini menunjukkan harga CPO di angka USD655 per ton atau meningkat 30% dibanding harga Agustus 2015,” ungkapnya. Edi menuturkan, untuk 2018 pembiayaan biodiesel dianggarkan sebesar Rp9,8 triliun dengan target volume biodiesel yang dibayar sebesar 3,22 juta kilo liter. (OKEZONE)

https://economy.okezone.com/read/2018/05/27/320/1903329/bpdp-kelapa-sawit-salurkan-pembiayaan-insentif-biodiesel

Biodiesel Bantu Tekan Impor Solar: Harga minyak mentah dunia terus menunjukkan tren kenaikan hingga menembus angka US$72 per barel pada Mei 2018. Tren kenaikan harga minyak pun turut diikuti oleh melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp14.000 per dolar AS. Imbasnya, biaya impor minyak akan naik.Kondisi tersebut semestinya bisa menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan impor minyak yang masih tinggi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi impor minyak adalah mendorong pemanfaatan biodiesel.Pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan biodiesel dengan menerapkan program mandatori campuran solar dengan biodiesel 20% (B20). Mandatori biodiesel tak lagi hanya untuk sektor public service obligation (PSO) dan pembangkit listrik PLN, namun juga akan diperluas untuk kereta api dan sektor non-PSO.Sejak implementasi program B20 pada 2015 hingga April 2018, tercatat pemanfaatan B20 mampu mengurangi impor minyak jenis Solar hingga 5,88 juta kilo liter. Tahun ini pemerintah mulai menerapkan mandatori biodiesel pada kereta api secara bertahap yang dimulai dengan penggunaan B5. Kemudian juga akan memperluas program mandatori biodiesel ke sektor non PSO yang dimulai dari sektor industri tambang dengan penggunaan B15.Adanya perluasan tersebut diperkirakan konsumsi biodiesel tahun ini akan meningkat sekitar 3,2 juta kilo liter hingga 3,5 juta kilo liter. Artinya, jika terealisasi akan ada potensi pengurangan impor minyak jenis Solar hingga 3,5 juta kilo liter tahun ini.Edi mengatakan program mandatori biodiesel turut berkontribusi mengurangi impor Solar paling tidak 3 juta kilo liter per tahunnya. Sehingga pemerintah bisa menghemat devisa negara hingga Rp14,83 triliun per tahun karena tidak perlu lagi mengimpor bahan bakar jenis Solar sekitar 3 juta kilo liter. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180527/44/800213/biodiesel-bantu-tekan-impor-solar

Mandatori Biodiesel Dan Prospek Indonesia Dalam Pasar Biodiesel Dunia (Bagian I): Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan mandatori hingga B-30 pada tahun 2025. Dalam perkembangannya, terlihat bahwa blending mandatori biodiesel pada tahun 2016 sudah mencapai R-19,7 atau mendekati target mandatori yang ditetapkan (B-20). Kapasitas biodiesel Indonesia berkembang hampir dua kali lipat dari 5,85 juta kl pada tahun 2011 menjadi 11,36 juta kl pada tahun 2016. Namun kapasitas terpasang masih jauh dari yang diharapkan, dimana pada tahun 2011, realisasi produksi biodiesel Indonesia baru mencapai 0,4 juta kl. Tingkat utilitas 2016 meningkat 24,66 persen. Saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi target mandatori biodiesel, dan belum berhasil sepenuhnya, baik dalam target mandatori maupun dalam pemenuhankapasitas terpasang. Di sisi lain, konsumsi biodiesel dipasar global memiliki trend yang positif dengan growth 37 persen per tahun. Kebijakan B-5 negara RRC diharapkan dapat membuka paradigma baru bagi bangsa Indonesia, bahwa Indonesia memiliki kesempatan dan peluang yang cukup besarmenjadi key player dalam memenuhi permintaan biodiesel dunia, khususnya dalam jangka panjang, serta membantu mengatasi persoalan energi domestik saat ini. Hal ini diperkuat dengan posisi Indonesia sebagai produsen CPO dunia maka tidak ada pilihan, selain memperkuat komitmen Indonesia dalam mewujudkan mandatori biodiesel yang di tetapkan pemerintah. (SAWITINDONESIA)