+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Tanggapan Pengusaha Soal Rencana B50 di 2020

Riau Pembaruan | Senin, 16 September 2019

Tanggapan Pengusaha Soal Rencana B50 di 2020

Program B50 yang direncanakan pemerintah jika diterapkan akan memberikan sejumlah manfaat. Ketergantungan impor BBM bakal berkurang, bahkan memungkinkan Indonesia menjadi negara eksportir produk renewable ini. Menyikapi rencana program B50, Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI Jakarta menggelar seminar bertajuk “Indonesia menuju B50 Kelapa Sawit”. Seminar dihadiri Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Slamet Riyadi, Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dan Rektor IBI Kosgoro 1957 Haswan Yunaz dan Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta, Syafi Djohan.

Pada kesempatan itu, Syafi Djohan mengatakan, Indonesia diuntungkan karena memiliki produk renewable dan efisien yaitu sawit yang dapat menjadi potensi kepada Indonesia sebagai energy exportir. “Saat ini, hampir semua negara memiliki ketergantungan kepada minyak fossil fuel yang kita semua ketahui sebagai non-renewable dan juga merugikan kepada lingkungan. Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia menjadi negara yang energy independent melalui sawit,” kata Syafi Djohan dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Minggu (15/9/2019). Syafi menilai pemerintah perlu mengambil langkah untuk melindungi industri sawit di mana kehidupan 20 juta orang bergantung pada industri ini. Sawit saat ini juga dihadapkan pada tekanan negara-negara Barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia ini. Karena itu, ia menganggap investasi dari dalam negeri perlu diperhatikan untuk pengembangan masa depan sawit. “Saya berharap pemerintah bisa melindungi industri andalan kita dan juga mengambil langkah-langkah konkret untuk terus memajukan industri ini,” katanya.

Ia mengatakan dengan menerapkan program B50, Indonesia bisa menghemat US$15 Milyar yang akan berdampak signifikan terhadap Current Account Deficit (CAD) Indonesia yang saat ini berada di posisi $25 Milyar USD. Terkait program B50, rencana penerapan ini pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bulan lalu mengungkapkan. Ia menargetkan program B50 dapat diimplementasikan pada akhir 2020. Saat ini, pemerintah tengah berfokus menyiapkan program B30 yang akan menjadi mandatory Januari 2020 mendatang.

https://riaupembaruan.com/info-sawit/Tanggapan-Pengusaha-Soal-Rencana-B50-di-2020

Media Indonesia | Selasa, 17 September 2019

Proyeksi Defisit Neraca Dagang Mengecil

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memproyeksikan defisit neraca dagang akhir tahun ini hanya mencapai US$2 miliar. Proyeksi itu lebih rendah daripada tahun lalu yang US$8,57 miliar. “Tahun lalu defisit kita jauh di atas US$8 miliar. Tahun ini baru US$1,8 miliar sehingga mungkin sepanjang tahun sekitar US$2 miliar defisitnya,” ujar Darmin saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin. Angka defisit neraca dagang RI tahun ini bakal lebih baik lantaran didorong penurunan impor solar sebesar 45% dari penggunaan biodiesel jenis B20. Apalagi pemerintah tahun depan meningkatkan penggunaan biodiesel menjadi B30. Darmin tak memungkiri bahwa nilai ekspor masih anjlok akibat hantaman perlambatan ekonomi global dan eskalasi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pemerintah, katanya, sudah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mendongkrak pasar ekspor Indonesia, termasuk menghapus perizinan yang menghambat investasi.

Dalam rilis BPS kemarin tercatat bahwa penurunan impor yang jauh lebih dalam ketimbang ekspor meng- hasilkan surplus bagi neraca dagang Indonesia sebesar US$8,51 juta pada Agustus 2019. Total nilai ekspor mencapai US$14,28 miliar dan total nilai impor Agustus 2019 sebesar US$14,20 miliar. “Neraca perdagangan Indonesia pada Agustus mengalami surplus disebabkan surplus sektor nonmigas sebesar US$840,2 juta walaupun sektor migas defisit US$755,1 juta,” terang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Tingkat ekspor nonmigas pada Agustus 2019 mencapai US$13,40 miliar atau turun 3,20% jika dibandingkan dengan Juli 2019. Penurunan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US$157,9 juta atau 8,23%. Adapun impor nonmigas mencapai US$12,56 miliar atau turun 8,76% ketimbang Juli 2019.

Reuters | Senin, 16 September 2019

Trump backs plan that would boost biofuel quotas 10% in 2020

U.S. President Donald Trump has tentatively approved a plan to increase the amount of biofuels that oil refiners are required to blend each year to compensate for exemptions handed out to small refiners by the Environmental Protection Agency, two sources familiar with the matter said. The plan is intended to address a major source of anger in U.S. farm country as Trump seeks to hold favor in the Midwest ahead of next year’s election, but it is likely to upset the oil industry, another important political constituency, underscoring the pitfalls of U.S. biofuel policy. Under the plan, the U.S. EPA will calculate a three-year rolling average of total biofuels gallons exempted from the mandates under its Small Refinery Exemption program and add that figure to its annual biofuel blending quotas each year, the sources said. For 2020, that figure would be 1.35 billion gallons, according to a Reuters calculation. That would come in addition to a tentative agreement to boost next year’s blending volumes by 1 billion gallons, including 500 million gallons for conventional biofuels like corn-based ethanol and 500 million gallons for advanced biofuels like biodiesel, the sources said.

A court in 2016 ruled that the Obama administration illegally lowered the mandate by 500 million gallons, and part of the current proposed addition would satisfy the decision. As a result, if the Trump administration followed through on the plan, next year’s total blending mandate would come out to about 22.4 billion gallons, from just over 20 billion in the EPA’s current proposal, according to the Reuters calculation. The EPA has until the end of November to finalize its 2020 biofuel volumes mandates. Under the Renewable Fuel Standard, oil refiners are required to blend increasing volumes of biofuels like corn-based ethanol into their fuel each year, to help farmers and reduce imports, but small refining facilities in financial straits can seek waivers. Trump inserted himself into negotiations between the rival oil and corn industries after his administration recently granted 31 oil refiners exemptions to their blending requirements, infuriating corn farmers and ethanol producers who say the program undermines demand for ethanol at a time the industry is already suffering from a loss of foreign markets.

He and senior administration officials have held a series of meetings with biofuel company officials, chief executives from Marathon Petroleum Corp and Valero Energy Corp, and lawmakers from key farm states including the Republican senators Joni Ernst and Chuck Grassley. Trump was expected to meet with senators representing oil-producing states on Monday to continue discussions on the issue, sources said. It was unclear if Trump would secure the backing of the oil industry for the plan without granting it any concessions. One idea that Trump discussed during the meeting with Marathon and Valero last week to help refiners was to potentially cap the price of blending credits refiners must earn or purchase to comply with the RFS, sources familiar with the matter said. Senators including Pennsylvania’s Pat Toomey and Texas’s Ted Cruz sent a letter to Trump on Thursday, asking any increase to biofuel volumes be accompanied by safeguards against higher credit prices.

https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels/trump-backs-plan-that-would-boost-biofuel-quotas-10-in-2020-idUSKBN1W11KG

Sinar Harapan | Senin, 16 September 2019

Implementasi B30 Diharapkan Dongkrak Ekspor Migas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menanggapi merosotnya nilai ekspor migas pada Agustus 2019 yang turun 45,48 persen dari US$ 1,6 miliar pada Juli 2019 menjadi US$ 875,4 juta. Pemerintah, katanya, sedang mengejar implementasi Biodiesel Bauran 30 persen atau B30 di tahun depan. Pasalnya, upaya itu diharapkan dapat kembali mendongkrak nilai ekspor migas. “Kita sudah mulai mempersiapkan, mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah bisa menyiapkan B30, sehingga migasnya defisitnya makin lama makin kecil,” terangnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Darmin juga mengetahui kalau penurunan nilai ekspor migas dikarenakan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Prize (ICP) dunia saat ini rendah. Hal itu menurutnya juga disebabkan perang dagang Amerika Serikat dan China belum pulih. “Kita masih harus tunggu dampak dari perang dagang itu, tunggu pulih semuanya. Kita masih perlu waktu,” sebutnya. Badan Pusat Statistik (BPS) pagi tadi juga telah merilis perkembangan ekpor impor Indonesia untuk bulan Agustus kemarin. Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan bahwa penurunan ekpor migas disebabkan oleh menurunya ekspor hasil minyak Indonesia.

Jika dibandingkan, ekpor hasil migas Indonesia bulan Juli 2019 sebesar US$ 384,2 juta lebih besar dari bulan Agustus yang hanya senilai US$ 164,1 juta. Artinya, kata Suhariyanto, ada penurunan ekspor per bulannya sebesar 57,29 persen. Sementara ekspor minyak mentah juga turun sebesar 21,11 persen dari bulan Juli 2019 US$ 181,1 juta menjadi US$ 142,6 juta di bulan Agustus 2019.

http://sinarharapan.co/ekonomi/read/8122/implementasi_b30_diharapkan_dongkrak_ekspor_migas

Medcom | Senin, 16 September 2019

Hingga 2019, Defisit Neraca Dagang Diproyeksikan USD2 Miliar

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memproyeksikan defisit neraca dagang akhir tahun sebesar USD2 miliar. Proyeksi itu lebih rendah dari defisit neraca dagang tahun lalu yang sebesar USD8,57 miliar. “Tahun lalu mungkin defisit kita jauh di atas USD8 miliar. Tahun ini baru USD1,8 miliar sehingga mungkin sepanjang tahun mungkin sekitar USD2 miliar defisitnya,” ujar Darmin ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 16 September 2019. Menurutnya, angka defisit neraca dagang RI tahun ini bakal lebih baik lantaran didorong oleh penurunan impor solar sebesar 45 persen dari penggunaan biodiesel jenis B20. Apalagi pemerintah tahun depan meningkatkan penggunaan biodiesel menjadi B30. “Jadi jauh membaik dari tahun lalu. Mudah-mudahan dan sedang kita persiapkan. Awal tahun depan kita mulai bisa mewujudkan B30 sehingga migasnya defisitnya mengecil,” ungkapnya.

Darmin tak memungkiri jika nilai ekspor masih anjlok akibat hantaman perlambatan ekonomi global dan eskalasi perang dagang antara AS-Tiongkok. Pemerintah, katanya, sudah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mendongkrak pasar ekspor Indonesia termasuk menghapus perizinan yang menghambat investasi. “Walaupun kita berharap kalau bisa ya akhir tahun ini bisa selesai kita senang. Enggak mudah karena UU pasti lama tapi kita pemerintah berencana omnibus law disampaikan begitu pelantikan pemerintahan baru dan DPR baru,” pungkasnya. BPS sebelumnya merilis nilai neraca perdagangan Indonesia Agustus 2019 mengalami surplus USD85,1 juta. Surplus tersebut disumbang oleh sektor non migas sebesar USD840,2 juta. Meskipun sektor migas masih defisit USD755,1 juta tapi angka itu membaik dibandingkan sebelumnya yang sebesar USD1,81 miliar.

https://www.medcom.id/ekonomi/makro/GKdRGB0b-hingga-2019-defisit-neraca-dagang-diproyeksikan-usd2-miliar

Kontan | Senin, 16 September 2019

Produsen Komponen Menanti Regulasi Teknis Mobil Listrik

Era kendaraan berbahan bakar non fosil sudah di depan mata. Pemerintah Indonesia pun sudah mengantisipasi dengan menyiapkan regulasi untuk mendorong pengembangan kendaraan dengan bahan bakat berbasis energi baru. Penerbitan Peraturan Presiden (perpres) tentang Kendaraan Bermotor Listrik diharapkan menjadi motor penggerak bagi industri otomotif dan turunannya untuk mengembangkan kendaraan bermotor dengan energi listrik. Sedangkan di industri kendaraan komersial, pemerintah mendorong produsen menggunakan green fuel, seperti biodiesel B20 dan B30.

https://insight.kontan.co.id/news/produsen-komponen-menanti-regulasi-teknis-mobil-listrik