+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Tanpa B20 Impor Migas Lebih Bengkak

Harian Kontan | Jum’at, 16 November 2018

Tanpa B20 Impor Migas Lebih Bengkak

Kebijakan perluasan mandatori penggunaan Biodiesel 20% (B20) berjalan efektif 100% mulai Oktober. Meski demikian, impor minyak dan gas (migas) bulan lalu malah meningkat pesat dari September. Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor migas pada Oktober 2018 sebesar US$ 2,91 miliar, meningkat 26,97% dari sebulan sebelumnya US$ 2,29 miliar. Peningkatan impor berasal dari semua komoditas, baik minyak mentah, hasil minyak, dan gas. Selain itu, kenaikan tersebut juga terjadi pada volume Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, tren kenaikan impor migas selalu terjadi pada Oktober. “Penurunan impor pada September agak curam, kemudian (bulan selanjutnya) naik lagi, dan biasanya Desember akan melandai,” tambah Suhariyanto dalam paparan data ekspor impor, Kamis (15/11). Impor migas pada Oktober 2017 sebesar US$ 2,20 miliar, naik 42,67% dibanding periode sama setahun sebelumnya atau year on year (yoy) 42,67% dan tumbuh 13,96% dari sebulan sebelumnya.

Tahun ini, impor migas semakin terdorong oleh pelemahan rupiah. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JIS-DOR) Bank Indonesia (BI) mencatat, rata-rata kurs rupiah pada Oktober 2018 Rp 15.178,87 per dollar AS, melemah 2,12% dari rata-rata September 14.868,74. Selain itu, harga minyak juga dalam tren meningkat. Rata-rata harga minyak WTI pada Oktober lalu mencapai US$ 70,67 per barel, naik 1,40% dari September US$ 69,72 per barel. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD) Djoko Siswanto menegaskan, jika pemerintah tidak memperluas penerapan B20, impor migas bisa lebih besar lagi. “Sekarang implementasi B20 belum 100%, masih 90%. Penurunannya sebesar itu. Kalau tidak ada B20, masih harus impor sebesar itu,” ujar Djoko. Djoko menyatakan, tren kenaikan impor migas ini mengikuti pola musiman. Tingginya impor pada Oktober karena untuk persiapan akhir tahun. “Kalau September turun, Oktober naik, November turun lagi, ya memang begitu,” tambah Djoko. Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih memperkirakan, impor migas November akan menurun karena harga yang mulai turun. Harga minyak WTI pada perdagangan Kamis (15/11) US$ 56,37 per barel. Harga tersebut dalam tren melemah sejak 1 November US$ 63,69 per barel. Adapun kurs rupiah pada bulan ini juga menguat di level 14.700-an per dollar Amerika Serikat. Dua faktor itu akan berefek ke impor minyak di November.

Harian Kontan | Jum’at, 16 November 2018

Porsi Listrik Energi Hij au Bisa Meleset dari Target

Pemerintah tak yakin kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) sesuai dengan target hingga tahun 2025, yakni setara 23% terhadap total kapasitas proyek kelistrikan Indonesia. Bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igna-sius Jonan mengatakan, bauran EBT di tahun 2025 maksimal hanya sampai 20%. Jonan melihat, nilai investasi energi baru relatif mahal. Alhasil, ia menilai, proyek EBT bisa berdampak serius terhadap kenaikan tarif listrik. “Makanya kami hindari. Mungkin kami coba sampai 20% kurang lebih,” ungkap dia di Jakarta, Kamis (15/11). Hingga November 2018, kontribusi EBT baru 12%-13% terhadap pasokan listrik nasional. Pencapaian itu juga didorong untuk sektor transportasi lantaran ada kebijakan pemerintah terkait kewajiban penggunaan Biodiesel sebesar 20%atauB20. “Sekarang tahun 2018. Kurang tujuh tahun, kira-kira bisa tidak target itu terkejar?” tanya Jonan. Namun Kementerian ESDM tetap berharap ada pembangkit EBT yang mampu mendongkrak kontribusi energi baru. Misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang saat ini bergulir. “Mungkin tujuh tahun itu bisa bertambah jadi 2% atau 3% bauran energi,” kata Jonan.

Sumber energi baru lainnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Jonan bilang, meski pembangkitnya mini atau masih berkapasitas 1 megawatt (MW) hingga 3 MW, jika dibangun secara masif, bisa mencapai 100 MW. “Yang besar juga ada. Saya dengar PLN hari ini (kemarin) mau tanda tangan IPP satu PLTA besar, bisa mencapai 350 MW,” kata Jonan. Di sisi lain, pengembangan pembangkit lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) masih kurang. Oleh karena itu, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM berkenaan dengan pelanggan PT PLN (PLN) baik rumah tangga maupun non-rumah tangga untuk bisa memasang rooftop solar panel. Secara umum, kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT dalam bauran 25% hingga tahun 2025 diproyeksikan mencapai 45 gigawatt (GW). Perinciannya, PLTP 7,2 GW, PLTA 17,9 GW, PLTMH 3 GW, PLTB 5,5 GW, PLTS 6,5 GW, PLTAngin 1,8 GW dan porsi EBT lainnya 3,1 GW.

Wajib dicapai

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Purnomo menyatakan, masih rendahnya pembangunan pembangkit EBT akibat proyek energi baru masih kesulitan mendapatkan kredit dengan bunga rendah dari perbankan dan lembaga keuangan lain. “Inilah yang membuat biaya investasi pembangkit listrik EBT kurang efisien dan harga listriknya kurang kompetitif,” ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Tapi, menurut Abadi, target EBT 23% pada 2025 harus tetap dikejar. Sebab, Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement yang disekapati dalam Konferensi Global Perubahan Iklim (CoP) ke-21. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, pemerintah perlu merevisi Permen No 50/2018 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Beleid tersebut dia nilai menjadi penghambat para investor memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 16 November 2018

Pengenaan DendaBakal Diringankan

Pemerintah membuka peluang untuk meringankan pengenaan saksi denda bagi badan usaha yang terbukti bertanggungjawab atas terkendalanya pada awal implementasi mandatori Biodiesel 20% (B20) bagi sektor non-public service obligation (non-PSO). Peluang untuk memberikan besaran denda yang lebih ringan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto usai menghadiri Rapat Koordinasi terkait B20 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (15/11). Djoko mengakui bahwa pada awal pelaksanaan implementasi mandatori B20 masih belum bisa berjalan 100% lantaran terdapat sejumlah kendala, seperti sarana dan fasilitas yang belum maksimal mendukung kesuksesan program tersebut. “Tadi saya sampaikan, salah satu alasannya kan karena sarana fasilitasnya belum seluruhnya 100%. Nah, apakah ini bisa menjadi alasan untuk meringankan dendanya itu atau tidak,” tuturnya. Menurutnya, apabila melihat alasan tersebut, bisa saja sanksi denda bagi badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) maupun badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang terbukti melakukan pelanggaran atas implementasi B20, bisa diringankan. Iya jadi didenda tapi mungkin enggak sesuai perkiraan awal,” ujarnya.

Sebelumnya, usai menghadiri Rakor B20 pada Jumat (28/9) malam, Djoko mengatakan bahwa setidaknya bakal terdapat enam badan usaha yang terancam denda sebesar Rp6.000 per liter lantaran disinyalir sebagai pihak yang dinilai lalai melaksanakan mandatori B20. Enam badan usaha tersebut terdiri dari lima BU BBN dan satu BU BBM. Namun demikian, pihaknya masih enggan membeberkan siapa saja badan usaha yang terancam denda tersebut. “Dugaan awal ada enam badan usaha yang bakal dikenakan denda. Dari enam itu ada lima BUBBN dan satu BUBBM,” ujarnya, Jumat (28/9). Pihaknya belum bersedia membeberkan nama nama badan usaha tersebut lantaran masih menunggu hasil evaluasi dari tim evaluasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) penindakan yang saat ini juga tengah diselesaikan penyusunannya.

The Jakarta Post | Jum’at, 16 November 2018

Producers demand for B30 policy

While the implementation of a policymaking a 20 percent Biodiesel blend (B20) mandatory needs fine tuning, Biodiesel producers want the government to increase Biodiesel content in fuel to 30 percent early next year. “If we want to save our foreign exchange further, we need to reduce diesel fuel imports by utilizing more fatty acid methyl esters [FAME]. We need to upgrade B20 to B30,” said PT Wilmar Nabati Indonesia director MP Tumanggor in Jakarta on Wednesday as reported by kontan.co.id. Meanwhile, Indonesian Biodiesel Producers Association deputy chairman said if the government agreed \o the implementation of a B30 policy, producers would be able to start adjusting production capacity. Monthly B20 Biodiesel production had reached 12 million kiloliters, Tumanggor said. “If a better policy is feasible, why cant we implement it so that we can further save our foreign exchange by reducing imports?” he said. If the consumption of Solar diesel fuel reached 30 million kl annually, 30 percent of which could be replaced by diesel fuel if B30 was made mandatory, he said, adding that with the policy, the government could save 9 million kl of fuel imports. “Therefore, we want to propose B30 be made mandatory. If possible, the policy could be implemented next April,” he added.

Republika | Kamis, 15 November 2018

Pemerintah Tolak Permintaan Asosiasi Pelayaran Terkait B20

Pengusaha pelayaran niaga yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah memberikan relaksasi terhadap penggunaan biodiesel 20 persen (B20) di industri perkapalan. Relaksasi yang diminta berupa penundaan implementasi hingga ada kajian teknis mengenai dampak B20 terhadap kapal. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim menjelaskan, sejauh ini, B20 belum dapat digunakan armada kapal Indonesia dikarenakan efek negatifnya terhadap mesin. “Kandungan asamnya itu bisa menimbulkan korosi pada mesin kapal,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Kamis (15/11). Menurut Budhi, korosinya tersebut mampu merusak sejumlah komponen seperti turbocharger, economizer hingga cerobong. Apabila dibiarkan terus menerus, kapal dapat mati atau tidak dapat difungsikan kembali dalam kurun waktu dua tahun. Dampaknya, pengusaha harus membeli kapal lagi atau memperbaiki dengan harga yang tidak murah. Budhi menambahkan, penggunaan B20 hanya cocok untuk kapal baru saja yang mesinnya memang sudah dirancang khusus. Untuk kapal lama, baik itu impor maupun lokal, masih belum compatible dengan bahan bakar diesel campuran minyak nabati 20 persen dengan minyak bumi itu.

Budhi menganjurkan kepada pemerintah dan Pertamina untuk memberikan solusi, terutama dengan menguasai teknologi yang mampu menghilangkan kandungan asam biodiesel. Dengan cara ini, B20 akan bisa dimanfaatkan industri pelayaran. “Kami bukannya menolak perintah atau keinginan pemerintah. Hanya saja. faktor teknisnya merugikan kapal,” tuturnya. Budhi menilai, penggunaan B20 pada kapal justru berpotensi merugikan pemerintah. Sebab, apabila kapal mengalami rusak akibat korosi, pengusaha akan meminta pihak asuransi untuk membantu menutupi biaya perbaikan. Asuransi bisa berasal dari pihak lokal maupun asing, tergantung asal produksi kapal. Jika setelah dikaji, pihak asuransi menetapkan bahwa penyebab korosi murni disebabkan B20, mereka akan meminta ganti rugi kepada pemerintah. “Karena mereka (pemerintah) yang mencanangkan program B20, mewajibkan, jadi mereka penanggung jawabnya,” ucap Budhi. Selain kualitas, Budhi meminta agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan pasokan untuk jangka panjang dan harga yang kompetitif. Menurutnya, apabila hal ini sudah dipenuhi, pengusaha pelayaran niaga akan mendukung secara maksimal kebijakan B20.

Usulan INSA untuk relaksasi B20 ini juga sudah disampaikan kepada pemerintah melalui surat bernomor 153/INSA/X/2018. Surat itu ditujukan kepada sejumlah menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Airlangga. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah mendengar permintaan dari asosiasi terkait relaksasi B20 sejak dua bulan lalu. Terakhir, masukan itu disampaikan asosiasi pada Rabu (14/11) sore di kantornya. Tapi, Airlangga menjelaskan, pemerintah tetap memberikan kewajiban kepada asosiasi untuk menggunakan B20 tanpa pertimbangan apapun. “Kami meminta mereka (pengusaha) untuk comply, patuh dengan aturan yang sudah pemerintah keluarkan,” ujarnya. Airlangga menegaskan, pemerintah tidak akan membedakan sektor yang memang diwajibkan menggunakan B20. Sejauh ini, kapal laut milik TNI hingga truk besar pengangkut barang sudah menerapkan peraturan sebelum perluasan B20 mulai diwajibkan pada awal September 2018. Hanya ada tiga sektor yang diberikan pengecualian sementara, yakni pembangkit listrik PLN, sektor persenjataan TNI dan peralatan tambang PT Freeport. “Ini sudah dikoordinasikan melalui Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian),” tutur Airlangga.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/11/16/pi9g16383-pemerintah-tolak-permintaan-asosiasi-pelayaran-terkait-b20

Bisnis | Kamis, 15 November 2018

Menteri ESDM Pesimistis Target Bauran Energi Terbarukan 23% pada 2025 Bisa Tercapai

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pesimistis target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Dia mengatakan, pengembangan energi baru terbarukan, baik di sektor pembangkit maupun transportasi, di Indonesia masih terkendala oleh sejumlah hal. Pertama, investasi pembangkit EBT masih mahal sehingga membuat tarif listrik menjadi tidak terjangkau masyarakat. “Saya khawatir nggak bisa capai 23%. Nilai investasi berapa? Apakah bisa memberikan dampak serius terhadap kenaikan tarif listrik? Makanya kita hindari,” katanya di Jakarta, Kamis (15/11/2018). Kemudian, kendala di sektor transportasi adalah ketersediaan bahan baku untuk bahan bakar ramah lingkungan yang masih terbatas. Menurutnya, target bauran 23% pada sektor transportasi akan sulit tercapai selama bahan bakar jenis bensin tidak disubtitusi atau dicampur dengan etanol, seperti halnya Solar dicampur biodiesel.

Pemanfaatan etanol saat ini masih terkendala bahan baku karena bersinggungan dengan kepentingan pangan. Sehingga pemanfaatan etanol sebagai bahan bakar dalam skala besar belum bisa dilakukan. Dia pun mendorong agar industri pertanian atau perkebunan dapat mengembangkan tanaman, seperti ketela untuk bisa dikonversi menjadi bioetanol. Dengan kondisi tersebut, dia pun mengakui akan sulit mencapai target bauran EBT. “Mungkin kita cobalah sampai 20%,” kata Jonan. Untuk mengupayakan target tersebut tercapai, pemerintah terus mengutamakan mendorong pengembangan pembangkit panas bumi, pembangkit air, dan pembangkit surya. Dia menyebutkan pengembangan panas bumi diperkirakan dalam 7 tahun dapat meningkatkan bauran 2%-3%. Sementara itu, pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan regulasi pemanfaatan PLTS atap. Diharapkan dengan regulasi tersebut dapat mendorong rumah tangga atau pelanggan PLN memanfaatkan PLTS atap.

http://industri.bisnis.com/read/20181115/44/860233/menteri-esdm-pesimistis-target-bauran-energi-terbarukan-23-pada-2025-bisa-tercapai

Tribunnews | Kamis, 15 November 2018

Pengusaha Biodisel Minta Program B30 Diberlakukan Mulai Awal Tahun Depan

Mulai September 2018, pemerintah menerapkan kebijakan pencampuran bahan bakar solar biodiesel 20 persen minyak nabati atau B20. Kalangan pengusaha biodiesel berharap, awal tahun depan standar ini dinaikkan menjadi B30. Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia MP. Tumanggor berharap pemerintah bisa segera menerapkan B30 untuk bahan bakar campuran solar mulai awal tahun 2019. “Kalau kita mau menghemat cadangan devisa, tentunya bagaimana mengurangi impor solar. Bagaimana menutupi impor solar melalui penggunaan fatty acid methyl esters (fame). Kalau sekarang B20, bagaimana kita tingkatkan ini menjadi B30,” kata Tumanggor, Rabu (14/11/2018). Menurut Tumanggor, produksi biodiesel saat ini untuk menjalankan program B30 sudah bisa mencukupi dengan total produksi 12 juta kiloliter per bulan. Ia menilai, penerapan B30 bukan suatu hal yang terburu-buru, meski pelaksanaan B20 belum 100% berjalan lancar. “Kan apa salahnya kalau ada kebijakan yang lebih baik untuk menghemat devisa dan mengurangi impor, mengapa tidak kita jalankkan? Kecuali memang produsennya tidak mampu,” ujarnya. Tumanggor menghitung, jika penggunaan solar mencapai 30 juta kiloliter, jika dikurangi 30% yang diganti dengan biodiesel maka Indonesia bisa menghemat impor solar sebanyak 9 juta kiloliter. “‘Itulah mengapa kami ingin mengusulkan pada pemerintah agar penggunaan B30 bisa dipercepat. Kalau bisa April 2019,” kata dia. Bernard A Riedo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mengatakan, jika B30 disetujui pemerintah, pengusaha biodiesel akan mengantisipasi dengan menambah kapasitas lagi.

http://www.tribunnews.com/otomotif/2018/11/15/pengusaha-biodisel-minta-program-b30-diberlakukan-mulai-awal-tahun-depan

Sawitindonesia | Kamis, 15 November 2018

Dukung B20, INSA Telah Lama Gunakan Biodiesel

Pengusaha kapal laut yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) siap menjalankan program mandatori bahan bakar solar campuran biodiesel 20 persen (B20). Program ini membantu pengusaha lebih hemat dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. “Anggota (INSA) mendukung program B20 karena memberikan banyak manfaat bagi bisnis kami,” ujar Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W Sutjipto di Jakarta, Rabu (14 November 2018). Dukungan INSA terhadap program biodiesel sudah berjalan semenjak lama. Menurut Johnson, proses pencampuran solar dengan biodiesel bukan hal baru bagi industri kapal. Anggota INSA yang dipimpinnya telah menggunakan B20. B50, dan B70. Ia menepis klaim sejumlah pengusaha kapal yang meminta pemakaian biodiesel ditunda. Dengan alasan biodiesel dapat merusak mesin kapal. “Tidak benar jika dibilang menggunakan B20 akan merusak kapal. Malahan, biaya operasional lebih efisien” jelasnya.

Menurutnya tahap awal penggunaan B20 biasanya harus membersihkan filter karena terdapat menimbulkan residu. Dengan menggunakan B20, residu di tanki hilang dan masuk ke filter. “Tinggal dibersihkan saja. Habis itu jalan normal lagi,” katanya. Johnson mengatakan penggunaan B20 untuk kapal laut merupakan program pemerintah dan perlu didukung. Karena pemakaian biodiesel B20, maka ketergantungan BBM fosil akan berkurang. Dengan mengurangi impor BBM secara tak langsung memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia karena bisa menekan defisit neraca perdagangan. Berdasarkan hitungan pemerintah, program ini bisa menghemat devisa 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 81 triliun dengan kurs Rp 14.795. INSA telah mensosialisasikan B20 kepada anggotanya dan produsen mesin kapal mengenai kebijakan pemerintah. Tujuannya, agar mereka bisa membuat mesin yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, sudah dua produsen mesin yang membalas surat. Yaitu, Trakindo.Utama yang merupakan-AgenTunggal Pemegang Merek (ATPM) Cartepillar dan Niigata Power System. “Kami meminta anggota untuk memperhatikan semua rekomendasi engine maker dan memperbaharui Standard Maintenance Procedure (SMP) agar sesuai dengan B20,” paparnya.

INSA juga mengapresiasi pemerintah yang telah memangkas proses distribusi bahan baku biodiesel Fatty Acid Methyl Ester (Fame) dengan mengurangi titik penyaluran dari 86 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) menjadi 11 per 1 Januari 2019. “Dengan pemangkasan jalur distribusi ini, akan meningkatkan efisiensi biaya maupun waktu kapal dalam mengangkut FAME ke titik pelabuhan tujuan,”ujarnya. Mengenai penolakan sejumlah pengusaha kapal dalam penggunaan B20 yang dikirim INSA versi Carmelita . Johnson menegaskan mereka bukan INSA. “INSA cuma satu, kami. Cek di Kementerian Hukum dan HAM yang menggunakan nama INSA cuma kami. Jadi mereka tidak mewakili para pengusaha kapal,” tegas Johnson. Menurut dia, surat yang dipakai mereka juga tidak memiliki dasar kuat. “Alasan mereka menolak dengan membandingkan kapal laut dengan kapal perang tidak masuk akal. Kapal anggota saja tidak ada yang bermasalah menggunakan campuran biodiesel,” cetusnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tidak ada pengecualian falam program B20 karena semua sektor wajib pakai. Kapal laut milik TNI dan truk besar pengangkut barang bahkan telah menggunakan B20 sebagai bahan bakar.

Liputan6 | Kamis, 15 November 2018

Pemerintah Kembali Evaluasi Penerapan Program B20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution kembali memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas penggunaan biodisel sebesar 20 persen (B20). Rakor bertujuan mengevaluasi perkembangan perluasan B20 sejak diluncurkan pada 1 September 2018. Hadir dalam rapat ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto, dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana. “Tidak ada hal yang baru, cuma yang ada adalah evaluasi implementasi B20,” kata Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Dia mengatakan, implementasi B20 sejauh ini tidak ada masalah. Namun pelaksanaannya di lapangan tetap harus dimonitoring. Ini untuk memastikan apa saja yang perlu dibenahi pemerintah. “Tadi dievaluasi mana yang belum tercapai, apa kendalanya gitu loh. Intinya adalah bahwa supaya B20 itu efektif,” jelas dia. Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto menambahkan, dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap pasokan minyak sawit fatty acid methyl esthers (FAME). Sebab, ada perselisihan harga solar dengan FAME.”Sekarang kan harga FAME-nya itu lebih rendah dari harga solar jadi ngecek-ngecek gitu aja,” dia menandaskan.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3693290/pemerintah-kembali-evaluasi-penerapan-program-b20

Detik | Kamis, 15 November 2018

Darmin Minta Pertamina Kurangi Lokasi Pencampuran Biodiesel

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta PT Pertamina (Persero) mengurangi jumlah lokasi sebagai tempat pencampuran biodiesel (FAME) dengan solar. Pasalnya itu menyulitkan penyuplai FAME dalam melakukan pengiriman. “Karena persoalan ( kebijakan B20) baru di mulai, ada masalah pencampurannya terlalu banyak titiknya sehingga kapal yang diperlukan banyak,” kata Darmin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (15/11/2018). Banyaknya titik lokasi pencampuran FAME, otomatis kapal-kapal pengiriman harus lebih banyak. “Itu sekarang mulai kita kurangi, kita minta Pertamina untuk kurangi supaya jangan kemudian perlu kapalnya banyak. Walaupun kecil kecil tapi banyak, mana ada kapal banyak banyak dalam waktu yang pendek begitu,” jelasnya. Dia juga meminta ada semacam penyimpanan apung (floating storage) untuk menampung FAME. Floating storage ini bisa disediakan oleh Pertamina atau badan usaha FAME. “Kita malah sedang menyiapkan harus ada floating storage. Kalau itu tidak ada, gini, dulu waktu PSO saja itu tankinya oke, masih cukup. Tapi begitu masuk non PSO itu tankinya kurang. Dia tiba tiba perlu yang tadinya tankinya satu cukup sekarang dua,” jelasnya. Lanjut dia, implementasi B20 ini diperkirakan akan efektif, paling tidak mendekati 100% di akhir Desember. “Sebetulnya di dalam ini, kita, B20 itu akan optimum, artinya mendekati 100% dari potensinya itu di bulan Desember nanti,” tambahnya.

https://finance.detik.com/energi/d-4304008/darmin-minta-pertamina-kurangi-lokasi-pencampuran-biodiesel

Detik | Kamis, 15 November 2018

Menteri ATR dan Bos Sinarmas ke Kantor Darmin Bahas Biodiesel 20%

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat terbatas (ratas) progres biodiesel 20% atau B20. Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan salah satu Bos Sinar Mas Group, Franky Widjaja Sedangkan menteri lainnya yang diundang, seperti Menteri Perindustrian diwakili oleh Dirjen Industri Agro Achmad Sigit lalu Menteri Pertanian yang diwakili oleh Dirjen Perkebunan, Bambang. Rapat terbatas ini membahas soal B20. B20 adalah program pemerintah untuk mengurangi penggunaan solar dengan menggunakan minyak nabati 20%. Penggunaan B20 harus di upayakan untuk seluruh sektor, tanpa terkecuali. Program B20 mulai diimplementasikan sejak 1 September 2018. Hingga 7 November, tren impor solar tercatat turun bila dilihat secara harian. Menurut catatan pemerintah penggunaan B20 membuahkan hasil. Setelah dimonitor, impor solar turun sejak program itu diimplementasikan. “Tadi, saya lihat teman-teman di Bea Cukai bahwa impor harian turun 4.000 KL. Harian ya kalau dibandingkan antara 1 Januari sampai Agustus (2018),” kata Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

https://finance.detik.com/energi/d-4303323/menteri-atr-dan-bos-sinarmas-ke-kantor-darmin-bahas-biodiesel-20

Detik | Kamis, 15 November 2018

Gelar Rapat B20, Darmin Cek Selisih Harga Solar dan Biodiesel

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat terbatas (ratas) progres biodiesel 20% atau B20. Salah satu pejabat yang hadir dalam rapat, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto. Menurut Djoko salah satu materi dalam rapat mengenai perbedaan selisih harga antara biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dengan solar. “(Rapatnya) tadi ya, perbedaan selisih harga FAME dengan solar seperti apa, gitu, itu saja. Sekarang kan harga FAME lebih rendah dari harga solar kan, ngecek ngecek itu saja,” kata Djoko usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Saat diminta menjelaskan lebih rinci, Djoko hanya mengatakan hal itu terkait harga pasar. Sementara itu Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, mengatakan materi yang dibahas tentang harga, sayangnya dia enggan berkomentar lebih jauh. “Lebih ke tupoksi (tugas pokok dan fungsi) ESDM, masalah harga,” jawabnya singkat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil menambahkan materi yang dibahas juga mencakup kendala penerapan B20 dan penerapan B20 untuk pembangkit tenaga listrik. Menurut Sofyan selama ini ada beberapa pembangkit listrik sudah memakai biodiesel lebih dari 20%. “Kalau B20 tadi dievaluasi mana yang belum tercapai apa kendalanya, intinya adalah bahwa supaya B20 itu efektif termasuk mengenakan denda,” kata Sofyan Djalil usai rapat.”Akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain apakah misalnya pembenahan power plant yang lebih dari B20, itu udah banyak yang menerapkan lebih baik daripada B20,” sambung Sofyan.

https://finance.detik.com/energi/d-4303693/gelar-rapat-b20-darmin-cek-selisih-harga-solar-dan-biodiesel

Bisnis | Kamis, 15 November 2018

Bauran Energi Bersih 23% Sulit Tercapai

Target bauran energi terbarukan di sektor transportasi dan pembangkit listrik sebesar 23% pada 2025 sulit tercapai karena menghadapi berbagai kendala. Bauran energi terbarukan di sektor pembangkit relatif lebih mudah karena ada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan biodiesel. Selain itu, pembangkit hijau lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBio), pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg), dan lainnya. Di sektor transportasi, bauran Solar dengan bahan bakar nabati (biodiesel) juga relatif dapat tercapai karena tersedianya fatty acid methyl ether/FAME) dari minyak kelapa sawit. Namun, bauran bahan bakar minyak seri gasolin (Premium, Pertalite, seri Pertamax) sulit tercapai karena terbatasnya pasokan bioethanol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pesimistis target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai.

Dia mengatakan, pengembangan energi baru terbarukan, baik di sektor pembangkit maupun transportasi, di Indonesia masih terkendala oleh sejumlah hal. Salah satu kendala itu adalah investasi pembangkit energi terbarukan masih mahal sehingga membuat tarif listrik menjadi tidak terjangkau masyarakat. “Saya khawatir [target bauran energi terbarukan] tidak dapat mencapai 23% [pada 2025]. Nilai investasi [energi terbarukan] berapa? Apakah bisa memberikan dampak serius terhadap kenaikan tarif listrik? Makanya kita hindari [pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dengan harga jual listrik tinggi],” katanya, Kamis (15/11). Selain di sektor pembangkit listrik, pemerintah juga mengejar bauran energi terbarukan di sektor transportasi. Namun, ketersediaan bahan bakar nabati (biofuel) untuk sektor transportasi masih terbatas, terutama untuk seri gasolin (Premium, Pertalite, dan seri Pertamax). Sebaliknya, bahan bakar minyak jenis Solar sudah mulai menggunakan bahan bakar nabati jenis biodiesel dari minyak sawit (fatty acid methyl ether/FAME). Saat ini, Solar yang dijual di pasar harus dicampur dengan 20% FAME sehingga disebut dengan Biosolar 20% (B20). Baik sektor subsidi maupun nonsubsidi harus menggunakan B20 mulai 1 September 2018.

Bahan bakar nabati yang digunakan untuk bauran gasolin adalah etanol yang dapat dibuat dari gula. Padahal, suplai gula di dalam negeri masih terbatas karena sampai saat ini masih harus impor untuk memenuhi konsumsi di Tanah Air. Jonan menjelaskan, target bauran 23% pada sektor transportasi akan sulit tercapai selama bahan bakar jenis bensin tidak disubtitusi atau dicampur dengan etanol, seperti halnya Solar dicampur biodiesel. Konsumsi Solar di Tanah Air di kisaran 30 juta kiloliter (kl), sedangkan seri gasoline juga sekitar 30 juta kl. Di sisi lain, bauran etanol dengan gasolin saat ini masih di bawah 4%. Pemanfaatan etanol saat ini masih terkendala bahan baku karena bersinggungan dengan kepentingan pangan. Oleh karena itu, pemanfaatan etanol sebagai bahan bakar dalam skala besar belum bisa dilakukan. Jonan pun mendorong agar industri pertanian atau perkebunan dapat mengembangkan tanaman, seperti ketela untuk bisa dikonversi menjadi bioetanol. Dengan kondisi tersebut, dia pun mengakui akan sulit mencapai target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025. “Mungkin kita cobalah sampai 20%,” kata Jonan.

Untuk mengupayakan target tersebut tercapai, pemerintah terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dia menyebutkan, pengembangan panas bumi diperkirakan dalam 7 tahun ke depan dapat meningkatkan bauran energi terbarukan sekitar 2%—3%. Salah satu upaya pemerintah dengan menyiapkan regulasi pemanfaatan PLTS atap yang dipasang di atas gedung dan rumah tangga. Melalui regulasi tersebut, rumah tangga dan pelanggan PLN lainnya diharapkan tertarik untuk memanfaatkan PLTS atap. Bauran energi terbarukan di sektor pembangkit listrik sudah mencapai lebih dari 12%. Program bauran biodiesel 20% pun masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Oleh karena itu, produsen biodiesel meminta ada kepastian pasar bahan bakar nabati dari sawit di dalam negeri yang diciptakan oleh pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioefuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengatakan bahwa perlu ada kesepakatan dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya penggunaan bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar fosil. Menurutnya, dalam 5 tahun ke depan, kapasitas produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional dapat menyentuh 60 juta ton per tahun sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati.

Saat ini, produksi minyak kelapa sawit sebanyak 42 juta ton per tahun. Pasar domestik baru menyerap 14 juta ton, sedangkan sisanya untuk ekspor. Kapasitas pabrik biodiesel di Tanah Air saat ini sebanyak 10 juta ton. Pemanfaatan CPO sebagai biodiesel pun mulai meningkat seiring dengan kebijakan perluasan mandatory biodiesel 20% ke dalam Solar mulai 1 September 2018. Perluasan itu mencakup seluruh sektor baik subsidi maupun nonsubsidi. Melalui perluasan B20 tersebut, penyerapan biodiesel di dalam negeri pada tahun ini dapat mencapai 5 juta ton. Aprobi memproyeksikan penyerapan biodiesel dari FAME sebanyak 6,2 juta kiloliter (kl). Tumanggor berharap agar dengan adanya peta jalan menuju B30 pada 2020, utilitas pabrik biodiesel akan meningkat. B30 artinya bahwa dalam 1 liter Biosolar mengandung 30% FAME dan 70% Solar. Pasalnya, dengan kalkulasi penggunaan FAME sebanyak 5 juta kl per tahun untuk B20, dan ditambah dengan potensi B30 sebanyak 9 juta kl. http://industri.bisnis.com/read/20181115/44/860427/bauran-energi-bersih-23-sulit-tercapai

Kontan | Kamis, 15 November 2018

Penyaluran FAME ke Pertamina menggunakan floating storage dimulai Desember

Penyaluran bahan baku biodiesel unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) ke PT Pertamina untuk area timur akan menggunakan skema baru mulai 1 Desember 2018. Pertamina akan menyiapkan dua kapal apung alias floating storage di Balikpapan yang akan digunakan untuk salurkan ke 25 titik pengolahan milik perusahaan plat merah tersebut. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor menyampaikan hal tersebut sudah diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri bersama BPDPKS yang berlangsung hari ini di Kementerian Koordinator Perekonomian. “Sudah diputuskan oke, dua floating storage akan dikelola Pertamina dan jalan 1 Desember,” katanya, Kamis (15/11). Kedua floating storage tersebut bakal ditempatkan di Balikpapan dan merupakan kapal milik Pertamina. Artinya BUMN tersebut juga akan menjadi pengelolanya untuk distribusi ke Indonesia wilayah timur. Mengutip pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, pihak Pertamina menyampaikan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum bisa tercampur B20. Khususnya di wilayah Indonesia timur seperti di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Alasannya, dari sisi Pertamina, belum semua terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) tercampur minyak sawit. Dari total 112 terminal BBM Pertamina, baru 69 yang sudah tercampur B20 atau terpasok FAME. Walau tak merinci ukuran tangki kapal tersebut, Tumanggor meyakinkan kapasitasnya akan mencukupi kebutuhan dan dikhususkan untuk menampung bahan FAME. “Di floating storage dua di Pertamina kemudian dia kirim kemana-mana, hanya untuk nampung FAME dan dari situ jangkau timur,” katanya.

https://industri.kontan.co.id/news/penyaluran-fame-ke-pertamina-menggunakan-floating-storage-dimulai-desember

Kontan | Kamis, 15 November 2018

Aprobi sarankan tingkatkan serapan CPO dalam negeri melalui PLN

JAKARTA. Untuk meningkatakan harga minyak kelapa sawit internasional, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyarankan pemerintah untuk meningkatakan penyerapan biodisel sebesar-besarnya. Salah satunya pada sektor pembangkit listrik. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menjelaskan pihaknya telah memberikan gambaran kondisi harga minyak sawit mentah (CPO) dan harga solar dan cara untuk menaikkan harganya. “Kami usulkan bagaimana sebesar-besarnya, seperti PLN konsumsi lebih besar,” katanya usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama BPDPKS dan pengusaha sawit, Kamis (15/11). Harga CPO menurutnya masih tertekan akibat penurunan permintaan dan persaingan dengan produk nabati lain seperti minyak kedelai. Maka pemerintah harus mencari cara untuk membangun pasar dalam negeri yang lebih besar dan memperbanyak penyerapan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan hasil rapat tersebut membahas perluasan penggunaan biodiesel. “Akan melihat kemungkinan lain seperti penggunaan power plant lebih dari B20, sudah ada banyak, ada yang B30,” katanya. Bahkan sejumlah perusahaan sawit juga sudah menggunakan tenaga berbasis CPO dan mesin pembangkit tenaga di luar negeri menurutnya telah mencapai B100.

https://industri.kontan.co.id/news/aprobi-sarankan-tingkatkan-serapan-cpo-dalam-negeri-melalui-pln