+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Target Investasi Energi Terbarukan Turun

Harian Seputar Indonesia | Rabu, 9 Januari 2019

Target Investasi Energi Terbarukan Turun

Pemerintah menargetkan investasi di subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) pada 2019 mencapai USD1.79 miliar. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target tahun lalu yang sebesar USD2.01 miliar. “Penentuan target ini menyesuaikan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang ada sekarang. Kami hitung semua dan hasilnya USD1.78 miliar,” ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridha Mulyana di Jakarta kemarin. Ridha optimistis, target investasi EBTKE dapat tercapai tahun ini. Adapun investasi akan banyak masuk dari luar negeri. “Investasi jalan terus, tidak mandek. Artinya, masih banyak investasi yang masuk kebanyakan datang dari luar negeri,”ungkapnya. Investasi pada 2019 terdiri atas sektor bioenergi sebesar USD51 juta, lalu aneka energi baru dan energi baru terbarukan USD511 juta, dan konservasi energi USD7 juta. Tahun ini juga diharapkan ada tambahan investasi dari lelang lima wilayah kerja panas bumi (WKP)sebesarUSDl,23miliar.

Adapun WKP yang dilelang adalah WKP Sembulan, Nusa Tenggara Timur, dengan kapasitas 100 megawatt (MW). Kemudian, WKP Laniea di Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 66 MW, WKP Kotamobagu di Sulawesi Utara dengan kapasitas 100 MW, WKP Bora di Su-lawesi Tengah dengan kapasitas 12 3 MW, dan WKP Telaga Ranu di Maluku Utara 85 MW. Tak hanya itu, pihaknya juga menargetkan ada 98.481 kepala keluarga (KK) di wilayah terpencil atau daerah perbatasan yang nantinya bisa merasakan pembangkit listrik berbasis EBT. Sementara untuk investasi EBTKE sepanjang2018, kata dia, mencapai USD1.6 miliar. Realisasi tersebut lebih rendah dari target USD2.01 miliar atau tercapai 79,6%. Meski begitu, Rida menyatakan bahwa nilai inves tasi ini sudah lebih baik dibandingkan 2017 sebesar USD1, 3 miliar.

Sementara itu, untuk realisasi penyerapan Biodiesel pada 2018 mencapai 6 juta kiloliter. Realisasi tersebut melebih tar-get sebesar5,7juta kilo liter.”De-ngan serapan tersebut, penghematan yang didapat mencapai Rp28,4 triliun,” kata dia. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Haris mengatakan, proyek investasi di sektor EBTKE kebanyakan yang dibangun tahun ini adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Kendati begitu, untuk pembangkit masih akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Terdapat sekitar 60 megawatt PLTD yang akan melakukan penandatanganan PPA (power purchase agreement) un tuk tahun ini. “Untuk PLTS, PLTA, dan PLTM (Pembangkit Listrik Minihidro) nilai proyek yang pasti tahun ini mencapai USD510juta,”ungkapnya. Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan, dua proyek PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) rencananya sudah mulai beroperasi pada Maret 2019, yakni PLTP Lumut Balai dan Muara Laboh. “Untuk PLTP So-koria rencananya beroperasi pada semester 11/2019,” ujarnya.

Kompas | Rabu, 9 Januari 2019

Pemerintah Siapkan B 30

Pemerintah siap meningkatkan pencampuran Biodiesel ke dalam solar dengan kadar kandungan Biodiesel 30 persen atau dikenal dengan mandatori B-30. Sepanjang tahun lalu, pemanfaatan Biodiesel 20 persen atau B-20 mencapai 4,02 juta kiloliter dan mampu menghemat devisa sekitar 2 miliar doUar AS. Namun, program pencampuran etanol belum berjalan baik. Produksi Biodiesel sepanjang 2018 adalah 6,01 juta kiloliter. Adapun kapasitas produksi Biodiesel di dalam negeri mencapai 12 juta kiloliter. Dari produksi tersebut, sebanyak 4,02 juta kiloliter dimanfaatkan untuk pencampuran bahan bakar minyak, sisanya diekspor. “Menurut rencana, uji jalan untuk B-30 akan dilaksanakan pada Maret tahun ini. Kami perlu kerja sama lintas instansi soal uji B-30 tersebut. Sebab, mulai tahun 2020 kadar pencampuran harus naik dari 20 persen menjadi 30 persen,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, Selasa (8/1/2019), di Jakarta. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain, pemanfaatan Biodiesel mulai Januari 2020 adalah sebesar 30 persen di segala sektor. Namun, di sektor pembangkit listrik, pencampuran 30 persen sudah dimulai sejak Januari 2016.

Rida menambahkan, pemerintah akan menggelar evaluasi pelaksanaan mandatori B-20 yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Perekonomian dalam waktu dekat. Soal peningkatan kadar campuran menjadi 30 persen, ia optimistis secara teknologi sudah siap. Yang masih perlu pembahasan lebih jauh adalah soal nilai keekonomian dari kebijakan itu. “Untuk mendorong dan meningkatkan pemanfaatan Biodiesel sampai menjadi B-30, adakah instrumen fiskal yang disiapkan? Pembahasan ini perlu lintas sektor,” ujar Rida Pemanfaatan Biodiesel sebagai bahan bakar nabati menjadi andalan pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan yang timbul akibat tingginya impor minyak mentah dan bahan bakar minyak. Sejak 1 September 2018, perluasan mandatori B-20 dilaksanakan untuk sektor nonpe-layanan umum (PSO). Selain biodiesel, Kementerian ESDM menambah kuota ekspor batubara sebanyak 100 juta ton untuk meningkatkan perolehan devisa. Pengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, Biodiesel adalah salah satu jenis bahan bakar nabati yang paling siap dikembangkan di Indonesia. Hanya perlu perhatian terhadap kemampuan fiskal pemerintah menyubsidi selisih harga solar dengan harga biodiesel. “Sebenarnya kebijakan Biodiesel ini kan terkait dengan masalah hulu yang berujung pada tingginya impor minyak dibandingkan dengan kemampuan produksi di dalam negeri. Di satu sisi, program peningkatan kapasitas kilang di dalam negeri masih jauh dari realisasi,” ujar Pri Agung.

Relaksasi etanol

Kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis etanol jalan di tempat Seperti halnya biodiesel, kebijakan pencampuran etanol ke dalam bahan bakar minyak jenis gasolin juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Kadar campuran etanol untuk sektor PSO adalah 2 persen atau dikenal sebagai mandatori E-2 dan 5 persen untuk sektor non-PSO per Januari 2016. “Penyebabnya adalah pasokan terbatas. Memang perlu evaluasi dan kebijakan ini sedang direlaksasi,” kata Rida. (APO) Pemanfaatan Biodiesel dalam negeri pada 2018 sebesar 4,02 juta kilo liter Menghemat devisa sekitar 2,01 miliar dollar AS (Rp 28,42 triliun)

Investor Daily Indonesia | Rabu, 9 Januari 2019

Pemerintah Kaji Kelanjutan Implementasi B30

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan adanya masukan agar program pencampuran Biodiesel berhenti pada porsi 20% (B20). Meski demikian, Kementerian tetap akan menjalan uji jalan implementasi Biodiesel 30% (B30) sebelum memutuskan perubahan kebijakan biodiesel. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, masukan tersebut datang dari pelaku bisnis di sektor transportasi. Usulan ini disampaikan lantaran sifat campuran Biodiesel yang kurang stabil, yakni mudah terurai jika didiamkan. “Biodiesel ada masukan agar berhenti di B20 untuk transportasi. Dan kalau (pemerintah) mau mendorong sawit bisa melalui green fuel,” kata dia dalam jumpa per di Jakarta, Selasa (8/1). Dia menjelaskan, Biodiesel dan green fuel berbeda untuk pencampu-rannya. Biodiesel dihasilkan dengan mencampurkan fatty acid methyl eter (FAME) dengan solar di tangka penampungan. Sementara gree fuel dihasilkan dari hasil pengolahan minyak metah dengan refined bleached deodorized palm oil (RBDPO) di kilang minyak.

“Karena mekanisme produksi di kilang, maka green fuel lebih stabil, sementara B20 kurang stabil. Maka kemudian banyak yang sarankan (berhenti) di B20,” tutur Rida. Meski demikian, Rida mengungkapkan, pihaknya belum akan mengubah kebijakan soal implementasi B30 di 2020. Pasalnya, pemerintah masih akan membahas lebih mendalam soal program Biodiesel ini. Selain itu, pihaknya juga masih akan menggelar uji jalan B30 pada Maret nanti. “Uji jalan ini untuk memastikan apakah bisa jalan atau tidak. Belum tentu juga kalau sudah diuji jalan pasti dilaksanakan (kebijakannya),” ujarnya. Sementara itu, pada saat bersamaan, pihaknya juga akan mulai mengkaji produksi green fuel. Produksi bensin hijau atau green gasoline sudah diuji coba di Kilang Plaju milik PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu. Pada pertengahan tahun ini, direncanakan akan ada uji coba produksi solar hijau atau green gasoil di Kilang Dumai. Selanjutnya akan dilakukan uji coba produksi green avtur di Kilang Balongan atau Cilacap. Meski demikian, Rida mengakui, implementasi green fuel juga tidak mudah. Secara teknologi, memang produksi green fuel ini sudah dapat dilakukan. Namun, ada aspek lain yang harus diperhatikan pemerintah, yakni kesinambungan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan keekonomian dari bahan bakar hijau ini. Utamanya, pemerintah harus menghitung soal selisih harga minyak mentah dan minyak sawit. “Kalau mau dilanjutkan, termasuk untuk green fuel, bioethanol, dan PLTD CPO, at the end adalah keekonomian,” tegas dia.

Dia mencontohkan, bila konversi ke green fuel ini dilanjutkan, ketika harga CPO lebih mahal dari crude maka instrument insentif apa yang harus disediakan pemerintah baik fiskal maupun nonfiskal. Kemudian, ketika kebutuhan CPO dalam negeri terus meningkat, juga harus dipertimbangkan apakah perlu ada kewajiban pasok domestik (domestic market obligation/ DMO) layaknya di sektor batu bara. Terakhir, apakah perlu ada batas atas harga CPO untuk dalam negeri. “Kamis ini akan bahas habis, mengundang PLN dan Pertamina, akan bahas salah satunya soal gree fuel ini,” kata Rida. Roadmap penerapan pencampuran Biodiesel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 20 Tahun 2014. Mengacu beleid itu, porsi campuran Biodiesel untuk sektor transportasi ditetapkan sebesar 20% mulai 2016. Selanjutnya, porsi ini ditingkatkan menjadi 30% mulai Januari 2020 dan terus stabil pada angka tersebut hingga Januari 2025.

Rakyat Merdeka | Rabu, 9 Januari 2019

Terapkan B20, Negara Hemat Rp 28,4 Triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim program mandatori penggunaan B20 atau Biodiesel 20 persen (pencampuran bahan bakar diesel dengan minyak nabati 20 persen) berhasil menghemat pengeluaran negara triliunan. Penghematan itu diperoleh dari berkurangnya impor solar. “Implementasi B20 sedikit banyak kurangi impor solar. Impor solar pasti perlu devisa. Tahun lalu, ada 4,02 juta kiloliter (KL) yang gunakan Biodiesel di dalam negeri, dan mampu hemat biaya sampai Rp 28,4 triliun, lumayan,” ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Lebih rinci, Rida menyebutkan, dari penggunaan Biodiesel sebesar 4,02 juta KL, sebanyak 3,5 juta KL di antaranya digunakan untuk Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO. Sedangkan sisanya digunakan untuk pemakaian pabrik Biodiesel itu sendiri. Dengan capaian tersebut, program perluasan penggunaan B20 dijalankan pemerintah dengan baik.

Untuk produksi Biodiesel sendiri, Rida mengungkapkan, selama tahun 2018 mencapai 6 juta KL. Nilai itu lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 5,7 juta KL. Kementerian ESDM memproyeksikan prediksi Biodiesel tahun ini bisa mencapai sebesar 7,37 juta KL. Namun demikian, jumlah produksi bahan bakar nabati tersebut nanti tidak seluruhnya diserap untuk B20. Tetapi juga akan dialokasikan untuk ekspor. Soal program B30, Rida menegaskan masih dalam kajian. Pihaknya sudah mendapatkan masukan dari banyak pihak. Antara lain, menyarankan agar program B30 buat transportasi darat, tidak dilanjutkan dulu. Alasannya program B20 yang sudah dijalankan dinilai belum maksimal. “Masukan itu kami sedang kaji plus dan minusnya. Karena kita juga kan harus melihat faktor kapasitas juga,” kata Rida. Rida menilai, untuk mengoptimalkan penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar, lebih maksimal jika mengembangkan green fuel dari pada mengembangkan B30. Bedanya, jika produksi B20 proses pencampuran minyak sawit (fame) dengan Biodiesel di tangki BBM, tapi green fuel ini proses pencampurannya langsung dilakukan di kilang minyak. Proses green fuel menghasilkan kualitas bahan bakar yang lebih maksimal.

Pada kesempatan ini, Rida melaporkan, capaian investasi di sektor EBTKE pada tahun 2018 masih di bawah target. Hanya mencapai 79,6 persen atau 1,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari target awal sebesar 2,01 miliar dolar AS. “Tidak capai target bukan berarti kita mandek. Investasi masih ada yang masuk tetapi kebanyakan dari luar negeri,” sebutnya. Sementara, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari EBTKE, realisasinya melebihi target. “Target PNBP Rp 700 miliar. Alhamdulillah, PNBP mencapai Rp 228 triliun. Ini cukup membanggakan 326 persen dari target,” ujarnya.

Bisnis Indonesia | Rabu, 9 Januari 2019

Tes Jalan B30 Dimulai Maret

Pemerintah berencana untuk menjalankan kebijakan bauran 30% bahan bakar nabati atau Biodiesel dan Solar atau B30 sambil menunggu hasil kajian yang masih dilakukan oleh Kementerian ESDM. Saat ini, pemerintah telah mewajibkan bauran 20% Biodiesel dan Solar. Dalam kebijakan B20, setiap 1 liter Solar terdiri atas 20% Biodiesel dan 80% Solar. Pemerintah pun sudah menjadwalkan tes jalan B30 pada Maret 2019. Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa saat ini memang banyak masukan termasuk dari pelaku usaha transportasi agar program pencampuran Biodiesel cukup 20% saja. Hal itu dengan mempertimbangkan kesiapan dan sifat ddii Biodiesel yang tidak stabil karena Biodiesel dan minyak sawit dicampur di luar kilang minyak. Menurut Rida, saat ini opsi yang tengah dikaji adalah bahan bakar hijau (green fiiel) yang lebih stabil dibandingkan dengan B20. “Kalau tidak ada kebijakan yang berubah. Selagi itu belum ada, program lama tetap kita jalankan. Sambil membahas green fuel dalam rapat,” katanya, Selasa (8/1). PT Pertamina (Persero) akan memanfaatkan empat kilang minyak untuk mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar minyak jenis gasolin dan Solar yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan energi fosil. Bahkan, Pertamina telah melakukan uji coba pengolahan minyak sawit di Kilang Plaju yang berlokasi di Palembang, Sumatra Selatan pada pertengahan Desember 2018.

Metrotvnews | Rabu, 9 Januari 2019

Pengembangan Biodiesel Diminta Cukup Sampai B20

Penerapan kebijakan biodiesel 20 persen atau B20 hingga saat ini ternyata masih belum berjalan mulus. Pasalnya, pemerintah masih banyak mendapatkan masukkan agar penggunaan B20 bisa lebih maksimal. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana membenarkan pemerintah banyak mendapat masukkan terkait penerapan B20, termasuk untuk pengembangan dan penambahan kadar persentase di atas 20 persen. Rida menjelaskan salah satu masukkan tersebut ialah meminta agar penggunaan biodiesel untuk transportasi darat cukup hingga kadar 20 persen dan tidak perlu dinaikkan. Sebab, pencampuran biodiesel yang selama ini dilakukan di terminal BBM bukan di kilang membuat minyak biodiesel tidak stabil. “B20 didiamkan seminggu saja pisah (cerai). Jadi banyak yang menyarankan ke kami berhenti di B20,” kata Rida, di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2018. Selain itu, tambahnya, masukkan juga datang untuk pengembangan greenfuel terkait penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sawit diolah langsung di kilang Pertamina. Proses pencampuran langsung di kilang dipercaya memiliki kualitas yang lebih stabil. “Greenfuel lebih stabil,” tutur dia. Kendati demikian, lanjut Rida, pemerintah tetap akan melakukan pengembangan terhadap B30. Dia bilang sesuai timeline, pada Maret 2019 rencananya sudah akan dilakukan road test. “Kalau tidak ada perubahan kebijakan, program lama tetap dijalankan sambil menunggu greenfuel dibahas melalui kajian,” pungkas dia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/yNLv1Mak-pengembangan-biodiesel-diminta-cukup-sampai-b20

Kompas | Selasa, 8 Januari 2019

Manfaatkan B20, Pemerintah Hemat Rp 28,4 Triliun

Per September 2018 lalu, pemerintah memberlakukan mandatori perluasan penggunaan bahan bakar solar campuran minyak kelapa sawit 20 persen atau biodiesel 20 persen ( B20) untuk mengurangi impor solar dalam rangka memperbaiki defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD) yang membengkak. Tadinya, penggunaan B20 hanya di didorong BBM subsidi atau public service obligation (PSO) diperluas masuk ke BBM non PSO. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi menyatakan, berkat program tersebut pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp 28,4 triliun, dengan pengguna B20 tercatat mencapai 4,02 juta kilo liter (kl). “B20-nya sendiri yang jadi konsen kita bisa menyerap 4,02 juta kl, baik karena perluasannya pemanfaatan FAME (produk turunan CPO, Fatty Acid Methyl Ester), tadinya PSO saja, sekarang termasuk non PSO. Tahun ini dengan target lebih besar dari 4,02 juta kl,” jelas Dirjen EBTKE Rida Mulyana ketika memberikan penjelasan kepada awak media di kantornya, Selasa (8/1/2019). Lebih lanjut Rida menjelaskan, sepanjang 2018 produksi bahan bakar nabati biodiesel mencapai 6 juta kl, meningkat dibandingkat 2017 lalu yang sebesar 3,4 juta kl dan melampaui target yang sebesar 5,7 juta kl. Walaupun mandatory B20 ini diklaim sukses, namun Rida menjelaskan, terdapat opsi lain campuran solar untuk mesin kendaraan, yaitu greenfuel, yang menurut Rida memiliki kualitas lebih bagus dibanding B20. Freen fuel sendiri merupakan campuran solar dengan Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) yang juga turunan dari CPO. “Green fuel lebih stabil, B20 didiamkan seminggu saja pisah (kandungannya). Jadi banyak yang menyarankan ke kami berhenti di B20,” ujar Rida menjelaskan..

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/08/193100226/manfaatkan-b20-pemerintah-hemat-rp-28-4-triliun

Viva | Selasa, 8 Januari 2019

Program B-20 Diklaim Hemat Devisa Rp28,4 Triliun pada 2018

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim bahwa program biodiesel 20 persen atau B-20 menghemat devisa sebesar Rp28,4 triliun di 2018. Hal ini dapat dilihat dari realisasi impor solar yang berkurang dengan mandatori B-20 itu. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi, Rida Mulyana, perluasan kebijakan mandatori B-20 ternyata berjalan cukup baik. Serapan penggunaan B-20 tercatat sebanyak 4,02 juta kilo liter selama 2018. “Dengan serapan 4,02 juta kl itu mampu hemat biaya Rp28,4 triliun rupiah. Lumayan,” kata Rida di kantornya, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. Sedikit atau banyak, menurut dia, kebijakan B-20 ini terbukti mampu mengurangi impor solar. Artinya, devisa yang harus dikeluarkan untuk mengimpor solar pun berkurang sehingga program itu berjalan sesuai harapan. Program pencampuran minyak sawit ke bahan bakar solar sebesar 20 persen itu pun diyakini akan lebih baik pada 2019. Alasannya, program B-20 tahun ini bakal lebih optimal karena perluasan dari sektor public service obligation (PSO) ke non-PSO.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1109985-program-b-20-diklaim-hemat-devisa-rp28-4-triliun-pada-2018

Merdeka | Selasa, 8 Januari 2019

Kementerian ESDM Kaji Ubah Program B30 Jadi Green Fuel

Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mendapat masukan dari berbagai pihak untuk tidak melanjutkan program B30 untuk transportasi darat. Masukan ini tengah dikaji mengenai plus minusnya. Dirjen EBTKE, Rida Mulyana mengatakan, masukan ini diterima setelah program B20 yang sudah dijalankan dinilai tidak maksimal. “Ada masukan yang disampaikan ke kami dan sedang kita kaji bahwa untuk transportasi darat berhenti di B20, jadi tidak lanjut ke B30. Ini lebih dikarenakan faktor kapasitas,” kata Rida di kantornya, Selasa (8/1/2019). Untuk memaksimalkan penggunaan minyak sawit dalam pemenuhan bahan bakar, Rida mengatakan lebih maksimal jika mengembangkan green fuel daripada mengembangkan B30. Jika produksi B20 proses pencampuran minyak sawit (fame) dengan biodiesel di tanki BBM, namun green fuel ini proses pencampurannya langsung dilakukan di kilang minyak. Dengan cara ini, dinilai kualitas bbm yang dihasilkan lebih maksimal. Meski masih dalam tahap masukan dan sedang di kaji, Rida mengatakan tetap terus menjalankan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang perluasan B20. “Ini nunggu kajian terlebih dahulu. Sementara B30 sudah kita siapkan dan testnya rencana Maret 2019. Selama perubahan kebijakan belum ada, dan green fuel masih dibahas, maka program tetap jalankan. Test B30 jalankan di samping itu green fuel juga terus dikembangkan,” pungkasnya.

https://www.merdeka.com/uang/kementerian-esdm-kaji-ubah-program-b30-jadi-green-fuel.html

Sawitindonesia | Selasa, 8 Januari 2019

Wajibkan B20, Indonesia Hemat Devisa Rp 28,4 Triliun

Perluasan mandatori biodiesel 20% atau B20 menghemat devisa negara sebesar Rp 28,4 Triliun pada 2018. Penghematan ini berasal dari berkurangnya impor minyak solar yang digantikan biodiesel yang berbahan baku minyak sawit. Data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan realisasi serapan biodiesel pada 2018 mencapai 6 juta kiloliter (KL). Capaian ini melampaui target yang dipatok pemerintah 5,7 juta kiloliter. Dari realisasi 6 juta Kl, penggunaan biodiesel di dalam negeri mencapai 4,02 juta Kl. Rida Mulyana, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, mengatakan konsumsi biodiesel tersebut mampu menghemat devisa negara sebesar Rp 28,4 triliun. “Dengan pemakaian 4,02 juta KL biodiesel di dalam negeri, dan mampu tekan pengeluaran sampai Rp 28,4 triliun. Itu besar sekali,” ujar Rida di kantornya, Selasa (8 Januari 2019). Penggunaan B20 ini, dikatakan Rida, masuk dalam angka realisasi kinerja instansinya, khususnya dalam hal produksi bahan bakar nabati. Sepanjang 2018, produksi bahan bakar nabati mencapai 6 juta Kilo Liter (KL). Pemakaian biodiesel tahun 2018 ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan realisasi pada 2017 yang hanya 3,4 juta KL. “Penerapan B20 sudah berjalan lebih baik seperti yang kita harapkan bersama,” pungkas Rida.

Liputan6 | Selasa, 8 Januari 2019

Kementerian ESDM Kaji Ubah Program B30 Jadi Green Fuel

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mendapat masukan dari berbagai pihak untuk tidak melanjutkan program B30 buat transportasi darat. Usulan tersebut tengah dikaji mengenai plus minusnya. Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, masukan ini diterima setelah program B20 yang sudah dijalankan dinilai tidak maksimal. “Ada masukan yang disampaikan ke kami dan sedang kita kaji bahwa untuk transportasi darat berhenti di B20, jadi tindak lanjut ke B30. Ini lebih dikarenakan faktor kapasitas,” kata Rida di kantornya, Selasa (8/1/2019). Untuk mengoptimalkan penggunaan minyak sawit dalam pemenuhan bahan bakar, Rida mengatakan lebih maksimal jika mengembangkan green fuel dari pada mengembangkan B30. Jika produksi B20 proses pencampuran minyak sawit (fame) dengan biodiesel di tangki BBM, tapi green fuel ini proses pencampurannya langsung dilakukan di kilang minyak.Dengan cara ini, dinilai kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan lebih maksimal. Meski masih dalam tahap masukan dan sedang dikaji, Rida mengatakan tetap terus menjalankan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang perluasan program B20. “Ini nunggu kajian terlebih dahulu. Sementara B30 sudah kita siapkan dan testnya rencana Maret 2019. Selama perubahan kebijakan belum ada, dan green fuel masih dibahas, maka program tetap jalankan. Test B30 jalankan disamping itu green fuel juga terus dikembangkan,” ujar dia.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3865709/kementerian-esdm-kaji-ubah-program-b30-jadi-green-fuel

Detik | Selasa, 8 Januari 2019

Pemerintah Hemat Rp 28 T Berkat Program B20

Pemerintah berhasil menghemat Rp 28,4 triliun di 2018. Itu berkat perluasan penggunaan bakar solar campuran minyak kelapa sawit 20% atau biodiesel 20% (B20). Penghematan tersebut berkat berkurangnya impor solar. Angka tersebut berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, di mana pengguna B20 tercatat sebesar 4,02 juta kiloliter (kl). “(B20) sedikit banyak tujuannya kurangi impor solar. Impor solar pasti perlu devisa. 4,02 juta kl yang gunakan B20 mampu hemat biaya sampai Rp 28,4 triliun, lumayan,” kata Dirjen EBTKE Rida Mulyana dalam paparan di kantornya, Selasa (8/1/2019). Dengan capaian tersebut, Rida menganggap program perluasan penggunaan B20 berhasil sejauh ini. Diharapkan penyerapannya bisa meningkat di 2019. “B20-nya sendiri yang jadi konsen kita bisa menyerap 4,02 juta kl, baik karena perluasannya pemanfaatan FAME, tadinya PSO saja, sekarang termasuk non PSO. Tahun ini dengan target lebih besar dari 4,02 juta kl,” jelasnya. Produksi bahan bakar nabati (BBN) alias biodiesel sendiri sepanjang 2018 mencapai 6 juta kl. Angka tersebut naik dibandingkan 2017 sebesar 3,4 juta kl, sekaligus melampaui target 2018 sebesar 5,7 juta kl. “Produksi BBN, tidak serta merta yang diserap untuk B20. Pemanfaatannya untuk dalam negeri dan ekspor. Dalam negeri ada yang untuk B20, ada yang digunakan untuk pabrik itu sendiri,” sebutnya. “Untuk di 2018 produksi BBN 6 juta kl saya catat, dari 5,7 juta kl yang ditargetkan, 105% pencapaiannya,” tambah Rida.

https://finance.detik.com/energi/d-4375422/pemerintah-hemat-rp-28-t-berkat-program-b20

Wartaekonomi | Selasa, 8 Januari 2019

Serapan Biodiesel Positif, Gapki Harapkan Perbaikan Infrastruktur

Kabar gembira datang dari pelaksanaan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) untuk non-Public Service Obligation (PSO) yang berjalan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang November 2018, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 607 ribu ton atau naik 17% dibandingkan Oktober. Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Mukti Sardjono, kenaikan penyerapan biodiesel tersebut dikarenakan sudah ada perbaikan logistik dari produsen biodiesel ke depot-depot Pertamina. “Diharapkan perbaikan logistik ini juga nantinya diikuti oleh perbaikan infrastruktur tangki khusus biodiesel di depot-depot Pertamina. Optimisme penyerapan minyak sawit di dalam negeri sebagai energi hijau terbarukan terus meningkat seiring dengan wacana pemerintah yang akan memanfaatkan pembangkit listrik dengan bahan bakar dari CPO,” ujar dia melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (8/1/2019). Di sisi produksi, sepanjang November 2018 produksi diprediksi mencapai 4,16 juta ton atau turun sekitar 8% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,51 juta ton. Siklus produksi ini merupakan siklus normal yang sudah mulai melewati musim panen raya. “Turunnya produksi dan ekspor serta mulai tingginya penyerapan domestik mengikis stok minyak sawit Indonesia menjadi kira-kira 3,89 juta ton,” jelas Mukti. Di sisi harga, sepanjang November 2018 harga bergerak di kisaran US$440–US$ 512,50 per metrik ton, dengan harga rata-rata US$473,6 per metrik ton. “Respons terhadap harga yang jatuh sudah pada titik nadir ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menghapus pungutan ekspor (CPO Fund). Diharapkan dengan penghapusan CPO Fund ini, dapat mendongkrak ekspor dan harga CPO global serta harga TBS petani,” tegasnya.

https://www.wartaekonomi.co.id/read210594/serapan-biodiesel-positif-gapki-harapkan-perbaikan-infrastruktur.html

Republika | Selasa, 8 Januari 2019

Serapan Biodiesel 2018 Capai 6 Juta Kiloliter

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan realisasi serapan biodiesel pada 2018 mencapai 6 juta kiloliter (KL). Angka ini diatas target yang dipasang pemerintah sebelumnya yang memperkirakan realisasi biodiesel sebesar 5,7 juta kiloliter. Dengan adanya serapan yang mencapai target tersebut, maka penghematan yang bisa didapatkan pemerintah sebesar Rp 28,4 triliun. “(B20) sedikit banyak tujuannya kurangi impor solar. Impor solar pasti perlu devisa. Ada 4,02 juta KL yang gunakan biodiesel di dalam negeri, dan mampu hemat biaya sampai Rp 28,4 triliun, lumayan,” ujar Rida di kantornya, Selasa (8/1).Rida merinci, total penggunaan biodiesel di dalam negeri tercatat sebesar 4,02 juta KL. Sebanyak 3,5 juta KL di antaranya adalah pemakaian B20 baik untuk PSO dan non-PSO, sedangkan sisanya digunakan untuk pemakaian pabrik biodiesel itu sendiri. Tahun depan, ESDM memproyeksikan jumlah produksi bahan bakar nabati (BBN) alias biodiesel tahun ini sebesar 7,37 juta kiloliter (KL). “Tahun depan semoga bisa lebih baik. Kita mentargetkan bisa mencapai 7,37 juta kiloliter,” tegas Rida.

Ia mengatakan selain bisa meningkatkan serapan dalam negeri, pemerintah juga hendak meningkatkan pemanfaatan BBN dengan menggenjot ekspor. Namun, Rida tak menampik masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penyaluran biodiesel ini. Sebab, kemarin sempat ada masalah pengiriman dan persoalan lainnya yang menjadi catatan evaluasi. “Sebanyak 6,2 juta targetkan B20, produksi kan 12 juta kl, yang plot 50 persen lebih. Sisanya kita dorong utk diexpor utk tingkatkan devisa. Dalam negeri itu utk penggunaan energi (B20). Perkembangannya masih terkendala di lapangan. Kamis ini kembali menko mau evaluasi,” ujar Rida.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/01/08/pl08bt370-serapan-biodiesel-2018-capai-6-juta-kiloliter