+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Tekan CAD, Pemerintah Naikkan TKDN hingga US$ 2 M

Investor Daily Indonesia | Rabu, 2 Januari 2019
Tekan CAD, Pemerintah Naikkan TKDN hingga US$ 2 M

Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi jumlah defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CND) salah satunya dengan cara meningkatkan komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pemerintah menargetkan bisa menghemat impor hingga US$ 2 miliar lewat upaya TKDN pada 2019. “Target kami bisa menghemat impor sampai US$ 2 milliar pada tahun 2019,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pan-jaitan di Kantornya, akhir pekan lalu.Ia mengatakan, pada 2018 target TKDN pemerintah telah tercapai. Sebelumnya ia memperkirakan jumlah CAD tahun ini akan berkurang. Dari sektor pariwisata akan menambah pemasukan sebesar US$ 7 miliar. Penggunanaan Biodiesel akan menghemat impor sampai US$ 6-7 miliar. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) untuk meningkatkan TKDN pada tahun depan, khususnya sektor energi dan sumber daya mineral. “Di ESDM banyak, misalnya dari proyek Pertamina dan SKK Migas,” ucap Luhut.

Berdasaran data Bank Indonesia, CAD pada triwulan III-2018 meningkat sejalan dengan menguatnya permintaan domestik. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2018 tercatat sebesar US$ 8,8 miliar atau 3,37% dari produk domestik bruto (PDB). Ini lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 8 miliar atau 3,02% dari PDB. Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2018 itu dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang dan meningkatnya defisit neraca jasa. Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan, untuk meningkatkan jumlah devisa, pemerintah juga harus meningkatkan remitansi dari tenaga kerja Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan cara membuka bank korespondensi di negara yang banyak diisi oleh TKI. Misalnya di Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang yang memiliki banyak TKI bekerja di sektor formal. “Penghasilan TKI di tempat-tempat tersebut lebih tinggi. Kalau dibuat banyak bank korenpondensi, uangnya bisa langsung mengalir ke Indonesia sehingga ikut menopang cadagangan devisa,” ucap Ari.

Sedangkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, untuk mengurangi jumlah CAD harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah memprioritaskan untuk melakukan pengalihan ekspor dari yang berbasis komoditas sumber daya alam (SDA) menjadi berbasis produk olahan. “Sehingga CAD tidak lagi permanen di Indonesia dan harapan kami bisa surplus,” ucap Bambang. Dengan adanya produk berbasis olahan ini, tentunya akan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Untuk rancangan RPJMN 2020-2024 akan diselesaikan pada Januari 2029. Namun, untuk RPJMN final baru akan selesai pada pemerintahan berikutnya. “Sektor yang menjadi prioritas dalam RPJMN berikutnya adalah pembangunan SDM (sumber daya manusia) dan transformasi ekonomi. Transformasi dari perekonomian berbasis SDA menjadikan perekonomian lebih berbasis nilai tambah dan teknologi,” ucap Bambang.

Sawit Indonesia | Selasa, 1 Januari 2019
Kaleidoskop Sawit 2018: Peremajaan Perlu Dibenahi, Mandatori Biodiesel Melesat

Tahun ini, industri sawit di Indonesia mempunyai dua isu utama: peremajaan sawit rakyat dan biodiesel. Kedua isu ini kerap kali menghiasi wajah media cetak dan nasional. Isu peremajaan terus disorot karena melibatkan 1 juta hektare (ha) perkebun sawit rakyat di seluruh Indonesia. Usia tanaman petani yang sudah uzur mengakibatkan produktivitas minyak sawitnya di bawah rata-rata sekira 1,5-2 ton per ha per tahun. Tantangan terberat adalah masalah pendanaan replanting dan legalitas lahan. Rerata kebutuhan dana antara Rp 50 juta-Rp 55 juta per ha sampai tanaman menghasilkan kembali dalam kurun waktu empat tahun. Belum lagi masalah legalitas lahan yang menjadi hambatan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Kalaupun ingin memperoleh kredit, petani perlu mencari perusahaan yang berfungsi menjadi avalis (penjamin).

Lahirnya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dimulai semenjak 2017 menjadi instrumen untuk membantu pembiayaan dan meningkatkan produktivitas petani. Biaya peremajaan sawit rakyat diambil dana pungutan sawit. Dana ini dikelola dan dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Setiap petani peserta PSR memperoleh hibah sebesar Rp 25 juta/ha. Kendati demikian, PSR belum berjalan maksimal di daerah. Realisasi PSR baru 33.671 ha atau sekitar 18,2% per 14 Desember 2018 merujuk data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Jauh di bawah target peremajaan mencapai 185 ribu ha. “Sampai Januari 2019, diharapkan dapat naik menjadi 63.347 hektar. Karena sudah ada 85 rekomtek (red-rekomendasi teknis) dalam proses verifikasi di 16 kabupaten dan 10 provinsi,” ujar Bambang, Dirjen Perkebunan, dalam diskusi “Membenahi Tata Kelola Sawit Nasional” di Jakarta, pada pertengahan Desember 2018. Seretnya program PSR disebabkan kompleksnya prosedur pendanaan. Di sisi lain, kebun milik petani terhambat masalah legalitas dan status lahan. Arahan Presiden Jokowi supaya kebun peserta PSR yang berada di kawasan hutan untuk segera dilepaskan, belum berjalan maksimal di lapangan.

Komunikasi antar kementerian, lembaga negara sampai pemerintahan daerah kurang tertata baik. Antar instansi masih memainkan ego sektoral. Yang sangat disayangkan, saling lempar tanggung jawab antar lembaga negara masih terjadi. Untuk itu, komunikasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga terkait PSR seharusnya dibenahi. Update perkembangan replanting perlu diketahui setiap bulan, ketika ada sumbatan butuh solusi kebijakan yang bersifat berani dan cepat. Presiden Jokowi telah meminta prosedur peremajaan disederhanakan. Intinya, jangan terlalu ribet dan mudah dipenuhi petani. Yang menjadi pertanyaan, mampukah kementerian/lembaga terkait menjabarkan keinginan Presiden? Inilah tugas yang perlu diselesaikan pada 2019, supaya petani sawit merasakan kehadiran negara di kebun mereka. Sementara itu, mandatori B20 berjalan luar biasa. Presiden Jokowi sukses menjalankan program energi terbarukan terutama biodiesel. Kewajiban penggunaan biodiesel 20% atau B20 berdampak positif untuk penghematan devisa dan ketergantungan impor minyak bumi.

Merujuk data Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), produksi biodiesel dari Januari-Oktober 2018 menembus angka 5.988.813 Kiloliter (Kl). Terdiri dari konsumsi domestik berjumlah 3.329.896 Kl dan ekspor sebesar 1.285.430 Kl. Produksi biodiesel tahun ini melesat 80% dibandingkan periode Januari-November 2017 sebesar 3,1 juta Kl. Perluasan mandatori ke seluruh lini baik PSO dan non PSO berjalan bagus. Pemerintah bersikap tegas kepada badan usaha yang mengabaikan mandatori. Ada fenomena menarik pasca berhasilnya B20. Badan usaha seperti Pertamina menjajaki pengolahan minyak sawit menjadi bahan bakar seperti gasoline dan green diesel. Melimpahnya minyak sawit di dalam negeri adalah peluang menghasilkan bahak bakar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pun, PLN menjajaki minyak sawit untuk menghasilkan listrik bagi rakyat. Berkaca dari langkah sejumlah negara Eropa yang lebih dulu memanfaatkan minyak sawit untuk dibakar menjadi listrik. Membaiknya harga sawit di awal 2019, diharapkan membawa sentimen positif kepada industri. Terutama bagi petani yang pendapatannya merosot tajam selama empat bulan lamanya di penghujung 2018. Pada 2018, kontribusi sawit bagi devisa negara diperkirakan menurun. Penyebab utama adalah rendahnya harga. Selain itu, hambatan dagang di negara tujuan utama seperti India dan Eropa menekan volume ekspor. Nilai ekspor sawit diperkirakan US$ 18 miliar-US$ 20 miliar pada 2018.

Borneonews | Selasa, 1 Januari 2019
Kini Norwegia Siap Singkirkan Biofuel Berbasis Sawit

Setelah Dewan Nasional Perancis memutuskan menghapus penggunaan minyak sawit untuk biodiesel, kini giliran Norwegia melakukan hal yang sama. Kondisi ini jelas menjadi sentimen negatif bagi industri sawit Indonesia maupun Malaysia yang menjadi pemasok minyak sawit terbesar dunia. Untuk itu, Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok mendesak Norwegia untuk mengkaji kembali keputusan yang dinilai merugikan Malaysia sebagai mitra dagangnya. Dalam pernyataan tertulisnya akhir pekan lalu, Kok mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Malaysia dan negara penghasil minyak sawit lainnya untuk menerapkan praktik berkelanjutan, ternyata tidak dihargai oleh Eropa, termasuk Norwegia. “Kami melihat tindakan ini tidak jujur dan tidak adil, juga berlawanan dengan perjanjian perdagangan bebas,” katanya. Pada 6 Desember 2018 lalu, Parlemen Norwegia melakukan pemungutan suara untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang meniadakan biofuel berbasis sawit untuk mendapatkan insentif pajak. Kebijakan itu berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Kok juga menyebutkan langkah itu akan mempengaruhi hubungan dagang bilateral antara Malaysia dan European Free Trade Association (EFTA). Hal itu juga berpotensi menghambat pembicaraan tentang kemitraan Malaysia EFTA. “Perjanjian kemitraan Malaysia EFTA harus memberikan akses pasar yang adil bagi seluruh negara yang terlibat, termasuk perlakuan adil untuk minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi di Malaysia,” ucapnya.
https://www.borneonews.co.id/berita/112616-kini-norwegia-siap-singkirkan-biofuel-berbasis-sawit

Okezone | Selasa, 1 Januari 2019
Dampak Kebijakan B20 dan Kenaikan Tarif Impor Mulai Terlihat di Tahun 2019

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan dampak upaya pemerintah untuk menekan impor melalui implementasi B20 maupun penaikan tarif PPh barang impor akan mulai terlihat di tahun 2019. “Jadi ada beberapa kebijakan yang tahun ini belum bisa terlihat hasilnya, di tahun depan sudah mulai terlihat,” katanya, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/1). Menurut dia sejauh ini kebijakan-kebijakan tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. “Kita berharap setidaknya seiring berjalannya waktu akan kelihatan dampaknya. Saat ini terus terang belum kelihatan dampaknya,” ujar dia. “Setelah kemarin PPh impor untuk barang konsumsi, itu kan di September, malah Oktober, November terjadi defisit yang lebih besar. Juga B20 semestinya itu mengurangi impor migas. Itu belum terasa di tahun ini,” lanjut Faisal. Dia mengatakan, jika kebijakan tersebut dapat dijalankan secara konsisten, maka dampaknya terhadap penurunan impor sudah akan mulai terlihat di tahun 2019 dan mampu menekan defisit neraca perdagangan Indonesia. “Saya pikir B20 kalau berjalan secara konsisten di tahun depan bisa mengurangi impor migas. Artinya dari sisi defisit migar kita bisa sedikit ditahan. Saya pikir prediksi dari Pertamina, (B20) akan mengurangi impor migas kita sebesar USD 162 juta. Saya pikir itu bisa berefeknya di tahun depan,” imbuh dia. “Itu yang menyebabkan juga, saya pikir di tahun depan impor akan sedikit berkurang, tapi ekspor kita masih belum banyak berubah seperti di tahun ini. pertumbuhannya masih lambat,” tandasnya.
https://www.merdeka.com/uang/dampak-kebijakan-b20-dan-kenaikan-tarif-impor-mulai-terlihat-di-tahun-2019.html