+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Tingkatkan Penggunaan Sumber Energi Alternatif

Harian Seputar Indonesia | Kamis, 20 Desember 2018
Tingkatkan Penggunaan Sumber Energi Alternatif

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri terus meningkat. Pasokan BBM biasanya diusahakan dariproduk-si dalam negeri maupun impor. Saat ini produksi minyak Indonesia sebesar 775.000 barel per hari, jauh di bawah konsumsi BBM dalam negeri sebesar 1,3 juta barelperhari. Sementara kebutuhan BBM Indonesia pada 2040 diperkirakan mencapai 3,47 juta barel per hari, sedangkan produksi nasional hanya 695.000 barel per hari sehingga dibutuhkan impor 2,77 jutabarel per hari. Konsumsi BBM diproyeksikan masih akan terus mendominasi beberapa tahun ke depan, apabila pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lamban dilakukan. Berdasarkan data pemerintah, total kebutuhan energi nasional sebesar 1.030 MTOE, sementara pada 2017 bauran energi EBT mencapai 11%. Ketergantungan terhadap impor BBM tentu akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Dampak impor BBM membuat cadangan devisa tergerus, melemahkan nilai tukar rupiah, dan membuat lemahnya ketahanan energi nasional sehingga berdampak pada krisis energi masa depan. Guna mengantisipasi itu, pemerintah terus berupaya mengembangkan sumber-sumber energi altematif sebagai penggantiBBM. Energi alternatifitu, yakni bahan bakar nabati, panas bumi, biomassa, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin.

Bahkan, akhir-akhir ini pemerintah gencar mengembangkan Biodiesel sebagai salah satu energi alternatif terbarukan. Biodiesel sangat potensial mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil seperti minyak bumi. Perhatian serius terhadap EBT pun terus ditunjukkan pemerintah. Salah satunya dengan memandatkan pencampuran 20% fatty acidmethylester (FAME) BBM jenis solar untuk sektor industri dan transportasi. Walaupun pada pelaksanaannya belum optimal. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai realitas yang terjadi dalam penyediaan. PT Pertamina (Persero) sebagai penjual Biofuel belum mampu melakukan secara optimal di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) karena terbatasnya pasokan. Realisasi mandatori Biodiesel 20% (B20) hingga Oktober 2018 telah mencapai 95%. Realisasi tersebut naik sekitar 10% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. “Capaian dihitung dari penggunaan B20 PSO ( public service obligation) maupun non-PSO. Tapi yang jelas mampu menekan impor minyak di dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto di Jakarta, belum lama ini. Hingga kuartal HI/2018 penyaluran B20 sudah mencapai 2,53 juta kiloliter (kl) dari target tahun ini sebesar3,92juta kl. Rencananya darill2 titik lokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM) bakal dipangkas menjadi 10 titik penerima yang terdiri dari enam kilang Pertamina dan empat tempat eks impor BBM.

Pengurangan titik distribusi tersebut mulai diberlakukan paling lambat 1 Janviari2019. Adapun pengurangan titik pengiriman paling banyak un tuk wilayah Indonesia Timur. Alasannya, permintaan FAME di wilayah Indonesia Timur dari sisi volume cenderung kecil. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan, capaian yangbelum optimal karena program baru berjalan pada 1 September 2018 itu masih proses penyesuaian. Namun, pihaknya mengklaim hingga saat ini proses pengiriman sudah berjalan lebih baik. Meski begitu, Paulus tidak menampik ada permasalahan pada pengiriman sehingga harus ada mekanisme klasterisasi. Tak hanya itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan panas bumi .Adapun capaian investasi, khususnya di sektor panas bumi, bisa mencapai targettahuniniseki tar USD1.2 miliar. Pasalnya, banyak investor ingin mengembangkan panas bumi di Indonesia. Data Kementerian ESDM mencatat, kapasitas terpasang dari pembangkit panas bumi hingga kuartal III/2018 mencapai 1.948,5 MW. Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang dari PLTP sebesar 2.058,5 MW. “Namun, investasi panas bumi memang sedikit mundur dari schedule drilling. Tapi, akhirtahun akan on the track mencapai USD1,2 miliar,” kata Djoko Siswanto.

Pihaknya menargetkan pada 2019 ada lima wilayah kerja panas bumi(WKP) dilelang terbuka pada 2019. Lima WKP yang disiapkan total memiliki potensi kapasitas terpasang 165 megawatt (MW).Seluruh WKP tersebutberlokasi di Indonesia Timur. Untuk WKP dengan kapasitas terbesar ialah WKP Kotamobagu di Sulawesi Utara dengan rencana pengembangan 80 MW, WKP Bora Polu (40 MW), WKP Lainea di Sulawesi Tenggara, dan WKP Sembalun di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kapasitas masing-masing 20 MW. Selanjutnya WKP Danau Ranau di Maluku Utara dengan rencana pengembangan 5 MW. Berdasarkan data Kementeriaan (ESDM), realisasi investasi EBThingga September 2018 mencapai USD804jutaatautercapai40%dari target tahun ini sebesar USD2 miliar. Target investasi di sektor EBT tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar USD1.34 miliar. Sementara pada 2016 target investasi EBT sebesar USD1.57 miliar. Kemudian pada 2014 dan 2015 masing-masing USD640juta serta USD1.03 miliar. Rinciannya sejak tahun lalu sudah ada 70 kontrak pengembangan EBT yang ditandatangani dengan total kapasitas 1.214,2 megawatt (MW). Dari sejumlah kontrak itu terdapat pembangkit listrik hydro (752 MW), biogas ada lima unit (9,8 MW), biomassaada lima unit (32,5 MW), solar ada enam unit (45 MW), satu pembangkit panas bumi (86 MW),dan 49 unit minihydro(286,8MW). Pada tahun ini ada empat pembangkit EBT yang beroperasi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap I, PLTB Sidrap Tahap II, PLTB Jeneponto, dan PLTB Tanah Laut.

Untuk menekan impor BBM, pemerintah akan menerbitkan aturan terkait pengembangan kendaraan listrik nasional. Rencananya aturan itu akan terbit awal tahun depan. Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Barat Haryanto WS mengatakan, perpres kendaraan listrik penting sebagai landasan hukum untuk pengembangan listrik di dalam negeri. Pasalnya, PLN harus memperhitungkan pasokan hingga pembangunan infrastruktur seperti stasiun penyedia listrik umum (SPLU) ataupun infrastruktur pengisian lis trik cepat (fast charging) secara nasional. “Kalau dari sisi pasokan kami sangat siap. Infrastruktur PLN juga siap, tinggal fast charging saja. Kalau fastcharging bisa dilakukan di mana saja,” kata dia. Dia mengatakan fast charging bisa dilakukan di rumah dan perkantoran. Bahkan PLN, juga sudah menyediakan SPLUkhususnya di DKI Jakarta untuk mengakomodasi para pedagang kaki lima serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mengakomodasi penggunaan kendaraan listrik, kata dia, penyediaan fast charging jugabisa dilakukan bekerja sama dengan PT Pertamina. Nanti PLN bisa bersinergi dengan Pertamina untuk menyediakan fast charging di SPBU. Dia memastikan, jika pengembangan mobil listrik bergulir tentu pertumbuhan kebutuhan listrik PLN bisa meningkat. PLNjugasedang merancang pembuatan fast charging guna memfasilitasi kebutuhan kendaraan listrik secara nasional. Untuk saat ini pihaknya bersama B MW Indonesia akan mengembangkan fast charging.

Dia menjelaskan, SPLU berbeda dengan fast charging. Pembiayaan fast charging lebih mahal ketimbang SPLU. Terkait SPLU, PLN telah membangun 17.000 unit. Namun, SPLU saat ini. dimanfaatkan pedagang kaki limadan UMKM. Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, Pertamina juga melakukan kerja sama dengan BM W Group Indonesia untuk menyiapkan teknologi pengisian energi listrik. Sebagai langkah awal, Pertamina akan mewujudkannya dalam pilotproject Green Energy Station (GES) sebagai sistem baru untuk kendaraan listrik di Indonesia. Sedangkan BMWIndonesia mendorong kesiapan ekosistem kendaraan listrik melalui edukasi teknologi, implementasi charging grid, serta uji coba manfaat dan biaya operasional mdbillistrik. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat, tingginya impor BBM makin sulit dihindari karena lambannya pengembangan energi baru terbarukan. Menurutnya, hinggasaatini harga energi terbarukan masih sulit bersaing dengan energi fosil sehingga penggunaannya sulit digenjot dalam waktu singkat. Sementara fokus kebijakan pemerintah Indonesia adalah harga energi yang terjangkau. Pengembangan energi terbarukan cenderung tidak diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tapi lebih menurunkan tarif. “Kenapa panas bumi sampai hari ini tidak berkembang signifikan di Indonesia? Lagi-lagi masalah bisnis. PLN punya kepentingan menjaga tarifnya. Kalau subsidi listrik tidak ditambah, mereka rugi. Jadi energi terbarukan didorongbukan untuk bauran energi, tapi untuk menurunkan tarif listrik,” kata Komaidi. Komaidi menyebut terkait program mandatori Biodiesel 20% (B20) sebagai contoh lain. Biodiesel digenjot terutama bukan untuk meningkatkan pemakaian energi hijau, tapi memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “B20 di-drive untuk memperbaiki nilai tukar, bukan pengembangan EBT. Begitu juga mobil listrik, teknologinya masih mahal,” kata dia. Komaidi mengungkapkan, di Jerman populasi kendaraan listrik baru 10% dari seluruh kenda-raanbermotor. Begitu juga di Indonesia, mobil listrik tidak serta-merta segera menggantikan mobil-mobil berbahan bakar minyak. “Di Jerman populasi mobil lis trikbaru 10%. Kalaukeekono-mian nggak dapat, nggak bisa jalan. Negara maju saja baru segitu,” ujar dia.

Cnn Indonesia | Rabu, 19 Desember 2018
ESDM Tagih Denda 11 Perusahaan yang Mangkir Salurkan B20

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai menagih denda keterlambatan penyaluran biodiesel 20 persen (B20) ke 11 perusahaan pada pekan depan. Surat pemberitahuan pungutan denda sudah dikirimkan sejak akhir pekan lalu. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut denda baru dipungut dua pekan lagi karena pemerintah memberikan waktu ke 11 perusahaan untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan. “Sudah resmi kami beritahu, tapi nanti mungkin ada sanggahan, jadi masih proses. Kira-kira bisa sampai dua minggu lagi (ditagihnya),” ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (18/12). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menerangkan bila ada keberatan, masing-masing perusahaan bisa menyampaikannya secara tertulis dan disampaikan langsung ke kementeriannya. Lebih lanjut Djoko mengatakan beberapa perusahaan beralasan keterlambatan penyaluran terjadi karena perusahaan perlu waktu untuk mengendapkan hasil pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan Bahan Bakar Nabati (BBN).

“Jadi begitu perusahaan BBN kirim, besoknya baru dicampur, terus ada pengendapan lagi. Totalnya ada 2-3 hari belum bisa suplai B20. Intinya, perusahaan BBN tidak mau kena denda, perusahaan BBM perlu waktu untuk proses mencampur. Dispute ini sempat muncul,” jelasnya. Sebelumnya, pemerintah melayangkan denda kepada 11 perusahaan yang terdiri dari 9 perusahaan BBN dan 2 perusahaan BBM karena terlambat menyalurkan B20. Potensi denda 11 perusahaan diperkirakan mencapai Rp360 miliar. Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menyebut penyalur BBM yang tidak melakukan pencampuran dan/atau produsen biodiesel yang tidak dapat memberikan suplai fatty acid methyl ester (fame) akan dikenakan denda sebesar Rp6 ribu per liter.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218203113-85-354706/esdm-tagih-denda-11-perusahaan-yang-mangkir-salurkan-b20

Kompas | Rabu, 19 Desember 2018
Mengaku Aman Tenggak B20, UD Trucks Bersiap dengan B30

Implementasi bahan bakar dengan bauran biodiesel 20 persen atau yang dikenal dengan B20 tahun ini jadi topik terhangat produsen kendaraan niaga di Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh kendaraan niaga yang tersedia di pasar, berbekal mesin diesel, penenggak solar tulen. Penggunaan bahan bakar B20 ini kemudian diperluas pada September lalu. Produk-produk niaga serta kendaraan pribadi juga wajib menggunakan bahan bakar ini. UD Trucks sebagai salah satu produsen kendaraan niaga dan komersial menyebut implementasi ini tidak berpengaruh banyak terhadap produknya. “Jadi sebelum ada biodiesel B20 itu pun kami sudah persiapkan. Dan selama penggantian filter bahan bakar dilakukan tepat waktu, tidak ada masalah. Termasuk pada mesin common rail,” ucap CEO PT Astra International Tbk- UD Trucks Sales Operation Aloysius Chrisnoadhi saat ditemui Selasa (18/12/2018). Chris mengungkapkan saat ini pihaknya justru tengah mempersiapkan untuk menyambut langkah pemerintah selanjutnya yakni bahan bakar B30. Disebutkan pemerintah berencana untuk melakukan uji coba B30 pada tahun depan.

“Sekarang kami sedang beranjak ke B30. Kami sudah mulai mempersiapkan untuk itu,” ucap Chris tanpa memberitahu persiapan apa saja yang sudah dilakukan pihaknya. Pemerintah telah berencana untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar biodiesel hingga B100 di masa depan. Ini berkaitan juga dengan rencana penerapan emisi Euro IV pada mesin diesel di tahun 2021. “Secara umum produsen menginginkan sampai ke Euro IV. Bagaimanapun juga kami punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan juga. Jadi dengan adanya rencana hingga ke Euro IV, bukan suatu isu besar bagi kami,” ucap Chris.
https://otomotif.kompas.com/read/2018/12/19/092200115/mengaku-aman-tenggak-b20-ud-trucks-bersiap-dengan-b30

Detik | Rabu, 19 Desember 2018
Darmin Tantang PLN Pakai Biodiesel 100%

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi terealisasinya tahap konstruksi pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Jawa 1. Pembangkit yang mengintegrasikan infrastruktur gas dan listrik tersebut merupakan yang pertama di Asia dan berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan dunia. Hasilnya, pembangkit ini disebut memiliki tarif atau harga jual yang relatif murah karena efisiensi yang dihasilkan. Namun dia berharap predikat tersebut juga sejalan dengan penggunaan komponen dalam negeri untuk konstruksi pembangkit. “Sebetulnya ada hal lain yang pemerintah ingin titip terutama ke PLN. Karena yang paling berperan menentukan siapa yg menang dan prioritas itu PLN,” kata Darmin di Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/12/2018). “Saya tahu Pak Sofyan (Dirut PLN) itu bankir. Pasti senang betul yang paling efisien itu yang mana. Tapi jangan cuma paling murah, tapi juga harus paling siap untuk membangun bagian-bagian dari pembangkitnya itu di Indonesia. Jangan asal murah saja,” tambahnya.

Sementara untuk tahap operasi, Darmin berharap PLN bisa menggunakan bahan bakar ramah lingkungan yang lebih optimal pada proyek-proyek pembangkit lainnya. Dia menantang PLN untuk bisa menerapkan biodiesel 100% dengan berbagai kolaborasi yang memungkinkan sehingga ujungnya impor BBM bisa ditekan. “Bisa nggak pakai B100? Saya tahu General Electric (GE) bisa. Pada waktu kita tanya PLN pakai B20, Bu Rini waktu ke pabrik GE bilang, kalau mereka bisa pakai B100. Kalau itu kita lakukan, kita dapat keuntungan tiga sampai lima macam dengan sekali pukulan,” ujar Darmin. GE sendiri saat ini dipercayakan sebagai salah satu kontraktor proyek PLTGU Jawa 1. Dalam proyek ini, GE menyediakan turbin gas paling efisien dengan tingkat emisi terendah 9HA.02, serta layanan pemeliharaan jangka panjang yang meliputi digital solutions, commissioning and installation, parts, field and repair services.
https://finance.detik.com/energi/d-4350585/darmin-tantang-pln-pakai-biodiesel-100

The Jakarta Post | Rabu, 19 Desember 2018
Biodiesel policy fails to reduce diesel fuel imports: BPS

The mandatory distribution of a 20 percent blend of biodiesel ( B20 ) that was launched in early September has not reduced diesel fuel imports. Imports in November even increased to 845,082 tons, 26.10 percent higher than the figure in October, according to the data issued by Statistics Indonesia (BPS). BPS statistics distribution director Anggoro Dwitjahyono said diesel fuel imports from January to November reached 6.59 million tons, 5.78 percent more than in the same period in 2017, when 6.23 million tons were imported. The spending for diesel fuel imports from January to November increased by 38.13 percent to US$4.08 billion from $2.95 billion in the same period last year, Anggoro said, adding that the increase in spending was triggered by the increase of global crude oil prices. “Hopefully, the B20 policy will work starting next year,” he said as reported by kontan.co.id on Wednesday. Coordinating Economic Minister Darmin Nasution admitted that the B20 policy had not significantly helped to cut fuel imports, saying that there was still a technical problem in the distribution of fatty acid methyl esters (FAME). “The effectiveness of the FAME distribution was only between 80 and 85 percent,” Darmin said, adding that the government would operate two more floating storage facilities for the B20 program in Tuban, East Java and in Balikpapan, East Kalimantan. The floating storage facility in Balikpapan would begin operating on Jan. 1, 2019, but the one in Tuman would not start in the near future. “Theprocurement of a floating storage facility is not easy because the ship should have a certain certification,” Darmin added.
https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/19/biodiesel-policy-fails-to-reduce-diesel-fuel-imports-bps.html

Id.beritasatu | Rabu, 19 Desember 2018
Darmin: Penyaluran B20 Baru 85%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penyaluran biodiesel 20% (B20) hingga pertengahan Desember mencapai 85%, sehingga belum cukup efektif berdampak pada penekanan impor. Untuk mengejar target dan memiliki dampak pada penekanan impor, pemerintah tengah mempersiapkan floating storage. “Mungkin (realisasi) masih 80 sampai 85%. Kita harus selesai dulu floating storage, itu baru dia bergerak ke 100%, itupun kelihatannya yang sebelumnya ditarget 1 Januari sudah efektif betul,” ujar Darmin, di Jakarta, Selasa (18/12). Dia mengatakan, pemerintah akan terus memonitor dan mengkaji mengenai floating storage crude oil (penyimpanan minyak), di Balikpapan dan Tuban. Floating storage bertujuan agar titik pencampuran solar dan minyak sawit tidak terlalu banyak. Jika titik pencampurannya terlalu banyak maka membutuhkan kapal yang juga banyak dan tidak semua kapal memiliki sertifikat. “Minggu ini selesai kelihatannya. Tuban belum karena bukan tidak ada kapal, tempat masih harus di ini dulu oleh lembaga yang mengurusi. Pokoknya masih banyak yang harus dipelajari tentang macammacam harus dipelajari, perlu waktu sedikit. Sehingga kalau dua-duanya selesai kita akan mendekati realisasi B20 100%,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menyampaikan, total denda yang dikenakan bagi badan usaha yang melanggar kebijakan pencampuran minyak sawit ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dalam program B20 mencapai Rp 360 miliar. Saat ini kesebelas badan usaha tersebut sudah mengkonfirmasi menerima surat sanksi dari Kemeterian ESDM. Ia menjelaskan, rata-rata badan usaha mengaku butuh waktu untuk menyalurkan fame (bahan utama untuk mencampur B20) serta menunggu proses pengendapan. “Sekarang mereka mempersiapkan. Kalau keberatan ya nanti disampaikan secara tertulis,” kata dia. Djoko menjelaskan, perusahaan- perusahaan perlu waktu untuk proses mencampur solar dengan fatty acid methyl ester (FAME). Adapun proses penyalurannya berawal dari BU BBN yang akan mengirimkan FAME, BU BBM harus mencampurkan FAME tersebut dengan solar dan perlu waktu untuk diendapkan, yakni sampai dua hari kemudian baru dapat didistribusikan. “Ya, dia perlu waktu untuk proses mencampur. Kan begini badan usaha BBN sudah kirim (fame), besoknya dicampur, nah setelah dicampur perlu waktu sehari untuk pengendapan, jadi ada dua-tiga hari belum bisa mensuplai B20, ini kan jadi dispute-kan, badan usaha BBN nggak mau kena denda. Nah badan usaha BBM juga masih proses untuk mencampur. Nah dispute seperti ini yang muncul,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan mengaku mendapat waktu sanggahan untuk memproses informasi dari ESDM. “Sudah final, sudah resmi, nanti ada waktu sanggahan dan proses dalam waktu dua pekan,” ujarnya.
https://id.beritasatu.com/home/darmin-penyaluran-b20-baru-85/183801