+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Uji Coba B30 Sawit, Pemerintah Salurkan 209.238 Kl FAME Di 8 Titik Serah

Info Sawit | Rabu, 20 November 2019

Uji Coba B30 Sawit, Pemerintah Salurkan 209.238 Kl FAME Di 8 Titik Serah

Pada Selasa (19/11/2019), PT Pertamina (Persero) dan 10 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menandatangani adendum kontrak uji coba B-30 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adendum kontrak tersebut mencakup total penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebesar 209.238 KL yang tersebar di 8 titik serah PT Pertamina yaitu Rewulu, Medan, Balikpapan, Plumpang, Kasim, Plaju, Panjang, dan Boyolali. Proses uji coba B-30 akan dilakukan mulai bulan November 2019 s.d Desember 2019 dengan beberapa BU BBN yang terlibat. BU BBN tersebut antara lain PT Sinarmas Bioenergi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Kutai Refinery Nusantara, PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT SMART Tbk, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Tunas Baru Lampung, PT Batara Elok Semesta Terpadu, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. “Dengan demikian pelaksanaan mandatori B30 per 1 Januari 2020 nanti diharapkan akan semakin optimal,” ujar Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Andi Novianto dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT. Senada dengan Andi Novianto, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mohammad Hidayat menjelaskan, beberapa tujuan dari kegiatan ini. Pertama, untuk memastikan pelaksaan B30 per awal tahun depan dapat berjalan dengan baik. Kedua, untuk makin mengurangi penggunaan solar. Ketiga, untuk memperbaiki neraca perdagangan khususnya sektor migas. “Kami berharap segala perbaikan aspek teknis juga dapat segera diselesaikan dan ini semua membutuhkan kerja sama dari semua pihak terkait,” ujar Mohammad Hidayat. Sementara Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur PT Pertamina Gandhi Sriwidodo menambahkan, salah satu isu yang juga perlu menjadi perhatian adalah tentang simplifikasi pola supply. “Realisasi dari penyerapan FAME dalam program B20 sudah berjalan dengan baik. Kita berharap pencapaian di B30 juga demikian. Terutama persoalan pola supply yang diupayakan bisa makin efektif. Ini penting untuk menjaga kualitas, efisiensi biaya, dan waktu yang lebih cepat,” terang Gandhi. Hadir pula dalam kesempatan ini antara lain: Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna, dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan.
https://www.infosawit.com/news/9479/uji-coba-b30-sawit–pemerintah-salurkan-209-238-kl-fame-di-8-titik-serah

GATRA | Selasa, 19 November 2019
Menko Airlangga Bertemu PM Mahathir Bahas Minyak Sawit B20
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad menyampaikan hasil pertemuan tingkat menteri negara penghasil minyak kelapa sawit (CPOPC) 2019, di Kuala Lumpur, Malaysia, yang berlangsung pada Senin kemarin (18/11). “Kami menyampaikan hasil pertemuan tersebut dan beliau sangat mengapresiasi langkah Indonesia sebagai pioner mandatori Biodiesel 30 persen atau B30,” kata Airlangga usai pertemuan tersebut kepada Gatra.com, di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa Siang (19/11). Airlangga menyebut dalam pertemuan tersebut, Mahathir juga menyampaikan bahwa baik Indonesia sebagai pioneering B 30 nantinya di tahun 2020, Malaysia juga sudah menetapkan untuk melaksanakan apa yang disepakati penggunaan B 20 di tahun 2020. “Malaysia bahkan mewajibkan MSPO Standar Sustainabilitas yang setara dengan ISPO Malaysia pada Januari 2020 dan menyambut positif usulan Indonesia untuk menyatukan dan harmonisasi standar International bersama,” kata Airlangga. Terkait kampanye negatif di Uni Eropa, Airlangga menyebut, Mahathir bersepakat dengan harapan Menko Perekonomian Indonesia dapat berkampanye positif bersama dengan alokasi resources yang cukup, serta siap bertukar informasi menyusun langkah strategis litigasi di forum Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan produk biodiesel di Uni Eropa (UE) nantinya di tahun 2030. “Ada 4 negara akan bergabung melengkapi keanggotaan yakni Columbia, Papua New Guinea, Honduras, Nigeria. Ini nantinya dapat menjadi daya tawar atau bargaining position CPOPC menguat di dunia international,” kata Airlangga. Sebelumnya diketahui komisi eropa mengeluarkan regulasi turunan (delegated act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II), yang mengklasifikasikan Kelapa Sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati, yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Rancangan peraturan tersebut bertujuan membatasi dan nantinya pada 2030 secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis Kelapa Sawit di UE, melalui penggunaan konsep Indirect Land Use Change (ILUC). Pemerintah Indonesia siap menghadapi sikap diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap produk minyak sawit Indonesia. Sehari sebelumnya dalam pertemuan Menko Perekonomian Indonesia dan Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri atau perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua Nugini, Ghana, Honduras dan Brazil, menyepakati dengan mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, untuk meningkatkan kerja sama dalam hal membangun strategi dalam upaya memperbaiki harga pada level, yang lebih baik terutama untuk petani dan perkebun rakyat. Selain itu juga melanjutkan kegiatan promosi dan meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global, termasuk melalui implementasi mandatori B30 di Indonesia pada 1 Januari 2020. Saat ini, proses uji coba sedang berlangsung dengan hasil sementara memperlihatkan tidak ada dampak negatif yang signifikan dari program tersebut. Pada 2020 Malaysia juga berkomitmen mengimplementasikan B20 dan Thailand akan mengimplementasikan B10. Kesepakatan lain yakni komitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan pada tahun 2020. Selain itu, terus melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat. Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Kebun rakyat di Malaysia dan Thailand saat ini menghasilkan yield lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
https://www.gatra.com/detail/news/457475/ekonomi/menko-airlangga-bertemu-pm-mahathir-bahas-minyak-sawit-b20

Bisnis | Selasa, 19 November 2019
SMAR Raih Alokasi Biodiesel 779.392 Kiloliter pada 2020
Emiten kelapa sawit PT Sinar Mas Agribusiness and Food Tbk. mengantongi kontrak pengadaan biodiesel dengan total kuota 779.392 kiloliter pada 2020. Investor Relations Sinar Mas Agribusiness and Food Pinta S. Chandra mengungkapkan per Januari 2020 perseroan akan memasok biodiesel sebanyak 779.392 kiloliter. Kuota itu lebih besar 225.111 kiloliter atau naik 40,58% dibandingkan dengan kuota yang diperoleh perseroan pada tahun ini. “Selama tahun ini, alokasi biodiesel yang diterima perseroan sejumlah 554.281 kiloliter. Pada tahun depan alokasi biodiesel yang kami terima adalah 779.392 kiloliter,” katanya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2019). Menurutnya, alokasi tersebut tidak hanya untuk memasok perusahaan bahan bakar plat merah yaitu PT Pertamina (Persero), tetapi juga untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Menilik dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No.199 tahun 2019, anak usaha Sinarmas Group itu tercatat berkewajiban memasok kepada lima perusahaan di Indonesia. Kelima perusahaan itu, ialah PT Pertamina, PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), PT Exxonmobil Lubricants Indonesia, PT Energi Coal Prima, dan PT Sinaralam Dutaperdana II. SMAR akan memasok biodiesel ke masing-masing perseroan sebesar 17.921 kiloliter, 239.651 kiloliter, 3.630 kiloliter, 91.976 kiloliter, dan 30.000 kiloliter sehingga total pasokan biodiesel sebesar 379.548 kiloliter. Sementara itu, anak usaha PT Sinarmas Bio Energy hanya memasok kepada tiga perusahaan saja. Ketiganya adalah PT Pertamina, AKRA dan PT Baria Bulk Terminal. Masing-masing mendapatkan alokasi sebesar 365.664 kiloliter, 17.860 kiloliter, dan 12.600 kiloliter. Total pasokan pada entitas usaha sebesar 396.124 kiloliter. Adapun, total pasokan perseroan mencapai 779.302 kiloliter atau setara dengan 8,12% dari total kebutuhan biodiesel pada tahun depan. Sebagai informasi, pemerintah menetapkan alokasi kebutuhan biodiesel pada 2020 mencapai 9,59 juta kiloliter.
https://market.bisnis.com/read/20191119/192/1172132/smar-raih-alokasi-biodiesel-779.392-kiloliter-pada-2020

Republika | Selasa, 19 November 2019
Kementerian ESDM Tetapkan Spesifikasi B30
Setelah meneken keputusan menteri tentang uji coba biodiesel Kementerian ESDM menetapkan spesifikasi alokasi kebutuhan unsur campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) atau FattyAcidMethylEster (FAME) untuk pelaksanaan uji coba mandatori B30. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Selasa (19/11), mengatakan penyediaan campuran biodiesel tersebut akan dipercayakan kepada sepuluh badan usaha penyalur biodiesel. “Sudah ditetapkan ada 10 (sepuluh) badan usaha yang akan menyediakan biodiesel bagi trial implementasi B30 di tahun 2019, ada di Kepmen,” ungkap Agung. Kehadiran beleid tersebut, sambung Agung, akan memperkuat landasan hukum terkait penyediaan dan pendistribusian B30 sekaligus kebermanfaatan ekonomi hingga penerapan di awal tahun nanti. Selain itu, Pemerintah menetapkan pula standar dan mutu (spesifikasi) dalam pelaksanaan uji coba B30 berdasar SNI 7182: 2015, antara lain:
1. Massa jenis pada 40 derajat celcius harus memiliki 850 – 890 kg/m3
2. Viskositas kinematik pada 40 derajat celcius harus memiliki 2,3 – 6,0 mm2/s (cSt)
3. Angka Setana menimal 51
4. Titik nyala (mangkok tertutup) memiliki minimal 130 derajat celcius
5. Korosi lempeng tembaga (3 jam pada 50 derajat celcius) harus nomor satu
6. Residu Karbon dalam percontoh asli memiliki maksimal 0,05 persen- massa; atau dalam 10 persen ampas ditilasi 0,3 persen- massa
7. Temperatur distilasi 90 persen maksimal 360 derajat celcius
8. Abu tersulfatkan maksimal 0,02 persen-massa
9. Belerang maksimal 10 mg/kg
10. Fosfor maksimal 4 mg/kg
11. Angka asam maksimal 0,4 mg-KOH/g
12. Gliserol bebas maksimal 0,02 persen-massa
13. Gliserol total maksimal 0,24 persen-massa
14. Kadar ester metil minimal 96,5 persen-massa
15. Angka ioudium maksimal 115 persen-massa (g-12/100 g)
16. Kestabilan oksidasi periode induksi metode rancimat 600 menit; atau periode induksi metode petro oksi 45 menit.
17. Monogliserida maksimal 0,55 persen-massa
18. Warna maksimal 3 dengan metode uji ASTM D-1500
19. Kadar air maksimal 350 ppm dengan metode uji D-6304
20. CFPP (Cold FIlter Plugging Point) maksimal 15 derajat celcius dengan metode uji D-6371
21. Logam I maksimal 5 mg/kg dengan metode uji EN 14108/14109, EN 14538
22. Logam II maksimal 5 mg/kg dengan metode uji EN 14538
23. Total Kontaminan maksimal 20 mg/liter dengan metode uji ASTM D 2276, ASTM D 5452, ASTM D 6217
Pelaksanaan uji coba B30 pada akhir 2019 ini merupakan langkah awal pemerintah mempersiapkan pelaksanaan mandatori B30 di tahun 2020. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyelesaikan rangkaian uji jalan, uji perfoma kendaraan, monitoring dan evaluasi bahan bakar biodiesel B30 pada kendaraan bermesin diesel pada awal November lalu.
https://www.republika.co.id/berita/q17nsa423/kementerian-esdm-tetapkan-spesifikasi-b30

CNN Indonesia | Selasa, 19 November 2019
Menteri ESDM Teken Kepmen Uji Coba Distribusi B30
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan uji coba pendistribusian bahan bakar campuran 30 persen biodiesel pada minyak solar (B30). Hal itu dilakukan untuk melihat kesiapan jalur pendistribusian dan kualitas bahan baku. Sebagai payung hukum uji coba tersebut, Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 227 K/10/MEM/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis B30 ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019. Beleid tersebut diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 November 2019 lalu. “Dikeluarkannya Kepmen ESDM terkait B30 ini sebagai persiapan pelaksanaan B30 di awal tahun 2020. Dengan adanya trial ini mudah-mudahan nanti kita bisa melihat bagaimana agar implementasinya berjalan lancar,”ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (19/11). Distribusi B30 melibatkan badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) dan badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM). BUBBN untuk mengirimkan biodiesel ke BUBBM. Setelah diterima, BUBBM akan mencampur biodiesel ke minyak solar sebelum didistribusikan ke masyarakat. Melalui penerbitan kepmen ini, persiapan pendistribusian B30 akan menjadi lebih baik. Ujung-ujungnya, akan ada tambahan penghematan devisa negara dari berkurangnya impor solar sekitar 10 persen sebagai tambahan dari program sebelumnya B20. “Kami juga berharap dapat segera menakar angka subsidi solar yang akan berkurang dengan digunakannya B30 ke depannya,” ujar Agung. Rencananya, uji coba pendistribusian B30 sebagai bahan bakar akan mulai dilaksanakan di delapan wilayah distribusi yaitu, Terminal BBM (TBBM) Rewulu, TBBM Medan, TBBM Balikpapan, TBBM Plumpang, TBBM Kasim, TBBM Plaju, TBBM Panjang dan TBBM Boyolali Jawa tengah. Dengan dimulainya percobaan pendistribusian B30 ini, pemerintah memperkirakan akan terdapat penambahan bahan bakar nabati yang terserap sekitar 72 ribu liter biodiesel hingga akhir uji coba. Sebagai catatan, pemerintah mengalokasikan mandatori B20 sekitar 6,6 juta kiloliter biodiesel hingga akhir 2019. Sebagai informasi, implementasi B30 merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk menekan defisit neraca perdagangan melalui pengurangan impor minyak.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191119145606-85-449681/menteri-esdm-teken-kepmen-uji-coba-distribusi-b30?

Info Sawit | Selasa, 19 November 2019
Menko Luhut : Kami Tidak Akan Korbankan Lingkungan Demi Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dengan tegas menyatakan, bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan lingkungan demi kemajuan ekonomi. Namun demikian tutur Luhut, ada equilibrium yang perlu dicari, tidak bisa juga menggunakan standar Amerika atau standar Eropa. Pemerintah bahkan punya tanggung jawab kepada masyarakat. “Indonesia berkomitmen untuk energi baru terbarukan atau EBT, dan konsisten untuk melaksanakan itu. Saya garis bawahi di sini, saya tidak akan pernah membuat kebijakan yang mencederai anak cucu saya,” ujar Menko Luhut dalam acara Diskusi Panel Institute Essential Services Reform (IESR) bertema Strategi Indonesia Menuju Perekonomian Nir Emisi 2050, dihelat di Jakarta, Selasa (19/11/2019) dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT. Menurut Menko Luhut, potensi dari EBT di Indonesia masih sangat besar, namun belum digarap optimal, seperti, Panas Bumi dari yang tersedia 17,5 GW dan pemanfaatan baru 1,95 GW, Micro Hydro potensi sebesar 94,3 GW pemanfaatan 0,03 GW, Bio Energi potensi 32,6 GW dan pemanfaatan Bio Massa hanya 1,859 GW. Saat ini yang kita manfaatkan masih rendah, kepada kalian generasi muda, ayo ini masalah sekaligus potensi, identifikasi masalahnya, setelah diidentifikasi masalahnya, baru tentukan siapa dan berbuat apa. Di era kalian lah nantinya yang akan menikmatinya,” jelasnya. Pemerintah, lanjut Menko Luhut juga memiliki program Biodiesel berbasis minyak sawit untuk meningkatkan pemenuhan EBT non-listrik, dimulai dari program bauran energi sejak tahun 2006 yaitu B7,5, B20 di tahun 2018 dan B30 ditargetkan akan dimulai di 2020. “Setelah B20, nanti per 1 Desember kita akan buat B30, tahun depan kita akan buat B40, lanjut B50, kemudian B100. Setelah itu jalan semua, akan terjadi equlibrium jumlah produksi minyak sawit (palm oil) kita dengan penggunaan dalam negeri hampir sama jumlahnya. Dampaknya 17,5 juta petani sawit kita akan menikmati harga sawit yang bagus, itu membuat angka kemiskinan kita akan menurun,” tambah Menko Luhut. Selanjutnya, ia menyatakan Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29%. Kedua hal tersebut menurutnya, terus dikerjakan oleh Pemerintah secara bersungguh-sungguh, di antaranya dengan program re-planting, rehabilitasi mangrove dan peatland (lahan gambut) dan lainnya. “Kita punya peatland itu 7,5 juta hektar yang dalam kondisi baik, bahkan dulu saya melihat sendiri sewaktu menjadi koordinator penanganan kebakaran hutan, peatland kita ada yang dalamnya sampai 15-20 meter, dan ini tidak ada bahkan di Skandinavia sekalipun. Kita punya 3,1 juta hektar mangrove namun setengahnya sudah rusak, sekarang kita adakan re-planting program, ditambah lagi dengan forestry, dan ditambah lagi dengan rehabilitasi coral reef. Dan kita sudah berkontribusi carbon credit kira-kira 75-80%, dan itu cukup besar. Yang paling penting kita jangan hanya bicara, tapi apa aksi kita,” tutup Menko Luhut. Berdasarkan temuan Brown to Green Report 2019 diterbitkan oleh Climate Transparency, sebuah kemitraan global beranggotakan lembaga think tank dan lembaga non pemerintah dari negara-negara anggota G20, emisi CO2 terkait energi di negara-negara anggota G20 melonjak 1,8 persen pada 2018 karena meningkatnya permintaan energi. Dan, emisi transportasi meningkat 1,2 persen pada tahun 2018.
https://www.infosawit.com/news/9481/menko-luhut—kami-tidak-akan-korbankan-lingkungan-demi-ekonomi

Valid News | Selasa, 19 November 2019
Negara Produsen Sawit Diajak Implementasikan B20
Negara-negara produsen kelapa sawit diajak melakukan hilirisasi dengan memproses minyak kelapa sawit menjadi biodiesel. Implementasi biodiesel atau di Indonesia sudah B20 dipercaya mampu meningkatkan penyerapan dan meningkatkan harga minyak sawit. Indonesia sendiri telah mengimplementasikan B20 atau mencampur 20% minyak kelapa sawit dengan 80% diesel. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kebijakan biodiesel telah meningkatkan harga minyak kepala sawit hingga mencapai di atas US$600 per ton. Karena itu, mulai awal tahun 2020, pemerintah menargetkan akan mengimplementasikan B30. “Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia,” ungkapnya dalam The 2nd Ministerial Meeting of Crude Palm Oil Producing Countries (CPOC) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, seperti dalam rilis yang diterima, Senin (18/11). Dalam pertemuan tersebut, hadir Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, antara lain Thailand, Kolombia, Nigeria, PNG, Ghana, Honduras dan Brasil. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diadakan di Bali, pada 2 November 2017 silam, pada kesempatan kali ini pertemuan CPOC membahas masalah dan isu yang dihadapi negara-negara penghasil minyak kelapa sawit. Contohnya seperti bagaimana meningkatkan produktivitas petani kecil, bagaimana mengatasi pembatasan perdagangan minyak kelapa sawit di negara-negara konsumen utama, perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, skema sertifikasi kelapa sawit, dan proteksi lingkungan. Dalam pertemuan ini, negara penghasil sawit juga menyepakati langkah-langkah konkret untuk menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Guna memberikan informasi dan gambaran terkini dari industri kelapa sawit, dihadirkan pula dua narasumber, yaitu James Fry dan Pietro Paganini. Pada akhir acara, disepakati beberapa hal seperti peningkatan kerja sama antara negara-negara penghasil minyak sawit. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun strategi untuk memperbaiki harga hingga dapat menyentuh level yang lebih baik, terutama untuk petani atau pekebun sawit rakyat. Disepakati pula kegiatan promosi guna meningkatkan konsumsi biodiesel. Dengan ini, diharapkan lebih banyak minyak kelapa sawit yang terserap sehingga harga mintak kelapa sawit juga bisa meningkat. Menurut Airlangga, konsumsi biodiesel juga bisa ditingkatkan melalui implementasi mandatori B30 di Indonesia mulai 1 Januari 2020 mendatang. Saat ini, proses uji coba implementasi B30 sedang berlangsung. Hasil sementara memperlihatkan tidak ada dampak negatif signifikan dari penggunaan B30 tersebut. Sementara itu, pada 2020, Malaysia berkomitmen mulai mengimplementasikan B20. Thailand juga mengatakan, akan mengimplementasikan B10. Anggota CPOC juga bersepakat untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020. Di samping itu, akan terus melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO). Nantinya, mereka akan mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries. Terakhir, negata yang tergabung dalam CPOC berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat. Indonesia sendiri perlu terus mendorong program penanaman kembali agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Saat ini, kebun rakyat di Malaysia dan Thailand berproduktivitas lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
https://www.validnews.id/Negara-Produsen-Sawit-Diajak-Implementasikan-B20-nnc

Kompas | Rabu, 20 November 2019
Pemerintah Janji Lanjutkan Program Biodiesel (ENERGI TERBARUKAN)
Pemerintah tengah menyiapkan program B100 atau biodiesel sebagai ba-han bakar minyak pengganti solar. Jika program ini sukses, biodiesel bisa menggantikan kebutuhan solar yang diperkirakan mencapai 47 juta kiloliter pada 2025. “Saat ini sedang berjalan program B20. Selanjutnya B30, B4O, sampai B100. Akan tiba saatnya timbul keseimbangan baru berapa kebutuhan biodiesel dan kemampuan produksi di dalam negeri untuk menggantikan solar,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemari-timan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada peluncuran laporan “Brown to Green 2019” yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform di Jakarta, Selasa (19/11/2019). Program B20 yang sedang berjalan saat ini adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20 persen biodiesel dan 80 persen solar. Nama produk bahan bakar ini di pasar adalah biosolar. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Bi- ofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Kebijakan itu dimulai pada 2015 dengan kadar 15 persen (B15), lalu B20 mulai 2016, dan akan jadi B30 mulai 1 Januari 2020. Selain pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies Yoze Rizal Damuri menambahkan, kendaraan listrik bisa menjadi solusi mengurangi emisi dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Presiden Joko Widodo mengamanatkan pengoptimalan biodiesel dan sumber energi terbarukan lain untuk mengurangi defisit perdagangan migas. Defisit terjadi lantaran kebutuhan bahan bakar minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari, sedangkan kemampuan produksinya kurang dari 800.000 barel per hari. “Energi yang tidak ramah lingkungan berkontribusi terhadap pemanasan global dan cuaca ekstrem hingga menyebabkan 16.000 jiwa meninggal dan kerugian ekonomi senilai 142 miliar dollar AS setiap tahun di negara-negara G-20,” kata Manajer Program Green Economy IESR Erina Mursanti.