+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Uni Eropa Tunda Larangan Impor CPO Untuk Biofuel Hingga 2030:

Uni Eropa Tunda Larangan Impor CPO Untuk Biofuel Hingga 2030: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia cukup berhasil dalam melakukan negosiasi soal rencana larangan impor CPO ke Uni Eropa yang akhirnya ditunda hingga 2030. “Saya kira soal kelapa sawit itu kita cukup berhasil karena ditunda ‘passing out’-nya ke 2030. Tapi memang itu berlaku pada kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut, atau tanah yang tidak ramah lingkungan, itu tidak bisa ekspor ke Uni Eropa. Itu cukup adil,” kata Luhut ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta. Dia menilai penundaan larangan impor CPO oleh Uni Eropa hingga 2030 seharusnya tidak jadi masalah bagi Indonesia. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan lantaran larangan hanya akan berlaku untuk CPO dari lahan tidak ramah lingkungan, maka Indonesia tidak akan rugi. Pasalnya, dia menyebut CPO yang ditanam di lahan tidak ramah di Indonesia jumlahnya tidaklah besar. “Kita kan banyak, ada sekitar 12 juta hektare kita punya. Paling mungkin yang di lahan gambut berapa juta sih, paling 1,5 juta hektare. Yang lainnya juga masih belum ada yang bagus. Katakanlah 10 juta hektare bersih, itu kan masih banyak,” katanya. Meski mengaku cukup berhasil, Luhut mengaku akan melakukan negosiasi lanjutan mengenai kriteria CPO yanh boleh dan tidak boleh diekspor ke Uni Eropa. Dia menambahkan Indonesia akan mengirim tim yang akan masuk dalam tim Uni Eropa untuk membahas kriteria-kriteria tersebut. Ia bahkan memanggil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend demi mewujudkan hal tersebut. “Kita tidak mau mereka yang mengatur kita. Ini bangsa besar. Saya bilang ke Dubes Uni Eropa Guerend bahwa tim saya orang Indonesia harus ada di dalamnya. Dia setuju,” katanya. Uni Eropa akan menunda pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan campuran biofuel hingga 2030. Keputusan itu disepakati dalam pertemuan trilog antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa pada 14 Juni 2018 yang juga menghasilkan revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II).Dengan demikian, tidak ada pembatasan impor minyak sawit sebagai bahan campuran biofuel dan pasar Uni Eropa tetap terbuka untuk impor minyak sawit. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180625/12/809503/uni-eropa-tunda-larangan-impor-cpo-untuk-biofuel-hingga-2030

Langkah Menuju B30: Terhitung kurang lebih sudah 3 tahun, pemerintah menerapkan program wajib (mandatory) penggunaan campuran bahan bakar minyak jenis Solar dengan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit sebesar 20% (B20). Pemerintah pun memiliki ambisi untuk meningkatkan penggunaan campuran biodiesel itu menjadi 30% (B30) pada 2020. Pemerintah cukup agresif dalam menerapkan program biodiesel. Dimulai dengan penerapan campuran biodiesel 2,5% pada 2006, lalu secara perlahan ditingkatkan menjadi 10% pada 2013. Kemudian kembali ditingkatkan hingga 15% pada 2015 dari saat ini menjadi 20%. Guna mencapai target B30 pada 2020, kini pemerintah pun mulai berancang-ancang untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi 25%. Rencananya peningkatan tersebut akan diimplementasikan pada awal tahun depan. Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, saat ini pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan B25 yang akan diberlakukan pada sektor transportasi yang masih disubsidi [public service obligation/PSO dan non-PSO. “Akan ditingkatkan Januari 2019. Kami masih berdiskusi,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini. Momentum peningkatan persentase pencampuran memang cukup tepat. Pada saat harga minyak mentah dunia terus menunjukkan tren kenaikan hingga menembus angka US$72 per barel pada Mei 2018, tentu pemanfaatan biodiesel dapat menjadi salah satu solusi mengurangi ketergantungan terhadap impor Solar. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mencatat sejak implementasi program B20 pada 2015 hingga April 2018, tercatat pemanfaatan B20 mampu mengurangi impor Solar hingga 5,88 juta kiloliter. Pengurangan tersebut menghasilkan penghematan devisa negara sebesar Rp30 triliun. Program wajib biodiesel turut berkontribusi mengurangi impor Solar paling tidak 3 juta kl per tahun. Pemerintah bisa menghemat devisa negara hingga Rpl4,83 triliun per tahun. Cakupan pemanfaatan biodiesel juga semakin diperluas. Setelah menguji coba penggunaannya pada lokomotif kereta api, tahun ini, biodiesel pun akan mulai diterapkan pada kendaraan alat berat di sektor pertambangan. Sektor pertambangan akan diwajibkan menggunakan campuran biodiesel dengan Solar sebesar 15% (B15). Dengan adanya perluasan ke sektor pertambangan, konsumsi biodiesel tahun ini ditargetkan dapat naik menjadi 3,5 juta kl dari realisasi tahun lalu yang mencapai 2,68 juta kl. Tak berhenti sampai di situ, pemerintah juga membidik penggunaan biodiesel dapat diterapkan pada kendaraan tempur atau alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI dan Polri. Implementasi penggunaan biodiesel pada alutsista akan dilakukan setelah melihat implementasi penggunaan campuran biodiesel 5% atau B5 pada kereta api dan BI5 pada sektor pertambangan tahun ini. Rencana implementasi biodiesel akan dilakukan secara hati-hati dan melalui proses pengujian yang tepat, sehingga nantinya tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan mandatory biodiesel ini. (BISNISINDONESIA)