Alokasi Biodiesel Tahun 2023 Ditarget Capai 13 Juta KL

CNBCIndonesia.com | Kamis, 8 Desember 2022
Alokasi Biodiesel Tahun 2023 Ditarget Capai 13 Juta KL
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, pelaksanaan program mandatori campuran biodiesel 35% ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (B35) bisa berjalan pada Januari tahun 2023. Dengan jalannya kebijakan B35 itu, Kementerian ESDM memastikan kuota biodiesel yang akan dipakai untuk campuran BBM solar itu mencapai 13 juta Kilo Liter (KL). Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan implementasi B35 di Indonesia diharapkan akan berjalan mulai Januari 2023 mendatang. “Diharapkan program B35 dapat diimplementasikan mulai Januari 2023,” katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (8/12/2022). Untuk itu, besaran alokasi B35 tahun depan akan mencapai 13 juta Kilo Liter (kL). Dadan menyebutkan, hal tersebut berdasarkan perhitungan dan pertimbangan pertumbuhan konsumsi BBM Solar dalam negeri. “Berdasarkan perhitungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi BBM, alokasi Biodiesel untuk program B35 tahun 2023 diperkirakan di kisaran 13 juta kL,” ujarnya Dadan klaim pemerintah siap dalam implementasi B35. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji coba B40 yang tidak menunjukkan kendala yang signifikan. “10 dari 12 kendaran yang digunakan pada uji jalan tersebut, telah selesai melaksanakan uji jalan dengan hasil tidak terdapat kendala yang signifikan yang selanjutnya akan ditetapkan Spesifikasi Biodiesel untuk B35,” ungkapnya. Selain itu, Dadan menambahkan, rencana implementasi B35 adalah sebagai bentuk antisipasi pemerintah atas meningkatnya harga minyak dunia dan untuk mengurangi impor solar. Hal tersebut turut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto usai sidang kabinet paripurna pada tanggal 6 Desember 2022. “Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Bidang Perekonomian setelah sidang kabinet paripurna pada tanggal 6 Desember 2022, kebijakan B35 diambil sebagai antisipasi atas meningkatnya harga minyak dunia dan untuk mengurangi impor solar,” jelasnya. Adapun, Airlangga menyebut, penerapan B35 ini diharapkan juga bisa menekan impor BBM RI. Airlangga meyakini, dengan jalannya B35 tersebut, bisa juga mengurangi ketergantungan Indonesia dari impor BBM. “Arahan Presiden (Jokowi) tahun depan dibuatkan mekanisme implementasi B35 yang direncanakan baik. Karena saat sekarang ini, harga biodiesel lebih rendah dari biosolar, maka biodiesel tak disubsidi dengan harga seperti ini,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya terkait Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa (6/11/2022). Seperti diketahui, sejak beberapa bulan lalu dunia tengah mengalami krisis BBM, utamanya Solar. Hal ini salah satunya juga dipicu oleh terbatasnya pasokan BBM asal Rusia sejak embargo komoditas energi Rusia digaungkan akibat serangan Rusia ke Ukraina mulai 24 Februari 2022 lalu. Ini turut berdampak pada harga Solar non subsidi di dalam negeri yang terus naik selama beberapa bulan terakhir. Terbaru, harga Solar non subsidi di Desember 2022 naik menjadi hingga Rp 18.800 per liter. Harga Dexlite yang dijual Pertamina misalnya, per 1 Desember 2022 ini harganya naik menjadi Rp 18.300 per liter dari Rp 18.000 per liter pada November 2022. Begitu juga dengan Pertamina DEX naik menjadi Rp 18.800 per liter dari sebelumnya Rp 18.550 per liter.
CNBCIndonesia.com | Kamis, 8 Desember 2022
B35 Jalan, Harga BBM Solar Siap Turun Tahun Depan?
Pemerintah akan mengimplementasikan campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dengan biodiesel sebanyak 35% atau B35. Ditargetkan mandatori ini akan jalan pada Januari 2023. Jalannya B35 itu dinilai bisa meredam kenaikan harga BBM di dunia khususnya jenis BBM solar yang diketahui saat ini harganya terus meroket. Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan implementasi B35 di Indonesia diharapkan akan berjalan mulai Januari 2023. Dadan mengatakan, rencana implementasi B35 adalah sebagai bentuk antisipasi pemerintah atas meningkatnya harga minyak dunia dan untuk mengurangi impor solar. “Kebijakan B35 diambil sebagai antisipasi atas meningkatnya harga minyak dunia dan untuk mengurangi impor solar,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (8/12/2022). Selain itu, Dadan mengatakan bahwa implementasi B35 tidak hanya semata-mata untuk mengurangi jumlah impor solar ke dalam negeri. Dia menyebutkan, hal ini juga merupakan upaya dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Untuk itu, besaran alokasi B35 tahun depan akan mencapai 13 juta Kilo Liter (kL). Dadan menyebutkan, hal tersebut berdasarkan perhitungan dan pertimbangan pertumbuhan konsumsi BBM Solar dalam negeri. “Berdasarkan perhitungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi BBM, alokasi Biodiesel untuk program B35 tahun 2023 diperkirakan di kisaran 13 juta kL,” ujarnya. Implementasi B35 ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Adapun Dadan berharap, B35 sebagai campuran BBM solar dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor energi. “Namun di lain pihak kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional serta menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor energi,” tutupnya. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menyebut, penerapan B35 ini diharapkan juga bisa menekan impor BBM RI. Airlangga meyakini, dengan jalannya B35 tersebut, bisa juga mengurangi ketergantungan Indonesia dari impor BBM. “Arahan Presiden (Jokowi) tahun depan dibuatkan mekanisme implementasi B35 yang direncanakan baik. Karena saat sekarang ini, harga biodiesel lebih rendah dari biosolar, maka biodiesel tak disubsidi dengan harga seperti ini,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya terkait Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa (6/11/2022). Untuk diketahui, Pemberlakuan B35 ini merupakan salah satu upaya strategis negara untuk mengurangi impor BBM, sekaligus mengimplementasikan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Kadarnya adalah 35%, sementara 65% merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Di tahun 2021 Indonesia menghemat hingga Rp 66 triliun berkat program B30. Padahal harga minyak dunia saat itu sedang turun. Artinya dengan harga minyak dunia yang sedang tinggi saat ini, maka uang negara yang bisa dihemat jelas lebih besar. Apalagi mata uang dolar saat ini sedang perkasa. Setelah hasil pengujian, bahan bakar B40 tidak memberikan dampak signifikan terhadap komponen mesin dan tidak terdapat dampak negatif performa kendaraan uji sampai dengan selesai uji jalan 50.000 km B40 bahkan disebut memiliki kelebihan. Salah satunya adalah tidak mencemari lingkungan.
CNBCIndonesia.com | Kamis, 8 Desember 2022
Biodiesel B35 Jalan Tahun Depan, Kok Gak Jadi B40 Pak Jokowi?
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta agar pelaksanaan mandatori program campuran biodiesel 35% atau B35 bisa diterapkan mulai Januari 2023 mendatang. Nantinya, B35 ini akan menjadi campuran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar, dengan perbandingan 65% Solar dan 35% biodiesel. Penerapan B35 ini turun dibandingkan rencana semula yang akan menerapkan campuran biodiesel 40% (B40). Bahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah melakukan uji jalan (road test) untuk B40 sejak Juli hingga November 2022 lalu. Lantas, mengapa tiba-tiba yang akan diberlakukan pada tahun depan B35, bukannya B40? Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pun membeberkan alasan keputusan penerapan B35, bukannya B40 seperti rencana awal. Dadan mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan uji coba pada B40 dan menunjukkan hasil yang positif, baik dari hasil uji laboratorium maupun uji jalan. Namun, dia menyebutkan penentuan kebijakan B35 sudah melalui pertimbangan yang matang. “Kita memang melakukan uji coba B40, dan hasilnya positif, baik di uji lab maupun uji jalan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/12/2022). Dadan mengungkapkan, pertimbangan yang telah dikaji oleh pemerintah sehingga akhirnya memutuskan untuk penerapan B35 antara lain meliputi kesiapan suplai bahan baku, kesiapan infrastruktur, maupun antisipasi besaran insentif B35. “Kebijakan penentuan menjadi B35 tentunya mempertimbangkan hal-hal seperti kesiapan supply, kesiapan infrastruktur dan juga antisipasi besaran insentif biodieselnya,” jelasnya. Dadan pun menyebut pemerintah siap mengimplementasikan B35 pada awal tahun depan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji coba yang tidak terdapat kendala signifikan. “10 dari 12 kendaraan yang digunakan pada uji jalan tersebut, telah selesai melaksanakan uji jalan dengan hasil tidak terdapat kendala yang signifikan yang selanjutnya akan ditetapkan spesifikasi biodiesel untuk B35,” jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya pun optimistis implementasi B35 di Indonesia bisa berjalan mulai Januari 2023 mendatang. Hal ini juga menjadi bentuk antisipasi pemerintah atas meningkatnya harga minyak dunia dan juga untuk mengurangi impor Solar. “Diharapkan program B35 dapat diimplementasikan mulai Januari 2023,” ucapnya. Dengan pelaksanaan B35, maka menurutnya alokasi biodiesel pada 2023 akan naik menjadi 13 juta kilo liter (kl), dari alokasi 2022 sebesar 11,02 juta kl. Dadan menyebutkan, hal tersebut berdasarkan perhitungan dan pertimbangan pertumbuhan konsumsi BBM Solar dalam negeri. “Berdasarkan perhitungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi BBM, alokasi biodiesel untuk program B35 tahun 2023 diperkirakan di kisaran 13 juta kl,” ujarnya. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah melakukan uji jalan (road test) B40 oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas dengan melibatkan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui pendanaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diajukan oleh Kementerian ESDM Direktorat Jenderal EBTKE. Formulasi bahan bakar yang digunakan dalam uji jalan B40 adalah B30D10 dengan formula campuran 30% Biodiesel atau B100 dan 10% Diesel Nabati. Adapun yang diuji jenis B40 dengan formula campuran 40% Biodiesel ditambah 60% Solar.
Kompas | Jum’at, 9 Desember 2022
Dua Sisi Imbas Regulasi UE
Implementasi regulasi hijau Uni Eropa bisa membantu RI meningkatkan transparansi clan pengelolaan komoditas berkelanjutan. Namun, di sisi Iain, implementasi itu juga bisa merepotkan sehingga pelaku usaha RI memilih pindah pasar. Rentetan guliran regulasi hijau Uni Eropa menuai tanggapan positif dan negatif pelaku usaha serta petani Indonesia Di satu sisi, regulasi itu bisa mendorong transparansi dan pengelolaan komoditas berkelanjutan. Di sisi lain, aturan itu memungkinkan pelaku usaha RI memindahkan pasar ekspor di luar Uni Eropa. Pada 6 Desember 2022, Uni Eropa (UE) telah melahirkan undang-undang (UU) produk bebas deforestasi. Regulasi itu menyasar minyak sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, dan karet beserta produk turunannya, seperti daging, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Regulasi itu berbasis sistem uji tuntas (due diligence) yang akan diimplementasikan menggunakan e-paspor produk. Tujuannya memastikan komoditas tertentu yang masuk pasar UE tidak berasa] dari lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2020. UE memiliki Arah Kebijakan Energi Terbarukan (RED) II yang akan dilanjutkan dengan RED III. UE juga tengah mematangkan skema tarif preferensi umum plus (GSP+) dan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM). Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Kamis (8/12/2022), mengatakan, regulasi hijau UE itu akan membuat tata kelola komoditas di RI semakin baik dan transparan. Meski telah mengadopsi Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), masih banyak tandan buah segar (TBS) sawit yang masuk ke pabrik pengolahan tak berbasis sistem ketertelu- suran. “Regulasi UE bisa memicu RI memperbaiki data perkebunan dan petani yang benar-benar menerapkan tata kelola sawit berkelanjutan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta. Di sisi lain, kata dia, UE, Pemerintah RI, dan pengusaha harus berkomitmen mendukung petani sawit rakyat mengembangkan praktik tata kelola sawit berkelanjutan. Dalam UU produk bebas deforestasi, produk yang masuk UE tak hanya wajib mengedepankan aspek lingkungan, tetapi juga hak asasi manusia dan masyarakat adat atau lokal. Pada akhir November 2022, SPKS bertemu UE di Brussels, Belgia. SPKS menyampaikan, petani swadaya telah menerapkan sistem ketertelusuran TBS. Oleh karena itu, SPKS berharap petani swadaya diakui secara hukum dan dalam rantai pasok sawit di kawasan UE. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur berharap agar UE juga bisa menerima standardisasi produk ramah lingkungan Indonesia Di industri mebel dan kerajinan. Pemerintah RI telah menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang juga mengadopsi sistem uji tuntas. “Dengan begitu, pelaku usaha RI tidak perlu lagi mengurus sertifikat Dewan Pengelolaan Hutan (Forest Stewardship Council/FSO UE,” katanya.
Pindah pasar
Director of Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Agus Purnomo mengemukakan, implementasi UU produk bebas deforestasi itu bakal merepotkan pelaku usaha. Teknis pelaksanaannya masih belum detail, bakal rumit, dan berbiaya tinggi. Kalaupun mau dilawan melalui forum bilateral atau multilateral, kemungkinan bisa memengaruhi UE sangat kecil. Boleh dikata bahwa UE telah meninggalkan atau menutup pintu bagi Indonesia. “Dalam pelaksanaan RED II saja, biodiesel sawit RI jelas ditutup. Peluang Indonesia adalah membuka pasar-pasar alternatif selain UE,” ujarnya dalam diskusi “Deforestation Free Supply Chain European Union” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu lalu. Menurut Agus, banyak negara di UE yang mulai menerapkan kebijakan nol biodiesel sawit pada 2023. Namun, kebijakan itu sebenarnya banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha negara-negara tersebut. Pelaku industri di Italia, misalnya Banyak yang bergantung pada biodiesel sawit. Pada saat energi baru terbarukan itu dikurangi, beberapa di antara mereka berpotensi menghentikan usahanya. “Kontradiksi kebijakan itu di UE sebenarnya sangat besar. Kita tunggu saja akan terjadi tekanan-tekanan alternatif di internal UE terkait implementasinya,” katanya. Menurut peneliti Indef Bidang Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan, Ari Rakatama, dampak kampanye negatif sawit di UE tak terlalu signifikan. RI sebaiknya lebih gencar menyasar pasar alternatif, seperti China, India, Amerika Serikat, dan Afrika. Indonesia juga harus memperkuat pasar domestik sawit dan produk turunannya.
Bisnis.com | Kamis, 8 Desember 2022
Tingkatkan Ketahanan Energi, ESDM Gaet ITB Buat Peta Jalan Strategis Bioetanol
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggaet tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menyusun peta jalan strategis demi percepatan implementasi bioetanol di Indonesia. Langkah ini juga didukung oleh US Grains Council (USGC). Bioetanol ini nantinya akan digunakan untuk campuran BBM sebagai salah satu solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan energi di tengah harga BBM yang terus meningkat. Meskipun, hasil ujicoba pada 2018 lalu menunjukkan harga BBM campuran bioetanol masih sedikit diatas harga BBM non-PSO. Bioetanol juga dapat digunakan untuk untuk mengurangi potensi emisi gas rumah kaca hingga 3 persen termasuk CO2, NOx dan Partikel PM2.5, sesuai dengan target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2060 mendatang. Selain itu, bioetanol juga meningkatkan bauran energi terbarukan Indonesia yang ditargetkan mencapai 23 persen pada tahun 2025. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengungkapkan, total produksi bioetanol fuel grade saat ini baru mencapai 40.000 kiloliter per tahun. Angka ini jauh di bawah kebutuhan bioetanol yang mencapai 696.000 kl per tahun untuk pengimplementasian tahap awal di daerah Jawa Timur dan Jakarta. “Pasokan yang tersedia dari PT Enero dan PT Molindo sebagai produsen bioetanol fuel grade baru dapat memasok sekitar 5,7 persen saja kebutuhan Jawa Timur dan Jakarta. Artinya dari sisi suplai harus ditingkatkan,” ungkap Edi dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (8/12/2022). Edi kemudian berharap, peluncuran peta jalan strategis percepatan implementasi bioetanol berjalan sesuai harapan. “Terima kasih atas inisiasi tim riset ITB untuk membuat kajian peta jalan percepatan implementasi bioetanol, semoga kolaborasi ini terus berjalan baik sehingga program bioetanol ini bisa sesuai harapan,” kata Edi.