Bakal Diresmikan Presiden Jokowi, Bupati Tanbu Tinjau Pabrik Biodiesel Dengan Investasi Rp 2 Triliun
Tribunnews.com | Selasa, 6 Juli 2021
Bakal Diresmikan Presiden Jokowi, Bupati Tanbu Tinjau Pabrik Biodiesel Dengan Investasi Rp 2 Triliun
Pabrik Biodiesel terbesar di Kalimantan Selatan, segera akan beroperasi di Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu). Rencananya, pabrik dengan investasi Rp 2 Triliun tersebut bakal diresmikan Presiden RI, Joko Widodo pada akhir Juli mendatang. Namun sebelum kedatangan Presiden, Bupati Tanahbumbu dr HM Zairullah Azhar, didampingi Sekretaris Daerahnya, Dr H Ambo Sakka, melakukan peninjauan pabrik yang ada di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpangempat, Selasa (6/7/2021). Peninjauan langsung disambut GM Jhonline Gimoyo dan Direktur PT JAR, Zafrinal Lubis dan memaparkan keberadaan pabrik dengan investasi 2 triliun itu. Bukan hanya pabrik Biodiselnya, tetapi juga miliki pelabuhan Jetty yang bisa digunakan untuk umum bahkan bisa untuk sandar kapal batubara. “Pabrik Biodisel ini produksi perjamnya sekitar 60 ton dan perharinya 1600 ton TBS (Tandan Buah Segar) atau sawit,” katanya. Tahun ini akan oprasi tepatnya di Oktober 2021. Sementara kedatangan Presiden untuk meresmikan pabrik diperkirakan akhir Juli ini. “Keberadaan pabrik Biodiesel ini ekonomi masyarakat bisa bangkit dan hasil produksi masyarakat bisa tertampung ditempat kita,” katanya. Dijelaskannya, Jhonlin punya pabrik 5, dan kapasitasnya rata-rata 60 ton perjam. Mereka Punya rencana bangun kebun 100ribu hektar untuk memenuhi kebutuhan biodisel saja dan memerlukan sebanyak 1600 CPO perhari atau setara 6800 TBS perhari. “Jadi disini ada pabrik biosolar dan minyak goreng,” katanya. Sementara itu, Bupati Tanbu, Zairullah Azhar, mengatakan kedatangannya itu bertujuan untuk berkoordinasi dan melihat langsung sudah sejauh mana pembangunan pabrik Biodisel tersebut. “Kami kesini untuk koordinasi karena Presiden akan datang kesini sehingga kami dari pemerintah daerah ingin meninjau persiapan dan koordinasi,” katanya. Disisi lain dengan pemaparan dari pihak pabrik, dia begitu kagum karena ini sangat luar biasa manfaatnya utamanya bagi warga Tanahbumbu. “Saya tidak bisa berkata apa lagi melihat pabrik ini, intinya saya sangat bersyulur dan ini menyerap tenaga kerja yang banyak di Kabupaten Tanahbumbu dan ekonomi masyarakat bisa meningkat,” katanya.
Wartaekonomi.co.id | Selasa, 6 Juli 2021
Perusahaan di Eropa Ini Menabuh Genderang Perang, Wamenlu Geram
Perusahaan multinasional Perancis di bidang energi, TotalEnergies, memutuskan tidak akan menggunakan minyak sawit di Kilang Biorefineri La Mède yang berlokasi di Châteauneuf-les Martigues, Marseille Perancis. Pernyataan resmi ini diungkapkan Chairman and Chief Executive Officer TotalEnergies, Patrick Pouyanné, dalam wawancara dengan Koran La Provence yang terbit Senin (5/7/2021). “Mulai 2023, tidak akan ada lagi minyak sawit di La Mède (Kilang Biorefineri) atau di mana pun perusahaan berada,” ujar Patrick Pouyanné. Terkait hal ini, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar, sangat geram dengan kebijakan TotalEnergies yang menghentikan penggunaan minyak sawit mulai 2023. “Tidak perlu tunggu 2023, menurut saya sebaiknya dihentikan saja semua ekspor dan pasokan minyak sawit ke TotalEnergies sekarang sehingga produksi mereka di sana juga langsung berhenti,” kata Mahendra seperti dikutip dari sawitindonesia.com. Mahendra menyatakan tidak perlu memasok minyak sawit kepada perusahaan yang menerapkan standar ganda. “Jangan biarkan mereka bergantung kepada minyak sawit, tapi melecehkan kita. Kalau perlu, hentikan pasokan dan ekspor ke perusahaan produsen biodiesel seperti (TotalEnergies) di Uni Eropa,” tegas Mahendra. Dalam sebuah webinar, Mahendra Siregar memaparkan sejak tahun 1995 komoditas sawit telah menerapkan dan menaati hampir 700 jenis sertifikasi. Sementara untuk minyak rapeseed, kedelai, ataupun minyak matahari hanya 30 sertifikasi dalam periode yang sama. Segala requirement yang telah ditaati melalui beragam sertifikasi tersebut tidak menyelesaikan diskriminasi terhadap sawit. Dikatakan Mahendra, untuk melawan diskriminasi komoditas sawit terutama kebijakan yang akan mem-phase out komoditas ini oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui ASEAN melakukan pendekatan holistik untuk membawa komoditas sawit dalam pembandingan minyak nabati yang keberlanjutan melalui studi berbasis ilmiah di ASEAN maupun negara-negara produsen lainnya. Sementara itu, SDGs menjadi tolok ukur utama dalam mempromosikan pendekatan yang berimbang antara pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan lingkungan hidup.