Bea Keluar Naik, Nasib Emiten CPO Suram?
CNBCIndonesia.com | Rabu, 18 Januari 2023
Bea Keluar Naik, Nasib Emiten CPO Suram?
Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit periode 16-31 Januari 2023 adalah USD 920,57/MT. Nilai ini meningkat sebesar USD 61,61 atau 7,17 persen dari periode 1-15 Januari 2023, yaitu sebesar USD 858,96/MT. Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan kebijakan biodiesel Indonesia dari B30 menjadi B35, penguatan mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika Serikat, dan penurunan produksi CPO karena musim hujan di Indonesia dan Malaysia. Biodiesel B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, dengan kadar minyak sawitnya adalah 35%, sementara 65% lainnya merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penggunaan biodiesel B35 diterapkan mulai 1 Februari 2023. Ketentuan ini mundur 1 bulan yang sebelumnya ingin diberlakukan di Januari 2023. Surat edaran No. 10.E/EK.05/DJE/2022 tentang Implementasi Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan surat edaran terbaru Kementerian ESDM tersebut, mundurnya pemberlakuan pencampuran biodiesel 35% (B35) menjadi 1 Februari 2023 karena berdasarkan kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kementerian ESDM mengungkapkan program B35 merupakan langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia yang mungkin akan terjadi di tahun 2023 serta menekan import solar. Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Sebelum ditentukan Biodiesel B35 dengan kadar 35% minyak nabati/sawit, biodiesel solar ini telah melewat beberapa implementasi. Berdasarkan keterangan dari Kementerian ESDM, program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada: 1) Tahun 2008 dengan kadar campuran minyak kelapa sawit 2,5%. 2) Tahun 2010 meningkat menjadi kadar 7,5%. 3) Sejak april tahun 2015 naik menjadi 10% lalu meningkat lagi jadi 15%. 4) Awal tahun 2016 meningkat lagi menjadi 20% lalu disebut Biodiesel B20. 5) Naik menjadi B30 atau kadar 30% dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, maka persentase biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen atau B30. 6) Barulah surat edaran No. 10.E/EK.05/DJE/2022 menyatakan B35 atau kadar 35%. Seiring dengan menggunakan B53 ini, Kementerian ESDM pun menaikkan alokasi biodiesel 2023 menjadi 13,15 juta kiloliter (kL). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan penjualan biosolar 2023 akan mencapai 37.567.411 juta kl. Hal itu mengacu pada proyeksi penyaluran biosolar 2022 sebesar 36.475.050 kL serta asumsi pertumbuhan permintaan sebesar 3 persen. Implementasi B35 diklaim sudah mempertimbangkan kesiapan badan usaha (BU) bahan bakar nabati (BBN) dan BU BBM, baik dari aspek kesiapan pasokan, distribusi, termasuk infrastruktur penunjang. Kementerian ESDM juga menetapkan spesifikasi baru untuk meningkatkan standar biodiesel guna meyakinkan konsumen bahwa pencampuran yang lebih tinggi tidak akan mempengaruhi kinerja mesin. Kebijakan B35 ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia. Jika kebijakan ini berhasil dijalankan dengan baik, maka akan mengurangi import solar dan meningkatkan permintaan CPO dalam negri. Menurut laporan BPH Migas realisasi serapan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar per September 2022 sudah mencapai 85,81% atau setara 12,96 juta kl (kiloliter) dari total kuota 15,10 juta kl. Jika konsumsi BBM jenis solar di 2023 meningkat maka akan menjadi hal positif dengan adanya kebijakan B35 ini untuk para industri CPO. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), produksi biodiesel nasional mencapai 1,09 juta kilo liter (kl) pada November 2022. Secara akumulasi sepanjang periode Januari-November 2022 mencapai 10,77 juta kl. Adapun distribusi biodiesel mencapai 9,38 ribu kl pada November 2022 dan 9,4 juta sepanjang periode Januari-November 2022. Awal tahun 2023, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pengetatan aturan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dilakukan untuk mengamankan kebutuhan bulan Ramadan dan Idulfitri akan dimulai pada Maret 2023. Pengetatan tersebut dilakukan dengan menurunkan rasio volume ekspor dari volume domestic market obligation (DMO) yang dijalankan para perusahaan. Jika sebelumnya, volume DMO sebesar 1:8 yang artinya, pelaku usaha sawit mendapatkan izin ekspor CPO delapan kali lipat dari volume DMO yang dijalankan di dalam negeri. Namun, dengan terbitnya aturan baru ini, pelaku usaha hanya diizinkan untuk melakukan ekspor enam kali lipat dari volume DMO yang dijalankan di dalam negeri, atau 1:6. Tentunya kebijakan RI memiliki dampak yang besar terhadap pergerakan CPO dunia, pasalnya RI merupakan produsen dan eksportir terbesar CPO dunia. Menurut data Statista, sepanjang periode 2020-2021, Indonesia menjadi produsen minyak sawit mentah terbesar secara global dengan berkontribusi sekitar 58% dari total produksi CPO dunia. Volume ekspor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia mencatat penurunan sepanjang tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia susut 20,8% menjadi 14,65 juta ton sepanjang periode Januari-Agustus 2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh perlambatan perekonomian dunia sehingga permintaan minyak sawit global turun. Selain itu, penurunan ekspor minyak sawit Indonesia juga disebabkan datangnya musim panen minyak nabati di wilayah lain. Dari 10 negara tujuan utama ekspor CPO Indonesia, hanya ekspor ke India dan AS yang volumenya mencatat pertumbuhan. Sisanya, volume ekspor minyak sawit ke delapan negara utama lainnya menurun. Total, volume ekspor CPO Indonesia ke sepuluh negara tujuan utama turun 19,37% menjadi 10,1 juta ton sepanjang periode Januari-Agustus 2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai ekspornya masih tumbuh 5,37% menjadi US$13,26 miliar pada perido Januari-Agustus 2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah sedang memperbaiki regulasi program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) untuk menjaga produksi dan membantu produktivitas kelapa sawit. Hal ini untuk memperlancar dan melindungi petani, bukan untuk memberatkan atau mempersulit petani saat memproses PSR-nya. PSR atau peremajaan kelapa sawit dilakukan di lahan kelapa sawit dengan kriteria tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun, produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/hektare per tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul. Sesuai dengan Pasal 15, peremajaan kelapa sawit disebutkan diberikan kepada pekebun dengan berbagai syarat, salah satunya tergabung dalam kelembagaan pekebun dan memiliki legalitas lahan. Hal ini mengingat siklus tanaman kelapa sawit yang cukup panjang sekitar 25 tahun sehingga diperlukan kepastian hukum atas keberadaan kebun yang akan diremajakan. Tinggal kita lihat kebijakan pembatasan ekspor CPO yang mampu atau tidaknya membuat harga jual CPO lebih tinggi, dan juga dipastikan demand meningkat sehingga produksi CPO dalam negri juga meningkat baik untuk jual dalam negri ataupun luar negri dan tidak kelebihan supply. Jika dilihat dari harga komoditas CPO, masih mengalami penurunan dalam 1 bulan terakhir sebesar 1,89%.Beberapa harga saham CPO seperti AALI, SMAR, ANJT, LSIP juga masih stagnant. Perlu di ingat kembali, harga saham bergerak sesuai dengan kinerjanya, jika demand CPO terus meningkat dan supply terbatas maka akan membuat harga CPO naik, dan akan di iringi dengan kenaikan harga sahamnya. Naik turunnya suatu barang tentunya tidak lepas dari hukum demand dan supply. Sanggahan: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham terkait. Keputusan investasi sepenuhnya ada pada diri anda, dan CNBC Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
https://www.cnbcindonesia.com/
BERITA BIOFUEL
Katadata.co.id | Rabu, 18 Januari 2023
B35 Wajib Jadi Campuran pada BBM Non-Subsidi Dexlite dan Solar
B35 wajib diterapkan pada solar dan Dexlite mulai Februari 2023. Pemerintah bakal menerapkan program wajib biodiesel 35% atau B35 sebagai bahan campuran BBM diesel produk Pertamina mulai Februari 2023. Selain diterapkan pada BBM bersubsisi Solar, impementasi B35 juga dilakukan pada BBM non-subsidi Dexlite. B35 merupakan campuran biodiesel dari fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 35% ke dalam komposisi BBM Solar maupun Dexlite. “Dexlite sudah ada campurannya. Mulai Februari ikut mandatori 35%, sesuai kebijakan yang dibuat regulator,” kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Parta Niaga, Irto Ginting, lewat pesan singkat pada Rabu (18/1). Implementasi campuran minyak nabati pada BBM jenis Dexlite sudah diatur lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 tahun 2015. Kombinasi minyak sawit pada varian bahan bakar diesel yang memiliki CN minimal 51 dan mengandung Sulfur maksimal 1200 ppm tersebut telah dimulai sejak Januari 2020, dengan komposisi campuran 30% atau B30. Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Edi Wibowo, juga menjelaskan B35 juga wajib diterapkan pada BBM non-subsidi Dexlite. Dexlite umumnya digunakan pada mesin diesel putaran tinggi seperti pada sektor pertambangan, perkapalan, maupun kendaraan komersial. “Yang ada campuran biodiesel untuk produk Pertamina itu Solar dan Dexlite. Komposisinya juga sama dengan ketentuan mandatori B35, mulai 1 Februari 2023,” kata Edi. Kementerian ESDM juga menyampaikan bahwa kandungan biodiesel untuk campuran BBM Solar dan Dexlite pada program B35 yang akan mulai berjalan pada Februari tahun ini seluruhnya berasal dari FAME minyak sawit. Komposisi penggunaan FAME sebagai bahan baku utama campuran B35 ini lebih tinggi daripada implementasi uji jalan B40 yang punya komposisi 30% FAME dan 10% HVO atau hydrotreated vegetable oil.
Hilangnya Komposisi HVO dalam B35
Komposisi HVO dalam program B35 disebabkan oleh kapasitas produksi yang masih tertahan di 110 ribu kiloliter (kl). Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan total alokasi biodiesel untuk program B35 di tahun 2023 yang mencapai13,15 juta kl. “Karena kapasitas produksi HVO yang masih kecil sekitar 110 ribu kL, sehingga jika ditetapkan secara nasional ada D1 (1%), volumenya belum cukup,” ujar Edi. HVO merupakan diesel terbarukan yang diproduksi melalui proses hidrogenasi dan hydocracking dengan menggunakan hidrogen. HVO memiliki sifat kelarutan yang rendah terhadap aromatik sehingga akan meningkatkan resiko pengendapan dari FAME. Kendati demikian, HVO juga memiliki nilai cetane yang sangat tinggi, lebih dari 10 sehingga akan menyebabkan mesin cepat mengalami tingkat panas tinggi atau overheat.
Kontan | Kamis, 19 Januari 2023
ANJT Fokus Menggarap Pasar CPO Domestik
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) masih akan fokus menggarap pasar domestik pada tahun ini. Direktur Keuangan ANJT Nopri Pitoy mengungkapkan, pihaknya kini terikat kontrak” jangka panjang dangan sejum- lah perusahaan domestik untuk pemenuhan kebutuhan crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, ANJT meyakini kebijakan domestic market obligation (DMO) dapat mereka penuhi. “Kebyak-an penutupan keran ekspor yang dilakukan pemerintah pada tahun lalu memberikan gambaran bahwa kebutuhan CPO dan produk turunannya masih sangat tinggi di pasar domestik,” ungkap Nopri kepada KONTAN, Selasa (1-7/1). Dia melanjutkan, potensi pasar domestik semakin cerah seiring kebijakan kandungan biodiesel.36% (B35) yang mulai diterapkan pemerintah pada 1 Februari 2023. Implementasi kebijakan ini pun diyakini bisa mendorong kebutuhan CPO dari pasar domestik. “Juga memberikan peningkatan nilai tambah .CPO,” jelas Nopri. ANJT mencatat peningkatan produksi CPO sebesar 1,8% dari 200.661 metrik ton pada kuartal ketiga 2021 meryadi 2(11.220 ton pada kuartal 111-2022. ANJT mencatat laba bersih sebesar I ISS 21,0 juta pada kuartal ketiga 2022, turun i I ss 3,7 juta dibandingkan dengan laba bersih sebesar I SS 24,7 juta pada kuartal ketiga 2021. Hal itu dipicu nloh peningkatan beban pokok pendapatan pada kuartal ketiga tahun lalu karena pembelian tandan buah segar (TBS) eksternal jiang lebih tinggi serta dampak dari kenaikan harga pupuk dan solar. ANJT juga belum berencana membuka lahan sawit baru. Nopri mengatakan, sejak tahun 2018, pemerintah menerapkan moratorium pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit, yang menghentikan pembukaan lahan baru untuk ditanami Sebagai salah satu perusahaan yang telah memiliki sertifikasi RSPO, lai\jut Nopri, ANJT tidak bisa melakukan pembukaan lahan baru tanpa adanya izin dari RSPO.
The Jakarta Post | Kamis, 19 Januari 2023
B35 biodiesel program may temporarily boost CPO price (Market observers deem repeat of last year\’s price spike unlikely)
The government\’s push for the mandatory 35 percent biodiesel (B35) program may boost weakening crude Palm Oil (CPO) prices, but probably only temporarily, market observers anticipate. A repeat of the historic CPO spot price of 6,873 ringgit (US$1,592) per tonne and CPO futures price at 8,000 ringgit per tonne recorded in March 2022 is deemed unlikely this year, as prices have started to normalize. Malaysia\’s benchmark crude Palm Oil price FCPOc3 for April delivery on the Bursa Malaysia Derivatives Exchange gained 58 ringgit, or 1.53 percent, to 3,853 ringgit a tonne by the midday break on Wednesday. Girta Yoga, senior research and development executive at the Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), said CPO prices in 2022 had been an anomaly resulting from Indonesia\’s CPO export ban and the Russian invasion of Ukraine. But the government\’s B35 program, which will mandate a greater use of Palm Oil in the production of biodiesel, is expected to temporarily hoist CPO prices by boosting domestic CPO consumption for biodiesel to 11.44 million tonnes per year, according to Girta. B35 is a blend consisting of 35 percent palm oil-derived fatty acid methyl ester (FAME) and 65 percent fossil fuel diesel. “The program [making B35 mandatory] will have a positive impact on the CPO price in the market as it is expected to increase domestic CPO consumption, thereby reducing CPO supply for the global market,” he told The Jakarta Post on Wednesday. As a comparison, Indonesia consumed a total of 20.96 miHion tonnes of CPO in 2022, data from the Indonesian Oil Palm Association (GAPKI) show, the largest share of which was absorbed for food production at 9.94 million tonnes, followed by biodiesel and oleochemical production at 8.84 million and 2.18 million tonnes, respectively. The Energy and Mineral Resources Ministry is to begin implementing the B35 program for al! biofuels on Feb. 1 with the stated goal of reducing Indonesia\’s dependence on fuel imports while also boosting the domestic use of Palm Oil to help raise CPO prices. The biodiesel quota is set at 13.14 million kiloliters for 2023, up 19 percent from the 11.02 million kl allocated for 2022. Market participants are banking on the B35 implementation to help drive Palm Oil prices in Malaysia higher, although some have expressed disappointment that the blend will be lower than the anticipated 40 percent. Meanwhile, Indonesia is testing two types of B40, the first being a mix of diesel with 40 percent FAME and the second a mix of diesel with 30 percent FAME and 10 percent green diesel made from refined, bleached and deodorized Palm Oil (RBDPO). Abrar Aulia, an industry and area analyst at state-owned lender Bank Mandiri, said that, considering the available supply of competing vegetable oils, including soybean oil and the appreciating ringgit, the CPO price is expected to post a lower average of around S891 per tonne in 2023 compared with an average of $1,181 per tonne in 2022. Indonesia has set its CPO reference price at S920.57 per tonne for the period of Jan. 16 to 31, up from S858.96 per tonne for Jan. 1 to 15, as per Trade Ministry Decree No. 53/2023. The pricing would place Indonesia\’s Palm Oil export tax at $74 per tonne and levy at $95 per tonne for the period. “Global CPO demand will affect CPO prices, so if global demand is increasing, prices will increase, and vice versa,” Abrar told the Post on Tuesday. Indonesia announced the B35 program last year to increase domestic CPO demand in the hope of undoing a drop in fresh fruit bunch (FFB) prices as a government-imposed export ban had resulted in an expected domestic supply glut. The short-lived ban, which was part of a series of measures curbing Palm Oil products with varying degrees of success to keep cooking oil prices from spiraling out of control, shook markets and exacerbated existing global supply concerns.
CNNIndonesia.com | Rabu, 18 Januari 2023
Luhut Yakin RI Bakal Setop Impor Bahan Bakar Fosil pada 2045
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia akan setop mengimpor bahan bakar fosil pada 2045, karena mengembangkan potensi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Dalam hal ini, Luhut mengatakan salah satu sumber bahan bakar alternatif berasal dari minyak kelapa sawit. “Kita sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 kami bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya, kita bisa lakukan riset dan kita bisa bikin etanol. Jadi kita tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu,” kata Luhut dalam “Indonesia Zero Pathway: Opportunity & Challenges” yang digelar di Paviliun Indonesia, World Economic Forum Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss, Selasa (17/1) waktu setempat. Mengutip Antara, Rabu (18/1), Luhut menjelaskan pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan Indonesia. Empat pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, dan carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market. Ia juga menyebut percepatan pencapaian net zero emission 2060 akan didorong dengan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. “Makanya peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang,” katanya. Pemerintah Indonesia pun, melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar tingkat produktivitas bisa ditingkatkan dari 2,3 ton per hektare menjadi 8-10 ton per hektare dalam 10-15 tahun ke depan. Kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit. Sebagai produsen CPO dan biodiesel terbesar di dunia, Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori penggunaan biodiesel berbasis CPO sejak 2008. Program mandatori dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil, utamanya bahan bakar diesel, meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil. “Indonesia sudah membangun kolaborasi dengan Malaysia, saya rasa 74 persen akan berasal dari dua negara ini,” kata Luhut.