Biosolar Langka, Sultan Duga Terkait Kenaikan Harga Ekspor CPO

| News
Share Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

Poskota.co.id | Senin, 4 April 2022

Biosolar Langka, Sultan Duga Terkait Kenaikan Harga Ekspor CPO

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menduga kasus kelangkaan BBM jenis biosolar saat ini erat kaitannya dengan kenaikan harga minyak sawit atau CPO di pasar ekspor. “Kasus kelangkaan Biosolar ini harus dilihat secara menyeluruh, baik akibat faktor eksternal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan faktor internal yakni kebijakan B30 yang bahan bakunya adalah CPO atau minyak sawit”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (4/4/2022). Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menilai bahwa pola kelangkaan biosolar ini akan bernasib sama dengan kelangkaan minyak goreng pada beberapa waktu yang lalu. “Kami harap kelangkaan biosolar ini bukan skema pra kondisi untuk merevisi Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan,” ucapnya. “Kami sangat mengkhawatirkan hal itu, karena saat ini porsi konsumsi BBM Solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total konsumsi jenis BBM Solar. Sementara BBM Solar non subsidi konsumsinya hanya mencapai 7 persen. Di saat yang sama disparitas (selisih) harga antara BBM Solar subsidi dan non subsidi kian tinggi”, ujarnya. Menurut hitung-hitungan Pertamina, selisih harga saat ini mencapai Rp7.800 per liter. Pemerintah bisa saja berpikir untuk memangkas subsidi BBM jenis biosolar ini dengan alasan kelangkaan. Selanjutnya, Sultan menerangkan bahwa secara bisnis, Pertamina tentu berkepentingan untuk menjaga kelangsungan neraca keuangannnya yang dibebani oleh tugas dari pemerintah. Permintaan CPO yang tinggi di pasar ekspor sepertinya cukup membebani biaya produksi biosolar atau menunaikan tugas kebijakan B30 pemerintah.

https://poskota.co.id/2022/04/04/biosolar-langka-sultan-duga-terkait-kenaikan-harga-ekspor-cpo

CNNIndonesia.com | Senin, 4 April 2022

Task Force ESC B20-Kemenlu Kuatkan Komitmen Transisi Energi Indonesia

Task Force Energy Sustainability and Climate Business 20 (TF ESC B20) menggandeng Kementerian Luar Negeri RI dalam membangun gagasan transisi energi Indonesia dari perspektif sektor riil. Gagasan tersebut hadir dalam gelaran virtual business meeting bertajuk “B20 Indonesia: Partners in Energy Transition”, Jumat (1/4). Dalam forum tersebut terbangun sebuah kerja sama projects transisi energi yang dapat menjadi hasil yang konkret dalam Presidensi Indonesia di G20. Sedikitnya 340 peserta dari 158 perusahaan serta pemerintah dan perwakilan kamar dagang asing dari negara-negara G20 untuk memancing minat mereka berinvestasi di Indonesia. Forum dibuka langsung oleh Sekjen Kemenlu, Cecep Herawan. Dalam sambutannya, Cecep menekankan komitmen Presidensi Indonesia di G20 untuk menciptakan hasil konkret yang akan dirasakan oleh masyarakat luas dan negara berkembang. Forum ini juga diharapkan jadi momentum merealisasikan potensi kerja sama dengan negara-negara G20 di bidang transisi energi. “Kita harus menunjukkan bahwa forum G20 bisa memberikan keuntungan dan manfaat untuk semua,” ujar Cecep. Sementara itu, Deputy Chair TF ESC B20, Agung Wicaksono mengatakan sebagai bagian dari engagement group di G20, TF ESC B20 akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk transisi energi berkelanjutan dengan tiga fokus pada isu-isu prioritas yang mengacu pada garis besar arahan Presiden Joko Widodo. Ketiga fokus tersebut yakni percepatan transisi menuju penggunaan energi yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta kerja sama global dalam meningkatkan ketahanan energi. Agung juga tak menampik bahwa virtual business meeting ini dimaksudkan untuk mencari peluang investasi dan kemitraan di antara negara-negara G20, terutama dalam proyek-proyek hijau. Menurutnya, elektrifikasi, pembangkit berbasis energi terbarukan, dan efisiensi energi adalah pilar utama transisi energi serta investasi dalam teknologi dan sektor transisi energi semakin cepat. “Kami berharap dapat membangun banyak peluang program kemitraan global untuk mencapai tujuan global dan SDGs yang lebih berkelanjutan,”ujar Agung. Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari menambahkan G20 memberikan nilai strategis juga manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Rabin mengatakan G20 telah menghadirkan komunitas bisnis internasional yang secara bersama-sama ingin menyelesaikan tiga masalah penting yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tiga hal tersebut yakni pembangunan arsitektur kesehatan global, optimalisasi teknologi digital, dan transisi energi. “Ini akan menimbulkan praktik industri yang berkelanjutan, seperti bersama menekan dekarbonisasi untuk mencapai nol emisi dan bersama melakukan support transisi energi,” kata Rabin. Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani selaku Ketua Forum Bisnis (B20) dalam Presidensi G20 menyampaikan bahwa Duta Kamar Dagang dan Industri dari masing-masing negara yang hadir saat ini memiliki kesamaan untuk membuat korporasi saling menguntungkan, terutama dalam energi baru dan terbarukan. “Kami berharap ke depannya akan ada kemajuan dari pertemuan hari ini untuk menyusun strategi dalam mengimplementasikan energi baru terbarukan mendukung transisi energi,” ucap Shinta. Pada forum ini, Pertamina, PLN, PT Jababeka dan Mitsubishi Heavy Industries Group menampilkan proyek-proyek yang dapat dikolaborasikan dengan mitra asing. Tercatat sekitar 16 proyek yang ditawarkan pada forum ini. Pertamina menawarkan proyek unggulan antara lain disektor ekosistem mobil listrik, maupun proyek bioethanol yang memanfaatkan limbah kelapa sawit. Sementara PT Jababeka menginfokan tawaran proyek di antaranya terkait dengan organic waste processing, serta pembangunan solar photovoltaic. Dari acara tersebut diharapkan perusahaan-perusahaan yang hadir dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada Pertamina, PLN, PT Jababeka dan Mitsubishi Heavy Industries, LTD untuk melakukan diskusi lanjutan dan mengembangkan kemitraan dan kolaborasi untuk mempercepat transisi.

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220404152356-111-780058/task-force-esc-b20-kemenlu-kuatkan-komitmen-transisi-energi-indonesia

Katadata.co.id | Senin, 4 April 2022

Pertamina Ajukan Tambah Kuota Solar Subsidi, Belum Tambah Pertalite

PT Pertamina telah mengajukan permintaan penambahan kuota solar bersubsidi sebanyak 2 juta kilo liter (KL). Permintaan ini bila dikabulkan, akan menambah kuota solar bersubsidi menjadi 17 KL dari perencanaan awal tahun 2022 sejumlah 15,1 juta KL. Adapun Pertamina belum berencana untuk menambah kuota penyaluaran Pertalite. Padahal, konsumen Pertalite bertambah 15% sejak harga Pertamax naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter. Kuota BBM Pertalite yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini mencapai 23,05 juta KL. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Februari 2022 telah melampaui kuota yang ditetapkan, dengan realisasi penyaluran hingga Februari 2022 mencapai 4,258 juta KL atau melampaui 18,5% terhadap kuota year to date. “Untuk Pertalite belum ada pembahasan (penambahan kuota), tapi apabila nanti ada indikasi akan kelebihan konsumsi Pertalite, tentu kami akan konsultasi ke BPH Migas untuk tambahan kuota segera mungkin,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution Alfian saat menjadi pembicara dalam program Energy Corner pada Senin (4/4). Wakil Ketua Komis VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan penambahan kuota solar ini dibutuhkan untuk menjaga pasokan. “Komisi VII mendukung agar keberlangsungan Pertamina sebagai entitas yang memegang peran vital dalam menyediakan BBM untuk seluruh negeri ini bisa dilaksanakan,” ujarnya. Meski belum ada tambahan kuota penyaluran Pertalite, Eddy mengatakan ketersediaan BBM harus selalu diupayakan, terutama saat ini sudah memasuki masa Ramadan dan antisipasi arus mudik. Pertamina sebagai penyalur BBM diharap lebih responsif dalam melihat kenyataan di lapangan. “Jadi saat ini adalah kata kuncinya ketersediaan. BBM dalam jenis apapun baik itu Solar, Pertalite, dan Pertamax itu harus ada. Minyak goreng sudah enggak ada, solar lagi susah, jangan sampai Pertalite langka. Kalau itu terjadi, akan kacau di masyarakat,” kata Eddy. Pertamina berupaya agar solar subsidi tidak dinikmati industri besar yang tidak berhak. Pasalnya salah satu penyebab kelangkaan solar di sejumlah daerah diduga karena diserobot industri besar seperti truk kelapa sawit dan batu bara. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan sesuai undang undang mobil truk batu bara tidak diperbolehkan mengisi solar bersubsidi yang ada di seluruh SPBU. Oleh karena itu Pertamina akan segera mengkaji ulang dan menyusun skema baru terkait hal itu. “Karena mobil truk pengangkut batu bara itu merupakan industri besar yang tidak menerima subsidi solar dari pemerintah atau memakai BBM subsidi,” kata Nicke Widyawati saat kunjungan kerjanya di Jambi, Sabtu (2/4). Untuk itu Pertamina akan mempertimbangkan kembali kebijakan yang sudah ada dan akan menetapkan skema bisnis yang baru, sehingga dengan adanya aturan semuanya menjadi lebih tertib, terutama masalah mobil truk batu bara di Jambi yang berkembang pesat dampak bisnis batu bara.

https://katadata.co.id/yuliawati/berita/624a86e5f0a5d/pertamina-ajukan-tambah-kuota-solar-subsidi-belum-tambah-pertalite

CNCBIndonesia.com | Senin, 4 April 2022

Pertamina Pede Solar Diproduksi Kilang Domestik, Bukan Impor!

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading menjawab tantangan Komisi VII DPR, hal itu perihal penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebesar 2 juta Kilo Liter (KL). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya bisa melakukan penambahan kuota tersebut melalui produksi kilang domestik. “Sudah diprediksi ada tambahan 2 juta KL. Dan kita masih bisa produksi tanpa melakukan impor,” ungkap Alfian Nasution kepada CNBC Indonesia, Senin (4/4/2022). Seperti yang diketahui Pertamina memiliki sejumlah kilang penghasil solar baik yang sudah dibangun dan sedang dibangun. Diantara Kilang Balikpapan, Kilang Dumai, Kilang Balongan dan Kilang Plaju. Seperti yang diketahui sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak agar kuota Solar subsidi pada tahun ini ditambah sebanyak 2 juta kilo liter (kl) menjadi 17 juta KL. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengamankan pasokan Solar di dalam negeri. Pertamina bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat ikut melakukan pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas solar subsidi itu. “Dengan disparitas harga solar, tentunya ada sebagian orang yang memanfaatkan itu, kami sudah tindak. Kami menemukan beberapa kecurangan sudah ditindak, dan untuk SPBU yang menjadi wewenang Pertamina kami lakukan sanksi sesuai kontrak dengan SPBU tersebut,” ungkap Alfian. Adapun saat ini, Alfian mencatat bahwa stok solar subsidi aman dan berada di level 21 hari. Adapun jika kuota solar ditambah oleh pemerintah pihaknya siap menyalurkan. Hanya saja memang, ada beberapa titik lokasi yang menjadi perhatian khusus, misalnya di daerah pertambangan. “Lokasi yang berdekatan dengan sawit atau batu bara, merupakan lokasi yang timbulnya antrian. Kami sudah berkoordnasi dengan aparat keamanan dan BPH migas serta Pemda untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang seharusnya tidak menerima solar subsidi,” tandas Alfian. Yang terang, jika ditemukan adanya tindakan-tindakan penyelewengan atas solar, Pertamina menyerahkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Yang jelas saat in, Pertamina akan memproteksi dari sistem yang sudah dibuat, yakni sistem monitoring untuk mengendalikan penyaluran lebih dari 200 liter di SPBU. “Jadi kami akan menindak dari sisi SPBU yang berkontrak dengan kami. Namun terhadap pelanggaran yang lain, itu apar yang akan melakukan penindakan dan saya lihat semakin gencar ditemukan,” tandas Alfian.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220404131458-4-328551/pertamina-pede-solar-diproduksi-kilang-domestik-bukan-impor