BPDPKS Lakukan Promosi Positif Sawit dan Demo Pembuatan Coklat Berbahan Sawit kepada Guru dan Siswa di Jawa Timur
Sawitindonesia.com | Jum’at, 8 April 2022
BPDPKS Lakukan Promosi Positif Sawit dan Demo Pembuatan Coklat Berbahan Sawit kepada Guru dan Siswa di Jawa Timur
Dalam komitmen perjuangan Pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani informasi-informasi kepada peserta didik, termasuk informasi tentang kelapa sawit. Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Teguh Sumarno pada kegiatan Palm Oil Edutalk Provinsi Jawa Timur dengan tema Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Tentang Kelapa Sawit pada Jum’at (18/03/2022) di Surabaya menyampaikan, perkebunan sawit di Pulau Sumatera seperti di Provinsi Jambi, Palembang, dan Lampung menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan perekonomian daerah. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur untuk promosi positif kelapa sawit kepada Insan Pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh Guru dan siswa dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang berlangsung secara hybrid. “UMKM-UMKM bersama SMA, SMK, guru bisa menciptakan perubahan-perubahan ekonomi sehingga ini meningkatkan martabat kabupaten/kota di Indonesia, terutama yang menjadi sentra sawit,” kata Teguh Sumarno. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan dukungan dan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kelapa sawit di Jawa Timur ini masih sedikit asing. Saya tahu semuanya sering mendengar yang namanya kelapa sawit. Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa kelapa sawit itu adalah komoditas strategis Indonesia,” kata Wahid Wahyudi. Lebih lanjut disampaikan Wahid Wahyudi, sektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit tidak lagi identik dengan kemiskinan. Bahkan saat ini, sektor perkebunan sawit pada setiap hektar lahannya mampu menghasilkan sekitar Rp3 juta – Rp4 juta per bulannya. Dikatakan Wahid, kelapa sawit memiliki peranan besar dalam pengentasan kemiskinan. Lantaran, 42 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh petani-petani kecil. “Dan di Jawa Timur banyak SMA/SMK Pertanian yang perlu dimasuki komoditas kelapa sawit ini. Di Jember juga ada SMK yang ada bidang studi atau kompetensi keahlian Pertanian yang juga bisa dimasuki kelapa sawit ini,” ungkap Wahid Wahyudi. Wahid juga mengajak Insan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur untuk mendalami, mengembangkan, hingga menganalisis bahwa sektor industri perkebunan kelapa sawit merupakan objek pekerjaan yang sangat menguntungkan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Komunikasi dan Media Sosial DPP APKASINDO, Maria Goldameir Mektania menyampaikan, dari 6,72 juta hektar kebun sawit yang dikelola petani Indonesia, sekitar 86 persen diusahakan petani swadaya dan 14 persen sisanya merupakan petani plasma. Sebagai petani sawit generasi kedua, Goldameir menyampaikan, “Dengan perkembangan yang ada, dari tahun 2000-an, harga tandan buah segar (TBS) berkembang pesat, yang tadinya di bawah Rp1.000 per kg, sekarang bisa sampai Rp3.000 per kg. Dari sinilah kami bisa mengenyam Pendidikan tinggi sampai ke luar negeri”. Lebih lanjut disampaikan Goldameir, sejak tahun 2000, sektor industri perkebunan sawit telah berkontribusi membantu 10 juta orang lepas dari garis kemiskinan. “Kabupaten yang memiliki perkebunan sawit, itu tetap mengalami perkembangan,” kata Goldameir. Tidak hanya itu, dalam rangka memupuk jiwa kewirausahaan para siswa, dalam kegiatan ini juga dilakukan demo produksi coklat dan sabun berbahan minyak sawit. Demo dipraktekkan oleh Hendy Firmanto dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berlokasi di Jember. Para peserta sangat antusias menyaksikan dan mencoba hasil produksi coklat berbahan cocoa butter substituted dari lemak minyak sawit. Meskipun berkontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat dunia dan perekonomian nasional, kelapa sawit masih saja menghadapi banyak tantangan. Selain persaingan ekonomi global, maraknya isu-isu negatif dan belum dipahaminya manfaat kelapa sawit secara menyeluruh menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan di dalam negeri. Tidak hanya berdampak pada munculnya persepsi negatif di masyarakat awam, stigma negatif sawit ini secara terstruktur juga menyasar generasi muda dan peserta didik di sekolah. Dalam kegiatan ini, sebagai upaya menyampaikan fakta objektif tentang kelapa sawit, BPDPKS juga menghadirkan narasumber dari praktisi kelapa sawit yaitu Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto, Bidang Sustainability Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bandung Sahari, CSR Officer PT Sinarmas Agribusiness and Food Donni Indra, serta Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Irma Rachmania.
Jitunews.com | Jum’at, 8 April 2022
BPDPKS Promosi dan Membuat Coklat Berbahan Sawit Kepada Insan Pendidikan Jawa Timur
Dalam komitmen perjuangan pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani informasi-informasi kepada peserta didik, termasuk informasi tentang kelapa sawit. Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Teguh Sumarno pada kegiatan Palm Oil Edutalk Provinsi Jawa Timur dengan tema Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Tentang Kelapa Sawit pada Jumat (18/03/2022) di Surabaya menyampaikan, perkebunan sawit di Pulau Sumatera seperti di Provinsi Jambi, Palembang, dan Lampung menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan perekonomian daerah. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur untuk promosi positif kelapa sawit kepada Insan Pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh Guru dan siswa dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang berlangsung secara hybrid. Jadi Penyumbang Devisa Terbesar, Ironis Sektor Kelapa Sawit Malah Banyak Diserang Isu Negatif “UMKM-UMKM bersama SMA, SMK, guru bisa menciptakan perubahan-perubahan ekonomi sehingga ini meningkatkan martabat kabupaten/kota di Indonesia, terutama yang menjadi sentra sawit,” kata Teguh Sumarno. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan dukungan dan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kelapa sawit di Jawa Timur ini masih sedikit asing. Saya tahu semuanya sering mendengar yang namanya kelapa sawit. Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa kelapa sawit itu adalah komoditas strategis Indonesia,” kata Wahid Wahyudi. Lebih lanjut disampaikan Wahid Wahyudi, sektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit tidak lagi identik dengan kemiskinan. Bahkan saat ini, sektor perkebunan sawit pada setiap hektar lahannya mampu menghasilkan sekitar Rp3 juta – Rp4 juta per bulannya. Dikatakan Wahid, kelapa sawit memiliki peranan besar dalam pengentasan kemiskinan. Lantaran, 42 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh petani-petani kecil. “Dan di Jawa Timur banyak SMA/SMK Pertanian yang perlu dimasuki komoditas kelapa sawit ini. Di Jember juga ada SMK yang ada bidang studi atau kompetensi keahlian Pertanian yang juga bisa dimasuki kelapa sawit ini,” ungkap Wahid Wahyudi. Wahid juga mengajak Insan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur untuk mendalami, mengembangkan, hingga menganalisis bahwa sektor industri perkebunan kelapa sawit merupakan objek pekerjaan yang sangat menguntungkan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Komunikasi dan Media Sosial DPP APKASINDO, Maria Goldameir Mektania menyampaikan, dari 6,72 juta hektar kebun sawit yang dikelola petani Indonesia, sekitar 86 persen diusahakan petani swadaya dan 14 persen sisanya merupakan petani plasma. Sebagai petani sawit generasi kedua, Goldameir menyampaikan, “Dengan perkembangan yang ada, dari tahun 2000-an, harga tandan buah segar (TBS) berkembang pesat, yang tadinya di bawah Rp1.000 per kg, sekarang bisa sampai Rp3.000 per kg. Dari sinilah kami bisa mengenyam Pendidikan tinggi sampai ke luar negeri”. Lebih lanjut disampaikan Goldameir, sejak tahun 2000, sektor industri perkebunan sawit telah berkontribusi membantu 10 juta orang lepas dari garis kemiskinan. “Kabupaten yang memiliki perkebunan sawit, itu tetap mengalami perkembangan,” kata Goldameir. Tidak hanya itu, dalam rangka memupuk jiwa kewirausahaan para siswa, dalam kegiatan ini juga dilakukan demo produksi coklat dan sabun berbahan minyak sawit. Demo dipraktekkan oleh Hendy Firmanto dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berlokasi di Jember. Meskipun berkontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat dunia dan perekonomian nasional, kelapa sawit masih saja menghadapi banyak tantangan. Selain persaingan ekonomi global, maraknya isu-isu negatif dan belum dipahaminya manfaat kelapa sawit secara menyeluruh menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan di dalam negeri. Tidak hanya berdampak pada munculnya persepsi negatif di masyarakat awam, stigma negatif sawit ini secara terstruktur juga menyasar generasi muda dan peserta didik di sekolah. Dalam kegiatan ini, sebagai upaya menyampaikan fakta objektif tentang kelapa sawit, BPDPKS juga menghadirkan narasumber dari praktisi kelapa sawit yaitu Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto, Bidang Sustainability Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bandung Sahari, CSR Officer PT Sinarmas Agribusiness and Food Donni Indra, serta Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Irma Rachmania.
Majalah Tempo | Senin, 11 April 2022
Dana Sawit: Kroni, Emisi, Deforestasi
Subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) lebih banyak dinikmati pengusaha karena mereka ikut menentukan harga biodiesel B30 di rapat Komite Pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian. Sementara itu, petani sawit terlilit utang untuk meremajakan tanaman. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan ada potensi kerugian negara dalam subsidi biodiesel Rp 4,2 triliun per tahun. Pengadaan biodiesel yang terpengaruh harga minyak sawit mentah (CPO) juga mendorong deforestasi. ACARA di Desa Libo Jaya pada 24 Februari lalu itu sebenarnya sosialisasi peremajaan sawit rakyat oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebagai Ketua Komite Pengarah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar-to datang ke desa di Siak, Riau, itu. Ada sekitar 300 petani kelapa sawit yang menghadiri acara bertajuk “Penanaman Perdana Program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis” tersebut. Sinar Mas dan BRI menjadi sponsornya. Tolen Ketaren tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketua Umum Asosiasi Sawit-ku Masa Depanku (Samade) ini butuh can-telan pejabat pusat sebagai pembina organisasi yang menaungi 14 ribu petani sawit di Riau itu. Serangkaian lobi dan pembicaraan agar Airlangga mau menjadi pembina ia lakukan sejak tahun sebelumnya. “Kami memang meminta beliau,” kata Tolen pada Senin, 4 April lalu. Pada September 2021, misalnya, Tolen datang ke ruang kerja Airlangga di lantai 3 Gedung Ali Wardhana dijalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hadir juga Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi. Bagaimana Tolen bisa bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi Indonesia? “Difasilitasi oleh Bapak Tumanggor,” ujar Tolen menyebut panggilan Master Parulian Tumanggor. M.P. Tumanggor adalah Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia. Dia Bupati Dairi, Sumatera Utara, pada 1999-2009. Ia juga Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). Dengan jabatan dan kedudukannya itu, Tumanggor acap ikut rapat pembahasan biodiesel-produk turunan minyak sawit-bersama pemerintah. “Kami tak punya akses langsung ke Pak Menteri,” ucap Tolen. Airlangga Hartarto pun bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina Samade. Pengukuhannya dilakukan di sela acara program peremajaan sawit di Desa Libo Jaya itu. Tolen Ketaren berdiri di samping Airlangga memegang bendera organisasi didampingi para pengurus Samade. Akun Instagram Airlangga membagikan foto pengukuhan itu beberapa menit setelah acara selesai. Di media massa, acara ini ramai menjadi perbincangan karena para petani sawit menyatakan kebulatan tekad mendukung perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum. Ada dugaan Airlangga memakai petani sawit untuk menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Joko Widodo. “Itu aspirasi pekebun yang menikmati harga sawit,” kata Tolen mengklarifikasi. Bagi Samade, kehadiran Airlangga menjadi prestisius karena ia juga Ketua Komite Pengarah BPDPKS, lembaga yang memberikan subsidi peremajaan sawit kepada petani. Kekuasaan Komite Pengarah BPDPKS begitu luas. Beranggotakan tujuh menteri, Airlangga berkuasa menentukan narasumber rapat ketika menetapkan nilai subsidi untuk petani sawit hingga subsidi biodiesel. Dari enam tugas BPDPKS, semuanya dikendalikan oleh Komite Pengarah. Bahkan untuk urusan menentukan faktor konversi subsidi biodiesel, yang seharus- nya kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rapat komite ini jadi penentu akhir. Masalahnya, Airlangga melibatkan pengusaha sawit dengan menunjuk lima orang sebagai narasumber keputusan-keputusan Komite Pengarah BPDPKS. Melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 134 Tahun 2020 pada 2 Maret 2020, Airlangga menunjuk lima pengusaha sawit: Arif P. Rachmat, anak mantan CEO Astra, T.P. Rachmat, yang mendirikan PT Triputra Agro Persada Tbk; Franky Oesman Widjaja, anak taipan Eka Tjipta Widjaja yang memimpin Sinar Mas Group; Martias Fangiono alias Pung Kian Hwa dari Surya Dumai Group; dan Martua Sitorus, pendiri Wil-mar Group. Satu lagi Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Di mana posisi Tumanggor? Meski bukan narasumber yang ditunjuk Airlangga, ia mengaku acap diundang ikut rapat pembahasan biodiesel sebagai Ketua Apro-bi. Tak hanya di era Airlangga, kata Tumanggor, ia diundang rapat sejak BPDPKS didirikan pada 2015 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto, keberadaan pengusaha sawit sebagai narasumber Komite Pengarah membuat subsidi selalu timpang antara petani dan industri besar. “Ini konflik kepentingan,” tuturnya pada Kamis, 7 April lalu. “Pengusaha kan maunya untung terus.” Jika melihat data penyaluran dana BPDPKS pada 2015-2021, apa yang dikhawatirkan Darto memang benar. Hampir 80 persen dana yang dikelola BPDPKS sebesar Rp 139,2 triliun tersalur kepada pengusaha sawit melalui subsidi biodiesel. Padahal tugas BPDPKS yang utama adalah memperbaiki tata kelola sawit, seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, serta pembangunan sarana dan prasarana. Menyediakan biodiesel hanya salah satu tugas akhir. Syahdan, BPDPKS berdiri padaJuni2O15 ketika harga minyak sawit mentah (CPO) Indonesia anjlok di pasar global. Produksi sawit Indonesia ketika itu sebanyak 32 juta ton. Pasar tak sanggup menampung seluruhnya. Akibatnya, pasokan melimpah dan harganya ambrol. Harga CPO yang menembus US$ 1.200 per ton pada 2012 terus turun hingga pada 2015 tinggal US$ 600. Menteri Sofyan Djalil punya ide menciptakan permintaan di dalam negeri. Caranya, ia mengawinkan dengan janji mengurangi emisi karbon Indonesia dalam Perjanjian Paris-konferensi iklim yang membahas mitigasi pemanasan global pada 2015. Sofyan hendak mengurangi emisi dengan mencampurkannya dengan solar sebagai bahan bakar mesin-mesin industri. Dengan kebijakan afirmasi itu, permintaan minyak sawit naik sehingga harganya tak anjlok lagi. Industri sawit bahkan leluasa berekspansi meluaskan kebun mereka. Studi David L.A. Gaveau dari The Tree Maps Prancis yang dimuat jurnal PLOS One edisi 29 Maret 2022 menemukan ekspansi perkebunan kelapa sawit mencapai puncak pada 2016, yang penambahannya hampir 800 ribu hektare. Di tahun dengan kebakaran hutan di sekitar area konsesi sawit paling tinggi menyumbang emisi gas rumah kaca itu, harga CPO naik USS 100 per ton. Jika diakumulasikan, kehilangan tutupan hutan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit karena faktor harga CPO pada 2015-2019, menurut temuan Gaveau, tak kurang dari 400 ribu hektare. Jika dikonversi ke emisi, kehilangan hutan itu kira-kira melepas 50 juta ton setara CO2. Persoalannya, bagaimana pemerintah menyediakan biodiesel agar terlihat ada usaha menurunkan emisi? Menurut Menteri Sofyan, dari 16 kali rapat antara pemerintah dan industri sawit sebelum BPDPKS berdiri, ada kesepakatan skema mendorong perusahaan sawit mau memproduksi biodiesel, yakni dengan subsidi. Industri sawit setuju sumber dananya diambil dari pungutan ekspor tiap ton CPO yang besarnya tergantung harga. Tahun ini, misalnya, tarif pungutan ekspor sawit US$ 375, naik dibanding tahun lalu, seiring dengan harga CPO yang melesat melebihi US$ 1.200. Maka demikianlah riwayat BPDPKS: lembaga ini menagih pungutan ekspor sawit lalu menyalurkannya sesuai dengan enam tugas dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018. Alokasinya ditentukan rapat Komite Pengarah tadi. Hanya, seperti diduga Mansuetus Darto, ada ketimpangan alokasi yang cenderung menguntungkan pengusaha sawit dibanding tugas dan fungsi BPDPKS yang lain. Keluhan Darto beralasan. Dari 80 persen subsidi biodiesel itu, penikmat terbesarnya adalah Wilmar Group. Pada Januari-September 2016, misalnya, Wilmar mendapatkan subsidi Rp 4,17 triliun. Grup usaha ini untung Rp 2,85 triliun karena hanya menyetor pungutan ekspor CPO Rp 1,32 triliun. Bandingkan dengan subsidi untuk petani pada 2016 yang hanya Rp 6,59 triliun. Menurut M.P. Tumanggor, besaran subsidi yang diterima pengusaha tergantung volume fat ty acid methyl ester atau FAME. Asam lemak nabati ini merupakan hasil akhir produksi CPO yang menjadi bahan campuran biodiesel. Wilmar, yang hingga 2020 memiliki 232.053 hektare kebun kelapa sawit, selalu menyetor FAME dalam* jumlah besar. Selama enam tahun, grup ini menyetor 9,75 juta liter minyak sawit, terbesar dibandinggrup-grup usaha lain. Besaran subsidi adalah selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan HIP solar. HIP biodiesel memakai rumus (harga CPO faktor konversi) x (870 kilogram per meter kubik + ongkos angkut). Angka 870 merupakan patokan konversi dari kilogram ke liter. Dalam Peraturan Presiden Nomor 66, ongkos angkut dan faktor konversi ditentukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi Dadan Kusdiana mengatakan faktor konversi memang ditentukan oleh kementeriannya. Namun besarnya acap diinterupsi pengusaha. Pada 2020, misalnya, Aprobi mengusulkan faktor konversi USS 100 per ton CPO. “Kami ingin USS 80 saja,” tutur Dadan. Karena pandemi Covid-19 merebak, pengusaha mengalah dan bersedia menurunkan besaran konversi CPO sesuai dengan keinginan pemerintah. Kesepakatan itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 105K pada Juni 2020. Empat bulan kemudian, Aprobi mengusulkan tarif baru kembali ke USS 100. “Aprobi teriak, kemudian disepakati USS 85,” ujar Dadan.
Kesepakatan itu, kata Dadan, diputuskan dalam rapat Komite Pengarah BPDPKS. Menurut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018, seharusnya Komite Pengarah hanya menyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. Nyatanya, angka konversi juga dibahas di sini. “Kami bilang 100, di Komite Pengarah enggak mau. Gimana kalau 95? Kira-kira begitu diskusinya,” Dadan menambahkan. Cerita Dadan mengkonfirmasi kekhawatiran Mansuetus Darto bahwa ada konflik kepentingan dalam penentuan sub- sidi biodiesel yang dinikmati pengusaha sawit. Dadan tak menampik ada konflik kepentingan dalam penentuan subsidi biodiesel karena kehadiran pengusaha dalam rapat Komite Pengarah. Menurut dia, pengusaha berkepentingan menekan tarif pungutan ekspor sawit serendah-rendahnya. Sebaliknya, mereka mengusulkan faktor konversi harga biodiesel setinggi-tingginya agar mendapat subsidi besar. Bagi Dadan, semua orang di Komite Pengarah punya kepentingan masing-masing, termasuk dia sebagai wakil Kementerian Energi agar biodiesel tersedia. “Konflik kepentingan diminimalkan dengan pihak yang banyak dan keputusannya bersama,” ucapnya. Berbeda dengan keterangan Dadan Kusdiana, M.P. Tumanggor mengatakan harga indeks pasar sepenuhnya ditentukan Kementerian Energi, Lembaga Minyak dan Gas, kadang-kadang dibantu Institut Teknologi Bandung serta Kementerian Riset dan Teknologi, bukan Komite Pengarah. “Pak Manias dan Pak Franky Widjaja yang sering ikut rapat-nya,” katanya. Franky Widjaja tak merespons pertanyaan Tempo yang dikirim ke kantor Sinar Mas Group di Sinarmas Land Plaza, Jakarta. Adapun Martias Fangiono mengaku se- dang di luar negeri. “Seminggu lagi pulang,” ujarnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 5 April lalu. Ia berjanji menjelaskan keterlibatannya dalam penentuan besaran subsidi biodiesel di Komite Pengarah BPDPKS. Soal faktor konversi yang menentukan subsidi biodiesel masuk pengamatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut KPK, faktor konversi US$ 85 per ton mendorong potensi kerugian negara sebesar Rp 4,2 triliun. Dari hitungan KPK, faktor konversi ideal yang saling menguntungkan sebesar US$ 77,31 per ton CPO saja. Masalahnya, angka faktor konversi US$ 85 per ton sudah paling kecil. Setiap tahun, faktor konversi rata-rata US$ 100 per ton, bahkan pada 2016 sebesar US$ 125. Dengan faktor konversi dan HIP biodiesel yang berubah-ubah, KPK menilai Komite Pengarah tak mendasarkannya pada kajian serta data faktual di lapangan. Sayangnya, Airlangga Hartarto tak merespons konfirmasi penentuan harga indeks pasar yang menentukan subsidi biodiesel itu. la menolak menjawab surat wawancara, bahkan ketika ditemui di kantornya pada 6-7 April lalu. Namun, kata Dadan Kusdiana, HIP biodiesel dihitung berdasarkan kajian dari Universitas Indonesia, yang dimintai pendapat ketika Komite Pengarah hendak menentukan subsidi. Penentu lain subsidi biodiesel adalah ongkos angkut. Nilainya ditentukan Menteri Energi. Toh, dalam Keputusan Menteri Energi Nomor 182K Tahun 2020 ada perbedaan tarif angkut di rute yang sama, yakni Surabaya-Gresik di Jawa Timur. Tarif ongkos angkut antara Pertamina dan Wilmar Rp 130 per liter, sedangkan antara PT AKR Corporindo dan PT Batara Elok Semesta Terpadu Rp 70 per liter. Di rute Merak-Bekasi/Marunda, ongkos angkutnya sebesar Rp 260 per liter. Padahal, dalam dokumen simulasi penghitungan, ongkos di rute tersebut dengan moda berbagai jenis truk hanya Rp 66-81 per liter. Artinya, ada potensi kemahalan ongkos angkut Rp 179-194 per liter. Potensi ongkos angkut biodiesel yang terlalu mahal ini diperkuat oleh hitungan Sugi Purnoto dari Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Menurut Sugi, biaya pengangkutan truk kapasitas maksimum 32 kiloliter dari Merak menuju Beka-si/Marunda sebesar Rp 2.67O.OOO. Jika ongkos angkut minyak sawit Rp 260 per liter, perusahaan sawit mesti membayar ongkos kepada perusahaan angkutan Rp 8.32O.OOO. Audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2018 hingga semester pertama 2020 juga menyimpulkan penentuan tarif angkut minyak sawit oleh Kementerian Energi belum ekonomis. BPK bahkan menemukan kelebihan pembayaran Rp 1,56 miliar akibat ongkos angkut minyak sawit lebih mahal dari tarif yang ditetapkan Kementerian Energi. Dadan Kusdiana mengatakan perbedaan tarif ongkos angkut seperti rute Sura-baya-Gresik terjadi lantaran perbedaan moda. Satu memakai angkutan laut, satu lagi lewat jalur darat. Soal ongkos yang terlalu mahal, Dadan mengatakan penentuan tarif memakai kajian lapangan. “Kami tanya ke asosiasi kalau mengirim dari titik A ke B berapa,” ucap Dadan. Kuota biodiesel yang mempengaruhi subsidi dari BPDPKS juga ditengarai tak punya dasar. Pada 2020, Keputusan Menteri Energi Nomor 195K/1O/MEM/2O2O hanya memuat data perusahaan yang mendapatkan kuota biodiesel sebanyak 9,5 juta kiloliter. Dari angka itu, 2,7 juta kiloliter diberikan kepada Wilmar Group lewat dua anak usahanya: PT Wilmar Bio-energi Indonesia dan Wilmar Nabati Indo- nesia. Yang lebih aneh adalah kuota penyediaan biodiesel pada 2021. Pabrik biodiesel milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PTJhonlin Agro Raya, memperoleh kuota 19.675 kiloliter. Padahal pabrik biodiesel di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021. “Aturannya membolehkan perusahaan masuk di tengah-tengah,” kata Dadan.
Aturan yang disebut Dadan adalah Peraturan Menteri Energi Nomor 24 Tahun 2021 yang terbit pada 6 Agustus 2021. Pasal 13 memang mengakomodasi perubahan perusahaan serta alokasi volume biodiesel. Namun dalam aturan itu ditegaskan perubahan kuota terjadi jika ada kegagalan pengiriman biodiesel, perusahaan yang ditunjuk tidak beroperasi, perubahan kebutuhan solar, dan perubahan titik serah, bukan karena ada pabrik biodiesel baru. Dasar penunjukan pemasok biodiesel kepada Pertamina, menu-ut Dadan, adalah kinerja tahun sebelumnya. Dari data kinerja perusahaan biodiesel, tak semuanya punya kinerja bagus. Realisasi pasokan PT Bayas Biofuels hanya 62,1 persen pada 2019. Tapi, pada 2020, PT Bayas mendapatkan kuota memasok biodiesel seba- nyak 813 ribu kiloliter, hampir sama dengan kapasitas produksinya. Dadan berdalih pada 2020 semua perusahaan mendapatkan kuota sesuai dengan kapasitas karena pada tahun itu baru dimulai program B3O-3O persen minyak sawit, 70 persen solar. “Kami putihkan semua,” ujarnya. “Karena kita butuh biodiesel 1,5 kali lebih banyak dibanding 2019.” Yang tak terdeteksi aturan pemerintah adalah dugaan jual-beli kuota antarperusahaan biodiesel. PT Wilmar Nabati Indonesia tercatat menjual FAME kepada Wilmar Bioenergi sebanyak 18.998 liter pada 2020. Dimintai konfirmasi soal ini, M.P. Tumanggor mengaku tidak tahu. “Yang dibayar adalah jumlah yang dipasok ke Pertamina,” tuturnya. Soal peran para pengusaha ikut menen- tukan subsidi biodiesel B30 karena kedekatan dengan para pejabat, Tumanggor tak menyangkalnya. la mengaku dekat dengan semua menteri sejak Ketua Komite Pengarah BPDPKS dijabat Sofyan Djalil. Itulah kenapa ia bisa membawa Tolen Ketaren ke ruang kerja Menteri Airlangga Hartarto untuk memintanya menjadi pembina Asosiasi Samade. “Ah, dekat-dekat biasa saja,” kata Tumanggor.
BERITA BIOFUEL
Tribunnews.com | Jum’at, 8 April 2022
Manfaat Minyak Jelantah jadi Biodiesel Rendah Emisi
Minyak goreng bekas atau Used Cooking Oil (UCO) dapat menjadi solusi untuk mencapai target transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Research Manager Traction Energy Asia Fariz Panghegar mengatakan tantangan penggunaan UCO atau minyak jelantah menjadi biodiesel yang berkelanjutan dan rendah emisi. “UCO sebagai limbah cair dari kegiatan memasak dapat menjadi bahan baku komplementer untuk memenuhi kebutuhan biodiesel,” kata dalam diskusi dikutip Jumat (8/4/2022). Berdasarkan hasil riset Traction Energy Asia, penggunaan UCO sebagai bahan baku biodiesel dapat menurunkan timbulan emisi hingga 49 juta Kg CO2 eq. Adapun pemerintah menargetkan penurunan emisi sektor energi 2022 sebesar 91 juta ton CO2. Ia menuturkan biodiesel dengan campuran CPO dan UCO dapat menurunkan emisi 8 sampai 24 persen dari total target penurunan emisi sektor energi jika persentase biodiesel UCO ditambahkan sebanyak 10-30 persen dalam produksi B30 saat ini. Kemudian, bodiesel yang terdiri dari masing-masing B30 dari CPO dan B30 dari UCO mampu menurunkan emisi 2,4 sampai 24 persen dari total target penurunan emisi sektor energi jika menambahkan 10 sampai 100 persen bahan baku biodiesel UCO dalam produksi B30. “Jadi, terkait capaian kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) nasional, angka penurunan emisi GRK di sektor energi dapat meningkat dengan menambahkan produk berbahan bakar berbasis UCO,” ucapnya. Fariz menambahkan, terdapat sejumlah manfaat penggunaan UCO sebagai bahan baku komplementer biodiesel. Selain dapat menghemat anggaran pengadaan BBN nasional mencapai Rp 4 triliun, pemanfaatan UCO juga merupakan kegiatan ekonomi sirkular. Kegiatan ini dapat memberikan penghasilan tambahan bagi unit rumah tangga dan usaha penghasil UCO. “Potensi ketersediaan rumah tangga dan unit bisnis skala mikro mencapai 1,2 juta kilo liter per tahun. Kami asumsikan, ini dapat menghasilkan 954.751 kilo liter UCO sebagai bahan baku pengganti biodiesel,” katanya. Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Alin Halimatussadiah, rumah tangga memiliki peran strategis untuk menyalurkan minyak jelantahnya. Sebab, rumah tangga juga akan merasakan manfaat lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, Alin menyebutkan bahwa perilaku rumah tangga dalam pengumpulan UCO perlu diantisipasi. Terdapat biaya tertentu yang perlu dikeluarkan untuk mengumpulkan UCO dari kualitas yang bervariasi, titik pengambilan yang beragam, dan kemauan untuk menjual yang berbeda-beda. “Sehingga, para pemain perlu memperhatikan berbagai hal terkait perilaku rumah tangga, sistem logistik dan insentif yang akan diberi nantinya,” ucap Alin.
Medanbisnisdaily.com | Sabtu, 9 April 2022
Program B30 Dipaksakan, Sugianto Makmur: Menteri ESDM Pura-pura Tak Tahu
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sugianto Makmur menilai, kedatangan Menteri ESDM melakukan sidak inspeksi mendadak di SPBU hanya pencitraan, karena masalah terbesar terkait besarnya subsidi solar yang harus ditanggung pemerintah, akibat porgram B30, tapi Menteri ESDM pura-pura tidak tahu. “Padahal, jika pemerintah tetap memaksakan program B30 (Bahan bakar berasal dari campuran minyak sawit 30 persen dan minyak solar 70 persen) dengan harga CPO sangat tinggi saat ini, diperkirakan subsidi pemerintah atas biosolar sedikitnya mencapai Rp 8.000 per liternya,” ungkap Sugianto Makmur, Minggu (10/4/2022). Sejak 2015 sampai 2021, lanjut anggota Komisi B DPRD Sumut ini, subsidi akibat B30 sebelum CPO naik tinggi, sudah menghabiskan Rp 110 triliun, tapi dengan harga CPO yang sangat tinggi sekarang, diperkirakan subsidi pemerintah atas biosolar akan semakin besar. “Ini sebagian besar diakibatkan pemerintah tetap memaksakan program B30,” jelasnya. Menurut Sugianto Makmur, program B30 baik ketika keadaan masih normal, tapi dalam situasi harga minyak bumi dan CPO yang naik tinggi, harus diambil hitungan paling meringankan subsidi pemerintah, apakah dengan menghentikan sementara program B30 atau dengan cara lainnya. “Ketika negara sedang kekurangan uang, langkah yang bijaksana untuk menghemat. Menteri ESDM harus menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Menteri tidak boleh memaksakan program B30, hanya supaya pabrik pengolah Biosolar milik para konglomerat tetap berjalan,” tandas Sugianto. Penggunaan solar subsidi yang dibatasi menurut politisi PDI Perjuangan ini, akan berakibat langsung pada naiknya biaya logistik, bahkan juga sebagian masyarakat pekerja yang memiliki kenderaan bermesin diesel akan kesulitan, karena harga dexlite Rp 13.000 per liter. Apalagi disuruh pakai pertaminadex. “Di dunia, Indonesia satu-satunya yang B30, Sedangkan di negara-negara lain seperti Argentina, Brazil, hingga Amerika Serikat masing-masing baru memasuki B10, B12, dan B20,” katanya menambahkan.
Bisnis.com | Minggu, 10 April 2022
Menteri ESDM Temukan Kecurangan Penggunaan Biosolar di Bengkulu
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menemukan kecurangan yang membuat pasokan BBM bersubsidi, terutama biosolar langka di pasaran, ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bengkulu. Dalam sidak tersebut, Arifin menemukan pelaksanaan pendistribusian BBM bersusidi yang tidak tepat sasaran seperti yang dalam kunjungan ke daerah-daerah lainnya. Tidak hanya itu, Arifin juga menyoroti adanya praktik curang dengan modifikasi kapasitas tangki kendaraan yang ikut berperan besar atas terjadinya kelangkaan solar. Untuk itu pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan infrastruktur yang ada saat ini. “Biosolar ini kan subsidi. Harusnya diperuntukkan bagi yang berhak bukan untuk industri. Banyak kita temui di lapangan, (BBM subsidi) banyak dipakai untuk angkutan industri. Ini mengakibatkan berkurangnya jatah BBM (subsudi) bagi masyarakat umum,” kata Arifin dalam siaran pers, Minggu (10/4/2022). Arifin meminta meminta masyarakat lebih pro-aktif apabila terjadi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan dengan melaporkan kejadian kecurangan kepada pihak berwajib yang mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Selain itu, terkait dengan pengawasan BBM bersubsidi, pemerintah akan mengambil langkah tegas terutama kendaraan operasional industri. “Kita akan ambil langkah-langkah, pertama akan mengingatkan, kemudian mengawasi, dan kalau masih terjadi penyimpangan, kita ambil tindakan tegas,” jelasnya. Selama inspeksi di lapangan, Arifin mencatat adanya lonjakan konsumsi BBM yang cukup signifikan. Kendati demikian, pasokan BBM di SPBU terpantau aman dan mencukupi bagi masyarakat selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Di samping itu, antrean panjang kendaraan mengisi BBM juga sudah perlahan terurai. Menurutnya, terjadinya lonjakan permintaan BBM, seiring dengan mulai tumbuhnya aktivitas perkonomian, seperti kebutuhan komoditas alam dan hasil perkebunan. “Ini mendorong produksi yang lebih banyak sehingga butuh dukungan besar dari sisi logistik transportasi. Makanya kami menerima masukan dari pengendara yang terpaksa harus antre BBM. Kami mohon maaf, ke depannya akan segera kami perbaiki,” ungkapnya.