Harga CPO Melonjak, Pemerintah Pede Bakal Gaspol Biodiesel!
CNBCIndonesia.com | Kamis, 24 Maret 2022
Harga CPO Melonjak, Pemerintah Pede Bakal Gaspol Biodiesel!
Di tengah lonjakan harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO), pemerintah tetap yakin bisa melanjutkan program biodiesel, bahkan tak hanya sampai di Biodiesel 30% atau B30, namun juga diteruskan ke B40 hingga B100. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah tidak akan berhenti pada program B30, melainkan akan terus meningkatkan pencampuran biodiesel pada minyak solar lebih tinggi lagi. “Kita tidak akan berhenti pada B30, sebagaimana kita telah berencana untuk meningkatkan pencampuran biodiesel lebih tinggi lagi dengan menerapkan bahan bakar hijau,” tuturnya saat memberikan sambutan dalam acara “3rd Palm Biodiesel Conference” di Yogyakarta, Kamis (24/03/2022). Dia menjelaskan, saat ini kajian komprehensif terkait peningkatan pencampuran biodiesel ini tengah dilakukan, termasuk kajian tekno-ekonomi, kerangka regulasi, fasilitas insentif, infrastruktur, standar kualitas produk, hingga industri pendukungnya. “Sebelum penerapannya, penting untuk memastikan bahwa program memenuhi tiga kriteria yaitu kelayakan teknis, nilai keekonomian, dan secara politik dapat diterima oleh semua pihak,” ujarnya. Dia mengatakan, untuk pengembangan bahan bakar hijau ke depannya, pemerintah akan menerapkan indikator keberlanjutan, seperti faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Tahun ini, kita akan mulai dengan penerapan indikator keberlanjutan biodiesel pada sisi hilir. Tapi di masa depan, kami harap ini dapat diimplementasikan baik dari sisi hulu dan hilir,” ujarnya. Menurutnya, bahan bakar berbasis sawit sebagai alternatif bahan bakar minyak fosil yang dapat diandalkan telah memainkan peran penting karena telah berdampak pada beragam aspek kehidupan. Bahan bakar biodiesel ini diproduksi dari sumber energi terbarukan yang memberikan nilai tambah bagi industri perkebunan dalam negeri, memberikan kestabilan harga CPO, dan meningkatkan kesejahteraan para petani, serta menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar minyak fosil. “Ini juga bisa mengurangi impor BBM dan menyelamatkan devisa dan neraca perdagangan negara kita, membuka lapangan pekerjaan, dan juga menjaga keamanan pasokan energi kita,” ucapnya. Dia pun meyakini biodiesel di dalam negeri bisa semakin berkembang. “Kami meyakini kebutuhan bahan bakar berbasis sawit ini sangat besar, pasar kita besar, dan ini akan terus semakin berkembang,” tandasnya. Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintah akan memangkas program biodiesel B30 menjadi B20 atau B25. Hal ini dipicu lonjakan harga minyak sawit dunia dan kelangkaan pasokan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri, salah satunya minyak goreng. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) membenarkan adanya isu tersebut, bahwa saat ini berbagai alternatif kebijakan tengah dikaji oleh pemerintah, salah satunya mengevaluasi kebijakan B30 diturunkan ke B25-B20. Kabarnya, kajian dilakukan dalam rangka memastikan keamanan pasokan CPO sebagai bahan baku utama minyak goreng yang juga menjadi bahan baku utama B30. Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan mengungkapkan adanya alternatif penurunan B30 menjadi B20 atau B25 terjadi karena harga minyak sawit dunia yang tinggi saat ini, yang pada akhirnya membuat harga minyak goreng tinggi. “Ini jadi permasalahan kita. Sekarang bagaimana mengatasinya itu banyak opsi, banyak alternatif. Banyak hal yang dikaji, salah satunya adalah B20 atau B20, salah satu alternatifnya itu,” jelas Paulus kepada CNBC Indonesia, Jumat (18/3/2022). Seperti diketahui, harga CPO dunia memang terus menanjak sejak akhir 2021 lalu. Bahkan, pada 9 Maret 2022 sempat menembus MYR 7.074 per ton, terus menanjak sejak pertengahan Desember 2021 yang berada pada harga MYR 4.300 per ton. Pada hari ini, Kamis (24/03/2022), harga minyak sawit mentah (CPO) melonjak pada sesi awal perdagangan. Dengan begitu, harga CPO telah melesat selama tiga hari beruntun. Mengacu pada data Refinitiv, pukul 09:00 WIB, harga CPO dibanderol di level MYR 6.312 per ton atau naik 1,94%. Analis Reuters, Wang Tao menilai harga CPO hari ini akan melanjutkan kenaikannya ke kisaran MYR 6.548-6.686 per ton. Tren kenaikan yang kuat dalam beberapa hari ini mengindikasikan harga CPO akan terus naik. Namun, apabila harga CPO menembus ke bawah titik support di MYR 6.188 per ton, maka akan menyebabkan penurunan ke kisaran MYR 5.966-6.104 per ton.
Kumparan.com | Kamis, 24 Maret 2022
Meski Harga Sawit Melonjak, Pemerintah Pastikan Tak Akan Kurangi Campuran B30
Lonjakan harga minyak kelapa sawitatau crude palm oil (CPO) beberapa waktu ini, dikabarkan turut berdampak pada program biodiesel dari minyak kelapa sawit. Bahkan, muncul kabar pemerintah akan memangkas campuran biodiesel 30 persen (CPO) ke B25 atau B20. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan Menko perekonomian Airlangga Hartarto sudah memastikan bahwa tidak akan ada pemangkasan B30. “Konfirmasi dari Menko Airlangga bahwa tidak ada rencana penurunan campuran biodiesel. Tadi siang, juga pada waktu wawancara dengan Pak Menteri ESDM sudah dikatakan bahwa tidak ada rencana (pemangkasan),” kata Paulus usai acara “3rd Palm Biodiesel Conference” di Hotel Sheraton Mustika, Kabupaten Sleman, DIY, Kamis (24/3). Di sisi lain, saat ini sedang direncanakan untuk meningkatkan campuran biodiesel ke persentase yang lebih tinggi. Meski, saat ini masih memerlukan uji laboratorium lebih lanjut untuk pemanfaatan biodiesel dengan persentase campuran yang lebih tinggi.
“Kita sekarang merencanakan untuk menaikkan. Meskipun saat kita sedang melakukan uji lab, nanti kalau sudah sepakat semua dengan stakeholder siapa saja? Pertamina, ESDM, PT Migas, ITB, dan Gaikindo yang memiliki kendaraan sepakat dapat melakukan uji jarak 50 ribu km, tidak mudah itu biasanya 6 sampai 7 bulan, setiap 10 ribu km kita cek semua itu engine-nya dari ujung sampai ujung dicek semuanya di lab. Jadi lama,” katanya. “Kita sedang mengupayakan itu. Jadi tidak ada rencana dari pemerintah untuk menurunkan campuran (B30) saat ini, sudah ada konfirmasi,” tegasnya Paulus menjelaskan dalam pertemuan yang dilakukan paralel dengan Energy Transitions Working Group (ETWG) 1 Presidensi G20 ini tak lain untuk mengajak negara produsen biodiesel untuk bisa bekerja sama. Baik itu dalam hal riset hingga kemajuan masing-masing negara. “Ini adalah momentum emas untuk memperbaharui supaya kolaborasi di antara negara-negara produsen sawit untuk memanfaatkan biodiesel berbasis sawit berkelanjutan,” katanya. Pertemuan hari ini dihadiri oleh sejumlah negara produsen kelapa sawit seperti Malaysia, Thailand, hingga Kolombia. Para negara ini telah berkomitmen untuk secara inklusif mengakselerasi transisi energi bersih melalui biofuel. “Mentransformasi peran kebijakan biodiesel untuk keamanan energi. Biodiesel sebagai transisi energi mengingat perannya dalam dekarbonisasi sektor transportasi,” pungkasnya.
Sawitindonesia.com | Kamis, 24 Maret 2022
Pembukaan 3rd Palm Biodiesel Conference 2022, Menko Airlangga Uraikan Komitmen Mandatori Biodiesel Indonesia
Program mandatori biodiesel telah menempatkan Indonesia sebagai pengguna terbesar di dunia dibandingkan program mandatori sejenis di negara-negara lainnya. Kebijakan program mandatori biodiesel sudah menunjukkan perkembangan menjanjikan, sehingga hal ini akan meningkatkan produksi biodiesel di Indonesia. “Program mandatori biodiesel di negara kita merupakan inisiatif dan pencapaian yang luar biasa, dan bagaimana perkembangan ke depannya patut kita perhatikan. Bersama dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, kami ingin menunjukkan mandatori biodiesel sebagai bagian dari event Road to G20 yang diadakan bersamaan dengan meeting G20 Energy Transitions Working Group di Yogyakarta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya secara virtual pada acara 3rd Palm Biodiesel Conference 2022, Kamis (24/03). Menko Airlangga menegaskan kembali bahwa Indonesia berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih net zero emission. Komitmen menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar biofuel akan mendukung Indonesia mencapai target keamanan energi dan bauran energi sebesar 23% di 2025. Dalam 21st United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2015 di Paris, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan determinasi Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% melalui business as usual pada 2030, dan bisa mencapai 41% jika mendapatkan bantuan pihak internasional. “Industri minyak sawit siap mendukung visi tersebut, karena penggunaan B30 di 2021 saja diperkirakan sudah menurunkan emisi GRK sebanyak 24,6 juta ton CO2, dan jumlah ini setara dengan 7,8% dari target pencapaian energi terbarukan di 2030,” jelas Menko Airlangga. Produksi B30 di 2021 mencapai sekitar 9,4 juta kiloliter atau setara dengan 64,14 juta barel. Konversi dari CPO ke B20 telah meningkatkan nilai tambah hingga Rp13,19 triliun, untuk menjaga cadangan devisa senilai US$2,64 miliar, dari pengurangan impor bahan bakar fosil. “Saya ingin menekankan peran kebijakan biodiesel yang berpengaruh terhadap ekonomi, misalnya untuk memenuhi permintaan dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, ekonomi hijau, stabilitas harga minyak sawit, dan pendapatan petani kecil, yang nantinya akan berkontribusi dalam pencapaian United Nations 2030 Sustainable Development Goals,” papar Menko Airlangga. Dikatakan Menko Airlangga, pengembangan biofuel tidak akan berhenti sampai B30 saja, tetapi juga tetap dikejar agar green fuel dapat menggantikan minyak diesel, lalu green gasoline dapat menggantikan gasoline, dan bioavtur dapat menggantikan fossil avtur. Indonesia juga akan semakin memperkuat strategi di masa depan dengan berkolaborasi dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, dan menggarisbawahi kemajuan serta kepemimpinan negara produsen utama seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kolombia. Hal ini akan menguatkan mandat biodiesel sebagai bagian penting dalam industri minyak sawit. “Saya juga ingin mendorong Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) supaya terus berkolaborasi dengan industri dan asosiasi, dalam penguatan kerja sama dengan negara produsen lainnya maupun negara konsumen, untuk memprioritaskan mandat biodiesel ke depannya. Mari kita gencarkan upaya dalam membangun pemahaman yang sama, dan juga penerimaan dari negara-negara konsumen, untuk menggunakan biodiesel berbasis kelapa sawit, karena ini berkelanjutan, bersih, dan terbarukan,” tutup Menko Airlangga. Turut hadir dalam acara tersebut yakni antara lain Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin, Direktur Eksekutif CPOPC Datuk Yusof Basiron, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) M. P. Tumanggor, dan Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan.
Kompas | Jum’at, 25 Maret 2022
DPR Persoalkan Aturan Pengawasan
Sejumlah anggota Komisi VI DPR menilai kewenangan pengawasan distribusi minyak goreng curah tumpang tindih. Regulasi baru yang diterbitkan pemerintah dianggap bertentangan dengan Undang Undang Perdagangan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur mengenai penyediaan minyak goreng curah bersubsidi dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketidaksinkronan ada pada wewenang pengawasan distribusi bahan pangan pokok penting. Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014, wewenang mengawasi pendistribusian bahan pangan pokok penting ada pada Kementerian Perdagangan. Namun, pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 8/2022, wewenang itu justru ada pada Kementerian Perindustrian. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama dengan Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang digelar secara hibrida, Kamis (24/3/2022). Poin tersebut juga menjadi kesimpulan no-tulensi Komisi VI DPR yang dibawa dan dipersoalkan di rapat kerja gabungan pemerintah dan sejumlah komisi di DPR. Pembahasan terkait isu itu digelar menyusul terbitnya Permenperin No 8/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Regulasi itu mengatur tata cara penyediaan dan distribusi minyak goreng curah, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan. Regulasi itu bahkan mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam rapat tersebut, sejumlah pemimpin dan anggota Komisi VI, antara Iain Aria Bima, Andre Rosiade, dan Mohammad Heka], mempersoalkan regulasi tersebut .Mereka mempertanyakan wewenang pengaturan dan pengawasan distribusi minyak goreng curah, apakah berada di tangan Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan. Mereka juga menilai ada pengalihan wewenang dari Ke- menterian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian lantaran distribusi dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan penting itu merupakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan, jasa distribusi menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Hal itu diatur dalam Pasal 4 UU No 7/2014 tentang Perdagangan. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menambahkan, Pasal 25 UU Perdagangan mengamanatkan pemerintah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di seluruh wilayah Indonesia dalamjumlah yang memadai, mutu yang bak, dan harga yang terjangkau. Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Presiden No 71/2015 dan No 59/2020 yang menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan penting adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan berwenang menetapkan harga eceran tertinggi, harga acuan, dan harga khusus. Kementerian itu juga berwenang mengelola stok dan logistik perdagangan, mengoptimalisasi distribusi, serta mengawasi ketersediaan stok di gudang dan atau pelabuhan. “Permenperin No 8/2022 tidak sejalan dengan UU Perdagangan dan regulasi turunannya sehingga membuat kewenangan dan tanggung jawab pengawasan menjadi tidak jelas,” ujarnya. Menanggapi hal itu. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke furwan mengakui lalai dan kurang mengawal dengan baik dalam proses pembuatan peraturan tersebut bersama Kementerian Perindustrian. Hal itu menyebabkan proses sinkronisasi regulasi menjadi tumpang tindih. “Kami akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan kewenangan distribusi itu. Namun, kami memastikan produsen dan distributor minyak goreng curah yang teregistrasi di Kementerian Perdagangan juga dalam pembinaan (terdaftar) di Kementerian Perdagangan,” katanya Permenperin No 8/2022 mengatur bahwa produsen minyak goreng curah harus terlebih dahulu mendaftar ke Sistem Informasi Industri Nasional dan mencantumkan data identitas perusahaan. Perusahaan harus menyertakan informasi jumlah minyak goreng curah yang akan didistribusikan, profil jaringan distribusinya, lokasi tujuan distribusi, dan rencana waktu pelaksanaan distribusi.
Subsidi kedelai
Dalam rapat dengar pendapat itu juga terungkap, Perum Bulog diminta pemerintah membeli kedelai dari importir kedelai. Hal itu dalam rangka program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai di tingkat produsen tahu dan tempe sebesar Rp 1.000 per kg. Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, Bulog diminta membeli kedelai impor dari importir kedelai 200.000 ton dengan harga pasar yang saat ini masih tinggi. Kedelai impor itu akan disalurkan kepada produsen tahu dan tempe dengan harga Rp 11.000 per kg. “Nanti pemerintah akan menyubsidi selisih harga kedelai dari importir dengan harga kedelai yang telah ditetapkan pemerintah di tingkat perajin tahu dan tempe,” katanya. Oke Nurwan menambahkan, keputusan itu berdasarkan rapat koordinasi terbatas. Dalam rapat itu, pemerintah memutuskan agar Perum Bulog menyediakan kedelai bagi produsen tahu dan tempe sebanyak 200.000 ton per bulan untuk empat bulan ke depan. Pengadaan kedelai bukan melalui impor, melainkan dengan cara membeli dari importir kedelai di dalam negeri. Pemerintah akan mengganti selisih harga sebesar Rp 1.000 per kg agar produsen tahu dan tempe mendapatkan kedelai seharga Rp 11.000 per kg. “Pemerintah menyediakan anggaran Rp 900 miliar untuk menutup selisih harga itu,” ujarnya Pada Senin (21/3), Gabungan Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Gakoptindo) menagih janji pemerintah yang berencana menyubsidi kedelai impor. Subsidi itu diperlukan karena harga kedelai impor di dalam negeri semakin tinggi sejalan dengan kenaikan harga kedelai global. Sebelumnya, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan, saat ini harga kedelai impor di dalam negeri Rp 12.300 per kg, naik dari Rp 11.500 per kg. Harga setinggi itu membebani perajin tahu dan tempe (Kompas, 22 Maret 2022).
Lanjutkan biodiesel
Di tengah tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) saat ini, pemerintah memutuskan melanjutkan program pencampuran biodiesel 30 persen pada bahan bakar solar atau B30. Pemerintah akan memantau perkembangan harga komoditas di pasar internasional. “Pemerintah masih memonitor perkembangan harga CPO beserta harga produk turunannya. Kami masih mencari solusi untuk mengatasi kesenjangan harga CPO dalam dan luar negeri,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Minera! (ESDM) Arifin Tasrif seusai membuka Third Palm Biodiesel Conference yang termasuk dalam rangkaian acara Energy Transitions Working Group (ETWG) 1 Presidensi G20 Indonesia di Yogyakarta, Kamis (24/3). Arifin menambahkan, pemerintah berencana melanjutkan ke program B40 (campuran biodiesel 40 persen). Uji coba B40 digelar tahun ini. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrnwan mengatakan, uji coba B40 memakan waktu 6-7 bulan karena melibatkan pelaku industri lain, seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia dan Pertamina Terkait risiko subsidi yang melonjak di tengah kenaikan harga CPO, Paulus menegaskan tidak ada masalah. “Dana subsidi sawit naik turun sesuai harga sawit,” ujarnya
BERITA BIOFUEL
Bisnis.com | Kamis, 24 Maret 2022
Menteri ESDM Optimis Pemanfaatan Biofuel Berdampak Positif bagi Lingkungan dan Ekonomi
Kementerian ESDM berambisi mewujudkan target bauran energi nasional melalui utilisasi energi baru terbarukan (EBT), agar mencapai target sebesar 23 persen dari keseluruhan energi pada tahun 2025. Pada tahun 2021, utilsasi EBT mencapai 11.7 persen dari total bauran energi nasional dan biofuel berkontribusi sebesar 35 persen. Sebagai catatan, program pengembangan biofuel di Indonesia berhasil meraih pencapaian penting pada tahun 2006 dengan menerapkan 2,5 persen blending ke solar. Hal ini dilatarbelakangi oleh melonjaknya harga minyak akibat menipisnya pasokan minyak dunia. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan minyak sawit yang melimpah. Sejak saat itu, tingkat pencampuran secara bertahap meningkat. Implementasi Biodiesel telah berjalan dengan sukses dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam pemanfaatan biodiesel, dengan implementasi B30 pada tahun 2020. Adapun, nilai ekonomi dari implementasi B30 pada tahun 2021 mencapai lebih dari US$ 4 miliar dan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25 juta CO2e. Penerapan mandatori biofuel yang melibatkan banyak stakeholder bukan tanpa tantangan. Sehingga pelaksanaannya, harus memenuhi 3 kriteria utama, layak secara teknis, dapat diandalkan secara ekonomi, dan dapat diterima secara politik serta komitmen dari semua pihak. Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk melaksanakan implementasi biofuel. “Dan kami tidak akan berhenti di B30, karena kami berencana untuk meningkatkan tingkat pencampuran lebih tinggi lagi dengan menerapkan bahan bakar hijau. Kajian komprehensif sedang dilakukan, antara lain menyiapkan kajian tekno-ekonomi, kerangka regulasi, fasilitas insentif, infrastruktur, penetapan standar kualitas produk, serta pengembangan industri pendukung,” urai Arifin dalam acara 3rd Palm Oil Biodiesel Conference, yang merupakan rangkaian acara ETWG (Energy Transition Working Group) G20, Kamis (24/03/2022). Sebelumnya, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah berhasil melakukan uji terbang menggunakan bioavtur 2,4 persen, untuk mendukung awareness untuk menurunkan emisi di sektor penerbangan internasional yang dikeluarkan The International Civil Aviation Organization (ICAO) dan UNFCC. Keberhasilan itu menambah kepercayaan Indonesia untuk mendorong komersialisasi bioavtur. Menteri ESDM menambahkan, pengembangan biofuel di Indonesia akan selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan. “Untuk pengembangan biofuel ke depan, kami akan menerapkan indikator keberlanjutan, yang terdiri dari indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahun ini, kami akan memulai implementasi indikator keberlanjutan biodiesel secara sukarela di sisi hilir. Dalam waktu dekat, kami berharap itu akan diterapkan secara wajib baik di sisi hulu maupun hilir,” papar Arifin. Arifin menambahkan, biofuel sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil yang dapat diandalkan berperan strategis karena memiliki pengaruh positif dalam berbagai aspek. Biofuel yang dihasilkan dari sumber terbarukan, memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri pertanian dalam negeri, menstabilkan harga CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil, menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil, mengurangi bahan bakar impor dan menghemat devisa negara dan neraca perdagangan, menyediakan kesempatan kerja, serta untuk menjaga ketahanan energi nasional. Arifin menegaskan, utilisasi biofuel memiliki nilai keekonomian yang baik. Lebih lanjut, sambung Arifin, produksi biofuel tidak boleh berbenturan dengan pangan. “Kami percaya bahwa kebutuhan biofuel berbasis kelapa sawit sangat besar, pasarnya sangat besar, dan akan terus berkembang. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak boleh berbenturan dengan pangan, pakan, dan pupuk, serta menghindari pembukaan lahan secara besar-besaran yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan cara-cara baru dan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dengan harga terjangkau, meningkatkan daya dukung lingkungan, dan lebih mensejahterakan petani,” pungkasnya.
Kontan.co.id | Kamis, 24 Maret 2022
Program Mandatori Biodesel Sudah Menunjukkan Perkembangan Menjanjikan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan program mandatori biodiesel sudah menunjukkan perkembangan menjanjikan, sehingga hal ini akan meningkatkan produksi biodiesel di Indonesia. Hal ini menjadi sinyal positif mengingat konsumsi biofuel di dunia juga akan semakin meningkat. “Kebijakan program mandatori biodiesel sudah menunjukkan perkembangan menjanjikan, sehingga hal ini akan meningkatkan produksi biodiesel di Indonesia. Hal ini menjadi sinyal positif mengingat konsumsi biofuel di dunia juga akan semakin meningkat,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resminya, Kamis (24/3). Airlangga menegaskan, bahwa Indonesia berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih net zero emission. Komitmen menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar biofuel akan mendukung Indonesia mencapai target keamanan energi dan bauran energi sebesar 23% di 2025. Dalam 21st United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2015 di Paris, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan determinasi Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% melalui business as usual pada 2030, dan bisa mencapai 41% jika mendapatkan bantuan pihak internasional. “Industri minyak sawit siap mendukung visi tersebut, karena penggunaan B30 di 2021 saja diperkirakan sudah menurunkan emisi GRK sebanyak 24,6 juta ton CO2, dan jumlah ini setara dengan 7,8% dari target pencapaian energi terbarukan di 2030,” katanya. Dirinya menambahkan, produksi B30 di 2021 mencapai sekitar 9,4 juta kiloliter atau setara dengan 64,14 juta barel. Konversi dari CPO ke B20 telah meningkatkan nilai tambah hingga Rp13,19 triliun, untuk menjaga cadangan devisa senilai US$2,64 miliar, dari pengurangan impor bahan bakar fosil. “Saya ingin menekankan peran kebijakan biodiesel yang berpengaruh terhadap ekonomi, misalnya untuk memenuhi permintaan dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, ekonomi hijau, stabilitas harga minyak sawit, dan pendapatan petani kecil, yang nantinya akan berkontribusi dalam pencapaian United Nations 2030 Sustainable Development Goals,” tambah Menko airlangga. Menurut Menko Airlangga, biodesel tidak akan berhenti sampai B30 saja, tetapi juga tetap dikejar agar green fuel dapat menggantikan minyak diesel, lalu green gasoline dapat menggantikan gasoline, dan bioavtur dapat menggantikan fossil avtur. “Saya juga ingin mendorong Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) supaya terus berkolaborasi dengan industri dan asosiasi, dalam penguatan kerja sama dengan negara produsen lainnya maupun negara konsumen, untuk memprioritaskan mandat biodiesel ke depannya. Mari kita gencarkan upaya dalam membangun pemahaman yang sama, dan juga penerimaan dari negara-negara konsumen, untuk menggunakan biodiesel berbasis kelapa sawit, karena ini berkelanjutan, bersih, dan terbarukan,” tutup Menko Airlangga.
Kumparan.com | Kamis, 24 Maret 2022
Menteri ESDM Harap Pengembangan Biodiesel Sawit Jadi Bagian dari Transisi Energi
Menteri ESDM, Arifin Tasrif berharap banyak pada pertemuan 3rd Palm Oil Biodiesel Conference dalam rangkaian acara ETWG (Energy Transition Working Group) G20 yang dihelat di Yogyakarta pada Kamis (24/3/2022). Arifin berharap konferensi yang digelar mampu berdampak pada pengembangan biodiesel sawit khususnya bagi Indonesia. “Saya berharap konferensi bergengsi ini menghasilkan aksi nyata pengembangan biodiesel sawit sebagai bagian dari transisi energi yang memberikan akses energi hijau bagi masyarakat,” ujar Arif. Sebagaimana diketahui Kemeneterian ESDM berambisi mengubah bauran energi dengan mengutamakan sumber daya energi baru dan terbarukan. Mereka menargetkan sebesar 23 persen dari keseluruhan energi pada tahun 2025. Dimana pada tahun 2021, utilsasi EBT mencapai 11.7 persen dari total bauran energi nasional dan biofuel berkontribusi sebesar 35 persen. Dalam kesempatan ini, Arif mengatakan bahwa pihaknya bakal terus mengimplementasikan biofuel. Pihaknya terus mendorong kajian komprehensif, antara lain menyiapkan kajian tekno-ekonomi, kerangka regulasi, fasilitas insentif, infrastruktur, penetapan standar kualitas produk, serta pengembangan industri pendukung. “Kami tidak akan berhenti di B30, karena kami berencana untuk meningkatkan tingkat pencampuran lebih tinggi lagi dengan menerapkan bahan bakar hijau,” katanya. Untuk pengembangan biofuel ke depan, pihaknya bakal menerapkan indikator keberlanjutan, yang terdiri dari indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahun ini, pihaknya bakal memulai implementasi indikator keberlanjutan biodiesel secara sukarela di sisi hilir. “Dalam waktu dekat, kami berharap itu akan diterapkan secara wajib baik di sisi hulu maupun hilir,” ujar Arif. Arif menilai biofuel sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil yang dapat diandalkan telah menjadi peran strategis karena memiliki pengaruh positif dalam berbagai aspek. “Kami percaya bahwa kebutuhan biofuel berbasis kelapa sawit sangat besar, pasarnya sangat besar, dan itu akan terus berkembang. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak boleh berbenturan dengan pangan, pakan, dan pupuk, serta menghindari pembukaan lahan secara besar-besaran,” katanya. Karena itu, ia juga mendorong pemanfaatan dengan cara baru dan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Kemudian juga menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dengan harga terjangkau, meningkatkan daya dukung lingkungan, serta lebih mensejahterakan petani.
Republika.co.id | Kamis, 24 Maret 2022
Nilai Ekonomi Biodiesel Mencapai Rp 57,39 Triliun pada 2021
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen akan terus melanjutkan program mandatori biodiesel mengingat komoditas ini mempunyai nilai ekonomi besar mencapai 4 miliar dolar AS atau setara Rp 57,39 triliun pada 2021. “Pada tahun 2021, nilai ekonomi dari implementasi B30 mencapai lebih dari 4 miliar dolar AS dan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25 juta karbon dioksida ekuivalen,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (24/3/2022). Arifin mengatakan pemerintah tidak akan berhenti hanya pada B30 saja, karena pihaknya berencana untuk meningkatkan pencampuran ke posisi yang lebih tinggi dengan menerapkan bahan bakar hijau. Saat ini, pemerintah sedang melakukan berbagai kajian komprehensif, antara lain menyiapkan kajian tekno ekonomi, kerangka regulasi, fasilitas insentif, infrastruktur, penetapan standar kualitas produk, hingga pengembangan industri pendukung. Tak hanya menciptakan produk B30, pemerintah juga telah berhasil melakukan uji terbang pesawat menggunakan bioavtur 2,4 persen sebagai upaya pengurangan emisi di sektor penerbangan.”Keberhasilan ini menambah kepercayaan dan semangat kami untuk mendorong komersialisasi bioavtur,” ujar Menteri Arifin. Ke depan, Kementerian ESDM akan menerapkan indikator keberlanjutan berupa indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada 2022, Kementerian ESDM akan memulai implementasi indikator keberlanjutan biodiesel secara sukarela di sisi hilir. “Kami berharap dalam waktu dekat indikator keberlanjutan biodiesel ini dapat diterapkan, baik di sisi hulu maupun hilir,” tambahnya. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif pengganti fosil karena memiliki pengaruh positif dalam berbagai aspek.Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel. Produk ini sebagai alternatif bahan bakar fosil yang dapat diandalkan dan memiliki peran strategis karena memiliki pengaruh positif dalam berbagai aspek.Biofuel yang dihasilkan dari sumber terbarukan berupa kelapa sawit memberikan nilai tambah melalui hilirisasi pertanian dalam negeri, menstabilkan harga minyak sawit mentah, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca, mengurangi impor minyak, menghemat devisa dan neraca dagang, menyediakan kesempatan kerja, hingga menjaga ketahanan energi. Pada 2022, Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter. Kebijakan meningkatkan alokasi ini dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan permintaan solar sebesar 5,5 persen dengan estimasi permintaan solar sebanyak 33,84 juta kiloliter.
https://republika.co.id/berita/r998qt383/nilai-ekonomi-biodiesel-mencapai-rp-5739-triliun-pada-2021
Tempo.co | Kamis, 24 Maret 2022
Kementerian ESDM Optimalkan Pemanfaatan Biodiesel Secara Berkelanjutan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengoptimalkan pemanfaatan biodiesel secara berkelanjutan. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan implementasi biodiesel Indonesia sekaligus menjadi pionir dalam pemanfaatannya dengan implementasi biodiesel 30 persen (B30) pada 2020. “Pada tahun 2021, nilai ekonomi dari implementasi B30 mencapai lebih dari USD4 miliar dan berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 25 juta CO2e,” kata Arifin dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 Maret 2022. Dia menjelaskan bahwa penerapan mandatori biodiesel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tentu memiliki berbagai tantangan. Pengembangan biodiesel tidak akan berhenti pada B30, karena Kementerian ESDM berencana untuk meningkatkan tingkat pencampuran lebih tinggi lagi dengan menerapkan bahan bakar hijau. Saat ini, kata Arifin, kajian komprehensif sedang dilakukan, seperti menyiapkan kajian tekno ekonomi, kerangka regulasi, dan fasilitas insentif. Selain itu juga infrastruktur, penetapan standar kualitas produk, serta pengembangan industri pendukung. Pada penerapan mandatori biodiesel, Arifin mengatakan perlunya program tersebut memenuhi tiga kriteria utama. “Layak secara teknis, dapat diandalkan secara ekonomi, dan dapat diterima secara politik serta membutuhkan komitmen dari semua pihak,” tuturnya. Menurut Arifin, pemerintah telah berhasil melakukan uji terbang dengan menggunakan bioavtur 2,4 persen sebagai upaya pengurangan emisi di sektor penerbangan. Hal ini terkait dengan kepedulian The International Civil Aviation Organization (ICAO) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) untuk mengurangi emisi di sektor penerbangan internasional. Keberhasilan tersebut dinilai menambah kepercayaan dan semangat kami untuk mendorong komersialisasi bioavtur. Pada kesempatan selanjutnya, Kementerian ESDM akan menerapkan indikator keberlanjutan, yakni indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahun 2022 ini, kata Arifin, pihaknya akan memulai implementasi indikator keberlanjutan biodiesel secara sukarela di sisi hilir. “Kami berharap dalam waktu dekat indikator keberlanjutan biodiesel ini dapat diterapkan, baik di sisi hulu maupun hilir,” ungkapnya. Arifin mengatakan, biodiesel sebagai alternatif bahan bakar fosil yang dapat diandalkan telah menjadi peran strategis, sebab diklaim memiliki pengaruh positif di berbagai aspek. Biofuel yang dihasilkan pun dari sumber terbarukan, memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri pertanian dalam negeri, dan menstabilkan harga Crude Palm Oil (CPO). Kemudian meningkatkan kesejahteraan petani kecil, menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca daripada bahan bakar fosil, mengurangi bahan bakar impor, serta menghemat devisa negara dan neraca perdagangan. Lalu menyedian kesempatan kerja dan ketahanan energi. “Kami percaya bahwa kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, pasarnya besar dan akan terus tumbuh,” tuturnya. Arifin menyampaikan, pembangunan tersebut jangan sampai berbenturan dengan pangan, pakan, dan pupuk. Serta menghindari pembukaan lahan secara besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. “Diperlukan cara-cara baru yang inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, meningkatkan daya dukung lingkungan, dan lebih mensejahterakan petani,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, Kebijakan Energi Nasional Indonesia menetapkan ambisi untuk mengubah bauran energi dengan memprioritaskan sumber daya energi baru dan terbarukan. Kebijakan itu menargetkan sumber energi baru dan terbarukan berkontribusi sekitar 23 persen dari total bauran energi primer pada 2025. Pada 2021, pangsa energi terbarukan telah mencapai 11,7 persen dari total bauran energi dan biodiesel berkontribusi sekitar 35 persen.
Katadata.co.id | Kamis, 24 Maret 2022
Gaikindo Usul Implementasi B40 Diundur ke 2025
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan agar kebijakan B40 baru diimplementasikan 2025, mundur dari target pemerintah yang akan menerapkan tahun ini. Alasannya, pabrikan otomotif memerlukan waktu paling cepat 36 bulan untuk mengembangkan mesin dan komersialisasi kendaraan B40. Berdasarkan data Gaikindo, pabrikan mobil akan mengeluarkan dua prototipe setiap tahun. Prototype itu akan dikeluarkan dalam jangka waktu dua tahun sejak penetapan aturan B40. Sementara kendaraan final akan diterbitkan enam bulan sebelum implementasi B40 di lapangan. “Kami butuh lead time dan (hasil) studi (B40) untuk bisa dikonfirmasi di jalan. Regulasi (B40) harus disertai arahan (yang diinginkan pemerintah),” kata Sekretaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara dalam Konferensi Biodiesel Sawit Ke-3, Kamis (24/3). Selain waktu tenggang, Kukuh berharap agar regulasi B40 dapat sejalan dengan aturan pemerintah terkait produksi otomotif sebelumnya, yaitu implementasi Euro 4 untuk kendaraan bermesin diesel pada 7 April 2022. Oleh karena itu, Kukuh mengusulkan agar peningkatan campuran minyak sawit menjadi B40 dapat kompatibel dengan standar Euro 4 atau standar yang lebih tinggi. Kukuh berharap setidaknya hasil campuran B40 dapat kompatibel dengan mesin kendaraan eksisting di jalan. Kukuh menyebutkan, progress B40 sedang dalam tahap pengembangan spesifikasi bahan bakar. Beberapa spesifikasi yang diperhatikan dalam B40 adalah cloud point, water content, acid number, dan monoglycerides. Dia mengatakan, spesifikasi bahan bakar akan menentukan apakah pabrikan otomotif dapat menyesuaikan dengan B40 atau tidak. Selain itu, hasil dari spesifikasi bahan bakar dinilai akan berpengaruh pada road rest. “Jadi, dari itu (spesifikasi bahan bakar) kami mendapatkan banyak informasi (tentang) apa yang harus disesuaikan, dikembangkan, dan lainnya,” ucap Kukuh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan campuran biodiesel nasional akan bertambah dari posisi saat ini sebanyak 30% atau B30. Adapun, Airlangga menargetkan bahan bakar nabati (BBN) besutan dalam negeri dapat menggantikan bahan bakar fosil. “Kami sedang mengejar green fuel untuk menggantikan (bahan bakar untuk mesin) diesel, green gasoline untuk menggantikan gasoline, dan Bio-Avtur untuk menggantikan avtur dari fosil,” kata Airlangga. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kontribusi energi baru terbarukan (EBT) ke total campuran energi telah mencapai 117% pada 2021. Sementara B30 berkontribusi sebesar 35% dari total EBT tahun lalu. Oleh karena itu, Airlangga mengatakan, industri minyak sawit nasional dapat berkontribusi dalam mencapai target pengurangan emisi nasional pada 2030. Menurut dia, pemerintah telah mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 24,6 juta ton CO2e atau 7,8% dari target 2030. Airlangga menilai setidaknya harus ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam implementasi biodiesel di masa depan, yakni visibel secara teknis, bisa diandalkan secara ekonomi, dan bisa diterima secara politis. Pada 2021, program B30 telah berhasil menghemat cadangan devisa senilai US$ 4 miliar pada 2021. Hal tersebut disebabkan dari pengurangan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, akibat program B30. Pemanfaatan biodiesel domestik mencapai 9,3 juta kiloliter (kl) pada 2021. Jumlah ini meleset tipis dari target yang ditetapkan sebesar 9,4 juta kl. Sejak 2017, pemanfaatan biodiesel domestik tercatat terus meningkat. Pemanfaatan mencapai 3,42 juta kl pada 2017 dan meningkat menjadi 6,17 kl pada 2018. Kemudian, pemanfaatan stagnan di angka 8,4 juta kl pada 2019 dan 2020. Dengan adanya Program Mandatori B30, semua bahan bakar diesel di Indonesia diwajibkan setidaknya memiliki campuran 30% biodiesel dan 70% solar. Pada 2022, pemerintah juga berencana meningkatkan kadar biodiesel menjadi B40.
Infosawit.com | Jum’at, 25 Maret 2022
UD Trucks Resmi Luncurkan Quester Euro5 di Indonesia
PT UD Astra Motor Indonesia (UD AMI), resmi meluncurkan line up terbaru Quester melalui acara virtual launching Quester Euro5 Launch yang diselenggarakan pada Kamis (24/3/2022). Selain itu, UD AMI juga dengan bangga memperkenalkan dan menyambut Odawara Toshihiko sebagai Presiden Direktur UD AMI yang baru, sejak November 2021 lalu. Direktur Marketing dan Aftersales Service UD AMI, Aloysius Chrisnoadhi mengungkapkan bahwa saat ini dunia otomotif, khususnya Indonesia sedang mengalami perubahan dengan dikeluarkannya peraturan emisi gas buang Euro4 yang akan diimplementasikan pada bulan April 2022 ini. “Dalam mendukung program pemerintah tersebut, kami memperkenalkan slogan terbaru kami, “Better Life for Logistic, Planet and People”, yang bertekad menghadirkan teknologi yang efisien untuk bisnis transportasi, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam menuju Indonesia Hijau,” tutur Chrisnoadhi. Untuk itu UD Trucks menghadirkan produk Quester Euro5 yang memiliki teknologi pengendalian emisi yang lebih maju, yaitu Selective Catalytic Reduction atau (SCR) yang mampu melindungi mesin tetap awet sepanjang waktu, lebih hemat bahan bakar dan aman.
Quester Euro5
Saat ini produsen kendaraan berupaya untuk mengurangi kadar NOx sesuai peraturan pemerintah yang berlaku dengan beberapa cara. Selain kendaraan bertenaga listrik, ada dua cara lain yang digunakan untuk menurunkan NOx. Pertama menurunkan NOx gas buang yang keluar dari mesin dengan cara menyemprotkan cairan urea (AdBlue®) ke gas buang di sebuah sistem yang terpisah dari mesin utamanya sebelum dibuang ke atmosfer, sistem ini dikenal dengan Selective Catalytic Reduction (SCR). Kedua dengan memasukkan kembali gas buang ke dalam mesin agar temperatur ruang bakar menurun yang selanjutnya akan menurunkan kadar NOx. Sistem ini dikenal dengan istilah Exhaust Gas Recirculation (EGR). UD Trucks yang dahulu bernama Nissan Diesel merupakan merek pertama di dunia yang menggunakan teknologi SCR dengan AdBlue®, yang diaplikasikan pada truk Quon di tahun 2004. Teknologi ini mampu mereduksi emisi gas buang tanpa mengganggu mesin utamanya. Konsumsi AdBlue® adalah 3-5% dari pemakaian Solar, yang mana pengisian AdBlue® sekali setara dengan 4 kali pengisian Solar full. Dengan perhitungan bahwa kapasitas tangki bahan bakar Quester adalah 315 liter, sementara tangki AdBlue® berisi 50 liter; dan jika asumsi 1 liter Solar untuk 3 km, maka 1 liter AdBlue® bisa untuk menempuh 75 km. Selain itu Quester Euro5, juga dilengkapi dengan jerigen cadangan AdBlue® berisi 10 liter atau cukup untuk 750 km sehingga tidak merepotkan pengemudi, aman dan lebih efisien. Sistem SCR yang terpisah dari mesin utamanya seperti pada Quester Euro5 ini, tidak sensitif terhadap solar bersulfur tinggi sehingga dapat menggunakan Biodiesel B30 seperti yang beredar saat ini dan sangat aman serta sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia.
https://www.infosawit.com/news/12139/ud-trucks-resmi-luncurkan-quester-euro5-di-indonesia