{"id":4464,"date":"2020-11-20T05:49:05","date_gmt":"2020-11-20T05:49:05","guid":{"rendered":"https:\/\/aprobi.or.id\/?p=4464"},"modified":"2021-05-27T03:58:05","modified_gmt":"2021-05-26T20:58:05","slug":"program-biodiesel-korporasi-untung-petani-tak-ada-perubahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aprobi.or.id\/id\/program-biodiesel-korporasi-untung-petani-tak-ada-perubahan\/","title":{"rendered":"Program Biodiesel: Korporasi Untung, Petani “Tak Ada Perubahan”"},"content":{"rendered":"\n

Tirto.id | Kamis, 19 November 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Program Biodiesel: Korporasi Untung, Petani “Tak Ada\nPerubahan”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Petani kelapa sawit swadaya hanya bisa gigit jari setelah hampir\ntiga tahun program biodiesel berjalan. Sekretaris Jenderal Serikat Petani\nKelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan sejak program B20 dimulai hingga\nmenjadi B30, mereka tak mengalami perbaikan kesejahteraan. Ini bertentangan\ndengan klaim pemerintah kalau biodiesel sanggup menyumbang perbaikan harga di\ntingkat petani. Menurut kajian manfaat ekonomi-sosial di laman Direktorat\nJenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM,\nprogram ini diklaim bakal sanggup membantu 478.325 petani sawit (on farm) pada\n2018, 828.488 (2019), hingga 1,2 juta (2020). Harga sawit di tingkat petani\ndiberi nama ‘tandan buah segar (TBS)’ yang mengikuti harga rata-rata crude palm\noil (CPO) domestik. Harga TBS bisa lebih rendah bila pemerintah mengenakan\npungutan ekspor kepada perusahaan sawit yang dikumpulkan kepada Badan Pengelola\nDana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Darto bilang jika pemerintah menerapkan\nmandatori B20-B30, jumlah sawit yang diserap oleh pasar bisa meningkat.\nIdealnya harga CPO dalam negeri bisa naik dan berakibat TBS ikut\nmeningkat–bisa Rp2.000\/kg atau sedikit di atasnya. Badan Pengawas Perdagangan\nBerjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat rata-rata harga CPO tahun 2015 di pasar\nspot Medan Rp7.469\/kg. Pada 2018 harga rata-rata CPO pasar spot Medan mencapai\nRp7.690,46 saat mandatori mulai diberlakukan meski turun lagi menjadi\nRp7.086,51\/kg per 2019 karena fluktuasi harga internasional. Di sisi lain,\nharga TBS di tingkat petani tak kunjung bergerak signifikan. \u201cHarga [dari]\npetani kecil sejak diberlakukan B20-B30 tidak ada perubahan. Tidak menolong,\u201d\nucap Darto kepada reporter Tirto, Rabu (12\/11\/2020). Pada 2015, harga berada di\nkisaran Rp1.600-1.700\/kg. Menurut data Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI),\nharga rata-rata TBS di Riau dan Jambi tahun 2018 hanya Rp1.696\/kg dan\nRp1.591\/kg. Pada 2019 hanya Rp1.546\/kg dan Rp1.455\/kg. Tren ini berlanjut\nhingga saat harga sawit mengalami perbaikan. Harga rata-rata di pasar spot\nMedan Januari-November 2020 mencapai Rp9.408,77\/kg, tetapi harga rata-rata TBS\ndi Riau dan Jambi hanya Rp1.813\/kg dan Rp1.735\/kg. Menurut Darto, permasalahan\nini disebabkan seluruh bahan baku biodiesel hanya disuplai oleh perusahaan\nsawit besar, katanya, bahkan sebagian dari mereka juga memiliki pabrik\nbiodiesel. Tata kelola ini mesti diubah. Bila pemerintah mau mensejahterakan\npetani sawit, seekurang-kurangnya sawit dari mereka harus diberikan hak\nberkontribusi terhadap 10-20% suplai sawit untuk keperluan biodiesel. <\/p>\n\n\n\n

Permintaan Darto bisa dimengerti karena faktanya menurut BPS porsi\nkebun sawit rakyat mencapai 5,81 juta pada 2018 alias 45,54% atau separuh kebun\nsawit yang tercatat. Sisanya, 6,36 juta atau 49,81%, dikuasai swasta. Ekonom\nsenior dari Universitas Indonesia Faisal Basri, Senin (31\/8\/2020) lalu,\nmenyatakan sebenarnya program biodiesel ini sudah bermasalah dari awal.\nMisalnya klaim soal dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan dan neraca\nperdagangan. Indikator itu tetap buruk sejak program ini dimulai tahun\n2018–dalam komposisi B20. Berdasarkan perhitungan opportunity cost, ia\nmencatat sebenarnya terjadi defisit perdagangan Rp85,2 triliun (2018) dan\nRp72,1 triliun (2019). Tidak hanya itu, selama program, katanya, biodiesel\nterus dilayani dengan subsidi BPDPKS tetapi aliran yang masuk ke petani sawit\nminim. Padahal di satu sisi dana BPDPKS diperoleh salah satunya dengan\nmengurangi harga TBS di tingkat petani. \u201cPetani sawit dirugikan,\u201d simpul Faisal\ndalam rapat Komisi VI DPR RI. Majalah Tempo edisi 13 Juni 2020 mencatat selama 2016-2029\ndana untuk biodiesel mencapai Rp29,2 triliun, sedangkan peremajaan sawit rakyat\nhanya Rp2,65 triliun. Laporan BPK RI juga menunjukkan hanya Rp88 miliar atau\n0,39% yang mengucur ke peremajaan selama 2017-2019, sedangkan sisanya ke\nsubsidi biodiesel 96,83% atau Rp21,217 triliun. Meski alokasinya jomplang,\nbaru-baru ini pemerintah menambah lagi dana BPDPKS. Totalnya Rp2,78 triliun\ndengan dalih Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Faisal Basri juga mengkritik\nkucuran dana Rp4 triliun dalam PEN untuk PTPN. Ia bilang, \u201cpantes enggak PTPN\ndapat Rp4 triliun dan petani enggak dapat? PTPN, kan, pesaing rakyat. Masak\nnegara ikut berkebun?\u201d Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia\n(Aprobi) Paulus Tjakrawan<\/strong> menyatakan produsen biodiesel sebetulnya tak\nmemiliki data mengenai sumber sawit yang digunakan pabrik pengolahan ketika\nmenyuplai kepada mereka. Oleh karena itu ia tak tahu apakah sawit yang\ndigunakan pabrik pengolahan memang tidak mencangkup sawit perkebunan petani\nswadaya. Oleh karena itu akan lebih efektif jika SPKS \u201cberkomunikasi dengan\npabrik refinery\/RBDPO dan PKS\/CPO,\u201d ucap Paulus kepada reporter Tirto, Kamis\n(12\/11\/2020). Sementara Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM\nAndriah Feby Misna menyatakan pemerintah akan berusaha agar program biodiesel\nbisa dinikmati dan memberi manfaat semua pihak, termasuk petani. Meski\ndemikian, ia belum dapat memastikan apakah mungkin pemerintah mewajibkan\nprogram biodiesel menggunakan sekian persen sawit dari petani seperti keinginan\nSPKS. \u201cIni perlu dikaji, untuk memastikan pasokannya on time apa tidak dan\nlainnya. Tapi peluang bisa saja. Hanya mungkin tidak perorangan, kontraknya\nakan sulit. Bisa melalui koperasi,\u201d ucap Feby kepada reporter Tirto, Kamis.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/tirto.id\/program-biodiesel-korporasi-untung-petani-tak-ada-perubahan-f63t\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Riau24.com | Kamis, 19 November 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PTPN V Perkuat Petani Sawit Akselerasi Program BBN Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT Perkebunan Nusantara V menyatakan turut mendukung program green\nfuel atau bahan bakar nabati (BBN) nasional dengan memperkuat petani sawit.\nLangkah itu ditempuh agar produktivitas sawit rakyat yang saat ini terpaut\ncukup jauh dibanding dengan perusahaan dapat terdongkrak sehingga ketersediaan\ntandan buah segar (TBS) sebagai salah satu unsur program BBN nasional\nterpenuhi. Chief Executive Officer PTPN V Jatmiko K Santosa menyampaikan hal\ntersebut saat menjadi pembicara dalam forum group discussion (FGD) yang\ndiselenggarakan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi\nEnergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Bogor, Jawa Barat, Rabu.\n\u201cPermasalahan yang dihadapi para petani sawit saat ini mulai dari usia sawit\nyang renta serta kesulitan mendapatkan bibit sawit unggul tersertifikasi,\nsehingga produktivitasnya terpaut jauh baik dengan perusahaan BUMN maupun\nswasta,” kata Jatmiko. Padahal, Jatmiko dalam paparannya yang turut disiarkan\nsecara virtual tersebut mengatakan bahwa berdasarkan data 2019, dari 14,7 juta\nhektare areal perkebunan sawit nasional, 41 persen diantaranya merupakan milik\npetani. Untuk itu, ia menyebutkan keberadaan petani sawit memainkan peranan\npenting dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan green fuel di masa\nmendatang. Jatmiko menjelaskan bahwa sejak April 2019, PTPN V meluncurkan\nprogram BUMN Untuk Sawit Rakyat. Melalui program itu, PTPN V sebagai perusahaan\nmilik negara berupaya mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan\nmelibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), perbankan\nserta petani. Sebelum PSR diluncurkan, perusahaan plat merah yang berlokasi di\nProvinsi Riau tersebut telah membentuk Direktorat yang khusus menangani para\npetani plasma. Selain itu, Jatmiko juga menjelaskan jika perusahaan yang 100\npersen telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)\ntersebut turut menyiapkan bibit unggul bersertifikat bagi para petani. Saat\nini, PTPN V telah membangun tujuh sentra yang menampung 1,5 juta bibit unggul\ndan siap untuk dilepas ke petani non mitra. Upaya lainnya, ia mengatakan PTPN V\njuga memboyong teknologi geospasial ke tengah perkebunan sawit plasma.\nPenggunaan teknologi dimaksudkan agar mendapatkan data yang presisi untuk\nmenentukan setiap keputusan penting. “Kemudian kita menerapkan sistem\nsingle management dengan para petani. Kami melakukan hal tersebut agar praktek\ngood agriculture diterapkan oleh petani. Produktivitas meningkat dan kami\nberani berikan jaminan jika di bawah nasional, akan kami ganti rugi,”\nujarnya. <\/p>\n\n\n\n

Tidak hanya berhenti di sana, ia mengatakan PTPN V turut\nmemperkuat para petani yang tergabung dalam koperasi unit desa (KUD) melalui\nbimbingan teknis. Langkah tersebut dilaksanakan agar para petani dapat dapat\nlebih kuat dari sisi organisasi. Lebih jauh, ia menuturkan jika PTPN V turut\nmendorong para petani mengantongi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)\natau sertifikasi berkelanjutan standar internasional. Areal perkebunan dan\npabrik kelapa sawit milik PTPN V sendiri saat ini telah mengantongi 75 persen\nsertifikasi RSPO yang berkontribusi pada insentif harga komoditas. “Kami\nsangat concern dengan produktivitas petani. Kami juga menyadari bahwa PTPN V\nsebagai BUMN merupakan agen pembangunan. Harapannya dengan penguatan petani\nsawit Perusahaan dapat mengambil bagian dalam akselerasi program BBN\nNasional,” ujarnya. Dalam FGD tersebut, turut hadir sejumlah pembicara\nseperti Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Direktur Bioenergi, Asosiasi\nProdusen Biofuel Indonesia (Aprobi),<\/strong> Kepala Bappeda Banyuasin serta\nsejumlah pembicara lainnya. Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan\npemanfaatan BBN sebagai bahan bakar ramah lingkungan guna mengurangi\nketergantungan terhadap penggunaan energi fosil. Selain menerapkan program\nmandatori B30 yakni campuran 30 persen biodiesel dalam bahan bakar solar yang\nberlaku efektif per 1 Januari 2020, pemerintah juga mendorong pengembangan\ngreen fuel berbasis sawit. Pemerintah turut melakukan pengembangan green fuel\nyang nantinya diharapkan dapat menghasilkan Green Diesel (D100), Green Gasoline\n(G100) dan Bioavtur (J100) yang berbasis Crude Palm Oil (CPO). Produk green\nfuel ini mempunyai karakterisitik yang mirip dengan bahan bakar yang berbasis\nfosil, bahkan untuk beberapa parameter kualitasnya jauh lebih baik dari bahan\nbakar berbasis fosil fuel. Perkembangan bahan bakar nabati cair di Indonesia\nmemang sangat pesat, terlebih Indonesia mempunyai potensi bahan baku yang\ncukup. Oleh karena itu, regulator perlu dibekali pengetahuan teknis terkait\ndefinisi, jenis-jenis dan proses produksi dari bahan baku sampai menghasilkan\nproduk BBN Cair.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.riau24.com\/berita\/baca\/1605750926-ptpn-v-perkuat-petani-sawit-akselerasi-program-bbn-nasional\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Jakartasatu.com | Kamis, 19 November 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Salah Jalan Program Biodiesel Dari Produk FAME<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kami sejak lama sudah menyatakan bahwa program B20 berbahan baku\nFAME ( Fatic Acid Methyl Ester) adalah proyek yang tidak ekonomis, selain itu\nakibat adanya kandungan oksigen dalam FAME, telah mengakibatkan konsumen harus\nagak boros membersihkan dan mengganti filternya, bahkan untuk kenderaan berat\nbanyak ditemukan masalah. Sebab, tak ada satupun negara didunia ini yang\nmelaksana program biodiesel berbahan baku FAME melebih 10%, Malaysia saja hanya\nmencapai B10 paling mentok. Sehingga kalau kebijakan Pemerintah mengharuskan\npeningkatan program daei B20 menjadi B30 dan seterusnya menjadi B50 dengan\nmengharuskan berbahan baku FAME, itu terkesan kental Pemerintah hanya ingin\nmenyelamatkan konglomerat sawit yang produk CPO nya di boikot Eropah, daripada\nmenyelamatkan defisit transaksi berjalan dan menolong petani sawit serta\nPertamina. Kami menduga, ada pembisik yang telah menjerumuskan Presiden Jokowi\ntelah salah menerapkan program biodisel ini. Karena, naiknya kadar minyak\nnabati dalam program B30, otomatis akan menaikan pasokan atau kebutuhan FAME\ndari 6,6 juta kiloliter menjadi 9,5 juta kiloliter. Setiap tahun, produsen FAME\nyang tergabung dalam Aprobi ( Asosisasi Produsen Biofeul Indonesia)<\/strong>,\nakan memperoleh subsidi dari dana sawit sekitar diatas Rp 10 Triliun pertahun,\napabila program B30 berjalan. Disisi yang lain, akibat peningkat program B30,\nekses solar dari kilang Pertamina semakin meningkat tinggi, karena kualitas\nsolarnya tak terlalu baik, sejak program B20 dijalankan, Pertamina sudah mulai\ntahun 2017 telah mengekspor solar dengan harga merugi terus sampai saat ini.\nDana yang dipungut oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS)\nsetiap tahunnya dari PPN TBS.( Tandan Buah Segar) dan bea keluar dan CPO dan\nProduk turunannnya mencapai sekitar Rp 12 hingga Rp 15 Triliun. Padahal,\nmenurut Darmin Nasution ketika masih sebagai Menteri Kordinator Perekonomian\npada September 2019, penggunaan dana pungut sawit itu diprioritaskan untuk\nperemajaan tanaman sawit, bukan untuk memsubsidi FAME, karena solar murni\nPertamina itu sudah mendapat subsisi dari APBN Rp 2000 perliter. Adapun\nPenggunaan dana sawit itu untuk kebutuhan peremajaan sawit untuk setiap petani\nplasma sebesar Rp 100 juta, katanya pada akhir tahun 2019 target Pemerintah\nuntuk meremajakan tananam sawit petani plasma seluas 180.000 hektar, untuk\nmemverifikasi apakah sudah tepat sasaran petani yang menerimanya, kami tidak\npaham apakah ini masuk ranah BPK atau BPKP yang mengauditnya ?.<\/p>\n\n\n\n

Infonya program peremajaan tanaman sawit rakyat banyak tertunda,\nkarena dana pungut sawit itu telah digunakan untuk subsidi FAME, tetapi karena\ndana pungut sawit itu pun tak cukup untuk mensubsidi Fame, ironisnya Pemerintah\nterpaksa merogoh koceknya sebesar Rp 2,78 Trliun pada tahun ini dari APBN.\nCilakanya lagi, entah ide darimana datangnya, Pertamina selama ini lagi sibuk\nmenjalan program D100 Green Diesel berbahan baku RBDPO (Refined, Bleached and\nDeodorized Palm Oil) yang posisi hari ini harganya perkilogram Rp 12.500 atau\nsetara 3 liter minyak mentah berdasarkan rilis Kementerian ESDM pada bulan November\n2020 angka ICP USD 38,07 perbarel. Pertamina dengan konyolnya lagi, mengatakan\nbahwa program D100 Green Diesel yang diuji coba disaksikan Menteri\nPerindustiran Agus Gumawang Kartasasmita dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati\npada 22 Juli 2020 di kilang Plaju Palembang cukup berhasil, itupun diframing\nsebagai kado HUT Kemerdekaan RI dari Pertamina dengan bangganya. Ternyata saat\nitu yang diuji coba penggunaan kenderaan itu adalah B50, yang merupakan\npercampuran Dexlite ( 50%) , FAME ( 30%) dan D100 ( 20%).Sejak itu, kami\nmelalui media dan Corsec Pertamina telah berulang kali mempertanyakan berapa\nharga keekomian produk D100 berbahan baku RBDPO dan katalis merah putih\nditambah biaya prosesing kilang dan transportasi ke SPBU, bahkan sudah lebih\nlima bulan pihak Pertamina bungkam. Terakhir pada 5 September 2020, Pertamina\nmelalui VP Corcom Fajiriah Usman telah megeluarkan rilis seolah olah berhasil\nmengeskport Diesel kualitas Euro 4 ke Malaysia setiap bulan 200.000 barel\nsenilai USD 9,5 juta dari kilang Balipapan, setelah kami kejar konfirmasi ke\ncorcom Pertamina pusat dan Pertamina Balikpapan, terakhir terungkap dari\nketerangan Dirut PT Kilang Pertamina International Iganatius Telulembang\ndidepan Rapat Komisi VI DPR RI mengaku bahwa solar itu dijual rugi, itupun\nkarena bingung storage nya sudah penuh. Harusnya Pertamina dan Pemerintah lebih\ncerdas, menggunakan BPPT untuk mencari tehnologi biodisel yang harga produknya\njauh lebih murah dan produknya berkualitas tetapi bukan berasal bahan bakunya\nFAME, apalagi RBDPO. Ternyata, sekarang sudah ada tehnologi dari Eropah yang\nbisa mengahasilkan biodiesel lebih efisien dan produknya berstandar BBM Euro 5,\nyaitu tehnologi HVO ( Hydrotrated Vegetable Oil) dan Syntetic diesel Oil Euro\n5, dan BPPT telah mengkajinya, pertanyaan mengapa Pertamina tidak berkordinasi\ndengan BPPT soal program Biodiesel ini ? Tehnologi yang tepat yang dipilih bisa\nmengolah langsung TBS dan CPO adalah pilihan tepat untuk menghindari over\nsuplai CPO diserap dalam negeri dan bisa menjaga harga CPO bisa relatif stabil\ndipasaran internasional, akibat boikot masyarakat Eropah. Pertanyaannya\nkritisnya sekarang adalah, apakah Kementerian BUMN dengan Dewan Direksi dan\nDewan Komisaris Pertamina terpapar kartel sawit juga kah ?.<\/p>\n\n\n\n

\n
Salah Jalan Program Biodiesel Dari Produk FAME<\/a><\/blockquote>