Kerja Sama Hilirisasi dan EBT Terus Dikembangkan
Harian Ekonomi Neraca | Selasa, 31 Mei 2022
Kerja Sama Hilirisasi dan EBT Terus Dikembangkan
Berlin – Melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Eropa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan dua perusahaan industri di Jerman. Pertemuan ini dalam rangka membahas peluang pengembangan industri hilirisasi serta energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air.Kunjungan pertama yang dilakukan adalah ke Eco-green Oleochemicals yang merupakan industri produsen fatty acid dan produk-produk lain hasil hilirisasi kelapa sawit. Produk-produk yang dihasilkan melalui teknologi mutakhir dari perusahaan tersebut digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk produk deterjen, komponen perawatan kulit dan kosmetik, bahan kimia pertanian, industri tekstil, industri percetakan, industri makanan, dan obat-obatan. “Hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit Kami melihat teknologi yang digunakan oleh Ecogreen O-leochemical dapat mendukung hilirisasi industri di Indonesia. Karenanya kami berdialog dengan Ecogreen Ole-ochemical untuk membuka peluang tersebut,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Berlin. Dalam sepuluh tahun terakhir, ekspor produk turunan kelapa sawit dari Indonesia meningkat signifikan, dari 20% pada 2010 menjadi 80% pada 2020. Saat ini, 168 produk hilir CPO berproduksi di Indonesia. Sedangkan pada tah un2011 hanya ada 54 jenis produk hilir crude palm oil (CPO). Pada tahun 2020, nilai ekspor produk sawit sebesar USD 19,89 miliar, kemudian meningkat sebesar 56,63% pada 2021. Tenaga kerja berjumlah 4,20 juta pekerja langsung dan 12 juta pekerja tidak langsung. Program B30, yang merupakan salah satu produk dari kebijakan hilirisasi kelapa sawit, telah mampu mengurangi impor solar sebesar 9,02 juta kiloliter pada 2021. Artinya, terdapat penghematan devisa USD 4,54 miliar atau setara dengan Rp64,45 Triliun. Pro-grain tersebut juga mampu\’ mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sekitar 24,4 juta ton setara CO2. Sejalan dengan fokus Pertemuan Tahunan World Economic Forum 2022 mengenai EBT, Menperin melakukan pertemuan dengan APUS Group, yang memiliki inisiatif APUS Zero Emission. Sebagai agensi desain European Aviation Safety Agency (EASA), APUS Group meneliti bagaimana hidrogen dapat digunakan secara aman dan ekonomis. “Hasil penelitian dan pengalaman dari berbagai proyek dan kerja sama diterapkan dalam produk APUS i-2 dan APUS i-5 untuk membangun pesawat hy-brid-listrik sel bahan-bakar hidrogen dengan kinerja yang sangat baik jelasAgus. Hidrogen merupakan sumber energi alternatif untuk bahan bakar yang bisa diterapkan bagi sektor industri, transportasi, pembangkit listrik, tenaga portabel, dan sektor lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mulai menginisiasi penerapan pemanfaatan hidrogen di Indonesia, baik sebagai sumber tenaga pembangkit listrik maupun sebagai bahan bakar untuk moda transportasi darat, udara, dan laut. Hidrogen sebagai pengganti energi fosil saat ini masih dikembangkan di sektor pembangkit listrik. Kini, teknologinya merupakan hybrid dengan kombinasi hidrogen dan gas alam (grey hydrogen), yang masih menghasilkan emisi karbon. “Kami berharap untuk dapat memasukkan hidrogen biru pada tahap berikutnya,” ujar Agus. Sebelumnya, kalangan pelaku industri hilir kelapa sawit optimis dengan produksi dan permintaan yang akan tumbuh di tahun ini. Permintaan ini bersumber dari pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Di sektorbiodiesel sebagai sektor hilir kelapa sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) tetap berkomitmen mendukung mandatori biodiesel bauran 30% atau B30 sesuai regulasi pemerintah. Pada 2.021, jumlah alokasi penyaluran B30 sebesar 10.257.952 kilo liter (KL). Selanjutnya alokasi penyaluran tahun ini sebesar 10.151.018 KL. “Untuk kebutuhan domestik maka besaran volume dan wilayah pasokan mengikuti aturan Kepu-tusan Menteri ESDM Nomor 150/2021. Jadi kebijakan biodiesel ini berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah,” tutur Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI). Paulus pun mengatakan produsen biodiesel ibarat tukang jahit yang menerima jasa. Tidak ada insentif dan subsidi yang diterima produsen biodiesel karena biodiesel dibeli dengan harga keekonomian. Besaran harga indeks biodiesel diatur oleh Peraturan Menteri ESDM. Konsistensi program biodiesel berdampak positif kepada iklim investasi. Pembangunan pabrik biodiesel terus meningkat sampai tahun ini, jumlah kapa sitas terpasang produksi biodiesel mencapai 16,6 juta Kl. “Sudah ada 2 sampai 3 investor yang berminat untuk membangun pabrik biodiesel baru,” kata Paulus. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Har-tarto pun mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih net zero emission. Komitmen menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar biofuel akan mendukung .Indonesia mencapai target keamanan energi dan bauran energi sebesar 23% di 2025.
BERITA BIOFUEL
Harian Ekonomi Neraca | Selasa, 31 Mei 2022
Transisi Energi Berperan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ropiudin mengatakan transisi energi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi . yang lebih baik dan berkelanjutan serta adaptif di masa depan. “Transisi energi menuju energi hijau dapat menurunkan risiko perubahan iklim dan bencana yang terjadi di Indonesiadanmendorongpertumbuh
CNBCIndonesia.com | Senin, 30 Mei 2022
Tak Cuma Pertalite, Beli Solar Subsidi Juga Bakal Diatur
Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) sedang merumuskan aturan mengenai petunjuk teknis pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bersubsidi dan juga penugasan. Khususnya BBM jenis RON 90 atau Pertalite dan juga Solar. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto mengatakan bahwa revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian BBM tidak hanya berfokus pada produk Pertalite. Lebih dari itu, pemerintah juga bakal mengatur petunjuk teknis pembelian BBM untuk jenis Solar subsidi. “Tidak hanya BBM jenis Pertalite yang akan disempurnakan. Satu lagi yang lebih krusial yaitu BBM jenis solar, ini kan masih disubsidi meskipun subsidinya per liter tapi harganya kan lebih murah dibandingkan solar nonsubsidi,” kata Djoko kepada CNBC Indonesia dalam acara Energy Corner, Senin (30/5/2022). Seperti yang diketahui, BPH Migas sebelumnya mengatakan ada kriteria siapa saja yang berhak membeli Pertalite. Hanya saja, kata Djoko, pengaturan pembelian Pertalite dan juga solar akan menemui sejumlah kendala di lapangan. Pasalnya, semakin detail aturan itu maka akan semakin sulit penerapannya di lapangan. “Apalagi kalau pake sistem IT, karena tidak semua di wilayah 3T mengerati, misalnya juga sinyal hilang-hilangan di daerah tersebut. Jadi maksud saya, kalau misalnya aturan ini makin simpel maka akan makin mudah dilakukan,” ungkap Djoko. Misalnya yang termudah, kata Djoko, yang berhak membeli BBM Pertalite hanyalah kendaraan roda dua dan angkutan barang dan jasa. “Katakanlah Petralite mau diatur hanya untuk kendaraan motor yang mobil gak bisa, ini akan lebih mudah. Tetapi kalau kita rinci saya yakin banyak masalah dan pelaksanannya lebih sulit, jadi dibuat aturab sesimpel mungkin agar implementasinya lebih mudah dijalankan,” tandas Djoko. Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto berharap agar penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan BBM solar bersubsidi ke depan dapat lebih tepat sasaran. Mengingat masih terdapat oknum-oknum di sektor perkebunan dan pertambangan yang tetap menggunakan solar bersubsidi. “Apalagi ketika harga solar yang tidak disubsidi semakin meningkat artinya gap tinggi. Solar harus diatur,” kata dia. Hal yang sama juga terjadi pada ketika BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan, masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM jenis ini kemudian beralih menggunakan Pertalite yang harganya lebih murah. Oleh sebab itu, ia berharap agar kriteria pembeli yang BBM Pertalite dan solar subsidi dapat dirumuskan dengan cara yang tidak berbelit-belit. “Secara umum yang berhak itu kan petani kecil kendaraan umum, kalau solar pertambangan dan perkebunan gak boleh nah ini. Saya menyarankan kita perketat mobil mewah dan mobil dinas sudah lah jangan gunakan solar subsidi. Kita arahkan lebih tepat sasaran. Jadi itu urgensinya,” kata dia. Sebelumnya, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati berharap agar aturan mengenai pembelian BBM Pertalite bisa rampung dalam dua atau tiga bulan mendatang. Sehingga pembelian BBM Pertalite dapat diatur hanya bagi mereka yang berhak sesuai dengan kriteria yang akan ditentukan oleh pemerintah. Selain menggodok aturan baru ini, menurut Erika BPH Migas juga tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). “Benar, kami sedang memproses revisi Perpres 191/2014, khususnya yang terkait dengan konsumen pengguna, agar BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Nanti akan diikuti dengan petunjuk teknisnya,” ungkap Erika kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/5/2022). Sayangnya Erika belum mau membeberkan secara detail mengenai petunjuk teknis tersebut. Sehingga belum bisa diketahui seperti apa kelak kriteria pembeli BBM Pertalite dan seperti apa skema pembelian BBM yang dipakai oleh sejuta umat Indonesia tersebut. Ia hanya mengatakan, bahwa aturan tersebut masih digodok, Ketika waktunya tiba, pihaknya akan segera mensosialisasikan aturan tersebut. Yang jelas. “Diharapkan aturan ini berjalan pada 2 sampai 3 bulan ke depan,” tandas Erika. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa setiap transaksi pembelian BBM jenis Pertalite ke depan rencananya akan diintegrasikan dengan aplikasi MyPertamina. Sehingga masyarakat yang berhak membeli Pertalite harus registrasi terlebih dahulu pada sistem aplikasi tersebut. “Kita akan mengoptimalkan pemakaian My Pertamina dalam transaksi BBM subsidi. Jadi semua konsumen penerima subsidi perlu register dan bisa membeli BBM subsidi di SPBU. Sistem masih difinalisasi, kemudian disosialisasikan dulu,” ujar Saleh kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/5/2022). Selain aplikasi My Pertamina, menurut Saleh pihaknya juga bakal mengandalkan teknologi QRIS untuk setiap transaksi pembelian Pertalite. Namun sayang, ia belum membeberkan secara rinci mengenai kelanjutan dari teknologi tersebut. “Ada juga opsi kita menggunakan QR code sehingga lebih cepat dan aman,” ujarnya. Saleh juga belum bisa menjabarkan, kapan ketentuan pembelian Pertalite menggunakan MyPertamina itu jalan. Ia hanya bilang, sekarang masih dikoordinasikan dengan Pertamina untuk kesiapan MyPertamina.
Inews.id | Senin, 30 Mei 2022
Pemuda Ini Sukses Bisnis Mengolah Limbah Minyak Goreng Jadi Biodiesel
Pemuda bernama Alexander Seogio bersama rekan-rekannya sukses mengolah limbah minyak goreng yang selama ini dibuang. Limbah tersebut diolah menjadi biodiesel. Alexander mengolah limbah minyak goreng sejak Agustus 2019 lalu. Menurutnya, ide mengolah limbah minyak goreng berawal dari permasalahan lingkungan yang sering dilihatnya saat warga membuang minyak jelantah atau minyak goreng sisa yang tidak dipakai. Dari situ, muncul ide untuk memanfaatkan limbah itu menjadi bernilai ekonomis. “Selanjutnya, kita kembangkan karena memiliki potensi nilai ekonomis dengan cara perolehan minyak jelantahnya melalui digitalisasi bank sampah, sekaligus menekan pencemaran lingkungan,” kata dia saat ditemui di Malang, Senin (30/5/2022). Menariknya saat proses pengolahan limbah ini, Alexander juga menggunakan platform digital aplikasi bernama Zerolim. Nama aplikasi ini diambil dari nama usahanya yang berarti zero limbah, yang dapat diunduh di Play Store. “Pengguna terlebih dahulu mendaftar dengan login menggunakan nomor HP dan memasukkan kata sandi. Selanjutnya atur lokasi penjemputan melalui menu penjemputan dan kemudian tekan konfirmasi Pahlawan untuk mencari pengantar di sekitar wilayah tersebut,” tuturnya. Melalui aplikasi tersebut, pria berusia 32 tahun ini memperoleh sisa limbah minyak jelantah dari sejumlah rumah tangga, restoran, kafe, hingga industri rumahan di Malang. Kemudian limbah ini diolah dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui pemberdayaan masyarakat. Total ada 1.500 pengguna aktif dari 5.000 pengunduh yang memanfaatkan layanan aplikasi tersebut. Mereka rutin menyetorkan limbah minyak goreng, kemudian dijemput oleh timnya ke rumah-rumah atau lokasi yang sudah ditentukan. “Setelah melalui proses tersebut, nantinya akan ada ‘pahlawan’ atau orang-orang yang bertugas mengambil minyak jelantah ke rumah-rumah, home industri dan lain sebagainya. Kemudian, minyak jelantah akan terlebih dahulu ditimbang beratnya sebelum disetorkan,” ujarnya. Warga dapat memperoleh uang dari minyak jelantah yang dihargai satu kilogramnya sebesar 3.000 poin. Dari poin tersebut bisa ditukarkan dalam bentuk uang tunai melalui rekening. Selain itu, juga bisa dirupakan dalam bentuk e-money untuk ditukarkan di merchant terdekat. Dalam waktu sebulan, Zerolim saat ini sudah bisa menampung minyak jelantah hingga 20 ton per bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persen bisa diolah menjadi biodiesel. Zerolim juga tidak melibatkan pihak ketiga pada proses pengelolaan minyak jelantah. “Kami sendiri yang mengelola, kemudian hasil produknya kita pasarkan ke nelayan pesisir di Jawa Timur sebagai bahan bakar penggerak kapal atau perahu, kemudian juga kita ekspor ke beberapa negara,” katanya. Berangkat dari sana, Zerolim mampu menghasilkan perputaran ekonomi sirkular yang menghidupi 40 mitranya. Para mitra pahlawan ini bertugas mengambil limbah-limbah minyak jelantah dari rumah warga. Mereka setiap bulannya masing-masing dapat memiliki penghasilan hingga Rp5.000.000, disesuaikan dengan orderan yang didapatkan dalam pengambilan minyak jelantah. “Jumlahnya memang masih sedikit ada 40 orang, tetapi ke depan target kita setiap RW di Malang Raya ini ada pahlawan. Dengan adanya pahlawan juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran karena terbukanya lapangan kerja baru,” tuturnya. Dia menambahkan, kenaikan harga minyak goreng sempat berpengaruh terhadap usahanya itu. Alexander mengatakan, ada penurunan hingga 50 persen penerimaan minyak jelantah dari masyarakat. Meski begitu, pihaknya telah berusaha mengedukasi masyarakat terkait penggunaan minyak goreng yang berlebihan dapat memicu kanker. “Kami pernah menanyakan ke beberapa user kami yang tadinya rutin menyetorkan minyak jelantah kok waktunya jadi lama, katanya masih dipakai belum dibuang,” ucapnya. Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi langkah yang dilakukan Alexander dan rekan-rekannya. Emil sangat mendukung kegiatan dari Zerolim dan akan mendorong pemerintah daerah kota serta kabupaten untuk bisa bekerja sama dengan Zerolim. “Harapan beliau (Wagub Jatim) memang apa yang kami lakukan bisa diterapkan di seluruh daerah Jawa Timur, tetapi memang tidak mudah, kita akan terbuka ke semua pemerintah daerah yang ingin berkolaborasi untuk mewujudkan zero waste,” ujarnya. Selain itu, pada tahun lalu, Zerolim pernah mendapat apresiasi dari Kemenparekraf dalam kegiatan Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2021 di Jakarta, Desember 2021. Bahkan Zerolim tercatat menjadi salah satu dari 16 kreasi anak bangsa yang berhasil masuk final. “Kami bersaing dengan ribuan karya kreatif dan inovasi dari seluruh Indonesia melalui kurasi hingga tanya jawab dan Zerolim mendapat sertifikat finalis terbaik dalam AKI 2021,” kata dia, yang merupakan Komisaris PT Zerolim Tekno Lestari itu. Zerolim juga memperluas kegiatan pengelolaan limbah dengan menerima sampah botol plastik yang kemudian didaur ulang. Kegiatan itu baru berjalan sekitar satu bulan ini dengan menggandeng lima bank sampah konvensional di Malang Raya.