MENGGANTANG DAMPAK MAJU MUNDUR PROGRAM MANDATORI BIODIESEL
Bisnisindonesia.id | Kamis, 21 Juli 2022
MENGGANTANG DAMPAK MAJU MUNDUR PROGRAM MANDATORI BIODIESEL
Di tengah kebanjiran pasokan bahan baku utama minyak goreng tersebut, bahkan setelah keran ekspor dibuka pada Mei 2022, program mandatori biodiesel diyakini bisa menyeimbangkan neraca stok dan permintaan CPO di dalam negeri. Program pengembangan bahan bakar biodiesel 35 persen atau B35 dan B40 sempat memberikan angin segar kepada pelaku usaha minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Tanah Air. Di tengah kebanjiran pasokan bahan baku utama minyak goreng tersebut, bahkan setelah keran ekspor dibuka pada Mei 2022, program mandatori biodiesel diyakini bisa menyeimbangkan neraca stok dan permintaan CPO di dalam negeri. Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menurunkan tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya menjadi US$0, semata demi menguras pasokan berlebih di dalam negeri. Pembebasan tarif yang diterapkan untuk ekspor 26 jenis produk CPO dan berlaku hingga 31 Agustus 2022 tersebut juga sebagai salah satu upaya pemerintah mendongkrak kembali harga tandan buah segar (TBS) sawit. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian memberikan sinyal akan menunda penerapan program B35 dan B40 yang semula dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2022. Padahal, uji coba tersebut telah beberapa kali mengalami kemunduran. Sebelumnya, uji coba direncanakan pada Februari 2022 tetapi mundur hingga Juli 2022. Kini, pemerintah kembali menunda pelaksanaan uji coba tersebut untuk kendaraan bermotor bergerak, alat berat, diesel kereta api, diesel kapal laut, dan lainnya. Penundaan uji coba program bauran biodiesel dan BBM jenis Solar sebanyak 35 persen dan 40 persen itu lantaran Kementerian ESDM masih perlu untuk berdiskusi intensif dengan Kementerian Perindustrian dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Di sisi lain, alokasi pengadaan biodiesel pada tahun ini telah ditetapkan naik dari 10,1 juta kiloliter (kl) menjadi 10,8 juta kl. Dengan penundaan program B35 dan B40, mau tidak mau pengusaha hanya bisa mengandalkan ekspor untuk melepas pasokannya, padahal Kementerian Perdagangan sebelumnya telah menerbitkan aturan kewajiban bagi pengusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Plt. Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga mengatakan penundaan B35 dan B40 akan menyebabkan upaya untuk menguras stok CPO di dalam negeri melambat. Pada paruh kedua tahun ini, ekspor sawit Indonesia diperkirakan meningkat lebih dari 60 persen menjadi 17,3 juta ton, dari catatan semester I/2022 yang hanya 10,7 juta ton. Sementara itu, serapan minyak sawit ke pasar domestik pada semester I/2022 diperkirakan mencapai 9,6 juta ton, termasuk 4,3 juta ton untuk pangan dan 4,2 juta ton untuk biodiesel. “Masalah utama yang harus diselesaikan saat ini adalah tingkat persediaan [CPO] yang tinggi,” kata Sahat dalam wawancara dengan Bloomberg yang dikutip Bisnis.com, Rabu (20/7/2022). Bagaimana pun, ekspor perlu dipercepat guna menguras kapasitas penyimpanan untuk produksi yang akan datang. Menurut hitungan Sahat, puncak sesaknya kapasitas penyimpanan minyak sawit di dalam negeri akan terjadi pada November 2022 sebesar 4,6 juta ton. Sahat menilai pembebasan pungutan sampai Agustus tidak akan cukup untuk menggenjot ekspor dan perlu diperpanjang setidaknya hingga Oktober 2022. “Lupakan kebijakan DMO untuk sementara waktu. Ini memperumit prosedur ekspor,” ujarnya. Penundaan program B35 dan B40 juga dikhawatirkan menjadi tekanan baru bagi harga CPO yang terus melandai. Melimpahnya pasokan di dalam negeri membayangi prospek harga CPO sampai akhir tahun ini. Yang jelas, dengan kondisi stok CPO Indonesia pada Juli ini yang mencapai 8,1 juta ton akan membuat harga komoditas itu terpukul apabila dilepas begitu saja. Dilihat dari data Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD) pada Senin (18/7/2022), hingga pukul 13.09 WIB menunjukkan harga CPO kontrak September 2022 menjadi 3.797 MYR per ton atau jatuh kurang lebih 7 persen dalam 2 minggu terakhir. Itu sebabnya, pemerintah harus mempercepat mandatori B30 atau B40, bahkan jika perlu ke B75 secara parsial agar pasokan CPO tidak mengalir drastis ke pasar global. “Ini semua harus dilakukan dalam menghadapi resesi dunia dan inflasi yang berlangsung saat ini. BBM mahal di dunia sedangkan CPO sangat murah,” kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (21/7/2022). Dia menilai stok CPO sebesar 8,1 juta tersebut tidak normal. Sebab, pada kondisi biasa stok minyak sawit Indonesia rata-rata 3 juta ton. Hal inilah yang membuat harga minyak sawit anjlok belakangan ini. Menurut dia, stok CPO yang melimpah tersebut akibat dampak dari berubah-ubahnya kebijakan pemerintah terhadap industri minyak sawit, khususnya dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng. Terkait dengan penundaan penerapan program B35 dan B40, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana menyebutkan bahwa kementeriannya tengah memastikan aspek keteknikan dari bahan bakar bauran nabati itu sebelum diuji di tengah masyarakat. “Pengujian lagi dikerjakan. Karena masih diskusi sama Kementerian Perindustrian, kan dari sana tuh yang otomatis komunikasi dengan Gaikindo,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (20/7/2022). Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menambah alokasi pengadaan biodiesel tahun ini menjadi 10,8 juta kl atau naik 6,4 persen dari kuota awal yang ditetapkan sebesar 10,15 juta kl. Langkah itu dilakukan seiring dengan rencana uji coba program B35 dan B40. Kementerian ESDM juga tengah menggodok sejumlah paket aturan setingkat menteri untuk mempermudah peralihan penggunaan program mandatori bauran biodiesel dan Solar tersebut ke depan. “Untuk kesiapan bahan baku biodiesel sangat cukup sebesar 17,14 juta kl, mudah-mudahan program ini bisa berjalan,” kata Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo dalam acara Energy Corner, Senin (11/7/2022). Edi sebelumnya menyebutkan jumlah kendaraan yang diuji sekitar 12 unit dengan jarak 50.000 km. Selepas percepatan uji coba B35 dan B40 tersebut, selanjutnya akan dilakukan pengkajian kembali ihwal potensi pelaksanaan program mandatori bauran biodiesel 40 persen dan solar 60 persen pada Desember 2022. Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi serapan dari program B30 sudah mencapai 4,9 juta kl atau sebesar 49 persen dari target yang dipatok pada rencana kerja awal di posisi 10,15 juta kl. Artinya, realisasi serapan program B30 masih sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini. Sementara itu, program percepatan uji coba untuk B35 sebagai transisi menuju B40 dilakukan untuk menaikkan harga TBS yang anjlok pada pertengahan tahun ini. Selain untuk menekan impor Solar, percepatan uji coba B35 itu diharapkan ikut meningkatkan serapan TBS domestik untuk menyesuaikan harga di tingkat petani yang tertahan rendah. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa pemerintah akan memangkas program B30 menjadi B20 atau B25, menyusul terjadinya lonjakan harga minyak sawit dunia dan kelangkaan pasokan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri, salah satunya minyak goreng. Namun, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan sempat menyebutkan bahwa penurunan B30 menjadi B20 atau B25 tidak jadi dilaksanakan. Pemerintah telah memutuskan untuk tetap melaksanakan mandat B30, tentunya dengan mengkaji keamanan pasokan. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara ‘3rd Palm Biodiesel Conference’ yang bertepatan dengan ETWG-1 G20 di Yogyakarta, Kamis (24/3/2022) bahkan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada program B30, melainkan akan terus meningkatkan pencampuran biodiesel pada Solar dengan kadar lebih tinggi. Pemerintah optimistis dapat melanjutkan program biodiesel tak hanya sampai di B30, tetapi juga diteruskan ke B40 hingga B100. Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, mandatori pemanfaatan biodiesel sejak 1 September 2013 ditingkatkan menjadi B10. Dengan kebijakan tersebut, realisasi implementasi mandatori biodiesel pada 2014 mencapai 1,84 juta kl atau mengalami peningkatan sebesar 75 persen dibandingkan dengan capaian mandatori biodiesel 2013. Kemudian, pada 2015 pemerintah resmi meluncurkan mandatori B15 dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi makro dan menghemat devisa negara melalui pengurangan impor BBM. Hingga akhirnya pada 2018 mandatori biodiesel tak lagi hanya untuk sektor yang disubsidi (public service obligation/PSO) dan pembangkit listrik PT PLN (Persero), tetapi juga diperluas untuk kereta api dan sektor non-PSO. Pemerintah bahkan telah menargetkan adanya fasilitas produksi B100 atau 100 persen bahan bakar nabati di dalam negeri pada 2022. Berbagai inovasi dan kesiapan teknologi pun terus dilakukan. Dengan menggunakan katalis yang dikembangkan oleh Institute Teknologi Bandung, uji coba sudah dilakukan di kilang PT Pertamina (Persero). Harapannya, tidak lama lagi Indonesia bisa masuk ke skala produksi sehingga tujuan akhir bisa mengurangi impor BBM dapat segera terwujud. Apalagi, potensi kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri berpotensi menjadikan Indonesia sebagai produsen bahan bakar berbasis kelapa sawit terbesar di dunia.
https://bisnisindonesia.id/
BERITA BIOFUEL
Bisnis Indonesia | Jum’at, 22 Juli 2022
NASIB CPO USAI B35 B40 DITUNDA
Penundaan program B35 dan B40 menjadi tekanan baru bagi harga minyak kelapa sawit mentah [crude palm o/7/CPO) yang terus melandai. Pasokan yang tinggi di dalam negeri membayangi prospek harga sampai akhir tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menunda penerapan program bauran biodiesel dan bahan bakar (BBM) jenis solar sebanyak 35% dan 40% (B35 dan B40) yang sedianya dilakukan secara paralel pada akhir bulan ini. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih perlu untuk berdiskusi intensif dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengenai program tersebut. “Karena masih diskusi sama Kementerian Perindustrian kan dari sana tuh yang otomatis kendaraan komunikasi dengan Gaikindo,” kata Dadan, Rabu (20/7). Belum ada keterangan pasti sampai kapan penundaan ini berakhir. Sebelumnya, Kementerian ESDM menambah alokasi pengadaan biodiesel mencapai 10,8 juta kiloliter (KL) atau naik 6,4% dari kuota awal yang ditetapkan sebesar 10,15 juta KL pada tahun ini. Langkah itu dilakukan seiring dengan rencana uji coba B35 dan B40. Menyusul penundaan itu, terjadi penurunan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di bursa berjangka Malaysia. Pada akhir perdagangan Selasa (19/7), harga CPO ditutup merosot hingga 3%. Harga CPO berjangka untuk kontrak Agustus 2022 tercatat senilai 3.799 ringgit per ton, merosot 2,26% dari penutupan sesi sebelumnya 3.887 ringgit per ton. Adapun, untuk kontrak September 2022, harga CPO ber- jangka juga melemah 3,06% dari 3.919 ringgit per ton ke level 3.799 ringgit per ton. Sementara itu, harga CPO berjangka untuk kontrak Oktober 2022 terkoreksi 3,37% dari 3.945 ringgit per ton ke level 3.812 ringgit per ton. Sebelum ditunda, program B30 dan B40 menjadi angin segar bagi pelaku usaha CPO yang mengalami kebanjiran pasokan, bahkan setelah keran ekspor dibuka pada Mei 2022. Pemerintah juga telah menurunkan tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya menjadi US$0, semata demi menguras pasokan. Pembebasan tarif ini diterapkan untuk ekspor 26 jenis produk CPO dan berlaku hingga 31 Agustus 2022. Kini, dengan penundaan program B35 dan B40, pengusaha hanya bisa mengandalkan ekspor untuk melepas pasokannya. Adapun, Kementerian Perdagangan sebelumnya juga menerbitkan aturan kewajiban pengusaha untuk memenuhi domestic market obligation (DM0). Plt. Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga mengatakan penundaan B35 dan B40 akan menyebabkan upaya menguras stok di dalam negeri melambat. Pada paruh kedua tahun ini, ekspor sawit Indonesia diperkirakan meningkat lebih dari 60% menjadi 17,3 juta ton pada Juli-Desember 2022. Pada semester 1/2022 ekspor CPO tercatat hanya 10,7 juta ton. Sementara itu, serapan minyak sawit ke pasar domestik diperkirakan mencapai 9,6 juta ton pada semester 1/2022, termasuk 4,3 juta ton untuk pangan dan 4,2 juta ton untuk biodiesel. “Masalah utama yang harus diselesaikan saat ini adalah tingkat persediaan yang tinggi,” kata Sinaga dalam wawancara dengan Bloomberg, Rabu (20/7).
PROSPEK BEARISH
Research and Development Indonesia Commodity Derivatives Exchange (ICDX) Girta Yoga memperkirakan pergerakan harga CPO pada kuartal III/2022 berpotensi menemui level resistance di kisaran harga 4.750 ringgit hingga 5.000 ringgit per ton. “Apabila mendapat katalis negatif, maka harga berpotensi turun menuju level support di kisaran harga 3.250 ringgit hingga 3.000 ringgit per ton,” ucapnya. Sementara itu, Dorab Mistry, pakar minyak sawit internasional sekaligus Direktur Godrej International Ltd., memprediksi harga CPO berpotensi melanjutkan pelemahan hingga jatuh lebih dari 20% menjadi 3.000 per ton pada September 2022. Dia menilai pelemahan harga CPO akan didorong oleh melonjaknya pasokan dari Indonesia. Menurutnya, persediaan di Indonesia telah membengkak menjadi 10 juta ton dan akan terus meningkat pada Agustus 2022 karena produksi yang tinggi, sebelum stabil di sekitar 9-10 juta ton pada September 2022. Lebih lanjut, menurutnya masih ada 6 hingga 8 bulan di Indonesia sebelum stok turun ke level normal sebesar 5 hingga 6 juta ton dan harga stabil. Itu berarti prospek minyak sawit tetap bearish untuk saat ini. Indeks acuan komoditas berjangka telah merosot 45% dari rekor penutupan pada akhir April 2022. Dia menambahkan harga CPO tidak akan mencapai titik terendah sampai ada gencatan senjata di Ukraina dan pasokan produk seperti minyak bunga matahari, gandum dan jagung masuk ke pasar. Dia memprediksi harga minyak sawit bisa merosot ke 2.500 ringgit hingga 3.000 ringgit ketika perang berakhir.
Suara.com | Kamis, 21 Juli 2022
BBM Bersubsidi Bio Solar masih menjadi Andalan Utama Angkutan Umum
BBM bersubsidi seperti Bio Solar menjadi andalan utama bagi angkutan Umum, Truck, Bus dan lainnya. Pemerintah saat ini sedang melaksakan program pengendalian BBM bersubsidi dengan My Pertamina, dimana penguna BBM bersubsidi diwajibkan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui My Pertamina. Pendataan diri akan di Verifikasi mulai nama penguna, kendaraan, BBM yang digunakan dan lain lain. Pelaksanaa Program sudah dimulai di 50 kota di seluruh Indonesia, diharapkan dari program My Pertamina ada pengendalian BBM bersubsidi. Agar keuangan negara tidak jebol. Ujang Supir Truck Fuso dari Lampung ke Bekasi berharap kepada pemerintah agar program tersebut bisa mempermudah dalam pembelian dan tidak sulit pengunaan My Pertamina nya saat di SPBU. Dan bila eror program tersebut harus ada antisipasinya jangan sampai kami tidak bisa jalan, ini membuat susah orang kecil ” ucapnya. Dilain pihak Syamsudin supir Bus angkutan umum Yogyakarta – Palembang meminta program My Pertamina untuk mempermudah bukan untuk mempersulit rakyat dalam mendapatkan Solar, diharapkan solar untuk tidak langka lagi seperti beberapa waktu yang lalu ” pinta nya.