Pabrik Biodiesel yang Baru Diresmikan Jokowi Mampu Serap 2.320 Tenaga Kerja Baru
Kompas.com | Kamis, 21 Oktober 2021
Pabrik Biodiesel yang Baru Diresmikan Jokowi Mampu Serap 2.320 Tenaga Kerja Baru
Pabrik biodiesel di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) baru saja diresmikan Presiden Jokowi, Kamis (21/10/2021) pagi. Pabrik biodiesel itu merupakan milik PT Jhonlin Agro Raya. Dibangun dan berdiri di tengah suasana pandemi yang masih melanda Indonesia, pabrik biodiesel ini mampu menyerap 2.320 tenaga kerja baru. Karena alasan itu pulalah yang membuat Jokowi bersedia datang ke Batulicin untuk meresmikan pabrik bio diesel tersebut. “Kenapa saya mau datang ke sini alasan besarnya adalah karena perusahaan ini mampu membuka lapangan pekerjaan,” ujar Jokowi dalam sambutannya. Komisaris Utama PT Jhonlin Agro Raya Amran Sulaiman mengatakan, dengan tenaga kerja sebanyak 2.320 orang, maka produksi pabrik ini mampu menghasilkan 1.500 ton biodiesel. “Inilah gagasan utama Bapak Jokowi bagaimana mengakselerasi program hilirisasi, salah satunya adalah pabrik CPO kita ini,” ujar Amran kepada wartawan. Dengan adanya pabrik biodiesel di Kalsel, kata Amran, akan bisa menentukan nilai tawar kepada negara-negara lain. “Ketika harga biodiesel dunia naik, maka, kita lepas keluar negeri agar negara bisa mendapatkan devisa yang banyak. Tapi kalau harganya turun, kita olah menjadi bio diesel, minyak goreng dan sebagainya,” jelasnya. Sebelumnya diberitakan, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalsel dalam rangka meresmikan dua proyek. Proyek pertama yang diresmikan adalah pabrik biodiesel di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Sementara yang kedua adalah meresmikan Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin.
Voaindonesia.com | Kamis, 21 Oktober 2021
Resmikan Pabrik Biodiesel, Jokowi Ingin Segera Tinggalkan Penggunaan Bahan Bakar Fosil
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT), salah satunya mendorong produksi biodiesel. “Saya ingin menegaskan, kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT). Oleh karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan dan tahun 2021 ditargetkan kita mampu memproduksi dan menyalurkan 9,2 juta kiloliter dan saya minta tahun depan juga bisa meningkatkan lebih tinggi,” ungkap Jokowi dalam peresmian pabrik biodiesel milik PT Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Kamis (21/10). Jokowi menjelaskan, Indonesia mempunyai potensi produksi CPO yang sangat besar yakni mencapai 52 juta ton per tahun. Maka dari itu, katanya potensi yang besar tersebut jangan terhenti dengan sekedar menjadi eksportir CPO mentah saja. Ia menekankan hilirisasi dan industrialisasi harus dilakukan di tanah air. Ia pun mengapresiasi PT Johnlin Group yang bersedia untuk membangun pabrik biodiesel untuk memproduksi CPO menjadi B30, yang menurutnya akan memberikan nilai tambah yang cukup besar dan menciptakan lebih banyak lagi produk-produk turunan dari CPO. “Nikel sudah kita stop tidak boleh ekspor (mentah), sudah ada smelter, sudah ada pabrik untuk mengolah menjadi barang setengah jadi dan jadi yang kita harapkan nantinya juga akan menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi yaitu menjadi lithium baterai untuk mobil listrik. Tembaga saya juga sangat senang sekali baru saja seminggu yang lalu kita meresmikan smelter terbesar di dunia yang mengolah tembaga nantinya menjadi barang-barang jadi atau setengah jadi. Hari ini, CPO menjadi biodiesel, ini terus menerus akan kita dorong agar perusahaan-perusahaan di dalam negeri ini semuanya mengolah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi,” tuturnya. Jokowi menilai industri biodiesel akan sangat strategis ke depannya. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional,dan menekan defisit neraca perdagangan akibat berkurangnya impor solar. Jokowi mencatat dengan peningkatan produksi biodiesel ini, Indonesia mampu menghemat devisa Rp38 triliun pada tahun 2020, dan diperkirakan pada tahun ini akan mampu menghemat devisa sebesar Rp56 triliun. Selain itu, peningkatan produksi biodiesel ini juga akan bisa menjaga stabilisasi harga CPO. “Jangan sampai kita memiliki CPO tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar, tidak. Kita mustinya bisa mengendalikan ini dengan cara apa? Kalau pas ekspor harganya baik, silahkan ekspor, kalau engga ya pakai sendiri. Kita memiliki alternatif dan opsi itu. Memastikan stabilitas demand dan permintaan kepada para petani sawit dan akan memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Kemudian yang ketiga, pengembangan biodiesel ini juga kita ingin masuk kepada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah gas kaca,” kata Jokowi.
Dampak Kerusakan Lingkungan
Sementara itu, Senior Forest Campaigner Greenpeace Indonesia Arkian Suryadarma mengatakan keputusan pemerintah Indonesia melakukan transisi penggunaan EBT dari energi fosil dengan meningkatkan produksi biodiesel adalah sebuah solusi yang salah. Arkian menjelaskan peningkatan produksi biodiesel yang merupakan produk turunan dari kelapa sawit akan semakin memperluas kerusakan lingkungan. Ia mencontohkan untuk memproduksi B30 saja dipastikan akan menambah lahan kebun kepala sawit baru sebanyak 3 juta hektare, bahkan untuk B50 diperkirakan akan ada penambahahan lahan baru sebanyak 9 juta hektare. “Jadi kalau misalnya B50 bakal ada penambahan lahan 9 juta hektare lahan baru untuk minyak sawit itu sendiri. Jadi memang potensinya besar sekali kalau misalnya engga diatur, dan kita lihat juga dari sisi pengurangan fosil sendiri, engga seberapa bagusnya kalau misalnya kita compare fosil. Apalagi kalau kita menanam atau membuka lahan besar-besaran memakai pembakaran hutan atau menanam di gambut, itu emisinya lebih besar daripada batu bara,” ungkapnya kepada VOA. Ia juga melihat, meskipun lahan kebun kelapa sawit di tanah air cukup luas namun hasilnya tidak produktif . Produksinyarata-rata hanya mencapai 3 juta ton per tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dari Malaysia yang luas kebun kelapa sawitnya setengah lebih kecil dari Indonesia. Maka dari itu, ia mempertanyakan kebijakan pemerintah apabila masih ingin membuka lahan kelapa sawit yang baru. Dengan dampak kerusakan lingkungan yang begitu luas akibat pembukaan lahan kelapa sawit ini, Arkian menyarankan kepada pemerintah untuk menggunakan potensi EBT lainnya yang dimiliki oleh Indonesia, yakni tenaga surya dan angin. Apalagi biodiesel, katanya juga masih menggunakan batu bara untuk bahan campuran B30 maupun B50.
Suplai dan Demand
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi dari CORE Indonesia Muh Faisal mengatakan peningkatan produksi biodiesel ini memang akan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak (BBM) impor. Selain itu, biodiesel ini juga akan dapat menyerap persediaan CPO di tanah air yang surplus. Namun, Faisal menggarisbawahi pemerintah harus memastikan sisi hilirnya untuk mendukung peningkatan produksi biodiesel yakni salah satunya menyediakan pasar yang akan menyerap biodiesel tersebut. “Biodiesel ini misalnya dibeli oleh Pertamina. Selanjutnya adalah masalah penggunaan biodiesel oleh Pertamina, jadi marketnya yaitu adalah kendaraannya. Jadi bagaimana kemudian industri otomotif di Indonesia bisa menyerap atau memproduksi produk-produk otomotif yang menggunakan bahan bakan biodiesel. Jadi satu hambatan yang menghalangi industri otomotif untuk merancang atau memproduksi mobil atau sepeda motor yang menggunakan biodiesel berarti harus diatasi,”ungkapnya kepada VOA. Ia mengatakan, pemerintah harus memiliki kebijakan yang konsisten untuk mendukung hal tersebut, agar kelak para investor tidak ragu berinvestasi dengan membangun pabrik otomotif berbahan bakar biodiesel. Apalagi saat ini, mayoritas kendaraan masyarakat di Indonesia masih menggunakan bensin. “Pabrik (biodiesel) yang sekarang ini pasti dia mengharapkan ada demand. Dan pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan untuk menggunakan biodiesel sebagai alternatif baru BBM untuk kendaraan akan terus diperkuat. Itu yang membuat investor (tertarik) karena ada sistem insentif yang diberikan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Tempo.co | Kamis, 21 Oktober 2021
Resmikan Pabrik Biodiesel Jhonlin, Jokowi Minta Pengusaha Tak Hanya Produksi CPO
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini meresmikan pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Ia mengaku datang ke kawasan itu karena pabrik tersebut telah membuka lapangan pekerjaan yang besar. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, pemilik PT Jhonlin Grup Samsuddin Andi Arsyad atau Haji Isam, Komisaris PT Jhonlin Agro Raya yang juga mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta pejabat lainnya. Dalam acara peresmian pabrik tersebut, Jokowi menyatakan harapannya agar potensi minyak sawit (CPO) yang besar saat ini seharusnya bisa dimanfaatkan lebih jauh. Pelaku usaha sawit diminta tak berhenti memproduksi CPO saja. “(Alasan) kedua (karena) bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga yang ada di pasar, tidak,” kata Jokowi, Kamis, 21 Oktober 2021. Ia menyebutkan potensi produksi CPO nasional per tahun mencapai 52 juta ton. “Jumlah yang sangat besar dan 40 persennya dari potensi yang ada dimiliki oleh para petani-petani kecil kita,” tuturnya. Lebih jauh, Jokowi meminta agar pengusaha kelapa sawit Indonesia juga bisa mengendalikan harga. “Dengan cara kalau pas ekspor harga baik, silakan ekspor. Kalau tidak, pakai sendiri,” katanya. Sebetulnya, menurut Jokowi, sebagai produsen sawit yang besar, Indonesia memiliki sejumlah alternatif dan opsi-opsi untuk menentukan harga komoditas tersebut. “Memastikan stabilitas demand dan permintaan petani sawit dan memberi efek pada kesejahteraan masyarakat secara luas.” Jokowi juga ingin pengembangan biodiesel di Indonesia bisa kian mendorong energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan. “Melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pilihan untuk memperkuat biodiesel sangat-sangat strategis ke depan,” katanya. Dengan optimalisasi biodesel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. “Kemudian menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis,” ucap Jokowi. Pada tahun 2020, kata kepala negara, Indonesia sudah menghemat devisa sebesar Rp 38 triliun dari produksi biodiesel. “Diperkirakan pada 2021 akan menghemat devisa Rp 56 triliun dan yang paling penting menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak,” tuturnya. Hal-hal seperti ini, kata Jokowi, ditunggu-tunggu masyarakat dari pembangunan smelter ataupun pabrik biodiesel yakni bisa membuka lapangan pekerjaan. Amran Sulaiman yang menjabat sebagai Komisaris PT Jhonlin Agro Raya menjelaskan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan pabrik biodiesel selama dua tahun itu mencapai Rp 2 triliun. Rencananya pabrik ini akan menghasilkan produksi biodiesel setara kualitas B30 sebesar 1.500 ton per hari. Pabrik juga akan mengembangkan produksi B50 dalam waktu dekat. PT Jhonlin Grup berada di kawasan seluas 730 hektare dengan 12 industri yang terdiri dari pabrik biodiesel, pabrik minyak goreng, dan direncanakan pembangunan 4 unit smelter pada 2023. Kelompok usaha itu mempekerjakan karyawan langsung sebanyak 20 ribu orang dengan total realisasi investasi sebesar Rp 29 triliun.
Kompas.com | Kamis, 21 Oktober 2021
Agar Tepat Sasaran, Pertamina Dorong Konsumsi Solar Berkualitas
PT Pertamina (Persero) memastikan bila ketersediaan solar subsidi dalam level yang cukup. Bahkan telah dilakukan penambahan volume penyaluran ke beberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan. Agar pemanfaatan solar subsidi tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan, Pertamina juga akan melakukan edukasi serta aktivitas yang dijalankan kepada masyarakat atau konsumen. Brasto Galih Nugroho, Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina Persero mengatakan, sasaran penerima manfaat BBM subsidi sudah diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, untuk sektor transportasi darat. “Produk solar subsidi dikhususkan untuk masyarakat dalam kaitannya dengan transportasi orang atau barang pelat hitam dan kuning, berdasarkan kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ujar Brasto dalam keterangan resmi Pertamina, Selasa (19/10/2021). Untuk jenis kendarannya terdiri dari mobil pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam. Selain itu untuk ambulans, mobil pengangkut jenazah, pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, dan kereta api umum penumpang dan barang. Lebih lanjut Brasto menjelaskan, di luar sektor transportasi, penggunaan solar subsidi bisa saja dilakukan, namun demikian diperlukan adanya verifikasi dan rekomendasi dari instansi terkait. Sedangkan pembelian solar subsidi bagi konsumen kendaraan bermotor di sektor transportasi darat, juga ada aturan mainnya, yakni dari Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang. “Kendaraan bermotor perseorangan roda empat paling banyak 60 liter per hari per kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan, dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan,” ujar Brasto.
Solar Berkualitas
Khusus untuk mobil pribadi dengan mesin diesel, Brasto mengingatkan konsumen untuk memilih menggunakan jenis BBM berkualitas, layaknya Dexlite dan Pertamina Dex. Selain terbukti ramah lingkungan, keduanya diklaim teruji mampu memberikan performa bagi mesin yang lebih optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai Cetane Number (CN) yang dimiliki pada setiap produk solar. Untuk Dexlite sendiri, memiliki CN 51, sementara Pertamina Dex lebih tinggi, yakni CN 53. “Semakin tinggi nilai CN maka semakin tinggi juga performa yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Dengan demikian, membuat mesin lebih awet dan bebas karat akibat pembakaran yang tidak sempurna,” kata Brasto.
Kompas.com | Kamis, 21 Oktober 2021
Solar Langka, Sudah Sering Terjadi Setiap Akhir Tahun
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar memang sedang terjadi saat ini. Kejadian puluhan truk yang mengantre untuk membeli bio solar terjadi di berbagai daerah, mulai Sumatera sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para pengemudi truk pun kerap melapor dengan membuat video antrean yang mereka unggah ke media sosial. Tidak jarang antrean bisa berjam-jam namun pembelian solar juga dibatasi atau dijatah setiap kendaraannya. Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng & DIY Agus Pratiknyo mengatakan, kasus kelangkaan biosolar seperti sekarang ini sudah sering terjadi pada setiap akhir tahun. “Dari dulu sebenarnya ya sudah sering terjadi kelangkaan BBM bersubsidi pada triwulan terakhir tiap tahun. Bedanya dulu kan belum ada smartphone, internet dan media sosial. Jadi yang dulu-dulu itu ya otomatis tidak terekspose se-heboh sekarang ini, hanya sebatas orang-orang yang berkecimpung di dunia angkutan umum saja yang tahu”, ucap Agus dalam siaran resmi yang Kompas.com terima Kamis (21/10/2021). Agus heran, apakah setiap menjelang akhir tahun pemerintah selalu mengalami kehabisan dana subsidi bahan bakar sehingga terpaksa harus mengurangi kuota pasokan BBM bersubsidi kepada semua SPBU dan SPBU diharuskan membatasi jumlah penjualannya kepada para pembeli. “Sebenarnya kami merasa gembira jika kelangkaan BBM bersubsidi ini akibat ekonomi yang mulai bergerak setelah jumlah penularan Covid-19 menurun. Namun tidak akan ada gunanya ekonomi bergerak, jika tidak ada suplai energi (BBM). Bagi kami yang bergerak di bidang transportasi umum, yang penting BBM bisa tersedia, sehingga distribusi barang tidak terhambat,” ucap Agus. Agus berharap pemerintah bersikap jujur dan terbuka soal pasokan BBM bersubsidi ini kepada masyarakat. Selain itu juga pemerintah bisa segera mencarikan solusi jika kalkulasinya memang sudah tidak memungkinkan lagi memberikan subsidi terhadap BBM jenis biosolar ini. Serta meningkatkan pengawasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan agar subsidi benar-benar diterima oleh yang berhak. Mengingat belum lama ini, tertangkap oknum yang menimbun bahan bakar solar di daerah Jawa Tengah. Truk yang dia gunakan sudah dimodifikasi agar bisa menampung bahan bakar lebih banyak dari seharusnya.