Pastikan Bahan Baku B35 Mencukupi, Aprobi: Produksi Kami 17,5 Juta Kiloliter
Bisnis.com | Selasa, 31 Januari 2023
Pastikan Bahan Baku B35 Mencukupi, Aprobi: Produksi Kami 17,5 Juta Kiloliter
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memastikan mampu mencukupi kebutuhan biodiesel sebesar 13,15 juta kiloliter (kl) untuk implementasi program mandatori campuran biodiesel ke minyak solar 35 persen atau B35 pada 2023. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, kebutuhan biodiesel tersebut akan tercukupi karena kapasitas produksi biodiesel oleh industri saat ini sudah mencapai 17,5 juta kiloliter. Kapasitas produksi itu ke depannya akan terus bertambah. “Produksi kita 17,5 juta kl dan alokasi 13 juta kl. Jadi 75 persen dari kapasitas produksi. Teorinya cukup. Tapi kapasitas sebanyak ini sudah 17 tahun kita tingkatkan. Tahun 2023, 2024 akan bertambah terus kapasitas volumenya,” ujar Paulus dalam diskusi Implementasi B35 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (31/1/2022). Dia mengatakan, pihaknya sudah menjalankan produksi biodiesel sejak 17 tahun lalu. Meski begitu, dia mengungkapkan, terdapat banyak tantangan dalam pengimplementasiannya. Misalnya, kata dia, saat ini dalam pencampuran fatty acid methyl ester (FAME) atau biodiesel dengan solar masih dilaksanakan di kapal-kapal. “Secara rutin mengevaluasi dan mencari jalan agar bisa efektif dan efisien. Misalnya, kita berencana menggunakan tangki di darat jadi tidak terapung. Lalu, pengiriman dari industri sampai ke tujuan, itu tidak mudah. Angkutan ini lama waktunya. Kemungkinan terjadinya penguapan air sangat besar,” ungkap Paulus. Lebih lanjut, menurutnya, dalam implementasi program biodiesel ini, fasilitas penyangga harus terus diperbaiki dan stok bahan baku harus terus ditingkatkan. “Jangan kehabisan. Kemudian kualitas, kita akan memperbaiki kualitas kita, kandungan airnya misalnya, stabilas oksidasi sekarang 11 jam, sebelumnya 10 jam,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, penerapan program B35 akan menyerap 13,15 juta kl biodiesel dalam setahun. “Pelaksanaan mandatori B35 telah diawali dengan kerja sama sangat baik dari seluruh pemangku kepentingan yang tercermin dari kesuksesan uji coba pada 2022 lalu. Volume penyaluran biodiesel yang akan diserap B35 diperkirakan akan mencapai 13,15 juta kl,” katanya. Penerapan B35 yang merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar mulai 1 Februari 2023 diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu, penerapan kebijakan ini diharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghemat devisa negara yang biasanya digunakan untuk membeli energi dari luar negeri. Menurut Musdhalifah, saat ini lahan perkebunan di Indonesia seluas 16,3 juta hektare ditanami oleh kelapa sawit dengan 16 juta penduduk bergantung kepada industri tersebut. “Selain menghimpun dana pungutan ekspor produk kelapa sawit, kita juga melakukan pengelolaan dana dan menyalurkannya kembali untuk perbaikan sektor perkebunan kelapa sawit. Kami pun mengelola dana sesuai arahan komite dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” ucapnya
Kontan.co.id | Selasa, 31 Januari 2023
Segera Diterapkan, Begini Kesiapan Aprobi dalam Mengimplementasikan Program B35
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memastikan kesiapannya dalam menyambut penerapan program biodiesel 35 atau B35 mulai Rabu (1/2). Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan mengatakan pihaknya siap dan mampu dalam mencukupi kebutuhan biodiesel sebesar 13,15 juta kiloliter (kl) untuk implementasi program B35 ini. Terlebih, ia katakan bahwa kapasitas produksi industri saat ini telah mencapai 17,5 juta kl. “Jadi secara teori cukup, produksi kita 17,5 juta kl dan alokasi 13,15 juta kl,” kata Paulus dalam diskusi, Implementasi Mandatori Biodiesel B35, Selasa (31/1). Meski begitu, Paulus mengatakan masih banyak tantangan dalam implementasi program B35. Sehingga ia mengatakan, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi berkala dalam penerapannya. “Misalnya, saat kita berencana menggunakan tangki di darat jadi tidak terapung. Lalu, pengiriman dari industri sampai ke tujuan, itu tidak mudah. Angkutan ini lama waktunya. Kemungkinan terjadinya penguapan air sangat besar. Secara rutin perlu dilakukan evaluasi.” ungkap Paulus. Karena itu, ia menegaskan bahwa kebutuhan bahan baku untuk biodiesel tidak akan mengganggu pasokan untuk kebutuhan minyak goreng. Berdasarakan data tahun 2022, produksi minyak kelapa sawit mencapai 50 juta ton, sementara penggunaan B35 hanya mencapai 13,15 kl atau sekitar 11,44 juta ton. Sedangkan sekitar 8 juta ton akan digunakan untuk produksi bahan baku makanan termasuk minyak goreng, dan 2 juta ton akan digunakan untuk Oleo Chemichals. “Artinya untuk Indonesia total 22 juta ton, terlihat tidak ada perebutan bahan baku dan tidak perlu ada penjatahan,” tambah Paulus.
Tribunnews.com | Selasa, 31 Januari 2023
Tingkatkan Biodiesel B35, Menko Airlangga Wujudkan Komitmen Transisi Energi yang Adil dan Merata
Dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan, Pemerintah terus berkomitmen mendorong penggunaan energi baru terbarukan, salah satunya melalui penerapan Program Mandatori Biodiesel sejak tahun 2014. Biodiesel merupakan campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis minyak sawit dengan bahan bakar minyak diesel. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 15 persen (B15) pada tahun 2015, 20% (B20) pada tahun 2016, dan 30% (B30) pada tahun 2020. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan, mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel akan kembali dinaikkan menjadi 35% (B35). “Hari ini kita meningkatkan mandatori biodiesel dan ini sebagai substitusi bahan bakar solar yang digunakan di mesin diesel, dan juga membawa Indonesia dengan energi yang ramah lingkungan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara Talkshow Energy Corner Special: Implementasi Mandatori Biodiesel B35, Selasa (31/1/2023) di Graha Sawala Kantor Kemenko Perekonomian. Kebijakan B35 tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar USD10.75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. “Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih sustainable dan mendorong ini menjadi Key Performance Indicator dari para Direksi yang bergerak di bidang energi,” kata Menko Airlangga. Berkaca dari implementasi B30 pada tahun 2022, telah disalurkan biodiesel sebesar lebih dari 10,5 juta kiloliter. Hal tersebut telah mampu menghemat devisa sekitar USD 8,34 miliar atau setara lebih dari Rp122 triliun. Program B30 juga menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta orang serta pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sekitar 27,8 juta ton CO2. Lebih lanjut, program B35 juga melibatkan dukungan program biodiesel yang meliputi kecukupan pasokan, program insentif dari sawit berupa pungutan ekspor CPO dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. ”Kita harapkan semuanya bisa bergabung bersama-sama solid dalam menjalankan kebijakan Pemerintah untuk mendukung kebijakan-kebijakan terkait implementasi B35, bukan hanya energy mix tapi kita mendukung penciptaan lapangan kerja baru, menciptakan penurunan emisi gas rumah kaca, melakukan save terhadap devisa negara untuk pemulihan energi fosil dari luar, kita juga menjalankan energi biru untuk rakyat kita agar bisa menghirup udara yang lebih baik,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud. Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Direktur Utama BPDPKS, Ketua APROBI, Ketua Umum GAIKINDO, dan Sekretaris Jenderal CPOPC.
CNBCIndonesia.com | Selasa, 31 Januari 2023
Program B35 Dimulai, ESDM Pastikan Uji Coba Transparan & Aman
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama CNBC Indonesia menyelenggarakan event Energy Corner Special B35 Implementation dengan tema “B35 Untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Transisi Energi Yang Merata dan Berkeadilan” yang akan mengupas tuntas implementasi bahan bakar nabati sekaligus upaya pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana memastikan tahapan mandatori pemanfaatan Biodiesel di Indonesia yang dilaksanakan telah melalui kerjasama semua stakeholder secara bertahap dengan proses uji coba yang transparan. Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Yohannes Nangoi dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrahman dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution dalam Energy Corner Special B35 Implementation, CNBC Indonesia (Selasa, 31/01/2023)
CNNIndonesia.com | Selasa, 31 Januari 2023
Gaikindo: Indonesia Bikin Bingung Dunia Coba-coba Biodiesel B35
Pelaku industri otomotif di dalam negeri, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengaku sempat khawatir dengan program Biodiesel 35 (B35) dari pemerintah. Namun, jelang implementasi pada 1 Februari 2023, mereka mengaku siap. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan sempat skeptis dengan implementasi B35. Ia bahkan menyebut langkah penggunaan B35 adalah coba-coba. Namun, ia merasa semua berjalan aman saat masa uji coba. Hal itu ia sampaikan dalam acara Energy Corner Special B35 Implementation di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Industri otomotif juga coba-coba karena di dunia belum ada yang pakai B30 atau B35. Principle dari negara asalnya bingung semua, karena saat ini penggunaannya masih di bawah 10 persen semua,” katanya, Selasa (31/1). “Jadi waktu kami loncat B20 saja semua bingung, kemudian loncat B30, besok B35, teriak semuanya. Tapi dari hasil uji coba kelihatannya alhamdulillah bisa lewat. Kemarin coba di Dieng dan Bromo aman saja, gak ada masalah,” imbuh Yohannes. Salah satu kekhawatiran terhadap B35 yang merupakan campuran antara 35 persen bahan bakar kelapa sawit dan 65 persen BBM diesel jenis Solar adalah titik beku yang lebih tinggi. Meski demikian hal tersebut diklaim tidak masalah selama uji coba. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan butuh perjalanan panjang untuk merealisasikan B35 ini. Ia menuturkan produsen setidaknya sudah sanggup memenuhi jumlah alokasi alias kebutuhan B35 Indonesia untuk tahun ini, yakni 13,15 juta kilo liter (KL). Bahkan, produksi Aprobi lebih dari jumlah tersebut. “Volume yang kami produksi sampai hari ini kapasitas produksinya 17,5 juta KL. Jumlah alokasi B35 untuk 2023 itu sekitar 13 juta KL, artinya 75 persen dari kapasitas produksi kami. Teorinya ini cukup untuk mendukung program B35, tapi kapasitas sebanyak ini dijalani selama 17 tahun. Jadi bukan kemarin, tapi sudah lama sekali,” ungkapnya. B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Adapun kadar minyak sawitnya adalah 35 persen, sementara 65 persen lainnya merupakan BBM jenis solar. Kementerian ESDM mengungkap program B35 merupakan langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia serta menekan impor Solar. Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Kebijakan soal B35 diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
Kontan.co.id | Selasa, 31 Januari 2023
Berlaku Mulai Rabu (1/2), Aprobi Beberkan Tantangan Penerapan Biodiesel B35
Kebijakan program biodiesel 35% (B35), akan mulai diterapkan besok, Rabu 1 Februari 2023. Meski sudah melalui berbagai tahap uji coba, Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan mengatakan masih ada sejumlah tantangan dalam penerapan B35. Ia menjabarkan salah satu tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan pendistribusian dan penyimpanan B35. Menurutnya kedua hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena memiliki pengaruh pada kualitas biodiesel yang akan dihasilkan. “Selama ini secara umum kami sudah berhasil mengatasi berbagai tantangan, tapi kehati-hatian dan pengurusan kita perlu lebih baik lagi,” kata Paulus dalam diskusi, Implementasi Mandatori Biodiesel B35, Selasa (31/1). Ia mengatakan, selama ini distribusi bahan baku untuk biodiesel memerlukan waktu yang cukup lama. Dampaknya, ada potensi ruang air bisa masuk ke dalam penyimpanan dan terjadi penguapan. Hal ini lantaran pihaknya masih menggunakan floating storage untuk menampung biodiesel. Untuk itu, ia sedang mempertimbangkan penggunaan tangki penampungan biodiesel di darat untuk menjaga kualitas biodiesel hingga sampai ke tangan pengguna. “Ini akan selalu rutin dievaluasi dan kami akan selalu mencari jalan bagaimana ini bisa efektif,” jelas Paulus. Sebelumnya, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan Kebijakan B35 tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar US$ 10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 triliun. “Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2,” kata Airlangga.
CNBCIndonesia.com | Selasa, 31 Januari 2023
Besok Berlaku, Ternyata Ini Tantangan B35 Dari Sisi Produksi
Pemerintah akan menerapkan program campuran bahan bakar nabati atau biodiesel 35% dengan minyak solar menjadi B35, mulai besok, Rabu (1/2/2023). Kebijakan ini juga telah melalui tahap uji coba dan uji lapangan, sehingga dipastikan bisa segera diimplementasikan. Sayangnya, masih banyak sejumlah tantangan yang menanti dari penerapan B35 terutama dari sisi produksi, salah satunya adalah rantai suplai yang panjang. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan distribusi bahan baku memerlukan waktu yang lama, akibatnya uang air pun bisa masuk yang bisa mempengaruhi kualitas. “Kami saat ini masih memakai floating storage, dan selalu rutin evaluasi. Kami selalu mencari alan bagaimana ini bisa efektif, misalnya rencana memakai short tank menjadi tanki darat,” kata Paulus dalam Energy Corner Special B35, Selasa (31/1/2023). Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan tantangan selama ini rantai suplai terlalu panjang. Adapun floating storage yang digunakan Aprobi berada di Balikpapan, artinya bahan baku harus dikirim melalui Makassar, Ambon, baru Merauke. Untuk itu Pertamina Patra Niaga menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi rantai distribusi bahan baku. Alfian menyebutkan tengah menyiapkan infrastruktur dan simplifikasi menjadi 17 terminal. “Ada 112 terminal distribusi biodiesel, namun kalau harus di supply semua oleh Aprobi pasti sulit. Kami lakukan simplifikasi menjadi 17 terminal dan sisanya merupakan tanggung jawab Pertamina untuk sampai ke 112 yang lainnya,” kata dia.
Akurat.co | Selasa, 31 Januari 2023
Perlu Langkah Tepat Untuk Amankan Komoditas Karet Dan Sawit Indonesia Di Pasar Eropa
Indonesia merupakan produsen terbesar beberapa komoditas penting dunia, di antaranya kelapa sawit dan karet alam. Permintaan dunia terhadap kedua komoditas tersebut meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dunia, perkembangan tren gaya hidup, dan semakin beragamnya produk-produk konsumsi. Kenaikan permintaan minyak sawit dunia saat ini juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan sumber-sumber energi terbarukan dan terjadinya disrupsi pasokan minyak nabati global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina Namun saat ini, EU Regulation on Deforestation-Free Supply Chains telah disetujui pada 6 November 2022 dan akan memasuki tahap entry into force pada Mei atau Juni 2023. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap produk yang berada di pasar Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, baik di wilayah Uni Eropa maupun di tempat lain di seluruh dunia. Seluruh perusahaan dan pemangku kepentingan terkait di pasar Uni Eropa wajib menaati kebijakan dimaksud. Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat saat membuka FGD Penguatan Diplomasi Komoditas Indonesia di Tengah Proliferasi Kebijakan Keberlanjutan Eropa mengatakan, terdapat setidaknya dua komoditas strategis dan unggulan Indonesia yang rantai pasoknya dapat terdampak oleh kebijakan EU Regulation on Deforestation-Free Supply Chains tersebut, yakni kelapa sawit dan karet. Dalam hal ini, diperlukan langkah kebijakan yang tepat oleh Indonesia dalam rangka mengamankan akses pasar kedua komoditas tersebut di Eropa dan juga memperluas pasar kedua komoditas di kawasan lainnya. “Tujuan dari FGD antara lain memperoleh tanggapan dan pandangan para pemangku kepentingan lokal untuk sawit dan karet alam terkait proliferasi kebijakan keberlanjutan yang tidak berimbang dan cenderung diskriminatif terhadap komoditas Indonesia. Juga mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan hambatan (tarif/non-tarif) dalam pengembangan produk sawit dan karet berkelanjutan di Indonesia maupun dalam memperluas akses pasar di luar negeri. Serta merumuskan rekomendasi dan strategi diplomasi ekonomi nasional, khususnya untuk sektor komoditas berkelanjutan yang tepat, komprehensif, dan efektif, khususnya di kawasan Eropa,” kata Tri, dilansir dari laman resmi BPDPKS, Selasa (31/1/2023). Adapun penanggap pada FGD tersebut antara lain Ketua Bidang Keomunikasi Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS. Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya integrasi dari semua stakeholder untuk memperkuat Diplomasi Komoditas khususnya sawit. “Tanpa adanya integrasi semua pihak akan sulit memenangkan diplomasi ke Eropa, karena banyak dan beragamnya hal yang diangkat Eropa,” tutup Kabul
Tempo.co | Selasa, 31 Januari 2023
Pemerintah Terapkan Biodiesel B35 Mulai Besok, Pertamina Bakal Serap 9,9 Juta KL
Pertamina Patra Niaga bakal menyerap biodiesel B35 sebesar 9,9 juta kilo liter (KL) pada 2023. Sebelumnya, Pertamina juga menyerap 8,5 juta KL bahan bakar dari program biodiesel B25. “Bagi Pertamina, ini harus kami siapkan sebaik mungkin. Kami akan menyiapkan sarana penimbunan karena 9,9 juta KL jumlah yang besar,” kata Direktur Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam acara ‘Implementasi B35 untuk Kemandirian Energi Menuju Transisi Energi yang Merata dan Berkeadilan’ di Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian, Selasa, 31 Januari 2023. “Penerimaan akan kami siapkan dengan baik, berikut dengan sistem quality control-nya,” imbuhnya. Untuk memudahkan pendistribusian, Alfian melanjutkan, Pertamina bakal melakukan simplifikasi terminal. Dari 112 terminal untuk distribusi biodiesel akan disimplifikasi menjadi 17 terminal. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pendistribusian oleh Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). “Dari 17 terminal sisanya, menjadi tanggung jawab Pertamina untuk sampai ke 112 terminal yang lain,” ujar Alfian. Pemerintah bakal menerapkan program B35 mulai besok Rabu, 1 Februari 2023. Adapun B35 merupakan bahan bakar dengan presentase pencampuran bahan bakar nabati (BBN) berbasis crude palm oil (CPO) sebesar 65 persen ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar sebesar 35 persen. “B35 akan segera masuk dalam seluruh transportasi nasional yang menggunakan bahan bakar biodiesel,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian Musdhalifah Maschmud di Kemenko Perekonomian, Selasa, 31 Januari 2023. “Diperkirakan alokasi biodiesel menjadi sebesar 13,15 juta kilo liter,” kata dia.
Media Indonesia | Rabu, 1 Februari 2023
Gaikindo Sambut Positif Penerapan Biodiesel 35
Kapasitas produksi biofuel di saat ini sudah mencapai 17,5 juta kiloliter. Jumlah itu dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan mandatori B-35. PEMERINTAH mengumumkan pemberlakuan penerapan campuran bahan bakar nabati menjadi bahan bakar minyak solar sebesar 35% (program biodiesel 35/B-35) mulai 1 Februasi ini. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengapresiasi langkah pemerintah itu karena menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam penerapan biodiesel di dunia. “Pihak prinsipal dari negara asal jadi bingung semua. Karena sampai saat ini di dunia masih 10% atau BIO. Jadi waktu kita loncat ke B-20 semua bingung, dan kita akan loncat ke B-35,” ujar Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dalam gelar wicara bertajuk Energy Corner Special Implementasi B-35 di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, industri otomotif di Indonesia mampu menjual sekitar 1.050.000 kendaraan setiap tahunnya. Dari angka itu, 23% merupakan kendaraan bermesin diesel atau berbahan bakar solar. Saat ini, jumlah kendaraan berbahan bakar solar di Tanah Air diperkirakan telah mencapai 5 juta unit. Karena itu, penerapan biodiesel melalui pemanfaatan B-35 didukung oleh asosiasi. Awalnya, sambungnya, kalangan industri sempat meragukan keandalan B-35 itu. Keraguan itu soal titik beku B-35 yang dikhawatirkan lebih tinggi karena adanya campuran komponen kelapa sawit sebesar 35% di dalam solar. “Namun, dari hasil uji coba, kelihatannya bisa lewat. Kemarin coba di Dieng dan Bromo aman saja, enggak ada masalah,” imbuh Yohannes. Di kesempatan yang sama, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, kapasitas produksi biofuel di Indonesia saat ini sudah mencapai 17,5 juta kiloliter. Jumlah itu dapat memenuhi kebutuhan untuk menj alankan mandatori B-35. “Pada tahun 2023 ini, pada Januari, kami semua dari industri sudah memasok dengan standar B-35. Seharunya pada 1 Febuari ini kita hanya tinggal meneruskannya,” tuturnya. Namun, Paulus menyebut ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki, salah satunya soal peningkatan kualitas tempat penyimpanan biofuel agar mutu B-35 terjaga.
Target penyaluran
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan, target penyaluran B-35 pada tahun ini mencapai 13,15 juta kiloliter. Jumlah itu leih tinggi dari alokasi penyaluran B-30 di 2022 yang sebesar 10,15 juta kiloliter. “Volume penyaluran biodiesel B-35 yang akan diselenggarakan tahun ini diperkirakan 13,15 juta kiloliter,” ujarnya dalam gelar wicara bertajuk Energy Corner Special Implementasi B-35 di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskana, jika target penyaluran sebanyak 13,15 juta kiloliter itu tercapai, negara bisa menghemat devisa hingga US$10,75 miliar pada tahun ini. Penghematan itu didapat dari berkurangnya impor solar. “Penerapan B-35 diproyeksikan juga bakal mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 34,9 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e),” terang Musdhalifah. Selain itu, tambahnya, penerapan B-35 diproyeksikan bakal menyerap 1,65 juta tenaga kerja. Karena itu, guna mendukung keberhasilan penerapan B-35 di Tanah Air, seluruh pihak yang terlibat di dalam ekosistem harus bisa mempersiapkan diri dengan matang.
Bisnis Indonesia | Rabu, 1 Februari 2023
KENDALI HARGA DI TANGAN B35
Kebijakan pemerintah mengimplementasikan program pencampuran 35% biodiesel ke minyak Solar atau B35 mulai 1 Februari 2023 bisa menstabilkan harga komoditas minyak sawit. Pengusaha biofuel di Indonesia kini bisa tersenyum lebar setelah pemerintah menaikkan program pencampuran biodiesel ke minyak Solar menjadi 35% (B35) mulai hari ini, Rabu (1/2). Alasannya, kebijakan B35 itu bisa membantu pengusaha biofuel mengosongkan tangki penyimpanan bio-dieselnya. Apalagi, pemerintah telah menghitung alokasi kebutuhan biodiesel pada tahun ini sebesar 13,15 juta kiloliter (kl). Selama ini, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mencatat kapasitas produksi biodiesel milik pengusaha anggota Aprobi sudah mencapai 17,5 juta kiloliter. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjak-rawan menjamin kebutuhan biodiesel yang mencapai 13,15 juta KL bisa dicukupi anggotanya. “Produksi kita 17,5 juta kl dan alokasi 13 juta kl. Jadi 75% dari kapasitas produksi. Teorinya cukup,” ujarnya dalam diskusi Implementasi B35 di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (31/1). Menurutnya, industri biofuel sudah menjalankan produksi biodiesel sejak 17 tahun lalu. Namun, dia mengungkapkan terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya biodiesel seperti pencampuran fatty acid methyl ester (FAME) atau biodiesel dengan Solar masih dilaksanakan di kapal. Untuk itu, dia tengah mengevaluasi hal itu termasuk mencari jalan keluar agar bisa efektif dan efisien. “Misalnya, kita berencana menggunakan tangki di darat jadi tidak terapung.” Selain tantangan pencampuran, dia melanjutkan pengiriman dari industri sampai ke tujuan juga tidak mudah. Bila distribusi melalui jalur laut, dia mengkhawatirkan membutuhkan waktu lama. “Kemungkinan terjadinya penguapan air sangat besar,” ungkap Paulus. Oleh karena itu, dia berharap ada fasilitas penyangga termasuk menambah stok bahan baku. “Kemudian kualitas, kita akan memperbaiki kualitas kita, kandungan airnya misalnya, stabilas oksidasi sekarang 11 jam, sebelumnya 10 jam,” katanya. Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan bahwa penerapan program B35 sudah dihitung dengan volume kebutuhan sepanjang tahun ini sebanyak 13,15 juta kl. Menurutnya, penerapan B3.5 yang merupakan campuran 35% hahan bakar nabati berbasis minyak kelapasawit ke dalam bahan bakar minyak \ (BBM) Solar mulai 1 Februari 2023? Dia berharap implementasi B35 bisa menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, penerapan kebijakan itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghemat devisa negara yang biasanya digunakan untuk membeli energi dari luar negeri. Musdhalifah mencatat lahan perkebunan di Indonesia seluas 16,3 juta hektare (ha) ditanami kelapa sawit. Setidaknya, 16 juta penduduk bergantung kepada industri tersebut. Selain menghimpun dana pungutan ekspor produk kelapa sawit, pemerintah juga melakukan pengelolaan dana dan menyalurkannya kembali untuk perbaikan sektor perkebunan kelapa sawit. “Kami pun mengelola dana sesuai arahan komite dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” ucapnya. Dalam acara yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan BPDPKS menyiapkan anggaran sebesar Rp31 triliun untuk program B35 pada 2023. Anggaran tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada badan usaha yang menjual biodiesel, apabila harganya lebih tinggi dari harga Solar. Bila harga indeks pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi dari HIP Solar, PT Pertamina yang menyerap biodiesel akan membeli dengan harga Solar. Selanjutnya, BPDPKS akan membayar kepada badan usaha biodiesel untuk kekurangan pembayaran Pertamina. “Jadi sesuai regulasi yang ada fungsi BPDPKS, itu membayar selisih harga indeks pasar Solar dan biodiesel,” ujar Edy. Saat harga biodiesel lebih rendah dibandingkan harga Solar, BPDPKS tidak membayar sepersen pun, seperti yang terjadi pada periode Juli-Desember 2022. Pada 2021, Edy mengatakan bahwa BPDPKS membayar Rp51 triliun kepada badan usaha biodiesel karena harga Solar lebih tinggi dibandingkan biodiesel.
TUJUAN SAMPINGAN
Sebenarnya, Eddy menegaskan tujuan awal dari program B35 adalah menstabilkan harga minyak sawit. “Tujuan sampingannya menghemat devisa, dan kaitannya dengan gas rumah kaca, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, hanya tujuan lain daripada itu,” tutur Edy. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan penerapan program B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng dalam negeri. Airlangga juga menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri dalam stok yang cukup dan tidak akan terjadi kekurangan. Saat ini, pemerintah meningkatkan kebutuhan minyak goreng kemasan dan curah dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan untuk 3 bulan ke depan. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga pasokan terutama menjelang Hari Besar, Keagamaan, dan Nasional (HBKN) puasa dan Idulfitri 2023. Airlangga berharap dengan penambahan pasokan untuk minyak goreng dan penerapan program biodiesel B35 dapat menjadi mitigasi dalam penyerapan CPO dalam negeri. “Jadi tentu suplai berlebihan, suplainya banyak, demikian pula dengan tekanan pasar ekspor terutama di Eropa, akan mengurangi demand dan pengurangan demand ini yang akan dikompensasikan dengan B35,” ujar Airlangga. Sebaliknya, anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, menyiapkan kilang penampungan tambahan berkisar 50.000 kl guna menampung bahan FAME sebagai campuran tambahan B30 menjadi B35. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasutio menerangkan Pertamina telah mendukung program biodiesel. Saat program B30, Pertamina menerima 8,5 juta kl biodiesel. Bila B35 berjalan, dia memprediksi Pertamina menerima 9,9 juta kl. “Jadi bagi Pertamina kami harus mempersiapkan ini sebaik mungkin dengan penerimaan kami 9,9 juta kl,” katanya.
MENSTABILKAN HARGA MINYAK SAWIT
Pemerintah mulai menerapkan program mandatory Biodiesel 35% (B35) mulai 1 Februari 2023. Selain menstabilkan harga minyak sawit, program B35 bertujuan menciptakan lapangan kerja, hingga menaikkan devisa negara.
Kompas | Rabu, 1 Februari 2023
Energi Fosil Masih Dominan
Pertumbuhan konsumsi energi fosil di Indonesia lebih agresif ketimbang energi terbarukan. Padahal, ada target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025. Peningkatan konsumsi energi pada 2022, yang pemenuhannya masih didominasi energi fosil, membuat capaian energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional hanya naik tipis 0,1 persen menjadi 12,3 persen. Pemerintah optimistis target 23 persen porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025 bisa tercapai, salah satunya dengan terus memastikan pengadaan energi terbarukan. Berdasarkan data sementara Direktorat Jenderal Energi Barn, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, konsumsi energi primer pada 2022 sebesar 1,73 miliar barel setara minyak atau meningkat dari 2021 yang 1,48 miliar barel setara minyak. Peningkatan terjadi pada tiap-tiap energi, termasuk batubara dan minyak bumi yang merupakan energi fosil. Konsumsi energi terbarukan juga meningkat dari 181 juta barel setara minyak menjadi 214 juta barel setara minyak. Akan tetapi, kenaikan tersebut belum cukup mampu mengejar kenaikan energi fosil secara keseluruhan sehingga porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer hingga akhir 2022 sebesar 12,3 persen, meningkat dari 2021 yang 12,2 persen. Capaian tersebut jauh di bawah target 2022 yang sebesar 15,7 persen. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/1/2023), mengatakan, sejak awal memang sudah ada gap antara realisasi dan target yang ada. Percepatan untuk mengejar target sulit dilakukan meski sejumlah kebijakan telah diambil untuk mendorong itu. “Ternyata kecepatan penambahan dari energi fosil ini lebih tinggi dari energi terbarukan. Apakah target 23 persen pada 2025 tetap menjadi target? Ya. Tahun ini, strategi kami ialah memastikan agar proses pengadaan (energi terbarukan) berjalan sehingga panennya pada 2024 akhir atau 2025,” ujar Dadan. Menurut Dadan, hitungan tercapai atau tidaknya target 23 persen energi terbarukan pada 2025adalah pada 31 Desember 2025. Masih ada waktu sekitar tiga tahun untuk mengejar target itu. Ia pun yakin, karena jika melihat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, ada angka 23 persen pada 2025 yang bisa dicapai. Sementara itu, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi terbarukan pada akhir 2022 mencapai 12.557 megawatt (MW) atau di atas rencana yang 12.529 MW. Sejumlah pembangkit listrik energi terbarukan yang bakal beroperasi pada 2023, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi Unit 3, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa PTPN rv (Persero). Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-dhidro (PLTM) Madong, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Selayar, dengan total kapasitas 223 MW. Dadan meyakini, pada masa mendatang harga energi terbarukan akan bersaing dengan energi fosil. “Ada proyek baru pembangkit listrik tenaga ba-yu/PLTB di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, de- ngan tarif sangat kompetitif, yakni 5,5 sen dollar AS per kilowatt jam (kWli). Ini akan jadi terobosan dan menghilangkan stigma energi terbarukan itu mahal. Ke depan, jika ada proyek bagus dan bisa dieksekusi dengan baik, maka akan ada tarif yang makin kompetitif,” katanya. Adapun implementasi PLTS atap hingga akhir 2022 mencapai 6.522 pelanggan dengan kapasitas 60,45 megawatt peak (MWp). Sementara pembangunan infrastruktur EBTKE dari APBN 2022, di antaranya, ialah 11.365 unit alat penyalur daya listrik (Apdal), 3 unit PLTM sebesar 320 kilowatt, dan 148 unit PLTS atap sebesar 2,8 MWp. Menantang Menurut Direktur Tropical Renewable Energy Centre Fakultas Teknik Universitas Indonesia Adi Surjosatyo, program pengembangan energi ter- barukan sejak sekitar 10 tahun lalu memang sangat lambat Kendati diisukan akan terus meningkat, kenyataannya kerap kali terbentur dengan struktur bisnis sehingga perkembangannya belum sesuai harapan. Di sisi lain, sektor bisnis juga krusial dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19. Dengan meningkatnya permintaan energi, pemenuhannya masih didominasi energi fosil. Hal itu turut berperan menghambat akselerasi pengembangan energi terbarukan. “Dengan data saat ini, sulit untuk mencapai target Pada penghematan penggunaan ba-han bakar minyak, misalnya, yang cenderung kurang berhasil karena di sisi lain jumlah penduduk terus meningkat Pemerintah harus bisa mengendalikan antara struktur bisnis dan pengembangan energi terbarukan itu. Perlu keseimbangan,” katanya. Adi menambahkan, energi terbarukan yang teknologinya semakin dekat untuk dikuasai adalah PLTS. Namun, saat ini masih terkendala dalam peralatan dan suku cadang yang masih diimpor. Di sisi lain, ada potensi besar pada biomassa yang dapat terus diupayakan pengembangannya.
Bahan bakar nabati
Sementara itu, untuk pemanfaatan bahan bakar nabati guna mendukung capaian bauran energi terbarukan, mulai 1 Februari 2023 pemerintah mengimplementasikan program solar B35. Produk dengan nama pasar biosolar ini merupakan campuran antara biodiesel 35 persen dan solar murni 65 persen. Sebelumnya, campuran biodiesel ditetapkan sebesar 30 persen dengan nama solar B30. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, dalam diskusi “Energy Corner Special B35 Implemen- tation” di Jakarta, Selasa, mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan infrastruktur dengan membangun tangki fatty acid methyl esters (FAME) berkapasitas 50.000 kiloliter yang baru. Pembangunan ini dilakukan demi mendukung produktivitas B35. “Infrastruktur perlu disiapkan secara matang demi terus mempertahankan keberlanjutan ini. Sebab, 9,9 juta kiloliter (untuk kebutuhan B35) itu jumlah yang sangat besar. Khusus untuk implementasi B35, kami mempersiapkan tangki FAME baru berkapasitas 50.000 kiloliter,” ujar Alfian. Tantangan lain yang dihadapi ialah keberadaan pabrik biodiesel belum merata, khususnya untuk Indonesia bagian timur. Pemerintah sedang menyiapkan pembangunan pabrik biodiesel di wilayah Papua karena di sana juga terdapat perkebunan Kelapa Sawit Namun, pembangunan masih terkendala karena jarak antarperke-bunan terpisah cukup jauh dan infrastruktur jalan terbatas. Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menambahkan, pihaknya akan memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan penyangga B35 yang memadai. Kualitas biodiesel juga perlu dijaga dengan baik dan penuh kehati-hatian. “Kami berupaya menjaga kualitas biodiesel dari pabrik hingga masyarakat karena tidak mudah. Kalau transportasinya dari laut, memakan waktu lama dan kemungkinan uap air yang masuk juga tinggi,” ujar Paulus. Kendati ada kenaikan dari B3O menjadi B35, harga biosolar tetap Rp 6.800 per liter. Harga ini sudah dinaikkan dari Rp 5.150 per liter sejak awal September 2022 lantaran naiknya harga minyak mentah dunia.
CNBCIndonesia.com (YOUTUBE) | Selasa, 31 Januari 2023
Kapasitas Pabrik Biodiesel RI Capai 17,5 Juta KL, Pasokan B35 Aman!
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama CNBC Indonesia menyelenggarakan event Energy Corner Special B35 Implementation dengan tema “B35 Untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Transisi Energi Yang Merata dan Berkeadilan” yang akan mengupas tuntas implementasi bahan bakar nabati sekaligus upaya pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia Ketua Umum Aprobi, Paulus Tjakrawan mengungkapkan menyebutkan bahwa kapasitas pabrik biodiesel RI hingga kini tercatat mencapai 17,5 juta kilo liter (kl) sehingga produsen dapat memproduksi biodiesel sesuai dengan program pemerintah sekaligus memenuhi pasokan B35 di Indonesia. Senada dnegan Aprobi, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrahman juga memastikan keberlangsungan program B35 tidak akan menganggu pemenuhan pasokan sektor pangan. Selain itu BPDPKS juga memastikan upaya memerangi kampanye negatif terkait sawit dan produk sawit. Seperti apa program B35 menjawab isu keberlanjutan? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohannes Nangoi dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrahman dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution dalam Energy Corner Special B35 Implementation, CNBC Indonesia (Selasa, 31/01/2023)
https://www.youtube.com/watch?
BERITA BIOFUEL
Rakyat Merdeka | Rabu, 1 Februari 2023
Airlangga: Devisa Negara Bisa Hemat Rp 161 Triliun
Pemerintah meningkatkan kandungan minyak nabati dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 35 persen. Program yang disebut biodiesel 35 alias B35 ini resmi dimulai hari ini. “PROGRAM B35 akan menghemat devisa sebesar 10,75 miliar dolar AS atau sekitar Rp 161 triliun (kurs Rp 14.992 per dolar AS)/\’ ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat peluncuran B35 bertajuk \’Energy- Comer Special B35 Implementation\’\’ di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Tak hanya menghemat devisa, kata Airlangga, program biodiesel B3 5 juga bisa mendatangkan keuntungan lain. Yaitu, meningkatkan nilai tambah di mdustri hilir sawit sebesar Rp 16.76 triliun, dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. Menurutnya, sebagai wujud nyata Pemerintah mempercepat transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan, maka sejak 1 Februari 2023 tingkat pencampuran biodiesel dinaikkan menjadi 35 persen. Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, kebijakan im sekaligus mendorong investasi berkelanjutan di Tanah Air, sesuai komitmen yang tertuang dalam pertemuan G20 di Bali pada November 2022. “Dalam Conference of the Parties (COP), selalu ada komitmen dari negara besar menginvestasikan a hundred billion. Tapi dalam realisasinya tidak terlaksana. Nah, Indonesia mengambil inisiatif sendiri dalam B35,:: bebernya. Airlangga menjelaskan. Indo- nesia sudah menialankan program biodiesel 2,5 persen sejak 2008. Kemudian, ditingkatkan menjadi 20 persen pada 2016, dan 1 Januari 2020 menerapkan biodiesel 30 persen (B30). Menurutnya, Indonesia menjadi negara yang paling konsisten menerapkan energi hijau atau Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di dunia. Tentunya dengan ketahanan dan kemandirian energi, untuk mengurangi ketergantungan kepada BBM impor jenis minyak Solar. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud memastikan, B35 akan segera masuk dalam transportasi nasional yang menggunakan bahan bakar biodiesel. “Penyaluran B3 5 diperkirakan sebanyak 13,5 juta kiloliter,” katanya. Dia menjelaskan, program B35 bisa berjalan karena Pemerintah memiliki dana vans dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dan Perekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ini juga sejalan dengan tugas pokok BPDPKS, yang salah satunya menghimpun pungutan ekspor sawit. Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kus-diana mengatakan, program B35 dilakukan secara mandiri. Sejak 2015, program ini dimulai tidak berkiblat atau mencontoh kepada negara manapun. Dadan mengungkapkan, pengembangan B35 hanya membutuhkan waktu selama satu bulan, setelah Pemerintah melakukan uji jalan pelaksanaan B30 tahun lalu. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi mengatakan, sebenarnya industri otomotif menjadi salah satu yang diuntungkan dari program B35 ini. Namun, dalam penerapannya menimbulkan kebingungan bagi industri, karena belum pernah digunakan di negara lain. “Industri otomotif coba-coba karena di dunia belum ada yang pakai B20 dan B35. Sampai sekarang dunia baru BIO,;: katanya. Selain itu, kata Yohanes, ada kekhawatiran dari campuran bahan bakar ini, yaitu titik beku-nya lebih tinggi karena ada kandungan minyak. “Tapi saat kita coba, aman-aman saja. Jadi tidak ada masalah, kandungan sulfur juga turun, memang sifatnya air yang harus kita kontrol,” ujarnya. Dia berharap, pengembangan B35 ke depan bisa memenuhi standar Euro 4. Karena, saat ini kendaraan yang diproduksi di Indonesia harus sesuai standar Euro 4. Apalagi, rata-rata setiap tahun ada 230-300 ribu kendaraan berbahan bakar diesel atau solar terjual di Indonesia.
Republika.co.id | Selasa, 31 Januari 2023
Airlangga Pastikan B35 Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi Program Biodiesel 35 persen atau B-35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri. “Karena di sini hadir Dirut BPKPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri mencukupi,” kata Airlanggq dalam Talkshow “Implementasi B35” di Jakarta, Selasa (31/1/2023). Ia mengatakan, pasokan minyak goreng sudah ditingkatkan dari 300 ribu kilo liter menjadi 450 ribu kilo liter. Dengan permintaan ekspor sawit ke Eropa yang melemah, ia meyakini akan semakin banyak pasokan yang bisa digunakan untuk program B-35 yang akan dimulai pada 1 Februari 2023. Penerapan B-35 merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar. “Tadi kami tanya Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan mengatakan besok Pertamina sudah siap menyediakan di setiap SPBU B-35 yang akan terdistribusi dengan baik,” kata Airlangga. Sebelumnya, Airlangga menyebut implementasi kebijakan B-35 yang menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel akan menghemat devisa Indonesia hingga 10,75 miliar dolar AS. Kebijakan ini juga diyakini dapat meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 triliun dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton setara karbon dioksida. Pemerintah pun mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih berkelanjutan, dan mendorong agar penerapan B-35 menjadi Key Performance Indicator (KPI) bagi para direksi BUMN di sektor energi. Berkaca dari implementasi B-30 pada 2022, sebanyak lebih dari 10,5 juta kiloliter biodiesel telah disalurkan sehingga devisa sekitar 8,34 miliar dolar AS dapat dihemat.
https://republika.co.id/