Pemerintah Bentuk Kemitraan Pengusahaan Biomassa-Batu Bara untuk Turunkan Emisi Gas Rumah kaca
Medcom.id | Jum’at, 23 Desember 2022
Pemerintah Bentuk Kemitraan Pengusahaan Biomassa-Batu Bara untuk Turunkan Emisi Gas Rumah kaca
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) meluncurkan Pilot Project Kemitraan Pengusahaan Biomassa dan Batu Bara Sumatera Selatan sebagai wujud komitmen Indonesia untuk melakukan transisi energi guna menurunkan emisi gas rumah kaca. Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan pilot project tersebut menjadi aksi nyata kolaborasi pemangku kepentingan yang lebih luas. “Kegiatan yang kami lakukan ini adalah berkat dukungan dari semua pihak, termasuk dari sektor swasta. Dari pertemuan COP26 UNFCCC di Glasglow kemarin, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, salah satunya dengan pressing down batu bara,” katanya dikutip dari Antara, Jumat, 23 Desember 2022. Nani mengatakan kemitraan pengusahaan biomassa dan kerja sama rehabilitasi mangrove itu akan turut mendukung kebijakan pemerintah terkait transisi ke energi bersih dengan mendorong pengurangan penggunaan batu bara serta meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). “Biomassa ini masuk ke dalam EBT, dan potensi yang kita miliki besar sekali. Nah tentu di sini PR-nya adalah bagaimana bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan melibatkan masyarakat,” tuturnya. Nani juga mendorong masyarakat bisa merasakan manfaat program dalam mendukung upaya pengurangan emisi dan rehabilitasi mangrove. Terkait rehabilitasi mangrove, Nani mengungkapkan pemerintah punya target untuk bisa merehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove. Rehabilitasi dilakukan bukan hanya dengan menanam tetapi juga melalui konservasi. “Kami juga mohon masukannya bagaimana mengakselerasi rehabilitasi mangrove ini, konteksnya kita maksimalkan. Ini akan berkelanjutan sampa 2030 kalau berkaitan dengan target NDC,” kata Nani. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail mengatakan partisipasi perusahaan melalui Program Kemitraan Pengusahaan Biomassa dan Batu Bara di Sumatera Selatan merupakan wujud komitmen perusahaan sebagai perusahaan tambang yang peduli lingkungan. Arsal menyebut co-firing juga bermanfaat dari sisi ekonomi lantaran hutan produksi, lahan reklamasi, lahan-lahan tidur yang tidak produktif, hingga lahan-lahan kritis/terdegradasi dapat dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang menjadi bahan baku biomassa. “PTBA terus bertransformasi dari perusahaan pertambangan batu bara menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan. Saat ini, kami berpartisipasi mendorong percepatan transisi energi melalui Program Kemitraan Pengusahaan Biomassa dan Batu Bara di Sumatera Selatan,” katanya. PTBA juga berkolaborasi dengan Kemenko Marves, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, PT Pelindo, PT TBP, APHI, APBI, APROBI, dan GAPKI dalam program Pilot Project Biomassa dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Rehabilitasi Mangrove Nasional. “Saya mengajak mari sama-sama berkolaborasi secara efektif dan efisien dalam percepatan transisi energi bersih, dan percepatan pencapaian target rehabilitasi mangrove nasional di tahun 2024,” kata Arsal.
BERITA BIOFUEL
Infosawit.com | Sabtu, 24 Desember 2022
Pemerintah Akan Luncurkan Campuran Solar B35 Januari 2023, Apa itu Solar B23?
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pastikan pemerintah akan meluncurkan program solar B35. Apa itu solar B35? Solar B35 merupakan campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Kadarnya adalah 35 persen, sementara 65 persen lainnya merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pemberlakuan B35 merupakan salah satu upaya strategis negara untuk mengurangi impor BBM, sekaligus mengimplementasikan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam konferensi pers di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyebutkan program B35 mulai pada 1 Januari 2023 mendatang. BPDPKS akan mendanai program solar B35 dan mengucurkannya kepada pengusaha biodiesel di dalam negeri. Dana yang dikucurkan dalam bentuk subsidi selisih harga. Adapun selisih harga yang dimaksud adalah perbedaan antara harga solar dengan biodiesel. Sebelumnya BPDPKS sudah memberikan dana pada program B30. Dia mendata tahun ini dana yang diberikan pada program biodiesel B30 sebanyak Rp 34,56 triliun. Dana tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan dana yang diberikan pada 2021 yaitu sebesar Rp 51,86 triliun. Ia menjelaskan harga biodiesel selama ini lebih tinggi dari solar, sehingga selisih harga dibebankan pada BPDPKS agar pengusaha biodiesel tidak rugi karena diwajibkan menjual seharga solar. Ia mengatakan sebenarnya volume biodiesel yang disalurkan pada 2022 lebih besar yaitu mencapai 10,6 juta kiloliter dibandingkan pada 2021 hanya 9,29 juta kiloliter. Namun, adanya penipisan selisih antara harga solar dan biodiesel yang menjadi alasan penurunan biaya yang disalurkan untuk biodisel di tahun ini.
Harian Kontan | Senin, 26 Desember 2022
10 PSN Terbaru
PEMERINTAH masih menggeber proyek-proyek infrastruktur. Terbaru, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dan empat proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN. “Nilai dari PSN baru ini diperkirakan mencapai Rp 265 triliun,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam media gathering di Jakarta, Jum\’at (23/12). Adapun ke 10 PSN tersebut terdiri; dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi); Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau). Lalu, Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Industri \’Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau). Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat); Bendungan Karangnong-ko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur); Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS {Carbon Capture, Utilization und Storage) dan Compression di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat). Terakhir, ada proyek Pengembangan biofuel dari metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).