Perhatian! Biodiesel B35 Mundur ke 1 Februari 2023

| News
Share Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

CNBCIndonesia.com | Kamis, 29 Desember 2022

Perhatian! Biodiesel B35 Mundur ke 1 Februari 2023

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat edaran baru yang menyebutkan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dengan persentase sebesar 35% (B35) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar mulai berlaku pada 1 Februari 2023. Ketentuan ini berbeda dari Keputusan Menteri ESDM sebelumnya yang sudah menetapkan alokasi biodiesel B35 dan berlaku sejak periode Januari – Desember 2023. Adapun surat edaran terbaru ini ditetapkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pada 28 Desember 2022. Surat edaran ini tertera No. 10.E/EK.05/DJE/2022 tentang Implementasi Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan surat edaran terbaru Kementerian ESDM tersebut, mundurnya pemberlakuan pencampuran biodiesel 35% (B35) menjadi 1 Februari 2023 karena berdasarkan kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketentuan tersebut terdapat pada poin ke-2 surat edaran tersebut, yang berbunyi: Berdasarkan kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, maka: a. Pencampuran BBN jenis Biodiesel dengan persentase sebesar 35% (B35) ke dalam BBM jenis Minyak Solar mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023. b. Untuk periode bulan Januari 2023, persentase pencampuran BBN jenis Biodiesel ke dalam BBM jenis Minyak Solar sebesar 30% (B30). “Pimpinan/Direksi Badan Usaha BBN jenis Biodiesel dan Badan Usaha BBM untuk melaksanakan kebijakan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 2,” ungkap poin ke-3 Surat Edaran tersebut. “Kebijakan teknis yang telah ditetapkan akan disesuaikan,” lanjut bunyi poin ke-4. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel dan badan usaha pemasok biodiesel untuk 2023. Hal ini sudah tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 205.K/EK.05/DJE/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2023. Kementerian ESDM menetapkan alokasi biodiesel untuk B35 pada 2023 mencapai 13.148.594 kilo liter (kl), naik dari alokasi 2022 sebesar 11.025.604 kl. Pada 2022 pemerintah masih memberlakukan program B30. Hal ini dengan asumsi konsumsi diesel/Solar di Indonesia pada tahun depan mencapai 37.567.411 kl, naik 3% dari proyeksi tahun ini 36.475.050 kl. Keputusan Menteri ESDM ini merupakan respons atas Instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk penerapan B35 pada 2023. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember 2022.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20221229112611-4-401123/perhatian-biodiesel-b35-mundur-ke-1-februari-2023

 

 

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 30 Desember 2022

Wapres Minta Dunia Usaha Bantu Turunkan Emisi Karbon

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta dunia usaha berpartisipasi aktif dalam aksi-aksi nyata pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan guna membantu pemerintah mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC). Pemerintah RI meningkatkan target penurunan emisi GRK dalam ENDC menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Wapres Ma’ruf menuturkan, Indonesia memiliki komitmen kuat di bidang lingkungan dan memberikan perhatian pada peningkatan aksi perubahan iklim. Namun demikian, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial agar dapat menjadi warisan yang berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa. “Karena itu, saya berharap makin banyak perusahaan yang akan menjadi agen perubahan utamanya dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan,” tegas Wapres Ma\’ruf Amin. Wapres mengatakan hal itu dalam acara Penganugerahan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Tahun 2022 di Istana Wapres Jakarta, Kamis (29/12/2022). Berkenaan dengan upaya penurunan emisi karbon, Wapres menyebutkan, Pemerintah RI menargetkan penurunan emisi GRK dalam ENDC menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030 yang didasarkan pada sejumlah kebijakan nasional. “Peningkatan target itu didasarkan pada beragam kebijakan nasional terkait perubahan iklim, seperti penerapan pajak karbon, upaya mencapai Indonesia\’s Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40,” jelas Wapres. Menurut Wapres, target penurunan emisi GRK itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah RI yang tentunya membutuhkan kerja sama multipihak dan multisektor dalam paradigma kolaborasi dan kerja sama, termasuk dengan sektor usaha. “Partisipasi aktif dunia usaha dalam aksi-aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan berkelanjutan sangat dinantikan,” jelas dia. Partisipasi aktif dunia usaha di antaranya bisa dengan mengikuti Proper dan mengupayakan yang terbaik sehingga bisa meraih peringkat terbaik. Proper (Public Disclosure Program for Environmental Compliance) adalah program pemerintah untuk menilai kinerja perusahaan atas upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. “Bagi dunia usaha, Proper sekaligus menjadi platform untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau,” ungkap Wapres. Menurut Wapres, kriteria penilaian Proper setiap tahun juga makin kompleks mengikuti kebutuhan dan tuntutan zaman. Tahun ini misalnya, penilaiannya sudah mencakup pene- rapan kriteria Penilaian Daur Hidup {Life Cycle Assesment) dan pelaksanaan inovasi sosial. Ada pula kategori green leadership yang menilai kepemimpinan CEO perusahaan kandidat Emas Proper dalam membawa perusahaannya memenuhi berbagai kriteria yang berwawasan masa depan, seperti pengelolaan energi, air, dan limbah. “Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring penanganan berbagai tantangan global lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SD Gs (Sustainable Development Goals). Dan, perusahaan yang mengikuti Proper, baik jumlah maupun peringkatnya semakin meningkat. Artinya, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” jelas Wapres. Dalam Proper 2022, seperti dilansir Antara, terdapat 3.200 unit entitas perusahaan yang dinilai, sebanyak 51 perusahaan mendapatkan kategori Emas. Sedangkan 170 perusahaan mendapat kategori Hijau, 2.031 perusahaan mendapatkan kategori Biru, 887 perusahaan mendapatkan kategori Merah, dua perusahaan mendapat kategori Hitam, dan 59 tidak diumumkan karena dalam proses penegakan hukum dan tidak beroperasi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sepanjang 2022, tercatat 872 inovasi di bidang lingkungan telah dilahirkan oleh perusahaan dan dinilai menghasilkan penghematan Rp 126,28 triliun. Inovasi-inovasi itu di antaranya penghematan energi 469,3 juta giga joule, penurunan emisi GRK 112,9 juta ton CO2 eq, penurunan emisi konvensional 11,92 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 25,26 juta ton, 3R limbah non-B3 sebesar 10,44 juta ton, efisiensi air 326,62 juta meter kubik, penurunan beban pencemaran air 33,01 juta ton, dan perlindungan keanekaragaman hayati 111 ribu hektare (ha). “Upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan ini berdampak positif terhadap masyarakat. Pada 2022, tercatat Rp 1,89 triliun telah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ungkap Siti.

Luas Karhutla Anjlok

Pada bagian lain, Indonesia mengalami penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2022. Berdasarkan data Kementerian LHK, sampai November 2022, luas karhutla turun 43% dibanding 2021. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhe-wanti mengatakan, luas karhutla pada 2022 terdapat penurunan sekitar 152.797 ha dan Indonesia mengalami penurunan karhutla dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data SiPongi Kementerian LHK pada 2020, lahan yang terdampak seluas 296.942 ha dan naik menjadi 358.867 ha pada 2021 dan kembali turun menjadi 202.617 ha pada tahun ini. “Jumlah itu jauh di bawah luasan karhutla yang terjadi pada 2019 ketika api menghanguskan hutan dan lahan seluas 1.649.258 ha,” ujar Laksmi dalam Refleksi Akhir Tahun Kementerian LHK pada hari yang sama. Penasihat Senior Menteri LHK Efransjah dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas penurunan luas karhutla tersebut. Hal itu berdampak besar terhadap penurunan emisi GRK. Untuk itu, Kementerian LHK menyampaikan apresiasi terhadap aksi di tingkat tapak, termasuk pencegahan yang dilakukan oleh Manggala Agni, yaitu brigade pengendalian karhutla yang berada di bawah Kementerian LHK. “Ini juga berkat peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla sebagai salah satu kunci Indonesia dapat mengurangi jumlah luasan areal yang terbakar,” papar dia.