Potensi Minyak Jelantah sebagai Alternatif Biodiesel Kelapa Sawit
Tirto.id | Senin, 30 Agustus 2021
Potensi Minyak Jelantah sebagai Alternatif Biodiesel Kelapa Sawit
Menggoreng makanan dengan minyak yang dipakai ulang sudah menjadi suatu hal lazim di Indonesia. Minyak bekas ini sering dikenal sebagai minyak jelantah. Para pengelola restoran hingga rumah tangga kerap memiliki wadah khusus untuk menyimpan minyak ini, umumnya untuk menghemat penggunaan minyak goreng mereka. Namun, kebiasaan ini bukanlah tanpa risiko. Berbagai studi menemukan zat beracun berupa 4-hydroxy-trans-2-nonenal (HNE) dalam minyak goreng yang dipakai berulang kali. Penelitian Kruman dan timnya pada 1997 menemukan bahwa HNE mengakibatkan penyakit seperti stroke, Alzheimer dan Parkinson. Selain dikonsumsi, sebagian masyarakat Indonesia membuang minyak bekas sembarangan. Survei tahun 2017 menemukan bahwa separuh lebih minyak jelantah rumah tangga di Tangerang, Jawa Barat, dibuang di tempat pengumpulan sampah kota, sementara sisanya dibuang ke selokan atau langsung ke tanah. Survei lain di Bogor, yang dipublikasikan pada Agustus 2015, menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga membuang minyak di selokan. Pembuangan yang berakhir di saluran air dapat menyebabkan penyumbatan pada pipa, menurut studi International Council on Clean Transportation (ICCT). Jika minyak ini dibuang ke air, minyak jelantah dapat menurunkan kualitas air yang yang dapat membahayakan hewan dan tumbuhan di dalam badan air. Pembuangannya ke tanah dapat membahayakan tumbuhan dan tanaman pula. Untuk mencegah dampak negatif ini, berbagai pihak sedang menggali potensi biodiesel berbahan baku minyak jelantah. Biodiesel sendiri adalah bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin/motor diesel berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi/
Biodiesel selain Sawit?
Program mandatori biodiesel sebetulnya sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5 persen. Kemudian secara bertahap, pemerintah meningkatkan kadar biodiesel ini. Selama beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggencarkan biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit yang kini sudah mencapai B30, terdiri dari 30 persen biodiesel dan 70 persen solar. Alasannya, Indonesia ingin mendorong pemanfaatan kelapa sawit dalam negeri dan mengekspor sawit dalam bentuk jadi atau setengah jadi, mengutip siaran pers. Penghematan devisa lewat penggunaan CPO sebagai biodiesel untuk B30 bisa mencapai kurang lebih Rp110 triliun per tahun, menurut Jokowi. Selain itu, Jokowi menilai biodiesel ini ramah lingkungan. “Kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah green fuel, yang kita pakai adalah biodiesel, semuanya. Artinya ramah lingkungan,” imbuh Jokowi pada 10 Januari 2020. Biodiesel sawit selama ini juga menjadi cara utama Indonesia untuk memenuhi mandat biodiesel dalam Peraturan Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015. Regulasi ini mewajibkan pemanfaatan biodiesel dalam campuran bahan bakar minyak setidaknya 30 persen dari total kebutuhan di berbagai sektor pada 2020. Namun, mimpi Jokowi untuk mewujudkan B100 membawa masalah lain. Artikel Traction Energy Asia pada Januari 2021 menjelaskan bahwa penggunaan biodiesel B30 memang mengurangi mengurangi 30 juta ton emisi CO2. Namun, ekspansi lahan perkebunan sawit untuk memenuhi permintaan bahan baku biodiesel justru akan menambah 52 juta ton emisi CO2, jika dihitung dari analisis daur hidup dari sektor hulu (perkebunan sawit) hingga hilir (konsumsi biodiesel). Kajian lain Traction Energy juga menilai penggunaan biofuel “generasi pertama” yang berasal dari produksi hasil pertanian atau perkebunan akan menciptakan persaingan penggunaan hasil pertanian untuk pangan dan energi. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan penggunaan biofuel “generasi kedua”, termasuk minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO). “Dari sisi lingkungan, penyerapan UCO sebagai bahan baku biodiesel dapat mengurangi kebutuhan pembukaan lahan baru untuk memenuhi produksi biodiesel, serta mengurangi risiko negatif pada saluran air, air tanah, dan kesuburan tanah atas pembuangan minyak jelantah tersebut,” ungkap studi yang sama.
Potensi Minyak Jelantah?
Kajian ICCT pada 2018 memperkirakan bahwa Indonesia mampu menghasilkan hampir 1,2 miliar liter biodiesel setiap tahun, dengan asumsi adanya inisiatif pengumpulan minyak jelantah rumah tangga yang lebih intensif. Artinya, Indonesia dapat mengganti 45 persen dari konsumsi biodiesel sawit saat ini dengan UCO, sehingga berpotensi mengurangi 6 juta ton emisi gas rumah kaca setiap tahunnya. “Meskipun pengumpulan UCO pada tingkat ini akan sulit, kami menemukan ini [1,2 miliar liter biodiesel] hanya 50 persen dari total produksi UCO, yang kami perkirakan berjumlah lebih dari 3 miliar liter per tahun,” ungkap ICCT. ICCT juga menemukan bahwa biaya produksi biodiesel dari minyak jelantah 35 persen lebih rendah dibanding biodiesel dari sawit. Pemerintah juga bisa menghemat sekitar Rp345 miliar rupiah per tahun jika pengumpulan minyak ini dapat diperluas dari sumber yang “mudah dikumpulkan” dan disubsidi untuk produksi biodiesel, sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk subsidi biodiesel sawit. Serupa, siaran pers Kementerian ESDM menyebut biodiesel berbasis minyak jelantah dapat memenuhi 32 persen kebutuhan biodiesel nasional dan mengurangi 91,7 persen emisi CO2 dibanding solar. Kendati manfaat yang diberikan, pengumpulan dan pemanfaatan minyak jelantah masih minim. Menukil siaran pers Kementerian ESDM, Kajian awal Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Traction Energy Asia mencatat bahwa Indonesia baru mengumpulkan 3 juta kilo liter (KL), atau hanya 18,5 persen dari total konsumsi minyak goreng sawit nasional sebesar 16,2 juta KL pada tahun 2019. Dari 3 juta KL ini, hanya sekitar 570 ribu KL yang dikonversi untuk biodiesel dan kebutuhan lainnya, sementara sisanya digunakan untuk minyak goreng daur ulang dan ekspor. Belum adanya mekanisme pengumpulan minyak jelantah baik dari restoran, hotel, dan rumah tangga menyebabkan minimnya pemanfaatan minyak jelantah, menurut kajian tersebut. “Sebaran lokasi sumber minyak jelantah yang tidak simetris dengan lokasi pabrik pengolahan biodiesel, teknologi pengolahan (terutama yang dikelola oleh masyarakat) yang belum cukup efisien dan kualitas biodiesel hasil olahan minyak jelantah yang masih perlu diuji lebih jauh menjadi tantangan selanjutnya,” sebut siaran pers yang sama. Mengutip siaran pers terpisah, Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Kementerian ESDM Effendi Manurung mengungkap pada 16 Maret 2021 bahwa faktor keterbatasan bahan baku dan tingginya biaya produksi membuat produksi biodiesel berbasis minyak jelantah berhenti. Ia menekankan, belum ada insentif untuk pengembangan biodiesel berbasis minyak jelantah karena saat ini insentif masih fokus pada minyak sawit. Di sisi lain, pemanfaatan biodiesel berbasis minyak jelantah membutuhkan antara lain pengembangan teknologi yang efisien dan terjangkau serta suatu mekanisme harga-beli.
Solusi Minyak Jelantah?
Beberapa pihak telah mendorong penggunaan minyak jelantah untuk biodiesel di berbagai daerah. Menukil dari laman Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, berdasarkan paparan Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi, Effendi Manurung, PT. Bali Hijau Biodiesel misalnya, telah mengembangkan biodiesel berbasis minyak jelantah yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar bus sekolah dan genset di beberapa hotel di Bali. Kelompok swadaya masyarakat di Tarakan Timur, Kalimantan Utara, juga berhasil memproduksi biodiesel berbasis minyak jelantah dengan rata-rata produksi 180 liter per hari dan dijual dengan harga Rp11 ribu per liter. Effendi mengklaim bahwa produksi ini meraup keuntungan Rp2 juta per hari. Sementara itu, studi ICCT mengungkap bahwa insentif keuangan menjadi pendorong utama keberhasilan pengumpulan UCO dan produksi biodiesel. Pemerintah juga dapat mengalihkan sebagian dana perkebunan kelapa sawit untuk biodiesel UCO atau minyak jelantah. “Biaya produksi biodiesel UCO lebih rendah dibandingkan dengan berbasis kelapa sawit biodiesel, tetapi masih lebih mahal untuk diproduksi daripada bahan bakar konvensional, dan dengan demikian [biodiesel minyak jelantah] akan memerlukan dukungan kebijakan,” tegas studi tersebut. ICCT juga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa biodiesel ini diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri dengan mencampurkannya dengan solar konvensional. Minyak ini kemudian dijual ke Pertamina dan perusahaan lain yang mencampur bahan bakar. “Dengan menerapkan pelajaran dari program sebelumnya serta praktik terbaik dari keberhasilan program di luar negeri, Indonesia dapat menyukseskan pemanfaatan UCO dalam biofuel,” tertulis dalam kajian tersebut.
https://tirto.id/potensi-
Kontan.co.id | Senin, 30 Agustus 2021
PTPN V targetkan empat pembangkit tenaga biogas baru dapat beroperasi pada tahun ini
PT Perkebunan Nusantara V menargetkan empat pembangkit tenaga biogas (PTBg) dengan memanfaatkan limbah cair atau Palm Oil Mill Effluence (POME) pabrik kelapa sawit selesai dibangun dan beroperasi pada 2021 ini. Chief Executive Officer PTPN V, Jatmiko K Santosa, mengatakan satu unit PTBg hasil sinergi bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Ristek BRIN, dan lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) yang berlokasi di Pabrik Kelapa Sawit Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Riau, telah selesai dan siap untuk dioperasikan. “Untuk di Sei Pagar Insya Allah dalam waktu dekat akan segera diresmikan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Senin (30/8). Sementara tiga unit PTBg lainnya yang dibangun secara mandiri oleh PTPN V berdasarkan transfer ilmu dan pengalaman inovasi teknologi pemanfaatan biogas dari BPPT masih dalam tahap pembangunan. Ketiganya berlokasi di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PKS Lubuk Dalam, PKS Tapung, dan PKS Rokan dengan progres rata-rata mencapai 60%. Jatmiko menjelaskan, pemanfaatan limbah cair sawit menjadi salah satu program utama PTPN V dalam upaya menekan cost production dan menambah income perusahaan. Selain itu, langkah tersebut juga selaras dengan komitmen perusahaan milik negara tersebut untuk menekan emisi gas rumah kaca serta mendorong konversi energi dan sumber daya alam yang efisien. Dalam pelaksanaannya, Jatmiko yang juga Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau itu memaparkan PTPN V menggunakan konsep PTBg Covered Lagoon. Konsep tersebut diawali dengan membangun kolam raksasa untuk menampung limbah cair atau POME. Kolam selanjutnya dipasang terpal cover berbahan HDPE berukuran besar untuk menangkap gas methane yang dilepaskan limbah cair. Gas yang terperangkap lalu dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler atau bejana penghasil uap untuk disalurkan sebagai sumber penggerak turbin atau langsung dimanfaatkan untuk sterilizer atau pemasak buah sawit. “Selama ini operasional boiler kita menggunakan pembakaran cangkang. Nah, dengan PTBg ini, maka cangkang yang awalnya untuk pembakaran bisa sebagai diversifikasi bisnis dan menjadi income baru perusahaan,” sambungnya.
Lebih jauh, ia mengatakan keberadaan empat PTBg tersebut melengkapi dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) yang telah terlebih dahulu berdiri di dua pabrik PTPN V, yakni PLTBg Tandun dan Terantam. PLTBg Tandun beroperasi sejak 2012 silam. Keberadaan PLTBg berkapasitas 1,6 MW itu berhasil menekan cost biaya solar mencapai Rp5,8 miliar pertahun. Selain itu, sepanjang 2020 lalu PLTBg Tandun juga berkontribusi penambahan insentif International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) sebesar Rp9,4 miliar. Begitu juga dengan PLTBg Terantam yang diresmikan awal 2020 lalu turut menyumbang penghematan hingga Rp1,6 miliar sepanjang semester pertama 2021 ini. Selain itu, PLTBg Terantam turut berkontribusi penambahan insentif Rp4,8 miliar dari ISCC. “Bisa dibayangkan seberapa besar potensi finansial yang bakal diperoleh perusahaan, baik dari berkurangnya cost production hingga insentif ISCC melalui PLTBg maupun PTBg ini. Potensi yang kita miliki masih sangat besar, dan menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkannya,” ujarnya. “Insya Allah PTPN V akan menjadi perkebunan negara pertama yang seluruh Pabrik Kelapa Sawitnya memiliki fasilitas Biogas. Optimalisasi aset yang menciptakan nilai tambah, merupakan komitmen Perseroan untuk menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” ujarnya.