Prabowo Bakal Genjot B50 untuk Kurangi Impor BBM
Metrotvnews.com | Selasa, 27 Agustus 2024
Prabowo Bakal Genjot B50 untuk Kurangi Impor BBM
Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, berharap untuk menerapkan kewajiban pencampuran biodiesel berbahan dasar minyak sawit sebesar 50 persen pada awal tahun depan. Menurutnya ini akan mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar USD20 miliar per tahun. Dia mengatakan pada pekan lalu berencana untuk meningkatkan pencampuran menjadi 40 persen pada Januari 2025, dari 35 persen saat ini, dalam upaya mengurangi impor bahan bakar dan menurunkan emisi bahan bakar fosil. “Dengan B50, 50 persen biodiesel terbuat dari minyak sawit, begitu kita mencapai B50, Insya Allah pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan menghemat USD20 miliar per tahun, kita tidak perlu mengirim uang ini ke luar negeri.” ujar Prabowo, dilansir Channel News Asia, Selasa, 27 Agustus 2024. Harga minyak sawit berjangka Malaysia melonjak dan mencapai level tertinggi dalam lebih dari sebulan karena berita tersebut, sebelum melemah dan menetap pada 3.921 ringgit (USD902,42) per metrik ton, atau naik 1,4 persen. Sementara itu, Asosiasi produsen minyak sawit terbesar di Indonesia, Gapki, mengatakan B50 tidak dapat diterapkan pada awal 2025, karena belum diuji. Asosiasi produsen biofuel Indonesia APROBI mengatakan para produsen memerlukan waktu untuk menguji bahan bakar B50 dan meningkatkan kapasitas produksi mereka untuk memenuhi permintaan, kata sekretaris jenderal kelompok tersebut. Pakar Biofuel di Institut Teknologi Bandung Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan industri biodiesel mungkin perlu meningkatkan kualitas produknya untuk memastikan bahan bakar tetap stabil untuk keperluan pencampuran yang lebih tinggi. “Biodiesel rentan membentuk sedimen jika bersentuhan dengan oksigen, terutama pada saat pengangkutan dan penyimpanan, yang dapat menyumbat filter mesin,” katanya. Dia menuturkan beberapa produsen biodiesel mungkin perlu memasang peralatan baru untuk memenuhi standar baru, dan ini akan memakan waktu enam bulan. “Akan bijaksana untuk menerapkannya paling cepat pada akhir tahun 2025,” tambahnya.
Serapan B50 B50 diperkirakan akan mengonsumsi 18 juta metrik ton minyak sawit mentah, naik dari perkiraan 11 juta metrik ton yang digunakan untuk B35 tahun ini, kata Gapki sebelumnya. Konsumsi minyak sawit Indonesia telah tumbuh rata-rata 7,6 persen per tahun sejak 2019, menurut data Gapki, sementara produksi pada periode yang sama meningkat kurang dari satu persen per tahun di Indonesia, yang merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Peningkatan mandat biodiesel akan mengakibatkan penurunan volume ekspor. “Pencapaian 50 persen tidak mungkin dilakukan dalam beberapa bulan ke depan karena uji coba yang diperlukan belum dilakukan. Mencapai 40 persen itu sendiri merupakan tugas besar,” kata seorang trader yang berbasis di Mumbai. Mandat biodiesel sawit di Indonesia berlaku untuk transportasi darat, kereta api, mesin industri, dan pembangkit listrik tenaga diesel. Indonesia juga mengembangkan bahan bakar jet berbasis kelapa sawit dan telah melakukan uji terbang, meskipun implementasi rencana pencampuran bahan bakar nabati sebesar tih persen untuk bahan bakar jet pada tahun 2020 tertunda.
https://www.metrotvnews.com/read/bVDCga1X-prabowo-bakal-genjot-b50-untuk-kurangi-impor-bbm
BERITA BIOFUEL
Harian Kontan | Selasa, 27 Agustus 2024
Program B40 Butuh Lahan Tambahan (Program B40 butuh pasokan CPO 17,57 juta kiloliter)
Pemerintah menargetkan program mandaton biodiesel 1540 atau bauran solar dengan 40% balian bakar nabati berbasis minyak Kelapa Sawit atau crude Palm Oil (CPO) dapat terlaksana pada awal tahun 2025. Pelaku usaha pun mengusulkan tambahan lahan perkebunan sawit yang khusus untuk mendukung program tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESI )M) menyatakan siap untuk meng-implementasikan program B40 mulai 1 Januari 2025. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan agar implementasi pemanfaatan bioe-nergi sebagai bahan bakar transportasi mesti menjadi prioritas bagi pemerintah. “Kami sedang mempersiapkan B40 untuk mandatorinya. Nanti kami keluarkan (regulasi). Insya Allah pada 1 Januari 2025,”” kala Eniya, Senin (26/8). Saat ini, program B40 masih dalam tahap uji coba untuk mesin non-otomotif setelah sebelumnya dilakukan uji coba ke mesin otomotif. Dalam berita sebelumnya, Kementerian ESDM pernah memproyeksikan kebutuhan stok minimal minyak Kelapa Sawit atau crude Palm Oil (CPO) untuk menopang program B40 berada di kisaran 17,57 juta kiloliter hingga 15,29 juta ton. Angka ini didasari oleh asumsi kebutuhan solar tahun 2024, yakni sebesar 38,04 juta kiloliter sekaligus perkiraan pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 5%. Di tahun ini, pemerintah menerapkan B35 dengan total kuota penyaluran sebanyak 13,41 juta kiloliter. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga memproyeksikan kebutuhan dana insentif B35 pada 2024 mencapai Rp 28,5 triliun.
Lahan khusus
Implementasi program B40 memang tidak mudah dilakukan mengingat kebutuhan CPO cukup tinggi. CPO tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan bioenergi saja, melainkan juga untuk rrfemenuhi kebutuhan pangan, produk turunan, hingga ekspor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Marto- no mengaku, kapasitas produksi CPO di Indonesia masih cukup untuk mendukung program B40. “Diperlukan minimal 14 juta ton CPO untuk menyukseskan B40,” imbuh dia, Senin (26/8). Guna mengatasi risiko keterbatasan pasokan CPO untuk program mandatori biodiesel, Gapki menyebut, perlunya lahan khusus atau dedicated area di samping upaya peningkatan produktivitas di lahan yang telah ada. Penambahan lahan khusus ini diyakini akan berdampak signifikan ketika pemerintah meningkatkan persentase mandatori biodiesel, dari B35 ke B40, kemudian ke B50 dan B60, hingga seterusnya Terkait luas lahan khusus yang diperlukan untuk program mandatori biodiesel, Eddy bilang, penentuan luas harus berdasarkan data realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) oleh pemerintah yang didukung BPDPKS. Saat ini” realisasi target peremajaan sawit rakyat seluas 180.000 hektare (ha) per tahuh masih mengalami hambatan di lapangan. “Mesti dihitung sejauh mana program peremajaan sawit rakyat dapat berjalan sesuai rencana dan juga berapa target mandatori biodiesel dari pemerintah,” ujar Eddy.