Program B35 Dijadwalkan Mulai Januari 2023
Sawitindonesia.com | Kamis, 22 Desember 2022
Program B35 Dijadwalkan Mulai Januari 2023
Pemerintah siap melaksanakan mandatori (kewajiban) penggunaan bahan bakar nabati (BBN) B35 pada 1 Januari 2023. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dadan Kusdiana mengatakan hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam keputusan sidang kabinet tanggal 6 Desember 2022. “Penggunaan B35 sudah diputuskan dalam sidang kabinet 6 Desember lalu, setelah keputusan tersebut kita langsung melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya dengan Dirjen Migas, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN), Badan Usaha BBM dan stakeholder lain”, ujar Dadan pada kegiatan Kick off Implementasi B35 tahun 2023, Selasa (20/12). Dadan menjelaskan, keputusan untuk implementasi program B35 dan belum B40, diambil dengan berbagai pertimbangan diantaranya ketersedian pasokan bahan baku terutama crude palm oil (CPO), kapasitas produksi BU BBN dan standar spek yang diharus dipenuhi. “Memang secara kapasitas cukup besar, disisi lain kita juga selalu meminta setiap peningkatan pencampuran harus bisa memastikan tidak ada pengurangan spek blendingnya. Biodiesel itu jangan jadi pengotor dalam campuran ini, maka harus dilakukan pengawasan secara volume dan spek terpenuhi”, tegas Dadan. Di akhir tahun 2022 ini, menurut Dadan, merupakan masa transisi penggunaan B30 ke B35 untuk melihat dan mengevaluasi persiapan program B35 ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. “Minggu keempat saya akan berdiskusi dengan Ditjen Migas seperti apa progreesnya untuk B35 baik dari sisi minyak solar dan biodieselnya, satu bulan waktu yang relatif optimal untuk memastikan persiapan dan spek. Saya ingin memastikan, biodiesel yang sampai ke konsumen spek untuk B35, kita tidak ingin spek B30 untuk yang B35”, ujarnya Pada kesempatan ini, Dadan juga mengungkapkan ke depan akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait percepatan pengembangan bioethanol. “Presiden minta untuk bioethanol dilakukan percepatan seperti halnya untuk biodiesel, nanti ada pepres yang isinya menugaskan Kementerian ESDM untuk melakukan percepatan secara khusus biotehanol dari tebu,”tutur Dadan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bioenergi, Edi Wibowo menyampaikan bahwa melalui program B35 akan ada peningkatan kebutuhan B100 sebesar 1,9 juta kiloliter (KL) atau setara dengan pengurangan solar sebesar volume yang sama. Secara teknis nantinya akan dibahas bersama dalam tim pengawas di Ditjen Migas di masa-masa transisi program ini.
https://sawitindonesia.com/
Tirto.id | Kamis, 22 Desember 2022
BPDPKS Salurkan Dana Rp144,59 Triliun untuk Biodiesel
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat kinerja penyaluran dana biodiesel mencapai Rp144,59 triliun sejak periode 2015 sampai dengan 2022. Penyaluran tersebut diperuntukan untuk 42,98 juta kilo liter biodiesel. “Kalau kita lihat sejak 2015 diberlakukan biodiesel BPDKS menyalurkan dana Rp144,59 triliun,” kata Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam Press Conference Kinerja Sektor Sawit, di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (22/12/2022). Tidak hanya itu, selama periode tersebut BPDKS juga berhasil melakukan penghematan devisa mencapai Rp299,65 triliun. Sedangkan dari sisi perpajakan berhasil memberikan nilai tambah hingga Rp13,14 triliun. “Kita juga berhasil menurunkan 64,16 juta ton setara CO2 yang bisa dipulangkan gas rumah kaca,” katanya. Eddy menuturkan program biodiesel ini sangat penting untuk menentukan stabilitas harga sawit. Karena sebelum adanya program yang diinisiasi pada 2015 ini tren harga sawit belakangan terus menurun. Lantaran jumlah produksi lebih besar daripada permintaan. “Sehingga tren harganya menurun. Oleh karena itu 2015 kita perkenalkan bagaimana menciptakan pasar baru yang dapat menyerap produksi tadi yakni dalam bentuk biodiesel,” pungkasnya. Untum diketahui program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5 persen. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5 persen pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 2015 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10 persen menjadi 15 persen Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan kadar biodiesel hingga 20 persen (B20). Program Mandatori B20 berjalan baik dengan pemberian insentif dari BPDPKS untuk sektor PSO. Dan mulai 1 September 2018 pemberian insentif diperluas ke sektor non-PSO.
https://tirto.id/bpdpks-
Bisnis.com | Kamis, 22 Desember 2022
Program B35 Diyakini Bakal Kerek Harga TBS Sawit
Harga tandan buah segar (TBS) sawit diprediksi bakal melonjak apabila program Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ditingkatkan menjadi 35 persen atau B35. Saat ini rata-rata harga TBS Rp1.800-Rp2.400 per kg dan diperkirakan akan naik menjadi Rp3.000-Rp4.000 per kg jika program B35 diberlakukan. Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung, mengatakan kebijakan B35 akan memicu naiknya minyak sawit dunia dan harga TBS petani akan naik signifikan. “Hitungan saya setelah B35 harga TBS kami akan naik dimulai dari Rp3.000 per kg dan akan berangsur naik sampai Rp4.000 per kg dan seterusnya,” kata Gulat kepada Bisnis, Rabu (21/12/2022). Dia mengatakan sudah sejak April saat pelarangan ekspor CPO dimulai, harga TBS di 22 provinsi sentra sawit rerata stagnan di Rp1.800-Rp2.400 per kg. Untuk petani swadaya masih di bawah harga pokok produksi (HPP) yaitu Rp2.250 per kg. Padahal luas kebun petani swadaya mayoritas (93 persen), kebun petani bermitra itu hanya 7 persen. “Kami 17 juta petani sawit dan pekerja sawit siap dan full power dukung program tersebut,” ujarnya. Selain itu, menurut dia kebijakan B35 tersebut juga akan menggugurkan dengan sendirinya kebijakan Uni Eropa yang melarang impor beberapa komoditas yang dianggap sebagai pendorong utama deforestasi. Minyak kelapa sawit, kopi, kakao dan kedelai termasuk dalam produk yang bakal dilarang memasuki Benua Biru. “Ketidakinginan tersebut lebih dikarenakan oleh ketakutan UE terhadap semakin berkurangnya ketersediaan minyak nabati sawit untuk kebutuhan pangan. Itulah rahasianya mengapa UE masih menerapkan sawit tidak berkelanjutan jika digunakan sebagai sumber bahan energi. Jelas itu politik dagang dan Indonesia jangan mau didikte,” ungkapnya. Gulat mengatakan kebijakan B35 di dalam negeri tidak akan mengalami hambatan signifikan, selain dari pada produksi sawit yang diperkirakan akan menurun 10-12 persen. Hal tersebut dipengaruhi pemupukan yang relatif tidak dilakukan petani sejak awal 2022 dan anjloknya harga TBS pada 6 bulan terakhir. Kondisi petani juga semakin berat karena harga pupuk melonjak sampai 300 persen. “BUMN Pupuk harus mengurangi ambisi keuntungan fantastis dari produksi pupuknya, harus melihat secara keseluruhan, jangan hanya melihat keuntungan BUMN Pupuk saja dan Presiden sudah memperingatkan hal ini ketika G20 di Bali, yaitu potensi ancaman krisis pupuk dunia,” ungkap Gulat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi biodiesel pada tahun 2023 sebesar 13,14 juta kiloliter (kl) seiring rencana implementasi program B35. Mengacu pada proyeksi penyaluran Biosolar tahun 2022 sebesar 36.475.050 kiloliter (kL), serta asumsi pertumbuhan permintaan/demand sebesar 3 persen, diperkirakan penjualan Biosolar di tahun 2023 akan mencapai angka 37.567.411 juta kL. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mengungkapkan, mengacu pada proyeksi penyaluran Biosolar 2022 sebesar 36.475.050 kiloliter (kL), serta asumsi pertumbuhan permintaan/demand sebesar 3 persen, diperkirakan penjualan Biosolar di 2023 akan mencapai angka 37.567.411 juta kL. “Adapun estimasi kebutuhan Biodiesel untuk mendukung implementasi B35 sebesar 13.148.594 kl, atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar 11.025.604 kl,” ungkap Agung dikutip dari siaran pers, Sabtu (17/12/2022).
https://ekonomi.bisnis.com/