PTPN akan Pasok Pertamina Bioetanol 30.000 KL untuk Campuran Pertamax
Katadata.co.id | Kamis, 15 Juni 2023
PTPN akan Pasok Pertamina Bioetanol 30.000 KL untuk Campuran Pertamax
Holding BUMN Perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) menyampaikan kemampuan perusahaan untuk memasok etanol untuk bahan baku bioetanol sebagai bahan campuran BBM Pertamax. Namun PTPN hanya sanggup memasok 30.000 kiloliter (kl) per tahun. Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Ghani, mengatakan bahwa PTPN menjadi mitra Pertamina dalam program pengadaan produk bahan bakar nabati bioetanol yang bakal dipasarkan di Surabaya, Jawa Timur dalam waktu dekat. “Pertamina kerja sama dengan kami, memang suplainya masih untuk separuh Kota Surabaya,” kata Ghani di Gedung Nusantara I DPR Jakarta pada Kamis (15/6). Suplai etanol dari PTPN kepada Pertamina akan seluruhnya berasal dari bahan baku tetes tebu atau molases yang merupakan produk sampingan dari produksi gula. Saat memproduksi gula, cairan dari tebu akan diekstraksi dan dipanaskan hingga menjadi kristal. Molasses adalah cairan kental berwarna hitam dengan konsistensi seperti sirup yang tertinggal saat kristalisasi cairan tebu selesai. Meski sudah memperoleh lampu hijau sebagai pemasok etanol ke Pertamina, Ghani mengatakan pihaknya belum menyepakati harga atau nilai transaksi dari pengiriman etanol ke perusahaan migas pelat merah tersebut. “Belum sampai ke sana, kami masih tunggu informasi. Masih ada diskusi lanjutan,” ujar Ghani. Di sisi lain, Kementerian ESDM telah mengkonsolidasikan beberapa produsen etanol yang tergabung dalam Asosiasi Penyalur Spiritus dan Ethanol Indonesia (Apsendo) menyusul rencana Pertamina untuk mengedarkan BBM jenis baru dari campuran Pertamax dengan bahan bakar nabati bioetanol pada bulan ini. Langkah tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian produksi BBM bioetanol tidak mengganggu suplai tetes tebu untuk industri pangan, khususnya gula. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, mengatakan bahwa saat ini terdapat sebelas badan usaha bahan bakar nabati atau BU BBN penghasil etanol yang tergabung dalam Apsendo. Gabungan sebelas BU BBN itu sanggup memproduksi etanol hingga potensi kapasitas 337.500 kiloliter (KL). Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari selisih kemampuan produksi bioetanol domestik untuk bahan bakar kendaraan atau fuel grade dari tiga produsen berkapasitas 63.000 KL. “Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa program Bioetanol akan mengganggu sektor pangan,” kata Dadan lewat pesan singkat pada Jumat (9/6). Guna menebalkan cadangan pasokan bioetanol dalam negeri, pemerintah juga sedang merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) terkait percepatan swasembada gula dan penyediaan bioetanol. Sebelumnya, Pertamina berencana untuk mengedarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru pada bulan ini. BBM tersebut merupakan campuran Pertamax beroktan 92 dengan bahan bakar nabati bioetanol. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan bahwa langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak sembari mewujudkan kemandirian energi domestik. “Kami di bulan ini mau meluncurkan produk baru, yaitu bioetanol. Yakni Pertamax kami campur dengan etanol,” kata Nicke dalam Media Briefing Capaian Kinerja 2022 di Grha Pertamina Jakarta pada Selasa (6/6). Langkah perseroan untuk merilis bioetanol akan menambah portofolio produk bahan bakar nabati yang ditawarkan oleh Pertamina. Perusahaan migas pelat merah itu telah mengedarkan BBM dengan campuran minyak nabati yang diwujudkan dalam program B35. Adapun program B35 adalah mencampur biodiesel dari fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 35% ke dalam komposisi BBM solar bersubsidi.
Kontan.co.id | Kamis, 15 Juni 2023
Kementerian ESDM Akan Evaluasi Dampak Pencampuran Bioethanol ke Pertamax
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi dampak pencampuran bioethanol ke Pertamax, khususnya pengaruhnya terhadap harga jual. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, saat ini uji coba pencampuran (blending) bioethanol 5% (E5) ke Pertamax sedang dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik. “Sudah bagus sih nanti akan dilanjutkan,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (14/6). Tutuka mengungkapkan, pihaknya terus melaksanakan evaluasi perihal pengaruh pencampuran bioethanol terhadap harga jual Pertamax. Nantinya skala keberhasilan dari uji coba ini menjadi tolok ukur Kementerian ESDM untuk masuk ke tahap komersialisasi. “Tahun ini mungkin proven dulu konsepnya. Kalo diterapkan kan kita harus bangun pabrik dulu, masih lama kan,” ujarnya. Sebelumnya, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Edi Wibowo menjelaskan penggunaan bioethanol untuk dicampur (blending) dengan gasoline merupakan salah satu program Kementerian ESDM demi peningkatan penggunaan BBN. “Tetapi dalam implementasinya masih banyak tantangan, antara lain terbatasnya produksi bioethanol dan belum adanya insentif selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) gasoline dengan bioethanol,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Jumat (26/5). Maka itu, Kementerian ESDM terus berkoordinasi dan mendorong stakeholder untuk dapat mewujudkannya. Menurut Edi, pencampuran bioethanol dengan gasoline tidak menghadapi permasalahan yang signifikan. Sejatinya di 2009 hingga 2010 proses ini sudah berjalan, bahkan Gaikindo sudah siap. Sedangkan PT Pertamina dan Lemigas juga sudah pernah mengujinya. “Dulu sudah implementasi Bioethanol 2% (E2) tetapi karena harganya terlalu tinggi dan tidak ada insentif jadi berhenti,” terangnya. Nah di tahun ini, BBN akan semakin didorong untuk menurunkan emisi di sektor transportasi. Rencananya, Kementerian ESDM akan melakukan uji coba pasar (market trial) di Surabaya bersama Pertamina pada akhir Juni atau Juli 2023. Adapun proses market trial di Surabaya akan dijalankan dan dievaluasi secara berkala yakni tiga bulan sekali. Jika berhasil tinggal kemudian implementasinya diperluas. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini total produksi bioetanol fuel grade sudah mencapai 40.000 KL per tahun. Namun demikian, produksi ini masih jauh di bawah kebutuhan 696.000 KL per tahun untuk pengimplementasian tahap awal di daerah Jawa Timur dan Jakarta.