Sangat Rendah, Indonesia Baru Manfaatkan 3 Persen Potensi Energi Terbarukan
Kompas | Selasa, 31 Maret 2020
Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan hingga 442 gigawatt (GW), atau sekitar tujuh kali lipat dari kapasitas listrik yang telah terpasang di Indonesia. Namun, hingga saat ini total pemanfaatan energi terbarukan hanya 2.3 persen dari potensi yang ada. Dalam media briefing Perlunya Perubahan Kebijakan Kelistrikan Di Tengah Pandemi Covid-19 dan Krisis Iklim, Senin (30/3/20), Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF sekaligus Dosen FEB Universitas Indonesia (UI), berkata bahwa tingkat konsumsi listrik di Indonesia masih berada di bawah Malaysia dan Thailand. Jika mengingat target Indonesia yang ingin meningkatkan perekonomian industri di luar pulau Jawa, target ini akan sulit dicapai jika produksi dan pendistribusian listrik belum dilakukan secara merata. Seperti di Indonesia bagian timur yang efisiensi elektrifikasinya hanya sekitar delapan jam, jauh berbeda dengan Jakarta yang dapat menggunakan listrik selama 24 jam penuh. Menurut paparan Adila Isfandiari, peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Pemerintah Indonesia menggunakan skema “take or pay” dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Jadi, hingga saat ini listrik di Indonesia disediakan oleh pihak swasta. Namun, Indonesia justru fokus pada pembangunan PLTU batubara untuk menangani kapasitas pembangkit listrik. Berdasarkan data Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia (HEESI) tahun 2018, batubara menguasai komposisi pembangkit listrik di Indonesia hingga 50 persen. Padahal dari segi harga, pemanfaatan energi terbarukan di tren global telah mengalami penurunan harga hingga 80 persen dalam sembilan tahun terakhir. Di Indonesia sendiri, penurunan harga energi terbarukan mencapai 50 persen terhitung sejak 2014.
Lebih lanjut Adila menjelaskan bahwa nilai investasi energi surya per megawatt (MW) pada 2021 akan lebih murah dibanding investasi pembangunan PLTU baru. Tidak hanya itu, pada 2030 nanti, membangun pembangkit listrik tenaga surya akan lebih murah daripada mengoperasikan PLTU yang sudah ada. Tren penurunan harga ini sangat jelas, mengingat energi terbarukan yang sangat berkembang di dunia. Ini tidak seperti PLTU batubara yang sudah memiliki teknologi pasti sehingga sangat kecil kemungkinan penurunan harga dari energi ini. Berly menjelaskan, keberhasilan pemanfaatan energi terbarukan berhasil dicapai oleh negara Vietnam. Dalam dua tahun terakhir, Vietnam berhasil meningkatkan energi dari 134 MW menjadi 5.5 GW dengan memanfaatkan tenaga surya. Angka ini mencakup 44 persen dari total energi yang dimiliki Asia Tenggara.
Sedangkan di Indonesia, pemanfaatan tenaga surya dan angin masih sangat minim. Padahal, menurut Berly, beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi energi angin yang cukup besar. Khususnya di bagian selatan Sumatra dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Ketika negara lain berlomba-lomba memanfaatkan energi terbarukan, Indonesia justru memberhentikan pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dalam dua tahun terakhir. Hal ini menyebabkan Indonesia jauh tertinggal dari negara ASEAN lainnya dalam hal pemanfaatan energi terbarukan. Apalagi pembangunan PLTU memiliki masa operasi 40 tahun. Hal ini akan semakin mengunci potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. “Padahal di tahun 2019 sendiri, total kapasitas PLTU yang sudah terpasang sekitar 75 MW. Cukup besar. Tapi terlalu banyak PLTU yang sudah kontrak take or pay, jadi PLN harus membayar dan merelakan energi listrik tenaga terbarukan,” jelas Adila. Adila juga menyebutkan salah satu pembangkit listrik di Sumatra Utara diminta untuk mengurangi produksi tenaga hidro hingga 30-40 persen karena persediaan listrik sudah terlalu oversupply di tempat itu sendiri. “Pemerintah harus segera melakukan transisi energi, karena banyak kerugian yang akan didapat jika kita terus bergantung pada PLTU batubara,” ucap Adila.