Tahun 2022, Angkutan Umum Pakai Mobil Listrik

Bisnis Indonesia | Sabtu, 13 November 2021

Tahun 2022, Angkutan Umum Pakai Mobil Listrik

Mulai tahun 2022, pemerintah menargetkan angkutan umum dan mobil dinas pemerintah menggunakan kendaraan listrik Untuk mendukung rencana tersebut sejumlah regulasi sudah diterbitkan. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jumat (12/11/2021), saat memberikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, dengan tajuk “Industri Mobil Listrik: Lompatan Menuju Indonesia Maju”. Hadir dalam acara tersebut sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Brawijaya. Sejumlah peraturan tersebut, imbuh Moeldoko, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. “Semua itu menunjukkan bahwa pemerintah serius dengan mobil listrik ini. Transformasi energi menuju green economy menjadi salah satu dari lima hal mendasar dari kabinet pemerintahan Jokowi di periode kedua ini,” kata Moeldoko dalam pidatonya. Untuk mengoptimalkan pemakaian kendaraan listrik, imbuh Moeldoko, pemerintah sudah menyiapkan proses transisi dari penggunaan mobil berbahan bakar minyak menuju mobil listrik. Saat ini disiapkan 60 bus bertenaga listrik yang akan dioperasikan di beberapa tempat di Indonesia, seperti Jawa Barat (20 unit), Jawa Timur (20 unit), Bali (10 unit), dan Mandalika di Lombok (10 bus). Operator awal bus bertenaga listrik tersebut nantinya akan diselenggarakan oleh swasta Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani mengapresiasi tema mobil listrik yang dibawa Moeldoko ke kampus Brawijaya. Ia berharap kuliah tamu tersebut akan bermanfaat untuk kepentingan bangsa. Sebelumnya, dalam pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di Tangerang. Banten, Kamis (11/11), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Industri mengatakan, industri otomotif di Indonesia perlu merespons kebutuhan global di sektor transportasi yang rendah emisi. Indonesia punya potensi besar lewat pemanfaatan bahan bakar biodiesel dan program pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. “Indonesia sudah meluncurkan program bahan bakar B-30 (solar bercampur biodiesel 30 persen), juga peluncuran kendaraan listrik berbasis baterai Indonesia juga punya sumber daya nikel (bahan baku baterai kendaraan listrik). Dengan adanya pasar domestik, Indonesia punya kemampuan membuat rantai pasok yang lengkap,” kata Airlangga {Kompas, 12/11). Pemerintah menargetkan 15 juta kendaraan listrik beroperasi di Indonesia tahun 2030. Operasi 15 juta kendaraan listrik tersebut- bisa menghemat impor bahan bakar minyak setara 77.000 barel per hari. Langkah itu juga menghemat devisa 1,8 miliar dollar AS dan menekan emisi gas karbon 11,1 juta ton.

Kompas.com | Sabtu, 13 November 2021

Kesiapan Mitsubishi Fuso Sambut Program Biodiesel B40

Pemerintah RI melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menunda melanjutkan program mandatori biodiesel 30 persen (B30) menjadi biodiesel 40 persen (B40) pada tahun ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, hal tersebut karena pertimbangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang masih rendah dan harga minyak sawit yang masih tinggi. Sehingga, akan dibutuhkan tambahan insentif dan subsidi lebih besar dibandingkan saat merealisasikan program B30. Untuk diketahui, proyeksi besaran insentif program terkait sekitar Rp 46 triliun. Meski begitu, sejumlah agen pemegang merek (APM) kendaraan niaga tetap melakukan persiapan terkait regulasi tersebut, salah satunya PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB). “Sampai saat ini pemerintah baru menerapkam B30, B40 masih studi. Kami belum peroleh informasi level berapa sekarang,” ujar Duljatmono, dalam konferensi pers di ICE BSD City (12/11/2021). “Asumsi kami masih dipelajari, tentu saja untuk B30 kami sudah siap produk-produknya baik yang dipasarkan sekarang dan yang akan datang,” kata dia. Duljatmono juga mengklaim, sejauh ini tak ada masalah terkait penggunaan solar B30 pada kendaraan Mitsubishi Fuso. “Sudah terbukti sejak 2016 dilakukan pada Colt diesel, dan tidak ada masalah untuk Fighter, karena sudah tambahkan triple filter. Jadi sangat siap,” ucap Duljatmono.

https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/13/144200415/kesiapan-mitsubishi-fuso-sambut-program-biodiesel-b40

Bisnis.com | Sabtu, 13 November 2021

Kaltim Komitmen Bantu Kurangi Emisi Karbon Indonesia 33 Persen

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan komitmen untuk berkontribusi mengurangi emisi total Indonesia sebesar 33 persen. Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan tetap dengan komitmennya untuk mengurangi emisi khususnya dari kegiatan berbasis lahan hingga 23 juta ton CO2e dari tahun 2019. “Dengan pengurangan emisi sekitar 10 persen setiap tahun, Pemerintah RI menargetkan 485 juta ton CO2,” ujarnya yang dikutip, Jumat (12/11/2021). Pemprov Kaltim berupaya mengurangi emisi hingga 164 juta ton CO2 pada 2030. Dengan luas lahan 12,7 juta hektare, Kaltim hampir sebanding dengan Inggris yang tercatat seluas 13,4 juta hektare, dimana luas hutan Kaltim mencapai 6,5 juta hektare. Kendati demikian, seluas 6.173 hektare areal hutan telah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, pengelolaan hutan yang tidak lestari, pembukaan lahan tanpa izin, pertambangan dan tambak dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, Isran mengungkapkan bahwa Kaltim juga berkomitmen terhadap upaya transisi energi dengan energi baru dan terbarukan (EBT) yang rendah emisi dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. “Termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan pada biofuel seperti B-30 dan 8-100, disisi lain perekonomian Kaltim masih bergangtung pada minyak dan pertambangan,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tutuk SH Cahyono menyatakan kekeberhasilan dunia untuk mengurangi konsumsi batu bara tergantung seberapa cepat kemampuan negara-negara itu menguasai teknologi EBT. “Jadi memang kebutuhan energi kan terus menerus tinggi, penduduk semakin banyak. Nah kalau EBT-nya enggak bisa dikuasai, ya orang tetap masih butuh batu bara,” terangnya. Dia melanjutkan, dalam jangka panjang komitmen negara-negara sudah semakin kuat untuk mengurangi energi fosil yang merusak iklim. “Jadi otomatis kita bisa perkirakan kebutuhan batu bara semakin lama semakin sedikit berkurang. Akhirnya kita harus mikir sektor lain harus dimajukan, karena kalau tidak nanti bagaimana masa depan masa depan Kaltim,” pungkasnya. Sebagai informasi, Gubernur Kaltim datang ke Glasgow, Inggris untuk menjadi narasumber talkshow di Paviliun Indonesia COP 26 UNFCCC.

https://kalimantan.bisnis.com/read/20211113/407/1465397/kaltim-komitmen-bantu-kurangi-emisi-karbon-indonesia-33-persen

Bisnis.com | Jum’at, 12 November 2021

Persiapan Indonesia Terapkan Dekarbonisasi Pelayaran dan Transisi Green Port

Pemerintah mengawal upaya transisi penggunaan bahan bakar nol karbon di berbagai kegiatan pelayaran dan memastikan kesiapan pelabuhan-pelabuhan strategis Indonesia untuk transisi menjadi “green port”. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarvest Basilio menjelaskan, bahwa pada COP-26 di Glasgow, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menjanjikan upaya atasi perubahan iklim. Jokowi kembali menegaskan, bahwa Indonesia mampu memenuhi komitmen pada 2030 sesuai Perjanjian Paris, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen. Komitmen tersebut disampaikan pada COP-21 tahun 2015, Pemerintah Indonesia janji menurunkan emisi dari tahun 2020-2030 sebesar 29 persen (unconditional) hingga 41 persen (conditional) dengan skenario business as usual tahun 2030, peningkatan komitmen tanpa syarat dibandingkan tahun 2010 sebesar 26 persen. “Kita terus [upayakan] penuhi komitmen Indonesia,” jelasnya melalui siaran pers, Jumat (12/11/2021). Indonesia telah memperbarui Nationally Determined Contributions (NDC) pada Juli 2021. Terkait isu Dekarbonisasi Pelayaran, NDC Indonesia mencatat kontribusi 19 persen emisi CO2 berasal dari pelayaran di Indonesia. Emisi ini berasal dari jumlah dan jenis kapal yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki 39.510 kapal kargo dan 171.754 kapal penangkap ikan yang terdaftar di database nasional. Sebagian besar kapal Kargo Indonesia dan kapal penangkap ikan berukuran kecil. Angka armada Indonesia terlalu kecil jika dibandingkan dengan 2,1 miliar DWT armada dunia yang tercatat dalam UNTACD Handbook of Statistics tahun 2020. ”Sekitar 200.000 armada dunia ini berlayar diantara tiga selat strategis Indonesia yaitu Selat Malaka [130.000/tahun], Selat Sunda [56.000/tahun] dan Selat Lombok [33.000/tahun]. Ini menghasilkan jutaan ton CO2 yang dikeluarkan oleh armada-armada tersebut saat melewati perairan Indonesia,” jelasnya. Tterlepas dari kontribusi jutaan ton atau bahkan giga ton emisi karbon dari kapal yang melintasi perairan, Indonesia sebagai negara Pesisir dan negara kepulauan terbesar di dunia tetap melakukan tugasnya. “Perusahaan minyak nasional kami mulai memproduksi low sulphur marine fuel oil atau LS MFO untuk bahan bakar armada nasional. Kami bahkan mulai menyediakan LS MFO untuk pelayaran internasional dengan peluncuran di salah satu Pelabuhan Kargo Curah di Krakatau Internasional Port (KIP) pada Agustus 2021,” imbuhnya. Pertamina Indonesia sedang mempersiapkan empat terminal LS MFO di Selat Malaka untuk melayani armada laut Internasional. Dia berharap dapat memiliki mitra internasional untuk bekerja sama dengan kami untuk membangun lebih banyak kilang guna menyediakan LS MFO untuk pelayaran global di Selat strategis. Di tingkat nasional, Indonesia juga kini memperkenalkan B20 dan B30 untuk transportasi darat dan udara. Pemerintah Indonesia juga akan mengubah penggunaan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas (BBG) untuk kapal-kapal kecil. Program ini untuk nelayan dengan kapal penangkap ikan 7.812 metrik ton. Kami juga sekarang memperkenalkan Tenaga Surya Atap untuk dipasang di semua pelabuhan untuk menyediakan energi hijau di pelabuhan. Basilio meyakini Indonesia mampu wujudkan komitmennya, namun perlu kerja sama kolektif dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan di sektor maritim dan energi di dalam negeri, maupun organisasi internasional seperti IMO, UNCTAD, dan World Bank. “Saya harap IMO dapat membantu upaya kita promosikan teknologi rendah karbon. IMO bisa berikan fasilitasi kemitraan publik-swasta dan pertukaran informasi, transfer teknologi, pembangunan kapasitas SDM maritim, kerjasama teknis, dan berbagai program untuk tingkatkan efisiensi energi di kapal dan kegiatan pelayaran,” kata Basilio. Menurutnya, IMO mestinya juga dapat membantu pendanaan dan teknologi inovasi termasuk pengembangan kapasitas. Ini adalah salah satu langkah untuk implementasikan Strategi IMO melalui ITCP dan inisiatif lainnya termasuk proyek GloMEEP dan jaringan MTCC.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20211112/98/1465398/persiapan-indonesia-terapkan-dekarbonisasi-pelayaran-dan-transisi-green-port