Uji Jalan Solar B40 Direncanakan Mulai Tahun Ini
Kompas.com | Kamis, 21 April 2022
Uji Jalan Solar B40 Direncanakan Mulai Tahun Ini
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia menyatakan keputusan teknis terkait penggunaan bahan bakar biodiesel, yakni solar dengan campuran minyak sawit 40 persen atau B40 masih terus digodok dengan pemerintah. Namun, sebagaimana dikatakan Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan, rencananya uji jalan B40 akan dilaksanakan pada tahun ini. Tapi, ia tak merinci detil waktu pelaksanaannya. “Secara teknisnya masih belum ada keputusan seperti apa. Diharapkan sih tahun ini sudah ada uji performa dan uji jalan,” katanya, Selasa (19/4/2022). Rencana tersebut sejalan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sempat menyebut bahwa uji jalan kendaraan dengan bahan bakar B40 akan digelar Februari 2022. Akan tetapi, karena terdapat beberapa tantangan, pelaksanaanya jadi mundur. Dalam kesempatan serupa, Paulus juga menjelaskan penyaluran biodiesel sampai dengan Februari 2022 mencapai 1,6 juta kiloliter. Sejak pertama kali berproduksi pada 2006, industri biodiesel kini memiliki total kapasitas terpasang 16,5 juta kiloliter (KL). Tahun lalu, kebutuhan domestik tercatat sebesar 8,43 juta KL atau 7,2 juta ton. Penggunaan biodiesel tersebut mampu mengurangi emisi sebesar 2,4 juta ton CO2 ekuivalen. Tahun ini pemangkasan emisi ditarget naik menjadi 2,7 juta ton CO2 ekuivalen. “Artinya 22 persen pengurangan emisi dari solar,” ujar dia.
Bisnis.com | Rabu, 20 April 2022
Belum Final, Uji Jalan B40 Dicanangkan Tahun Ini
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia menyatakan keputusan teknis mengenai penggunaan bahan bakar biodiesel campuran minyak sawit 40 persen (B40) masih terus digodok dengan pemerintah. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan uji jalan B40 bakal dilaksanakan pada tahun ini, meski dia tak memerinci detil waktu pelaksanaannya. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menyebutkan bahwa uji jalan kendaraan dengan bahan bakar B40 bakal digelar Februari 2022. “Secara teknisnya masih belum ada keputusan seperti apa, namun diharapkan tahun ini sudah ada uji performa dan uji jalan,” katanya di Jakarta, Selasa (19/4/2022) malam. Paulus juga menjelaskan penyaluran biodiesel sampai dengan Februari 2022 mencapai 1,6 juta kiloliter. Sejak pertama kali berproduksi pada 2006, industri biodiesel kini memiliki total kapasitas terpasang 16,5 juta kiloliter. Tahun lalu, kebutuhan domestik tercatat sebesar 8,43 juta kiloliter atau 7,2 juta ton. Penggunaan biodiesel tersebut mampu mengurangi emisi sebesar 2,4 juta ton CO2 ekuivalen. Tahun ini pemangkasan emisi ditarget naik menjadi 2,7 juta ton CO2 ekuivalen. “Artinya 22 persen pengurangan emisi dari solar,” katanya. Hambatan perdagangan yang masih mengganjal yakni gugatan kedua yang dilayangkan Indonesia terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II. Selain ke WTO, Paulus mengatakan industri dan pemerintah juga akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung Eropa. “Harapan kami bahwa sawit ini memang harus diatur satu institusi yang kuat, mau ada kementerian sawit, atau ditjen sawit, terserah. Kalau tidak ya seperti ini, yang mengelola tidak jelas, koordinasi sulit,” paparnya.
Wartaekonomi.co.id | Rabu, 20 April 2022
Di Pasar Internasional, Berapa Harga Biodiesel Indonesia?
Saat ini, harga biodiesel pasar internasional lebih tinggi dibandingkan harga pasar domestik. Kendati demikian, pelaku usaha tetap memilih untuk mengimplementasikan mandatori B30. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan menyebutkan, harga biodiesel di pasar internasional mencapai USD1790/ton. Harga ekspor biodiesel CIF Rotterdam termasuk biaya pengapalan dan asuransi telah mencapai USD1.790/ton atau lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri. Terdapat selisih USD200 per ton dengan harga domestik USD1.500 per ton atau sekitar Rp15.599 per liter. Pada 2021, jumlah alokasi penyaluran B30 sebesar 10.257.952 Kl. Selanjutnya alokasi penyaluran tahun 2022 ditargetkan sebesar 10.151.018 Kl. Sementara itu, ekspor biodiesel di tahun sama sekitar 141 ribu Kl. “Untuk kebutuhan domestik maka besaran volume dan wilayah pasokan mengikuti aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150/2021. Jadi kebijakan biodiesel ini berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah,” kata Paulus, dilansir dari laman Majalah Sawit Indonesia pada Rabu (20/4/2022). Lebih lanjut dijelaskan Paulus, produsen biodiesel ibarat tukang jahit yang menerima jasa. Tidak ada insentif dan subsidi yang diterima produsen biodiesel karena biodiesel dibeli dengan harga keekonomian. Besaran harga indeks biodiesel diatur oleh Peraturan Kementerian ESDM. Konsistensi program biodiesel berdampak positif terhadap iklim investasi. Paulus menuturkan pembangunan pabrik biodiesel terus meningkat hingga tahun ini, jumlah kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 16,6 juta Kl. “Sudah ada 2 sampai 3 investor yang berminat untuk membangun pabrik biodiesel baru,” kata Paulus.
https://wartaekonomi.co.id/
Neraca.co.id | Rabu, 20 April 2022
Industri Hilir Sawit Tetap Tumbuh Di Tengah Pandemi
Kalangan pelaku industri hilir kelapa sawit optimis dengan produksi dan permintaan yang akan tumbuh di tahun ini. Permintaan ini bersumber dari pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. “Tahun ini, konsumsi sawit di sektor makanan akan tumbuh 3,8% dibandingkan 2021. Faktor pendorong berasal dari mobilitas masyarakat yang semakin tinggi setelah redanya Covid-19. Bisnis juga sudah membaik,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Konsumsi minyak sawit untuk segmen makanan di tahun ini diperkirakan 7,2 juta ton atau tumbuh 3,8% dari 2021 sebesar 6,94 juta ton. Pemakaian sawit di segmen makanan tahun ini terdiri dari 882 ribu ton untuk margarin, 850 ribu ton untuk shortening&specialities fats, 1,2 juta ton untuk minyak goreng curah, 2,29 juta ton untuk curah, dan 1,91 juta ton untuk industri. Sahat mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng ini perlu diantisipasi di masa depan agar tidak lagi terulang. Salah satu penyebabnya adalah minyak goreng tidak termasuk 10 komoditi pangan nasional.”Seharusnya minyak goreng masuk ke dalam komoditi pangan nasional yang didukung aturan jelas,” ungkap Sahat. Persoalan lain adalah pemerintah tidak konsisten dalam pelarangan minyak goreng curah. Sahat menguraikan seharusnya minyak goreng curah sudah dilarang semenjak 2022. Tetapi kebijakan larangan minyakg goreng curah dihapuskan. Kementerian Perdagangan setelah itu mengeluarkan Permendag Nomor 72/2021 yang memperbolehkan minyak goreng curah untuk jalan terus. Di sektor biodiesel, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) tetap berkomitmen mendukung mandatori biodiesel bauran 30% atau B30 sesuai regulasi pemerintah. Pada 2021, jumlah alokasi penyaluran B30 sebesar 10.257.952 Kl. Selanjutnya alokasi penyaluran tahun ini sebesar 10.151.018 Kl. “Untuk kebutuhan domestik maka besaran volume dan wilayah pasokan mengikuti aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150/2021. Jadi kebijakan biodiesel ini berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah,” tutur Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI). Paulus pun mengatakan produsen biodiesel ibarat tukang jahit yang menerima jasa. Tidak ada insentif dan subsidi yang diterima produsen biodiesel karena biodiesel dibeli dengan harga keekonomian. Besaran harga indeks biodiesel diatur oleh Peraturan Menteri ESDM. Konsistensi program biodiesel berdampak positif kepada iklim investasi. Pembangunan pabrik biodiesel terus meningkat sampai tahun ini, jumlah kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 16,6 juta Kl. “Sudah ada 2 sampai 3 investor yang berminat untuk membangun pabrik biodiesel baru,” kata Paulus. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), menuturkan pasar ekspor oleokimia terus meningkat sepanjang lima tahun terakhir. Pada 2019, volume ekspor oleokimia mencapai 3,22 juta ton dengan nilai US$ 2,04 miliar. Volume ekspor kembali naik menjadi 3,77 juta ton dengan nilai US$2,77 miliar pada 2020. Sepanjang 2021, volume ekspor tumbuh menjadi 4,2 juta ton dan nilainya US$4,4 miliar. “Pada 2022, ekspor ditargetkan naik menjadi 4,4 juta-4,7 juta ton. Nilai ekspornya diperkirakan menjadi US$ 4,7 miliar,” urai Rapolo. Negara tujuan utama pasar ekspor oleokimia adalah Tiongkok, India, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Kendati demikian, kata Rapolo, produk oleokimia Indonesia menghadapi tuduhan subsidi dari India. Itu sebabnya, asosiasi bersama pemerintah berupaya menjawab isu ini supaya Indonesia tidak kehilangan pasar ekspor oleokimia di India.”Jika Indonesia kalah akan kehilangan potensi pasar oleokimia di India mencapai Rp 8 triliun,” urai Rapolo. Di Eropa, tuduhan dumping juga dialamatkan kepada produk oleokimia Indonesia. Saat ini, dikatakan Rapolo, asosiasi berupaya menjawab tuduhan tersebut di World Trade Organization (WTO) sampai 2024. APOLIN juga menggandeng kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Rapolo juga menuturkan industri oleokimia meminta komitmen pemerintah terkait harga dan alokasi gas. Dalam PERPRES No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi bahwa industri oleokimia termasuk tujuh sektor industri yang mendapatkan harga gas sebesar US$6 per MMBTU. Tetapi, ada persoalan berkaitan kepatuhan pemasok gas untuk memberikan harga sesuai Perpres 121/2020. Menurut Rapolo, pasokan gas yang diberikan harga senilai US$6 per MMBTU hanya sebesar 80% dari total kebutuhan. Sisanya 20% pasokan gas dijual sesuai harga komersil di luar aturan. “Pasokan gas ini sangat penting bagi daya saing industri oleokimia. Kami harapkan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan harga gas ini,” pungkas Rapolo.
https://www.neraca.co.id/
Minews.id | Rabu, 20 April 2022
Tahun Ini Dipastikan Industri Hilir Sawit Makin Tumbuh dan Meningkat
Tahun ini, kalangan pelaku industri hilir kelapa sawit optimis produksi dan permintaan akan tumbuh. Hal itu setelah pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. “Tahun ini, konsumsi sawit di sektor makanan akan tumbuh 3,8 persen dibandingkan 2021. Faktor pendorong berasal dari mobilitas masyarakat yang semakin tinggi setelah redanya COVID-19. Bisnis juga sudah membaik,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga di Jakarta. Konsumsi minyak sawit untuk segmen makanan tahun ini diperkirakan 7,2 juta ton atau tumbuh 3,8 persen dari 2021 sebesar 6,94 juta ton, terdiri dari 882 ribu ton untuk margarin, 850 ribu ton untuk shortening & specialities fats, 1,2 juta ton untuk minyak goreng curah, 2,29 juta ton untuk curah dan 1,91 juta ton untuk industri. Terkait persoalan kelangkaan minyak goreng, Sahat menyatakan hal ini perlu diantisipasi di masa depan agar tidak lagi terulang. Salah satu penyebabnya adalah minyak goreng tidak termasuk 10 komoditas pangan nasional. “Seharusnya minyak goreng masuk ke dalam komoditi pangan nasional yang didukung aturan jelas,” ujarnya. Sementara itu Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) tetap berkomitmen mendukung mandatori biodiesel bauran 30 persen atau B30 sesuai regulasi pemerintah. Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan mengatakan pada 2021 jumlah alokasi penyaluran B30 sebesar 10.257.952 Kl selanjutnya alokasi penyaluran tahun ini sebesar 10.151.018 kiloliter (kl). “Untuk kebutuhan domestik maka besaran volume dan wilayah pasokan mengikuti aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150/2021. Jadi kebijakan biodiesel ini berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya. Menurut dia, konsistensi program biodiesel berdampak positif kepada iklim investasi. Pembangunan pabrik biodiesel terus meningkat sampai tahun ini, jumlah kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 16,6 juta kl. “Sudah ada 2 sampai 3 investor yang berminat untuk membangun pabrik biodiesel baru,” katanya.
https://www.minews.id/news/
Bisnis.com | Rabu, 20 April 2022
Suap Ekspor Minyak Sawit, GIMNI: Terlalu Blunder Jika Benar
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga orang pelaku usaha sawit sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin ekspor minyak sawit mentah. Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan hal tersebut tentunya jadi blunder bagi perusahaan sawit jika benar-benar terjadi. Sebab, menurut dia, ketiga perusahaan sawit tersebut merupakan perusahaan minyak sawit dunia. Ketiga petinggi di perusahaan minyak yang dijadikan tersangka yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor; dan General Manager PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang. “Karena saya pikir itu terlalu blunder jika mereka melakukan pendekatan-pendekatan ke penguasa yang mengeluarkan surat PE. Karena perusahaan itu dunia, image mereka rusak di pasar bursa. Biarlah itu di ranah hukum karena masih ada ranah kemungkinan,” ujar Sahat kepada Bisnis, Rabu (20/4/2022). Sahat menjelaskan bahwa untuk memperoleh perizinan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah dari Kementerian Perdagangan dibutuhkan persyaratan yang ketat. Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi. “Pertama ada realisasi purchase order. Jadi industri bisa mengeluarkan ekspor minyak goreng DPO dan DMO itu kalau ada purchase order dari pembeli. Kemudian harus jelas pengirimannya itu ada, di-print order,” jelas Sahat. Kemudian ketiga, kata Sahat, eksportir pun harus menyerahkan faktur pajak pembeli. Baru kemudian Kemendag bisa mengluarkan surat PE. “Itu susah dimanipulasi, susah. Itu bukan elektronik tapi hardcopy. Jadi ada bukti-buktinya. Saya tidak melihat sampai mana kawan-kawan kita itu dituduh tersangka,” tekan Sahat. Selain itu, Sahat meminta kepada Satgas Minyak Goreng, Kejaksaan Agung, dan KPPU tidak mengganggu produsen minyak sawit. Menurut dia, produsen minyak goreng tidak akan fokus untuk melakukan produksi jika terus didatangi ketiga lembaga tersebut. “Jadi kita jangan dulu diganggu oleh pihak-pihak luar, seperti Satgas, Kejagung, KPPU. Itu semua masuk ke pabrik. Kapan kita mau kerja kalau kita diobrak-abrik. Polisi kan sudah menyatakan tidak ada bukti penimbunan,” pungkasnya.
Medcom.id | Rabu, 20 April 2022
Kejagung Periksa Pejabat Kemendag Terkait Ekspor CPO Minyak Goreng
Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, berinisial FA. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor cruide palm oil (CPO). “Saksi diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 April 2022. Kejagung juga memeriksa dua orang saksi lainnya dari pihak swasta. Keduanya, berinisial AAA selaku Sales Manager PT Incasi Raya, dan BR selaku Supplay Chain Manager PT Synergy Oil Nusantara. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,” kata Ketut. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022. Salah satu tersangka yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lainnya, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Burhanuddin menyebutkan perkara tersebut terungkap dari adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Kemendag telah mengambil beberapa kebijakan, yakni domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekspor CPO dan produk turunnya. Dalam pelaksanaannya perusahaan, eksportir tidak memenuhi DPO (20 persen). Namun, tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Jaksa menduga Indrasari menerbitkan izin ekspor kepada para pengusaha dengan melakukan perbuatan hukum. Perusahaan yang mendapat izin tidak berhak untuk mendapatkan izin tersebut. Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kemudian, Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a b e dan f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juchto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri. Selanjutnya, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
CNNIndonesia.com | Rabu, 20 April 2022
3 Perusahaan Terkait Kasus Ekspor CPO Terima Insentif Biodiesel Rp18 T
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelontorkan Rp18,58 triliun insentif biodiesel untuk tiga perusahaan yang tersangkut kasus ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) selama 2016-2020. Tiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati, dan PT Permata Hijau Palm Oleo. Mengutip data BPDPKS, Rabu (20/4), penyaluran insentif biodiesel untuk Musim Mas sebesar Rp7,19 triliun sepanjang 2016-2020. Rinciannya, Musim Mas menerima dana insentif biodiesel senilai Rp1,78 triliun pada 2016, lalu Rp1,22 triliun pada 2017, sebesar Rp550,3 miliar pada 2018, sebesar Rp309,3 miliar pada 2019, dan Rp3,34 triliun pada 2020. Kemudian, BPDPKS menyalurkan dana insentif biodiesel sebesar Rp8,76 triliun sepanjang 2016-2020 untuk Wilmar Nabati Indonesia. Detailnya, Wilmar menerima insentif sebesar Rp2,24 triliun pada 2016, lalu, Rp1,87 triliun pada 2017, Rp824 miliar pada 2018, Rp288,9 miliar pada 2019, dan sebesar Rp3,54 triliun pada 2020. Selanjutnya, Permata Hijau Palm Olea mendapatkan dana insentif biodiesel sebesar Rp2,63 trilun pada 2017-2020. Pada 2017, perusahaan menerima sebesar Rp392 triliun, lalu Rp212,7 miliar pada 2018, Rp109,8 miliar pada 2019, dan Rp1,35 triliun pada 2020. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus pemberian izin ekspor minyak sawit mentah. Selain itu, Kejagung juga menetapkan tiga orang sebagai tersangka dari perusahaan swasta, yaitu komisaris Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair Musim Mas Picare Tagore Sitanggang Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidik menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pemberian persetujuan ekspor minyak goreng yang dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat kesulitan. Jaksa Agung menduga Indrasari menerbitkan izin ekspor kepada para pengusaha meskipun mereka tidak berhak mendapatkan izin tersebut.
BERITA BIOFUEL
CNBCIndonesia.com | Rabu, 20 April 2022
Harga CPO Tinggi, Program Campuran Biodiesel B30 Tetap Jalan!
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, program Mandatori B30 yakni campuran antara biodiesel 30% dan 70% BBM jenis solar tetap jalan. Terutama di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak mentah dunia. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa kenaikan harga CPO dan minyak mentah dunia tidak berpengaruh pada program B30. Bahkan saat ini justru subsidi atau insentif tambahan untuk program B30 turun. “Meski harga sawit naik tapi harga BBM naik kan kita cuma bayar insentif biodiesel dari selisih antara harga biodiesel dengan harga BBM karena kenaikan harga BBM cukup tinggi sehingga selisihnya lebih rendah dari bulan lalu,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Selasa Malam (19/4/2022). Meski demikian, pemerintah menurut Dadan masih terus mengantisipasi kenaikan harga minyak sawit mentah. Pasalnya, harga minyak mentah dunia terlihat mengalami penurunan sehingga akan membuat selisih harga CPO dan minyak mentah dunia menjadi naik kembali. Untuk diketahui, jika dibandingkan dengan Malaysia, penerapan program mandatori biodiesel Indonesia lebih unggul. Program B20 di Malaysia ini mulanya direncanakan diterapkan untuk sektor transportasi pada Januari 2020, namun harus ditunda karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi Covid-19 melanda. “Kita akan menjalankannya setahap demi setahap tergantung kemampuan keuangan pemerintah,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Malaysia Ravi Muthayah dalam sebuah seminar, seperti dikutip dari Reuters. Berbeda dari Malaysia, Indonesia justru sudah lebih maju untuk penerapan biodiesel. Indonesia kini telah menjalankan program mandatori biodiesel 30% atau B30 dan bahkan sedang menuju tahap B40. Kementerian ESDM menetapkan alokasi biodiesel untuk dalam negeri pada 2022 sebesar 10.151.018 kilo liter (kl), naik dari alokasi biodiesel 2021 yang telah direvisi menjadi 9.413.033 kl. Penetapan alokasi biodiesel 2022 ini telah disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 150.K/EK.05/DJE/2021, tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2022. Adapun untuk penyaluran program biodiesel pada 2022 ini akan didukung oleh 22 Badan Usaha (BU) BBM dengan kapasitas terpasang sebesar 15.493.187 kl dan kemampuan produksi tahunan sebesar 13.527.527 kl.
Katadata.co.id | Rabu, 20 April 2022
Penyaluran B30 Kuartal I Capai Target Meski Harga CPO Melonjak
Lonjakan harga minyak kelapa sawit (CPO) tak berdampak pada penyerapan biodiesel B30 di tanah air. Data Kementerian ESDM menunjukkan penyerapan bahan bakar yang berasal dari campuran minyak sawit 30% dan minyak solar 70% ini pada kuartal I 2022 mencapai target 2,5 juta kilo liter (kl). Adapun harga CPO di bursa berjangka Rotterdam pada 19 April 2022 berada di level US$ 1.610 per metrik ton. Angka ini lebih tinggi dari harga CPO pada 5 Januari yang tercatat US$ 1.020 per metrik ton. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan subsidi insentif biodiesel turun meski harga minyak sawit mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena kenaikan harga BBM yang menyebabkan selisih antara harga biodiesel dengan harga BBM lebih rendah dari bulan Maret. “Tapi ini harus kami antisipasi karena harga sawit terus naik sementara harga crude mulai turun, sehingga selisihnya akan naik lagi,” kata kata Dadan saat ditemui di acara Indonesia Solar Summit 2022 di Hotel Pullman Jakarta pada Selasa (19/4). Ia menambahkan, penyerapan B30 hingga bulam Maret sudah memenuhi ekspektasi dari target yang ditentukan. “Sampai Maret 2,5 juta kl. Jadi seperempat dari target akhir tahun 10,15 juta kl. Jadi pas dengan target,” sambung Dadan. Selanjutnya, mengenai perkembangan program B40, Dadan mengatakan pihak Pemerintah masih dalam tahap penyelesaian teknis dari sisi kebijakan produksi hingga penyaluran. “Kami siapkan dulu secara teknis. Jadi belum ada rencana kapan akan disalurkan,” ujarnya. Sebelumnya Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan program B40 ini cukup penting untuk terus digenjot. Apalagi pemerintah mempunyai upaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan target bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Namun jika mengacu pada kondisi harga CPO yang saat ini cukup mahal. Maka, menurut dia belum ada urgensi untuk melanjutkan peningkatan program B30 ke B40 dalam waktu dekat. “Saya melihatnya program ini sementara ditunda dulu sampai nanti diatur kembali terkait dengan tata niaga CPO sebagai bahan FAME untuk biodiesel ini,” ujarnya beberapa waktu lalu. Menurut dia, tanpa adanya aturan domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri dan perbaikan tata niaga CPO, maka program ini akan memberatkan Pertamina. Karena harga minyak dunia saat ini dalam posisi yang cukup tinggi. Sehingga dipastikan menambah beban produksi solar. Meski demikian industri kendaraan bermotor kini sudah mulai bersiap mengembangkan mesin dan komersialisasi kendaraan B40. Peningkatan campuran minyak sawit menjadi B40 diharapkan dapat kompatibel dengan standar Euro 4 atau yang lebih tinggi. Bahkan menurut data Gabungan Industri kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo), pabrikan mobil akan mengeluarkan dua prototipe setiap tahun, dua tahun sejak penetapan aturan B40. Sementara kendaraan final akan diterbitkan enam bulan sebelum implementasi B40 di lapangan. Minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia. Porsi nilai ekspor komoditas ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan komoditas lainnya, yakni mencapai 13,01% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2021. Nilai ekspor CPO Indonesia melonjak 54,61% menjadi US$28,52 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya. Sementara volume ekspornya justru turun tipis 1,57% menjadi 26,9 juta ton sepanjang tahun lalu dibanding tahun sebelumnya.