Badan Pengelola Dana Sawit Persenjatai RI Lawan Eropa Soal Biodiesel di WTO
Bisnis.com | Kamis, 7 Desember 2023
Badan Pengelola Dana Sawit Persenjatai RI Lawan Eropa Soal Biodiesel di WTO
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal memberikan sejumlah dukungan dalam penyelesaian sengketa biodiesel di World Trade Organization (WTO). Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman membeberkan, pihaknya bakal memberikan dukungan dengan menyiapkan kuasa hukum (lawyer) untuk melawan Uni Eropa. “BPDPKS tetap memberikan dukungan terhadap langkah-langkah litigasi di WTO. Untuk dana lawyer, tenaga ahli, itu semua dari dana BPDPKS,” ujar Eddy kepada Bisnis usai menghadiri Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia Apkasindo, Kamis (7/12/2023). Eddy berujar, pihaknya tetap menaruh optimisme terhadap litigasi sengketa biodisel di WTO dapat dimenangkan Indonesia. “Ya, kita selalu optimistis, tapi kan segala sesuatunya tergantung pada proses litigasi di situ,” tutur Eddy. Berdasarkan catatan Bisnis, Minggu (3/12/2023), Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyebut, sejumlah tantangan untuk memenangkan sengketa tersebut, di antaranya memperoleh data-data pendukung untuk memperkuat argumen pemerintah Indonesia dalam membantah tudingan Uni Eropa. “Dalam proses bersengketa, tantangan lainnya yang akan dihadapi adalah bagaimana mendapatkan hakim atau panelis yang fair [adil] independen dan impartial,” ujar Djatmiko saat dihubungi, Minggu (3/12/2023). Kendati menghadapi tantangan, Djatmiko optimistis Indonesia bisa memenangkan sengketanya terhadap Uni Eropa. Menurutnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pelaku usaha dan tim kuasa hukum untuk menyampaikan argumen gugatan yang kuat kepada panel. Adapun, Indonesia pada forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 OKtober 2023 kembali mengajukan pembentukan panel penyelesaian sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Pengajuan pembentukan panel itu menjadi yang kedua kalinya setelah pengajuan pertama ditolak oleh Uni Eropa. Namun, dengan adanya pengajuan pembentukan panel kedua kalinya ini, maka secara otomatis telah terbentuk oleh WTO terlepas penolakan dari Uni Eropa. WTO dalam keterangan resmi di situsnya pada 27 November 2023 menyatakan bahwa DSB telah menyetujui permintaan Indonesia untuk pembentukan panel sengketa guna meninjau bea masuk yang digunakan oleh Uni Eropa atas biodiesel asal Indonesia. Diketahui, Komisi Uni Eropa telah menginisiasi penyelidikan antisubisidi terhadap produk biodiesel Indonesia sejak 6 Desember 2018. Benua Biru itu menuduh adanya dukungan dari pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah [crude palm oil/CPO] termasuk untuk biodiesel. Hal itu membuat Uni Eropa menerapkan bea masuk imbalan (BMI) berkisar 8-18% untuk produk biodiesel dari Indonesia terhitung sejak 29 November 2019.
Kontan.co.id | Kamis, 7 Desember 2023
Di COP28, Menteri ESDM Tegaskan Komitmen RI Kurangi Emisi 358 Juta CO2 di 2030
Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM) Arifin Tafrif menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi pada sektor energi bisa mencapai 358 juta ton CO2 pada tahun 2030. Hal ini disampaikan dalam sambutanya dalam salah satu rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties ke-28 (COP28) di Dubai. Tasrif menegaskan bahwa target Indonesia dalam mengurangi emosi karbon sudah tertuang dalam komitmen iklim Indonesia atau Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). “Pada sektor energi, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 358 juta CO2 pada 2030, dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi batubara bersih,” ujar Arifin dalam keterangannya, Kamis (7/12). Arifin menyampaikan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang yang sangat besar, yakni 3.687 gigawatt (GW). Dari total tersebut, potensi energi surya menjadi yang terbesar mencapai 3.294 GW. Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga menyampaikan bahwa Indonesia kini berhasil membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata dengan kapasitas 145 Megawatt, yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Proyek Cirata, imbuh Arifin, memiliki berbagai tujuan, termasuk memanfaatkan lahan reservoir dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata untuk menghasilkan listrik secara mandiri dan memenuhi meningkatnya permintaan energi terbarukan di sistem kelistrikan Pulau Jawa. Sebagai tanda komitmen dalam melawan perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. “Kami berencana untuk menghasilkan listrik sebesar 708 GW, di mana 96 persennya berasal dari pembangkit listrik energi terbarukan, dan 4 persen sisanya dari tenaga nuklir,” jelas Arifin. Adapun investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisinya diperkirakan sekitar US$ 1,108 miliar, dengan investasi tambahan sebesar US$ 28,5 miliar sampai tahun 2060. Sementara sampai tahun 2030, pemerintah berkomitmen untuk mencapai NZE melalui strategi ganda yang mencakup dua pengembangan. Pertama, dari sisi suplai sesuai yang diuraikan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Kedua, dari sisi demand, termasuk adopsi kendaraan listrik, kompor induksi, mandatori B40, dan peningkatan praktik manajemen energi di berbagai sektor. Meski begitu pihaknya mengakui dalam mencapai NZE masih ditemui hambatasn seperti teknologi, rantai pasokan, infrastruktur, pendanaan, dan insentif.
Bisnis.com | Kamis, 7 Desember 2023
Badan Pengelola Dana Sawit Persenjatai RI Lawan Eropa Soal Biodiesel di WTO
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal memberikan sejumlah dukungan dalam penyelesaian sengketa biodiesel di World Trade Organization (WTO). Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman membeberkan, pihaknya bakal memberikan dukungan dengan menyiapkan kuasa hukum (lawyer) untuk melawan Uni Eropa. “BPDPKS tetap memberikan dukungan terhadap langkah-langkah litigasi di WTO. Untuk dana lawyer, tenaga ahli, itu semua dari dana BPDPKS,” ujar Eddy kepada Bisnis usai menghadiri Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia Apkasindo, Kamis (7/12/2023). Eddy berujar, pihaknya tetap menaruh optimisme terhadap litigasi sengketa biodisel di WTO dapat dimenangkan Indonesia. “Ya, kita selalu optimistis, tapi kan segala sesuatunya tergantung pada proses litigasi di situ,” tutur Eddy. Berdasarkan catatan Bisnis, Minggu (3/12/2023), Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyebut, sejumlah tantangan untuk memenangkan sengketa tersebut, di antaranya memperoleh data-data pendukung untuk memperkuat argumen pemerintah Indonesia dalam membantah tudingan Uni Eropa. “Dalam proses bersengketa, tantangan lainnya yang akan dihadapi adalah bagaimana mendapatkan hakim atau panelis yang fair [adil] independen dan impartial,” ujar Djatmiko saat dihubungi, Minggu (3/12/2023). Kendati menghadapi tantangan, Djatmiko optimistis Indonesia bisa memenangkan sengketanya terhadap Uni Eropa. Menurutnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pelaku usaha dan tim kuasa hukum untuk menyampaikan argumen gugatan yang kuat kepada panel. Adapun, Indonesia pada forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 OKtober 2023 kembali mengajukan pembentukan panel penyelesaian sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Pengajuan pembentukan panel itu menjadi yang kedua kalinya setelah pengajuan pertama ditolak oleh Uni Eropa. Namun, dengan adanya pengajuan pembentukan panel kedua kalinya ini, maka secara otomatis telah terbentuk oleh WTO terlepas penolakan dari Uni Eropa. WTO dalam keterangan resmi di situsnya pada 27 November 2023 menyatakan bahwa DSB telah menyetujui permintaan Indonesia untuk pembentukan panel sengketa guna meninjau bea masuk yang digunakan oleh Uni Eropa atas biodiesel asal Indonesia. Diketahui, Komisi Uni Eropa telah menginisiasi penyelidikan antisubisidi terhadap produk biodiesel Indonesia sejak 6 Desember 2018. Benua Biru itu menuduh adanya dukungan dari pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah [crude palm oil/CPO] termasuk untuk biodiesel. Hal itu membuat Uni Eropa menerapkan bea masuk imbalan (BMI) berkisar 8-18% untuk produk biodiesel dari Indonesia terhitung sejak 29 November 2019.
Tempo.co | Kamis, 7 Desember 2023
Faisal Basri Kritik Kebijakan Jokowi soal Biodiesel: Negara Ugal-ugalan Menentukan Harga
Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kembali mengkritik pemerintah Joko Widodo atau Jokowi yang gencar mendorong kebijakan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) sejak tahun 2015 tapi tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya, harga minyak goreng melambung. Saat ini tercatat, harga minyak goreng stabil di kisaran Rp 19.000-an per kilogram. Padahal harga CPO dalam tren menurun. CPO yang awalnya digunakan sebagai bahan dasar minyak goreng, menurut Faisal, kini menjadi sumber kecemasan masyarakat. Kekhawatiran muncul pada awal 2022 dan berlanjut ketika harga minyak goreng merangkak naik seiring dengan peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel. Faisal menilai kebijakan pemerintah soal penggunaan CPO untuk biodiesel berdampak serius terhadap pasokan minyak goreng yang merupakan kebutuhan pangan. “Jadi negara ini ugal-ugalan ini setengah mati menentukan harga. Nanti kalau rugi, ada rafaksi, gak dibayar-bayar. Ini negara apa?” tutur Faisal dalam acara Talkshow dan Launching Buku Cerita Tentang Hulu-hilir Sawit Hari Ini dan Esok ‘Dampak Kebijakan Biodiesel terhadap Pasokan Minyak Goreng” di Jakarta pada Kamis, 7 Desember 2023. Akibat kebijakan itu juga, kata Faisal, muncul ketidakpastian buat pengusaha. “Ujung-ujungnya pengusaha, kemudian petani dirugikan.” Faisal juga menyoroti larangan ekspor CPO yang justru menciptakan banyak kerugian. Pemerintah, misalnya, kehilangan pemasukan dari pajak ekspor sawit, sementara pengusaha dan petani menghadapi penurunan harga komoditas dan kesulitan ekonomi. “Pak Jokowi pidato langsung, mulai besok larang ekspor CPO. Pertama yang rugi pemerintah, nggak dapet pajak ekspor. Sama bea sawit, pemerintah rugi. Pengusaha rugi. Nggak bisa ekspor. Iya, kan? Petani rugi, harganya anjlok,” ucap Faisal. Padahal, menurut Faisal, penting untuk terus mencermati dugaan penetapan dua harga jual CPO. Ketika harga CPO untuk biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan harga untuk industri pangan yakni minyak goreng, ia menilai transparansi kebijakan patut dipertanyakan. “Katanya CPO ini langka karena harga di pasar internasional tinggi, oleh karena itu pada ekspor semua. Padahal ekspor turun,” ucapnya. Menurut dia, jika harga CPO yang digunakan untuk biodiesel disamakan dengan harga ekspor, daya tarik ekspor otomatis langsung hilang. Ketika CPO dialokasikan untuk kebutuhan biodiesel di dalam negeri, harga yang dihasilkan setara dengan harga internasional, kegiatan mengekspor CPO tidak lagi menarik. Akibatnya langsung terasa pada harga minyak goreng di pasar dalam negeri karena suplai CPO berlimpah. Sementara, dengan adanya dua harga CPO, yakni untuk kebutuhan biodiesel dan untuk ekspor, malah menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan biaya produksi bagi produsen minyak goreng. Hal itu juga yang kemudian memicu kesulitan bagi pelaku usaha di sektor ini. Akibatnya, mereka harus menyesuaikan harga produk mereka dengan fluktuasi pasokan dan permintaan CPO. “Ini pemerintah menciptakan surga buat pengusaha biofuel karena dijamin tidak rugi. Jadi bisnis surga,” ucap Faisal Basri.