Benarkah Mandatori Biodiesel Sawit Berdampak Pada Harga TBS Petani
Infosawit.com | Rabu, 21 Oktober 2020
Benarkah Mandatori Biodiesel Sawit Berdampak Pada Harga TBS Petani
Diungkapkan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, Jika mandatori campuran biodiesel sawit dinaikan menjadi 30% ke minyak solar (B30), prediksi Aprobi akan menyerap 9,6 juta Kl atau setara 60 juta barrel atau 77 hari hasil minyak. Dengan tingkat pengurangan karbon ekuivalen 25 juta Ton CO2 eq. Namun demikian target mandatori B30 di 2020 saat ini menghadapi kendala, dengan adanya pandemi Covid-19 telah menurunkan aktivitas masyarakat dan memperlambat serapan biodiesel sawit. Dari catatan Aprobi, produksi biodiesel pada April tercatat menurun menjadi 841 ribu Kl, atau melorot sekitar 8% dibanding produksi biodiesel sawit pada Maret yang mampu mencapai 910 ribu Kl. Demikian juga serapan biodiesel sawit untuk domestik tercatat menurun menjadi 643 ribu Kl, atau surut sekitar 22% dibanding serapan pada Maret yang mampu sebanyak 784 ribu Kl. Dikatakan Paulus, berdasarkan pengamatannya penerapan program biodiesel sawit selama ini dianggap mampu menjaga harga minyak sawit mentah (CPO) tidak merosot lebih dalam. Alasannya dilihat dari pergerakan harga CPO global yang pada akhir 2019 lalu cenderung meningkat. Namun demikian anggapan tersebut langsung ditanggapi petani, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai, ada kesalahan anggapan bila program mandatori mampu menyelamatkan harga TBS sawit ditingkat petani, lantaran selama ini harga TBS sawit berpatokan pada harga CPO global yang tetap berfluktuatif. Bahkan merujuk data pergerakan harga TBS Sawit petani menunjukkan tetap berfluktuasi sebelum dan sesudah adanya kebijakan mandatori biodiesel. Dengan demikian menunjukkan bahwa mandatori biodiesel belum bisa memberikan dampak bagi peningkatan harga TBS Sawit petani. “Alasan penerapan program B30 untuk stabilisasi harga CPO, mestinya berdampak pada peningkatan harga TBS Sawit petani, tetapi nyatanya tidak,” katanya. Darto menganggap, masalah penurunan harga CPO itu terletak dari produksi CPO yang terus melonjak setiap tahunnya, bila pihak Indonesia tidak bisa menjaga produksi maka stok CPO akan terus menggunung, sementara pasar ekspor mengalami pertumbuhan yang lamban. “Penerapan mandatori B30 akan bisa menstabilkan harga CPO, hanya saja dengan catatan tidak ada over suplai produksi CPO di Indonesia,” katanya.
BERITA BIOFUEL
Investor Daily Indonesia | Rabu, 21 Oktober 2020
Alokasi biodiesel Direvisi Jadi 9,54 Juta KL
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurangi alokasi biodiesel pada tahun ini menjadi 9,54 juta kiloliter (KL) dari awalnya 9,59 juta KL. Revisi alokasi ini lantaran beberapa badan usaha bahan bakar minyak (BBM) tidak mampu menyerap biodiesel sesuai alokasinya. Perubahan alokasi biodiesel atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) ini sesuai Keputusan Menteri ESDM No 195K/10/ MEM/2020. Dalam Kepmen tersebut, alokasi biodiesel untuk Januari-Desember tahun ini tepatnya ditetapkan sebesar 9.547.506 KL. Sementara alokasi biodiesel sesuai Kepmen ESDM No 199K/20/MEM/2019, awalnya sebesar 9.590.131 KL. Direktur Bioenergi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andrian Feby Misnah mengatakan, revisi alokasi perlu dilakukan lantaran beberapa badan usaha BBM tidak dapat menyerap alokasi biodieselnya. Pemerintah kemudian menga- lihkan alokasi tersebut ke badan usaha lain, namun tetap tidak dapat terserap seluruhnya. “Jadi ada pengurangan secara nasional dalamjumlah 42.625 KL,” kata dia di Jakarta, Senin (20/10). Mengacu beleid tersebut, terdapat 12 badan usaha BBM yang mendapat alokasi sesuai manda-tori pencampuran solar dengan biodiesel 20% (B20). Pemerintah mengurangi alokasi tiga badan usaha BBM, yakni PT Pertamina (Persero) dari awalnya 8,38 juta KL menjadi 8,02 juta KL, PT Petro Andalan Nusantara dari 201.825 KL menjadi 161.628 KL, dan PT Gasemas dari 60.318 KL menjadi 25.318 KL. Besarnya pengurangan alokasi Pertamina, sebut Feby, sejalan dengan penjualan solarnya yang turun. “Iya, konsumsi solar turun,” ujar dia. Di sisi lain, dua badan usaha BBM tercatat mendapat tambahan alokasi biodiesel, yaitu PT AKR Corporindo dari awalnya 498.683 KL menjadi 725.006 dan PT Exxon-mobile Lubricant Indonesia dari 139.631 KL menjadi 304.196 KL Feby menjelaskan, tambahan alokasi biodiesel bagi kedua perusahaan ini lantaran memang pemerintah menahan impor solar. Sehingga, pemerintah kemudian memberikan alokasi biodiesel dalam jumlah lebih kecil dari proyeksi konsumsi solar badan usaha yang diusulkan. Hal ini mengingat serapan biodiesel sejalan tren penjualan solar badan usaha BBM “Jika ternyata memang benar -benar butuh impor, baru kami berikan lagi alokasi FAME-nya,” jelas Feby. Namun, tambahnya, khusus AKR, kenaikan kebutuhan solarnya tidak seluruhnya ditutup dari impor. AKR disebutnya juga membeli solar dari Pertamina
Sementara alokasi badan usaha BBM lainnya tidak berubah. Rincinya, PT Jasatama Petroindo 63 ribu KL, PT Shell Indonesia 30.220, KL, PT Cosmic Indonesia 11.694 KL, PT Cosmic Petroleum Nusantara 29.715 KL, PT Energi Coal Prima 91.976 KL, dan PT Jagad Energy 5.040 KL. Berikutnya, alokasi biodiesel untuk PT Petro Energi Sumadera 4.500 KL, PT Baria Bulk Terminal 12.600 KL, PT Mitra Andalan Batam 4.085 KL, PT Yavindo Sumber Persada 7.200 KL, PT Sinardalam Dutaperdana II 30 ribu KL, PT Syuria Bahtera Harapan Mandiri 890, serta PT Kalimantan Sumber Energi 16.454 KL Kepmen 195K juga menetapkan 18 badan usaha BBN penyedia biodiesel. Sesuai Kepmen, jatah volume dari beberapa badan usaha ini tercatat meningkat, yakni PT Cemerlang Energi Perkasa 512.669 KL dari awalnya 482.669 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 1.387.237 KL dari 1.373.794 KL, PT LDC Indonesia 437.902 KL dari 434.402 KL, PT SMARTTbk 403.178 KL dari 383.178 KL, PT Sinarmas Bio Energy 396.124 KL dari 387.124 KL, serta PT Kutai Refinery Nusantara 333.142 KL dari 274.315 KL Sementara jatah pasok beberapa badan usaha justru berkurang. Rincinya, PT Wilmar Bioenergi Indonesia memasok 1.309.135 KL dari awalnya 1.322.597 KL, PT Ciliandra Perkasa 276.853 KL dari 283.281 KL, PT Darmex biofuels 252.303 KL dari 287.303 KL, PT Musim Mas 1.081.355 KL dari 1.084.855 KL, PT Bayas biofuels 813.139 KL dari 861.908 KL, dan PT Multi Nabati Sulawesi 392.513 KL dari 393.514 KL Pemasok lain yang jatahnya tidak berubah adalah PT Pelita Agung Agrindustri 229.842 KL, PT Tunas Baru Lampung 341.890 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 417.164 KL, PT Intibe-nua Perkasatama 353.957 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 287.303 KL, serta PT Sukajadi Sawit Mekar 321.780 KL.
Medcom.id | Selasa, 20 Oktober 2020
Pemerintah Melanjutkan Proyek Energi Berkeadilan di Setahun Jokowi-Ma’ruf
Kebijakan energi berkeadilan tetap menjadi perhatian utama agar masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap energi. Hal tersebut tertuang dalam laporan setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Mengutip publikasi laporan tersebut, Selasa, 20 Oktober 2020, pemerintah terus mengupayakan untuk mewujudkan mimpi Indonesia menuju energi berkeadilan. Di sektor minyak dan gas bumi (migas), tidak lagi dipandang sebagai komoditas saja. Migas menjadi lokomotif pembangunan. Kilang-kilang minyak diperbaharui dengan program Refinery Development Master Program (RDMP) dan dibangun baru atau Grass Root Refinery (GRR) melalui PT Pertamina (Persero) sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Gas bumi bagi industri dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya alam baru dan terbarukan juga terus dioptimalkan. Mimpi besar keadilan pada akses energi bagi rakyat diwujudkan dengan menjadikan migas bukan sebagai barang mewah bagi masyarakat pedalaman dan terisolir. Juga masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan akses yang sama. Presiden Jokowi bahkan berani mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global bagi tujuh kelompok industri serta kelistrikan. Meskipun, penurunan harga gas ini berdampak pada pengurangan jatah pemerintah dalam bentuk pendapatan negara. “Kita kalah terus, produk-produk kita (kalah bersaing) gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Presiden dalam rapat terbatas awal 2020. Gas bumi memiliki porsi sangat besar pada struktur biaya produksi. Keputusan menurunkan harga gas diklaim langsung berpengaruh pada daya saing produk industri Indonesia di pasar dunia. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, pemerintah juga telah melakukan mandatory atau kewajiban produksi biodiesel dengan pencampuran solar dan FAME sebesar 30 persen (B30). Produksi biodiesel tahun ini ditargetkan sebesar 10 juta kiloliter (KL). Hingga saat ini realisasinya 4,36 juta KL.
Dalam mewujudkan energi berkeadilan, rasio elektrifikasi yang telah tercapai sebesar 99,09 persen. Artinya 99,09 persen rumah tangga telah merasakan akses setrum. Kemudian, dalam memberikan kesetaraan harga, pemerintah juga telah mewujudkan SPBU BBM satu harga di 174 titik. Pemberian konverter kit bagi nelayan dan petani mencapai 61.859 paket dan pemasangan lampu surya sebanyak 110.668. Di sisi lain, Indonesia juga bertekad untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan energi masa depan berbasis listrik. Tren dunia otomotif mengalami perubahan besar dengan hadirnya kendaraan listrik. Tentu Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya yang menjadi komponen utama dalam pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai yakni nikel. Oleh karenanya ekosistemnya pun disiapkan pemerintah dalam mengembangkan EV battery. Sejalan dengan tren penggunaan kendaraan listrik yang meningkat dan diklaim bisa mereduksi polusi udara, percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) makin didorong. Targetnya, pada 2025 penggunaan EBT bisa mencapai 23 persen.
CNBCIndonesia.com | Selasa, 20 Oktober 2020
Luhut Ungkap Ekspor Batu Bara RI Bakal Turun, Ada Apa Nih?
Tidak hanya mineral, pemerintah juga berencana melakukan hilirisasi pada komoditas batu bara. Akibatnya, batu bara yang selama ini didominasi untuk ekspor ke luar negeri, akan lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan mengembangkan hilirisasi batu bara sehingga batu bara juga bernilai tambah. Dia mengatakan, batu bara akan diubah menjadi sejumlah produk seperti methanol yang dapat dijadikan campuran untuk biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters/ FAME), lalu Dimethyl Ether (DME) yang bisa digunakan sebagai substitusi LPG. “Batu bara Indonesia saat ini lebih banyak diekspor. Kita juga ingin mengubahnya, meng-convertnya juga agar kita punya nilai tambah jadi DME, methanol, dan lain-lain. Produk turunan bernilai tambah 2-3 kali,” tuturnya, dalam acara INDY FEST 2020 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 PT Indika Energy Tbk yang ditayangkan dalam kanal YouTube Netmediatama kemarin, Senin (19/10/2020). Menurutnya, salah satu perusahaan batu bara nasional milik Bakrie group, berencana melakukan hilirisasi batu bara ini dengan bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat yakni Air Product. Luhut juga mengatakan, hilirisasi batu bara ini juga bisa dikembangkan menjadi DME untuk menggantikan LPG, sehingga bisa mengurangi impor LPG. Menurutnya, hilirisasi batu bara menjadi DME ini bisa mengurangi impor LPG sebesar Rp 40 triliun. Dia menyebut, impor LPG dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Pada 2019 impor LPG bahkan mencapai 5,7 juta ton atau senilai US$ 2,5 miliar. “Kita, Indonesia, ke depan akan bicara tentang penghematan, efisiensi,” ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari rencana produksi batu bara pada 2020 sebesar 550 juta ton, rencana ekspor mencapai 395 juta ton dan domestik hanya sekitar 155 juta ton. Pada 2019, dari produksi mencapai 610 juta ton, penyerapan domestik hanya sekitar 138 juta ton, dan berarti sisanya diekspor. Adapun cadangan batu bara pada 2019 mencapai 37,6 miliar ton dan sumber daya 149 miliar ton.
Neraca.co.id | Selasa, 20 Oktober 2020
Konsumsi BBM Ramah Lingkungan Merangak Naik
Produksi BBM jenis Pertamax di kilang Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Refinery Unit (RU) IV Cilacap setiap tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu menjadi indikator positif penggunaan BBM ramah lingkungan oleh masyarakat. Data produksi dan pengapalan (lifting) Pertamax di kilang Cilacap menunjukkan grafik kenaikan. Pada September 2020, produksi Pertamax tercatat 1.445 million barrel (MB), naik dari catatan 1.127 million barrel (MB) pada September 2019. “Sedangkan untuk lifting pada September 2020 sebanyak 1.513 MB naik dari 1.227 MB pada September 2019,” jelas Hatim Ilwan, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina RU IV Cilacap. Hatim menilai data ini bisa menjadi bukti naiknya kesadaran masyarakat menggunakan BBM ramah lingkungan, selaras dengan semangat Pertamina RU IV Cilacap untuk menjadi perusahaan energi yang efisien dan ramah lingkungan. “Kilang RFCC menjadi pelopor kilang modern Pertamina yang ramah lingkungan dan terus meningkatkan standar produknya setara Euro 4, atau Euro 3. Ini terus berlanjut dengan hadirnya Klang Langit Biru Cilacap dan saat ini yang sedang berlangsung proyek kilang RDMP,” ujarnya. Pertamax mulai diluncurkan pertama kali pada 10 Desember 1999, menggantikan Premix 1994 dan Super TT 1998 yang mengandung unsur Methyl Tertra Butyl Ether (MTBE) yang kurang ramah lingkungan. Pertamax mengandung Oktan 92 berstandar internasional untuk kendaraan bermotor. Produksi Pertamax saat ini dilakukan di 3 kilang Pertamina, yakni di RU III Plaju, RU IV Cilacap, dan RU VI Balongan. Masih menurut Hatim, kilang RFCC pertama kali memproduksi Pertamax pada 2016. “Saat ini Pertamax diproduksi dengan mencampur produk dari Platformate & Gasoline RFCC,” imbuhnya. Pertamax direkomendasikan untuk kendaraan dengan kompresi 10:1 dan 11:1 atau kendaraan berbahan bakar bensin yang menggunakan teknologi setara dengan Electronic Fuel Injection (EFI). Ini karena Pertamax mengandung pelindung anti karat untuk dinding tangki kendaraan, saluran bahan bakar dan ruang bakar mesin serta menjaga kemurnian bahan bakar dari campuran air sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna. BBM jenis ini dinilai lebih ramah lingkungan karena kandungan sulfurnya maksimal sebesar 50 ppm (part per million) . Hal ini sesuai baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O. “Peraturan ini menetapkan bahwa gas buang kendaraan bermotor maksimal 50 ppm, sehingga masyarakat mendapatkan produk Pertamax berkualitas tinggi dan ramah lingkungan dengan gas buang yang lebih sedikit” jelas Hatim.
Bahkan dalam mendorong konsumsi BBM ramah lingkungan, Pertamina mulai menyalurkan produk Biosolar B30 di wilayah Sorong pada pertengahan Desember 2019. Penyaluran ini merupakan yang pertama dilakukan di wilayah Marketing Operation Region VIII dan secara bertahap akan mulai disalurkan pula ke seluruh Fuel Terminal (Terminal BBM) di wilayah Maluku – Papua hingga Januari 2020 kemarin. Penyaluran produk BBM ramah lingkungan Biosolar B30 ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan bahan bakar Biosolar dengan kandungan 30% FAME (Fatty Acid Methyl Ester) atau minyak nabati dari kelapa sawit. “Sebanyak 4.600 Kilo liter (KL) Biosolar B30 telah dipasok ke Fuel Terminal Sorong sejak Selasa (10/12) dan siap disalurkan ke konsumen retail dan industri di wilayah Sorong dan sekitarnya,” ujar Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero), Brasto Galih Nugroho. “Pertamina telah menyalurkan Biosolar B30 ke 16 lembaga penyalur yang disuplai dari FT Sorong diantaranya 3 SPBU reguler wilayah Kota Sorong, 4 SPBU kompak/mini wilayah Kabupaten Sorong, 3 SPBU Kompak wilayah Kab. Maybrat, 3 SPBU Kompak wilayah Kab. Tambraw, dan 3 SPBU kompak/mini di wilayah Sorong Selatan,” tambah Brasto. Brasto menambahkan bahwa implementasi penyaluran Biosolar B30 di wilayah Sorong nantinya akan menjadi acuan dalam memastikan mekanisme penerimaan, proses blending, dan penyaluran ke lembaga-lembaga penyalur sehingga dapat diterapkan di Fuel Terminal lainnya di bulan Januari 2020 mendatang. Biosolar B30 merupakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan karena emisi gas buang yang memiliki tingkat pencemaran yang rendah tanpa mengurangi performa kendaraan. Selain itu, Biosolar B30 juga lebih efisien dalam penggunaan bahan baku minyak mentah. Pertamina berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan produk Biosolar B30 dan turut menjaga kelestarian alam melalui penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan.