Dukung PPKM, Aprobi Bagikan 1.000 Paket Makanan untuk TNI dan Polri
Investor.id | Senin, 26 Juli 2021
Dukung PPKM, Aprobi Bagikan 1.000 Paket Makanan untuk TNI dan Polri
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mendistribusikan 1.000 paket kotak makanan kepada aparat TNI dan Polri yang mengamankan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sekitar Jabodetabek. Paket makanan ini disalurkan melalui kantor Polres dan Kodim yang nantinya akan dibagikan kepada aparat keamanan yang sedang bertugas. “Bantuan diserahkan melalui melalui beberapa polres dan kodim di sekitar Jakarta, Bogor, Depok , Tangerang, dan Bekasi. Aprobi sangat mengapresiasi kerja keras aparat TNI dan Polri yang mengamankan pelaksanaan PPKM level 4 yang akan berlangsung sampai 2 Agustus nanti,” ujar Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum Aprobi, dalam penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Senin (26/7/2021). Menurutnya, pelaksanaan PPKM dapat berjalan baik berkat kehadiran aparat keamanan yang berjaga di posko. ”Kita harus apresiasi komitmen dan kerja keras mereka untuk membantu pengendalian wabah Covid-19 ini,” ujarnya. Tumanggor menjelaskan bahwa paket makanan ini juga diberikan kepada para pekerja di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang khususnya yang bertugas melayani pengangkutan FAME. Peran para pekerja ini sangatlah besar untuk menjaga suplai FAME dalam mendukung program mandatori biodiesel B30. “Paket makanan ini akan diberikan selama 15 hari. Namun bisa diperpanjang sesuai waktu pelaksanaan PPKM. Nanti, akan kita lihat perkembangannya di lapangan,” ujar Tumanggor. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Aprobi menuturkan bahwa Aprobi sebagai bagian ekosistem pelaku industri kelapa sawit ingin membantu pemerintah dalam pelaksanaan PPKM level 4 ini. Apalagi, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjalankan program B30 di tengah pandemi ini. “Mandatori B30 tetap berjalan meskipun jumlah pengguna mengalami penurunan lantaran berkurangnya mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Paulus. Sejak tahun lalu, Aprobi sangat aktif memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Tidak hanya kepada aparat TNI dan Polri, dikatakan Paulus, bantuan telah diberikan kepada masyarakat kurang mampu, lansia, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Menjelang lebaran tahun ini, APROBI mendistribusikan bantuan kepada aparat TNI dan Polri. Pembagian sembako dan alat ibadah sebanyak 16 lokasi yang berlokasi semuanya di Jabodetabek. Total paket senilai Rp100 juta yang diserahkan kepada masyarakat bawah terutama yang terdampak Covid-19.
https://investor.id/business/
Suara.com | Senin, 26 Juli 2021
Dukung PPKM, APROBI Salurkan 1.000 Paket Makanan untuk TNI dan Polri
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) yang mendistribusikan 1.000 paket kotak makanan kepada aparat TNI dan Polri yang mengamankan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sekitar Jabodetabek. Paket makanan ini disalurkan melalui kantor Polres dan Kodim yang nantinya akan dibagikan kepada aparat keamanan yang sedang bertugas. “Bantuan diserahkan melalui melalui beberapa polres dan kodim di sekitar Jakarta, Bogor, Depok , Tangerang, dan Bekasi. APROBI sangat mengapresiasi kerja keras aparat TNI dan Polri yang mengamankan pelaksanaan PPKM level 4 yang akan berlangsung sampai 2 Agustus nanti,” ujar Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum APROBI, dalam penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Senin (26/7/ 2021). Menurutnya, pelaksanaan PPKM dapat berjalan baik berkat kehadiran aparat keamanan yang berjaga di posko. “Kita harus apresiasi komitmen dan kerja keras mereka untuk membantu pengendalian wabah Covid-19 ini,” ujarnya. Tumanggor menjelaskan bahwa paket makanan ini juga diberikan kepada para pekerja di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang khususnya yang bertugas melayani pengangkutan FAME. Peran para pekerja ini sangatlah besar untuk menjaga suplai FAME dalam mendukung program mandatori biodiesel B30. “Paket makanan ini akan diberikan selama 15 hari. Namun bisa diperpanjang sesuai waktu pelaksanaan PPKM. Nanti, akan kita lihat perkembangannya di lapangan,” ujar Tumanggor. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI menuturkan bahwa APROBI sebagai bagian ekosistem pelaku industri kelapa sawit ingin membantu pemerintah dalam pelaksanaan PPKM level 4 ini. Apalagi, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjalankan program B30 di tengah pandemi ini. “Mandatori B30 tetap berjalan meskipun jumlah pengguna mengalami penurunan lantaran berkurangnya mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Paulus. Sejak tahun lalu, APROBI sangat aktif memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Tidak hanya kepada aparat TNI dan Polri, dikatakan Paulus, bantuan telah diberikan kepada masyarakat kurang mampu, lansia, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Menjelang lebaran tahun ini, APROBI mendistribusikan bantuan kepada aparat TNI dan Polri. Pembagian sembako dan alat ibadah sebanyak 16 lokasi yang berlokasi semuanya di Jabodetabek. Total paket senilai Rp100 juta yang diserahkan kepada masyarakat bawah terutama yang terdampak Covid-19.
Agrofarm.co.id | Senin, 26 Juli 2021
APROBI Bagikan 1.000 Paket Makanan ke TNI dan Polri
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) yang mendistribusikan 1.000 paket kotak makanan kepada aparat TNI dan Polri yang mengamankan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sekitar Jabodetabek. Paket makanan ini disalurkan melalui kantor Polres dan Kodim yang nantinya akan dibagikan kepada aparat keamanan yang sedang bertugas. “Bantuan diserahkan melalui melalui beberapa polres dan kodim di sekitar Jakarta, Bogor, Depok , Tangerang, dan Bekasi. APROBI sangat mengapresiasi kerja keras aparat TNI dan Polri yang mengamankan pelaksanaan PPKM level 4 yang akan berlangsung sampai 2 Agustus nanti,” ujar Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum APROBI, dalam penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Senin (26/7/2021). Menurutnya, pelaksanaan PPKM dapat berjalan baik berkat kehadiran aparat keamanan yang berjaga di posko. “Kita harus apresiasi komitmen dan kerja keras mereka untuk membantu pengendalian wabah Covid-19 ini,” ungkap dia. Tumanggor menjelaskan bahwa paket makanan ini juga diberikan kepada para pekerja di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang khususnya yang bertugas melayani pengangkutan FAME. Peran para pekerja ini sangatlah besar untuk menjaga suplai FAME dalam mendukung program mandatori biodiesel B30. “Paket makanan ini akan diberikan selama 8 hari. Namun bisa diperpanjang sesuai waktu pelaksanaan PPKM. Nanti, akan kita lihat perkembangannya di lapangan,” jelas Tumanggor. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI menuturkan bahwa APROBI sebagai bagian ekosistem pelaku industri kelapa sawit ingin membantu pemerintah dalam pelaksanaan PPKM level 4 ini. Apalagi, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjalankan program B30 di tengah pandemi ini. “Mandatori B30 tetap berjalan meskipun jumlah pengguna mengalami penurunan lantaran berkurangnya mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Paulus. Sejak tahun lalu, APROBI sangat aktif memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Tidak hanya kepada aparat TNI dan Polri, dikatakan Paulus, bantuan telah diberikan kepada masyarakat kurang mampu, lansia, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Menjelang lebaran tahun ini, APROBI mendistribusikan bantuan kepada aparat TNI dan Polri. Pembagian sembako dan alat ibadah sebanyak 16 lokasi yang berlokasi semuanya di Jabodetabek. Total paket senilai Rp100 juta yang diserahkan kepada masyarakat bawah terutama yang terdampak Covid-19.
https://www.agrofarm.co.id/
Kabaroto.com | Senin, 26 Juli 2021
Pengguna Mobil Solar Banyak Di Rumah, Permintaan Biodiesel Menurun
Selain fokus mengembangkan kendaraan listrik, Pemerintah juga terus konsentrasi mengembangkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar nabati. Tujuannya untuk menghadirkan emisi gas buang yang lebih baik. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Tarbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, sudah menetapkan volume alokasi target Bahan Bakar Nabati jenis (BBN) minyak kelapa sawit untuk biodiesel tahun 2021 sebesar 9,2 juta kilo liter (kl). Lalu bagaimana Bio Diesel di masa pandemik ini? Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia atau Aprobi, Paulus Tjakrawan mengatakan, diodiesel saat ini tetap berjalan, namun dia tidak menampik jika permintaannya menurun. “Biodiesel tetap berjalan, seperti tahun lalu kita lihat pengguna turun, pasti ada penurunan, penurunan berapa persen berapa tidak tahu,” jelas Paulus, Senin (26/07). Penurunan menurut dia karena pemakai kendaraan diesel tidak keluar rumah, banyak yang memarkirkan kendaraannya di garasi. “Pemakai mobil diesel di rumah, paling untuk kendaraan logistik,” tambahnya. Sebagi informasi, untuk menyalurkan Bahan Bakar Nabati tersebut, tahun 2021 ini, Pemerintah sudah menunjuk 20 Badan Usaha (BU) BBM dan BU BBN sebagai pemasok biodiesel. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 252.K/10/MEM/2020 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020. Perusahaan untuk BU pemasok biodiesel di antaranya PT Wilmar Nabati Indonesia mendapatkan alokasi sebesar 1,37 juta kl diikuti oleh PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar 1,32 juta kl. Selanjutnya PT Musim Mas dan PT Cemerlang Energi Perkasa.
https://kabaroto.com/post/
TheJakartaPost.com | Senin, 26 Juli 2021
Restoring mangroves to raise people’s welfare and mitigate climate change
Indonesia is scrambling to restore its sizeable mangrove forest loss, with the national Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) tasked with accelerating the process over the next four years, as the consequences of mangrove deforestation have been increasingly alarming. Mangrove deforestation in the North Java Sea and the Riau coastal area in North Sumatra, as well as other coastal areas in Indonesia, has made some segments of shoreline highly susceptible to coastal erosion. Hartono Prawiraatmadja, head of the BRGM, said the loss of mangrove forest on the coastline of Riau had left the peatland behind the damaged mangrove forests vulnerable to collapse and that this has caused some segments of the coastline to recede 15 meters. Unless the damaged mangrove forest is restored, more severe abrasion will occur, which will reduce the country’s borders and, at the same time, destroy settlement around coastal areas, reduce fisheries products, including shrimp, crabs and fish, and increase the risk of tsunamis and cause a decline in the level of carbon absorbance, according to Hartono. Quoting 2019 data from the Environment and Forestry Ministry, Hartono said the country’s mangrove forests covered an area of 3.31 million hectares spread across 34 provinces and represented 24 percent of the global total mangrove area. Of the area, 637,624 hectares are severely damaged and must be restored, and 79 percent of the damaged mangrove forests are found in nine provinces, namely North Sumatra, Riau, the Riau Islands, Bangka Belitung, West Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, Papua and West Papua. That is why President Joko “Jokowi” Widodo tasked the BRGM with taking part in the acceleration of mangrove forest rehabilitation projects in the nine provinces, he said. The BRGM, in collaboration with the Environment and Forestry Ministry, the Maritime Affairs and Fisheries Ministry, provincial administrations, NGOs and other stakeholders, is targeting the restoration of about 600,000 hectares of mangrove forests over the next four years. The mangrove restoration project is being carried out in stages, with the BRGM and its partners embarking on the project in May of this year. “By July, we had managed to rehabilitate 10,500 hectares of mangrove forests of the targeted 83,000 hectares of mangrove forests for 2021,” he said.
A shift in function
Hartono explained how massive mangrove deforestation could occur in Indonesia, with a shift in land function as a primary cause. He said many mangrove forests had been converted into shrimp ponds, agricultural land and infrastructure. In North Kalimantan, significant portions of mangrove forest have been turned into shrimp ponds to supply the lucrative shrimp business. “The shrimp ponds that illegally utilize mangrove forest land have lasted for many years, making it difficult for [the farmers] to change their mindset to find alternative livelihoods.” According to Hartono, massive land conversion occurred in North Kalimantan in 1998 as many wealthy people from other areas, including Pontianak and Balikpapan, came to the region to illegally develop shrimp ponds by converting mangrove forests into shrimp ponds, with the day-to-day work left to local villagers. With sizeable swaths of mangrove forest having been converted into shrimp ponds, North Kalimantan is categorized as “heavy” in terms of its mangrove damage, like the mangrove forests of Riau. These places require more intensive approaches. Hartono said mangrove ecosystems did more than just prevent erosion or coastline abrasion. Other functions included forming a barrier against high surf, offering a nursery and breeding ground for marine species, filtering pollutants and providing safe haven for biotics and accumulated mud, which could form new land. The country’s mangrove ecosystems store large amounts of carbon and can therefore play a significant role in national and global climate change mitigation strategies, he said. But when it comes to implementation, the restoration of damaged mangrove forests has many challenges to address. For example, strong waves at high tide in Riau hit and swept away newly planted mangrove trees. That is why it is necessary to build concrete star-shaped pillars several meters away from the mangrove coastline. “The pillars can break the waves or weaken the power of the waves, and this way, at high tide, the waves won’t directly hit the newly planted trees,” he said. “Building wave-breaking pillars is very costly. Of the required 125 kilometers of infrastructure, 5 km have been built,” he said. Another tough challenge is how to raise awareness of the importance of conserving mangrove forests in local communities that have illegally transformed mangrove forest land into shrimp ponds for their livelihoods. “That is why we continue to educate and empower them. Our approach to them, through Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), is to accommodate local community groups engaged in the mangrove rehabilitation program,” he said. DMPM engage local community groups in managing the restored mangrove forests, including collecting seeds, growing nursery seedlings, planting them, caring for them and utilizing them. “We’re using the pattern of national economic recovery for the mangrove rehabilitation program in 2021. All forest restoration activities are carried out by local communities to ensure sustainable mangrove forest management,” he said. Targeted community groups are invited to attend an education and training session on mangrove management on site in each province, and they are expected to become an embryo of managing the restored mangrove forests effectively. “We’ve already started with counseling on the mangrove rehabilitation programs in local communities in nine provinces in June of this year, after which people in charge accompanied each member of the community group intensively to ensure that the program worked well.” “We’re copying and replicating the success of the five-year peatland restoration project,” Hartono added.
Socioeconomic context
The DMPM is aligned with mangrove ecosystems in the socioeconomic context, which highlights the livelihoods of local villagers. Well-protected mangrove forests are a safe haven for shrimp, crabs, fish and other species, which can be a source of income for local villagers while safeguarding the conservation of the mangrove forest, Hartono said. But the utilization of the mangrove trees is varied, depending on the creativity of local villagers and the characteristics of the location. In Riau, for example, local forest people utilize mangrove timbers, which they process into charcoal. “The charcoal is exported to other countries such as Singapore, South Korea and Japan,” Hartono said. Other forest people in other provinces utilize the tips of mangrove leaves for coloring fabric, while mangrove seeds in other provinces can be used as material to make syrup and dodol, a fudge-like sweet. Mangrove forests in North and East Kalimantan have been developed into ecotourism destinations and offer breathtaking mangrove landscapes with their unique animals. According to Hartono, business organizations including PELINDO, GAPKI, APHI, KADIN, APKASINDO, DMSI, ASPEKPIR and APROBI have expressed their commitment to bolstering mangrove rehabilitation activities. Hartono said that BRGM also coordinated, facilitated and drove efforts by community groups, NGOs and companies that had previous experience in planting mangrove trees. “We have the same goal of conserving mangrove forests,” he added. Funding is also another challenge that the government urgently needs to address to make the 600,000 ha mangrove rehabilitation project a success. This explains why the Office of the Coordinating Maritime Affairs and Investment Minister is exploring the possibility of accepting financial support from corporations. Because of their role in reducing CO2 emissions, mangrove forests always draw the attention of international experts and stakeholders with an interest in climate change issues. Talks involving experts from the FAO, foreign academics and consultants from the World Bank are underway as Indonesia is eager to learn lessons on mangrove ecosystem management. Hartono noted that mangrove forests were part of the country’s natural resource treasures and should be utilized carefully and wisely as they had a local and global impact. Well-protected mangrove forests will not only stop erosion, which means serving as coastal defense, but will also raise the level of prosperity of communities living around the forests. “With their ability to store CO2 emissions, mangrove forests are definitely good for mitigating climate change, the impacts of which are real but frequently unimaginable before,” he said. “So, it is high time to give mangrove forests the protection they deserve,” he concluded.
RM.id | Senin, 26 Juli 2021
Dukung PPKM, APROBI Distribusikan 1.000 Paket Makanan Buat Aparat Keamanan
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mendistribusikan 1.000 paket kotak makanan kepada aparat TNI dan Polri yang mengamankan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sekitar Jabodetabek. Paket makanan ini disalurkan melalui kantor Polres dan Kodim. “Bantuan diserahkan melalui melalui beberapa Polres dan Kodim di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. APROBI sangat mengapresiasi kerja keras aparat TNI dan Polri yang mengamankan pelaksanaan PPKM level 4 yang akan berlangsung sampai 2 Agustus nanti,” ujar Ketua Umum APROBI, Master Parulian Tumanggor dalam penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Senin (26/7). Menurutnya, pelaksanaan PPKM dapat berjalan baik berkat kehadiran aparat keamanan yang berjaga di posko. “Kita harus apresiasi komitmen dan kerja keras mereka untuk membantu pengendalian wabah Covid-19 ini,” ujar Tumanggor. Tumanggor menjelaskan, paket makanan ini juga diberikan kepada para pekerja di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang khususnya yang bertugas melayani pengangkutan FAME. Peran para pekerja ini sangatlah besar untuk menjaga suplai FAME dalam mendukung program mandatori biodiesel B30. “Paket makanan ini akan diberikan selama 15 hari. Namun bisa diperpanjang sesuai waktu pelaksanaan PPKM. Nanti, akan kita lihat perkembangannya di lapangan,” ujar Tumanggor. Ketua Harian APROBI, Paulus Tjakrawan menuturkan, APROBI sebagai bagian ekosistem pelaku industri kelapa sawit ingin membantu pemerintah dalam pelaksanaan PPKM level 4 ini. Apalagi, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjalankan program B30 di tengah pandemi ini. “Mandatori B30 tetap berjalan meskipun jumlah pengguna mengalami penurunan lantaran berkurangnya mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Paulus. Sejak tahun lalu, APROBI sangat aktif memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Tidak hanya kepada aparat TNI dan Polri, dikatakan Paulus, bantuan telah diberikan kepada masyarakat kurang mampu, lansia, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Sebagai informasi menjelang Lebaran tahun ini, APROBI telah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Pembagian sembako dan alat ibadah sebanyak 16 lokasi yang berlokasi semuanya di Jabodetabek. Total paket senilai Rp 100 juta yang diserahkan kepada masyarakat bawah terutama yang terdampak Covid-19.
Kontan.co.id | Senin, 26 Juli 2021
Kementerian ESDM catat penyaluran B30 capai 4,3 juta kl di semester I 2021
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penyaluran B30 di semester I 2021 telah mendorong penghematan devisa mencapai Rp 24,6 triliun. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengungkapkan, pada semester I 2021 ini volume biodiesel yang telah tersalurkan sebesar 4,3 juta kilo Liter (kL) atau 46,7% dari target penyaluran biodiesel tahun 2021. Selain penghematan devisa, penyaluran juga memberi nilai tambah dari Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 5,3 triliun. Dengan demikian, realisasi manfaat ekonomi mencapai sekitar Rp 29,9 triliun. Selain itu, implementasi biodiesel diklaim juga telah berhasil mengurangi emisi CO2 sebesar 11,4 juta ton CO2e. “Penyediaan dan pemanfaatan B30 telah menempatkan Indonesia pada posisi terdepan di dunia dalam implementasi biodiesel. Program B30 telah dinikmati oleh para konsumen yang menggunakan mesin dengan bahan bakar diesel baik di sektor transportasi maupun sektor industri lainnya”, ujar Dadan dalam keterangan resmi, Senin (26/7). Pada tahun 2021, alokasi biodiesel ditetapkan sebesar 9,2 juta kL, didukung oleh 20 BU BBN yang mengikuti pengadaan FAME dan 20 BU BBM yang wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar. Rata-rata serapan setiap bulan diperkirakan sebesar 766 ribu kL. Sejak Januari hingga Juni 2021, capaian rerata pemenuhan Purchase Order bulanan mencapai 93.03%, dengan serapan terendah di bulan Januari dan tertinggi di Bulan Juni 2021. Pandemi Covid-19 ditengarai sedikit memperlambat penyerapan biodiesel akibat adanya pembatasan mobilitas sehingga terjadi penurunan serapan biodiesel baik di sektor transportasi maupun industri. Namun Pemerintah optimis di akhir tahun penyerapan biodiesel akan mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang terjadi dalam penyaluran biodiesel pada Semester I ini antara lain terbatasnya tanki penyimpanan, keterlambatan dalam unloading FAME yang diakibatkan kepadatan di jetty, dan terjadi kerusakan peralatan di pabrik BUBBN. Untuk memastikan penyaluran B30 berjalan lancar dan tidak adanya penyaluran B0 (solar murni) beberapa upaya terus dilakukan, antara lain mendorong percepatan penyiapan tanki penyimpanan tambahan, penambahan fasilitas jetty, meningkatkan pengawasan, dan menghimbau kepada industri BUBBN untuk menghindari unplanned maintenance.
Katadata.co.id | Senin, 26 Juli 2021
Freeport Akan Genjot Penggunaan Biodiesel 30% dalam Operasionalnya
PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berupaya untuk melakukan banyak hal dalam mengurangi jumlah emisi karbon di wilayah operasinya. Salah satunya dengan memanfaatkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, seperti biodiesel, hingga 30% (B30) dalam operasional tambangnya. B30 merupakan program pemerintah yang mewajibkan campuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar. Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan PTFI telah menggunakan B30 sebagai bahan bakar untuk kendaraan berat di wilayah operasi. Adapun sejak 2020 hingga 2024 perusahaan akan menggenjot penggunaan B30 dari sekitar 7 juta liter per tahun menjadi lebih dari 100 juta liter per tahun. “Ini kan sebagian renewable energy. Kami sudah menggunakan biofuel untuk peralatan berat kita di dataran rendah,” ujarnya dalam acara ‘Indonesia Green Summit 2021’ secara virtual, Senin (26/7). Freeport Indonesia juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang memakai dual fuel yaitu bahan bakar nabati (biofuel) dan gas. Sehingga hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil. Freeport juga melakukan program reklamasi. Dalam 10 tahun terakhir PTFI telah melakukan penanaman pohon kembali dengan luasan lebih dari 2.800 hektare. Sementara hingga semester I 2021 ini pihaknya telah melakukan program penanaman pohon dengan luasan 400 hektare dari target tahun ini sebesar 2.000 hektare. “Kami juga bekerja sama dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk merehabilitasi hutan di Jayapura yang luasnya 3.800 hektare dan juga apabila dihitung karbonnya akan sangat banyak memberikan kredit karbon,” ujarnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyampaikan realisasi penyaluran program mandatori B30 hingga semester I 2021 telah mencapai 4,3 juta kilo liter (KL). Capaian tersebut tercatat 46,7% dari target penyaluran biodiesel yang ditetapkan pada 2021. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan program biodiesel ini telah memberikan manfaat ekonomi setara Rp 29,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari penghematan devisa sebesar Rp 24,6 triliun dan nilai tambah dari Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 5,3 Triliun. Selain itu, implementasi biodiesel juga telah berhasil mengurangi emisi CO2 sebesar 11,4 juta ton CO2e. “Penyediaan dan pemanfaatan B30 telah menempatkan Indonesia pada posisi terdepan di dunia dalam implementasi biodiesel,” ujar Dadan. Pada tahun ini, alokasi biodiesel ditetapkan sebesar 9,2 juta KL. Hal itu didukung oleh 20 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) yang mengikuti pengadaan FAME dan 20 BU-BBN yang wajib mencampur BBN jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar. Rata-rata serapan setiap bulan diperkirakan sebesar 766 ribu KL. Sejak Januari hingga Juni 2021, capaian rerata pemenuhan pemesanan pembelian (purchase order) bulanan mencapai 93.03%, dengan serapan terendah pada Januari dan tertinggi pada Juni 2021.
CNBCIndonesia.com | Senin, 26 Juli 2021
Penyerapan Biodiesel B30 Semester I Capai 4,3 Juta KL
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penyerapan biodiesel dengan campuran 30% Fatty Acid Methyl Esters (FAME) atau B30 di dalam negeri pada semester I 2021 ini mencapai 4,3 juta kilo liter (kl) atau 46,7% dari target tahun ini 9,2 juta kl. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rata-rata serapan setiap bulan diperkirakan sebesar 766 ribu kl. Sejak Januari hingga Juni 2021, capaian rerata pemenuhan Purchase Order (PO) bulanan mencapai 93,03%, dengan serapan terendah pada Januari dan tertinggi pada Juni 2021. Pandemi Covid-19 ditengarai sedikit memperlambat penyerapan biodiesel akibat adanya pembatasan mobilitas, sehingga terjadi penurunan serapan biodiesel, baik di sektor transportasi maupun industri. “Namun pemerintah optimistis di akhir tahun penyerapan biodiesel akan mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkapnya, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian, Senin (26/07/2021). Dia menuturkan beberapa kendala yang terjadi dalam penyaluran biodiesel pada semester I ini, antara lain karena terbatasnya tangki penyimpanan, keterlambatan dalam unloading FAME yang diakibatkan kepadatan di jetty, dan terjadi kerusakan peralatan di pabrik badan usaha penyalur bahan bakar nabati (BU BBN). “Untuk memastikan penyaluran B30 berjalan lancar dan tidak adanya penyaluran B0 (solar murni) beberapa upaya terus dilakukan, antara lain mendorong percepatan penyiapan tangki penyimpanan tambahan, penambahan fasilitas jetty, meningkatkan pengawasan, dan mengimbau kepada industri BU BBN untuk menghindari unplanned maintenance (perawatan yang tidak direncanakan),” tuturnya. Pada 2021, alokasi penyerapan biodiesel untuk dalam negeri ditetapkan sebesar 9,2 juta kl, didukung oleh 20 badan usaha penyalur bahan bakar nabati (BU BBN) yang mengikuti pengadaan FAME dan 20 BU BBM yang wajib melakukan pencampuran BBN jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar. Dia mengatakan, pemanfaatan B30 di dalam negeri ini telah memberikan manfaat ekonomi setara hingga Rp 29,9 triliun. “Angka tersebut terdiri dari penghematan devisa sebesar Rp 24,6 triliun dan nilai tambah dari Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 5,3 triliun. Selain itu, implementasi biodiesel juga telah berhasil mengurangi emisi CO2 sebesar 11,4 juta ton CO2e,” paparnya. Program mandatori B30 dengan 70% kandungan minyak solar murni ini telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2020. Program ini pun menjadi salah satu program prioritas nasional untuk mengurangi emisi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil, khususnya di sektor transportasi. “Penyediaan dan pemanfaatan B30 telah menempatkan Indonesia pada posisi terdepan di dunia dalam implementasi biodiesel. Program B30 telah dinikmati oleh para konsumen yang menggunakan mesin dengan bahan bakar diesel baik di sektor transportasi maupun sektor industri lainnya”, ujarnya.
Liputan6.com | Senin, 26 Juli 2021
Program Mandatori B30 Berikan Penghematan hingga Rp29,9 Triliun
Program mandatori B30 atau pencampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen minyak solar telah terimplementasi sejak 1 Januari 2020. Program ini pun menjadi salah satu program prioritas nasional untuk mengurangi emisi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil, khususnya di sektor transportasi. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa capaian program B30 pada semester I tahun 2021 ini semakin menegaskan keberhasilan Indonesia sebagai pioneer B30 dunia. “Penyediaan dan pemanfaatan B30 telah menempatkan Indonesia pada posisi terdepan di dunia dalam implementasi biodiesel. Program B30 telah dinikmati oleh para konsumen yang menggunakan mesin dengan bahan bakar diesel baik di sektor transportasi maupun sektor industri lainnya,” ujar Dadan di Jakarta, Minggu (25/7). Dadan menyebutkan, pada semester I 2021 ini volume biodiesel yang telah tersalurkan sebesar 4,3 juta kilo Liter (kL) atau 46,7% dari target penyaluran biodiesel tahun 2021, dan memberikan manfaat ekonomi setara hingga Rp29,9 Triliun. Angka tersebut terdiri dari penghematan devisa sebesar Rp24,6 Triliun dan nilai tambah dari Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp5,3 Triliun. Selain itu, implementasi biodiesel juga telah berhasil mengurangi emisi CO2 sebesar 11,4 juta ton CO2e. Pada tahun 2021, alokasi biodiesel ditetapkan sebesar 9,2 juta kL, didukung oleh 20 BU BBN yang mengikuti pengadaan FAME dan 20 BU BBM yang wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar. Rata-rata serapan setiap bulan diperkirakan sebesar 766 ribu kL. Sejak Januari hingga Juni 2021, capaian rerata pemenuhan Purchase Order bulanan mencapai 93.03%, dengan serapan terendah di bulan Januari dan tertinggi di Bulan Juni 2021. Pandemi Covid-19 ditengarai sedikit memperlambat penyerapan biodiesel akibat adanya pembatasan mobilitas sehingga terjadi penurunan serapan biodiesel baik di sektor transportasi maupun industri. Namun Pemerintah optimis di akhir tahun penyerapan biodiesel akan mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang terjadi dalam penyaluran biodiesel pada Semester I ini antara lain terbatasnya tanki penyimpanan, keterlambatan dalam unloading FAME yang diakibatkan kepadatan di jetty, dan terjadi kerusakan peralatan di pabrik BUBBN. Untuk memastikan penyaluran B30 berjalan lancar dan tidak adanya penyaluran B0 (solar murni) beberapa upaya terus dilakukan, antara lain mendorong percepatan penyiapan tanki penyimpanan tambahan, penambahan fasilitas jetty, meningkatkan pengawasan, dan menghimbau kepada industri BUBBN untuk menghindari unplanned maintenance.
Jawa Pos | Senin, 26 Juli 2021
Hemat Rp 29,9 Triliun berkat Biodiesel
Program mandatori B30 atau pencampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen minyak solar terim-plementasi sejak 1 Januari 2020. Program itu pun menjadi salah satu prioritas nasional untuk mengurangi emisi serta ketergantungan pada energi fosil. Khususnya di sektor transportasi. Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menuturkan, capaian program B30 pada semester I 2021 semakin menegaskan keberhasilan Indonesia sebagai pionir B30 dunia. “Program B30 telah dinikmati para konsumen yang menggunakan mesin berbahan bakar diesel, baik di sektor transportasi maupun sektor industri lainnya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (25/7). Dadan memerinci, pada semester 12021, volume biodiesel yang tersalurkan mencapai 4,3 juta kiloliter (kL) atau 46,7 persen dari target penyaluran biodiesel tahun 2021. Program tersebut memberikan manfaat ekonomi setara hingga Rp 29,9 triliun. Angka itu terdiri atas penghematan devisa Rp 24,6 triliun dan nilai tambah dari crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 5,3 triliun. Selain itu, implementasinya berhasil mengurangi emisi CO2 sebesar 11,4 juta ton. Pada 2021, alokasi biodiesel ditetapkan 9,2 juta kL, Rata-rata serapan per bulan diperkirakan 766 ribu kL. Selama Januari hingga Juni 2021, serapan terendah tercatat pada Januari dan tertinggi di Juni. Pada semester II, penyerapan biodiesel diprediki sedikit terhambat. Pemicunya, pembatasan mobilitas yang berdampak pada sektor transportasi dan industri. “Namun, pemerintah optimistis di akhir tahun penyerapan biodiesel mencapai target yang ditetapkan,” tuturnya. Dadan melanjutkan, ada beberapa kendala dalam penyaluran biodiesel pada semester! Di antaranya, terbatasnya tangki penyimpanan, keterlambatan unloading FAME [fatty acid methyl ester) akibat kepadatan di jetty, dan kerusakan peralatan di badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN). Untuk memastikan penyaluran B30 berjalan lancar dan tidak ada penyaluran BO (solar mumi), berbagai upaya terus dilakukan. Di antaranya, mendorong percepatan penyiapan tangki penyimpanan.
The Jakarta Post | Senin, 26 Juli 2021
Biofuel, not EVs, closer destination in car industry path
While the government has accelerated efforts to make the country a global hub for electric vehicle (EV) batteries, biofuel-based transportation is seen as a more immediate game-changer in Indonesia\’s automotive industry. Febby Tumiwa, the executive director of the Institute for Essential Services Reform (IESR), said from 2025 to 2030, most people in Indonesia would still use vehicles with internal combustion engines (ICE), and the government would need to produce biofuel to fill the gap between domestic oil production and consumption without relying on imports. “I think that for the next 10 years, there won\’t be a conflict between EV battery ard biofuel development, but after that, EVs will be the dominant trend among the public,” Febby told The Jakarta Post. He said the government might need a clear timeline to phase out biofuel, such as by not creating new plantations or refineries and by making Palm Oil products for other industries, should EVs became preferable option in the automotive industry. The government has shown greater interest in the EV battery industry in the past few years arid ramped up efforts to issue regulations and find international partners to realize its vision. With the issuance of Presidential Regulation No. 55/2019 Indonesia has mapped out a plan for EV development as countries around the world aim to phase out ICE vehicles. In December 2020; by publishing its plan for battery-based electric vehicles, the Energy and Mineral Resources Ministry committed to having at least 786,586 electric vehicles on the road by 2025. In March, four state-owned companies signed an agreement to form Indonesia Battery Corporation GBC), an EV battery holding company. IBC plans to partner with other companies, most notably China\’s CATL and South Korea\’s LG Chem, the world\’s top two EV battery producers, to create an end-to-end EVbattery supply chain in Indonesia. The country has large reserves of both nickel and cobalt, which are the two main raw materials for lithium batteries. The battery is the most expensive component ofanEV. However, Febby said the development of the EV industry should be accompanied by an increased share of renewable energy in the nation\’s energy mix to ensure that EV use would lower carbon emissions. Association of Indonesian Automotive Manufacturers (Gaikindo) chairman Yohannes Nangoi said that while EVs would be suitable for families and public transportation with a limited travel range, such as the Transjakarta buses, biofuel would still play a big role for other transportation purposes. “Indonesia is rich in palm oil, which is environmentally friendly and can be used by heavy vehicles without requiring a new refueling infrastructure,” he said in an online discussion. While biofuel vehicles can be refueled through existing gas stations, Indonesia needs to build some 31,000 commercial charging stations over the course of 10 years to reach its EV goals. “EV is just one of several green transportation [options], alongside biofuel and hydrogen cells. I believe we can develop EV and biofuel simultaneously,” Yohannes said. Indonesia has been developing biofuel for almost 15 years to reduce reliance on oil imports and tackle its oil and gas trade deficit. Oil consumption in the country has exceeded production since 2004, and oil imports have been on an increasing trend ever since. The imports only declined in 2018 and 2019, as the government mandated a share of 20 percent and later 30 percent of palm-oil-derived biofuel in diesel fuel blends known as B20 and B30 biodiesel. For the next step, authorities are expecting to roll out B40 biodiesel – containing 40 percent biofuel – by 2022. McKinsey Company Indonesia partner Thomas Hansmann said EV batteries and biofuel would complement one another, but over the next two decades, EV batteries were predicted to displace gasoline as the main energy source for passenger cars and two-wheelers. McKinsey estimated that as of 2021, Indonesia\’s B30 mandate had already replaced up to 9 billion liters of fossil fuel per year. Hansmann said that going forward, biofuels might also play a more important role than electric battery technology for air transportation, given that several airlines had pledged to use sustainable aviation fuels (SAF) by 2025. “In the long run, EVs may have a larger impact, as we expect that most new vehicles sold in Indonesia will be electric by 2035 to 2040,” he told the Post.
Bisnis.com | Senin, 26 Juli 2021
Freeport Sebut Calon Barang Buruan di Tengah Tren Energi Terbarukan
PT Freeport Indonesia menyebut tren energi baru dan terbarukan bakal membawa peluang bisnis yang sangat besar bagi perseroan seiring dengan meningkatnya penggunaan listrik. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas produk tambang tembaga akan menjadi barang buruan di tengah peningkatan produk-produk berbasis listrik dalam beberapa waktu ke depan. Tony menuturkan, selain kendaraan listrik, potensi pasar produk tembaga akan terbuka lebar dengan kehadiran pembangkit listrik energi baru dan terbarukan seperti PLTS dan PLTA yang membutuhkan tembaga dalam jumlah besar. “Produk tambang adalah penghantar listrik yang paling baik contohlah untuk kendaraan listrik satu unitnya membutuhkan tembaga 4 kali lebih banyak dibandingkan mobil konvensional,” ujar Tony dalam Green Summit 2021, Senin (26/7/2021). Di samping menangkap peluang bisnis itu, tren EBT di level global mengarahkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan bauran energi bersih dalam kegiatan operasionalnya. Tony mengungkapkan, pada saat ini pihaknya telah mengimplementasikan penggunaan biofuel untuk peralatan pertambangan di dataran rendah. Biofuel juga digunakan untuk kebutuhan pembangkitan listrik di wilayah pertambangan perseroan. “Sejak 2020 sampai 2024 akan meningkatkan B30–B40 dari 7 juta liter menjadi 100 juta liter per tahun, juga pembangunan PLTMG di mana kita menggunakan biofuel, sehingga ini akan sangat mengurangi emisi karbon dari fosil fuel lain,” ungkapnya. Sementara itu, sebelumnya, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Hilmi Panigoro mengatakan akselerasi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia perlu dibarengi dengan perbaikan regulasi dan kemudahan dalam berinvestasi. Menurutnya, selama ini penggunaan energi terbarukan di Indonesia memang menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, hal ini turut diikuti dengan kenaikan penggunaan sumber energi fosil seperti batu bara. “Sehingga, tren penggunaan EBT di Indonesia ini malah terlihat seperti stagnan, padahal tidak,” katanya dalam sebuah webinar pada Rabu (14/7/2021). Salah satu kemudahan yang menurut Hilmi dapat diberikan kepada para calon investor, adalah kepastian hukum. Menurutnya, Undang-Undang terkait EBT harus konsisten, kredibel, memiliki perangkat hukum yang jelas, serta pelaksanaan yang baik. “Undang-Undang ini harus konsisten, jangan berubah-ubah setiap ada pergantian menteri,” kata Hilmi.