Hore! CPO Melesat Lebih dari 3%, ke Level Tertinggi 6 Bulan
CNBCIndonesia.com | Minggu, 9 Agustus 2020
Hore! CPO Melesat Lebih dari 3%, ke Level Tertinggi 6 Bulan
Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menguat cukup tajam di pekan ini, hingga menyentuh level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Kenaikan tajam ekspor menjadi pemicu penguatan harga CPO di pekan ini. Melansir data Refinitiv, sepanjang pekan ini CPO menguat 3,04% ke level 2.758 ringgit per ton. Pada Selasa (4/8/2020) lalu, CPO bahkan mencapai level 2.080 ringgit per ton yang merupakan level tertinggi sejak 10 Februari. Kinerja tersebut memperpanjang kinerja impresif komoditas ekspor andalan Indonesia ini. sepanjang bulan Juli, harga CPO untuk kontrak yang aktif diperdagangkan di Bursa Malaysia Derivatif Exchange mencatatkan kenaikan hingga 15%. Kenakan tersebut jauh du atas harga minyak yang hanya naik 2,17% dan batu bara yang justru terkoreksi 1,6%. Kenaikan ekspor yang signifikan terjadi di Malaysia. Perusahaan surveyor kargo Intertek Testing Services (ITS) melaporkan ekspor minyak sawit Malaysia naik 5,8% bulan ini jika dibandingkan bulan Juni. Ekspor minyak sawit mencapai 1,72 juta ton di bulan Juli, sementara pada Juni ekspor hanya 1,62 juta ton.
Permintaan terhadap minyak nabati mulai meningkat seiring dengan relaksasi lockdown yang terjadi di banyak negara terutama negara importirnya, harga CPO berangsur naik akibat membaiknya permintaan terutama dari India, Uni Eropa dan China. Hubungan Malaysia dan India yang membaik serta penetapan bea ekspor nol persen hingga akhir tahun menjadi faktor yang membuat permintaan membaik. Sentimen positif lainnya datang dari dalam negeri. Indonesia berencana untuk menaikkan konten biodiesel menjadi 40% atau sering dikenal dengan B40. Keberadaan program ini tentu akan membuat serapan minyak sawit domestik menjadi lebih tinggi sehingga dapat mengimbangi kemungkinan penurunan permintaan ekspor yang pada akhirnya turut membantu kestabilan harga. Dari sisi pasokan, curah hujan yang tinggi hingga berakibat banjir di beberapa wilayah Kalimantan sebagai sentra produksi sawit juga membuat output terancam menurun. Ketika output menurun, maka harga CPO juga akan terdongkrak naik.
Industry.co.id | Minggu, 9 Agustus 2020
BBM untuk Listrik Makin ‘Mahal’, Pemerintah Mulai Kaji CPO untuk PLTD
Badan Litbang ESDM melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) memulai kajian kelayakan pemanfaatan minyak nabati murni (Crude Palm Oil-CPO) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) hingga Desember 2020. “Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk migrasi BBM ke bahan bakar nabati. Jika 50 persen jumlah PLTD milik PLN atau lebih dari 2.000 PLTD dapat dialihkan menggunakan CPO, tentunya PT PLN (Persero) dapat menekan biaya BBM cukup besar,” ujar Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Yudo Dwinanda Priaadi melalui keterangan yang diterima redaksi Industry.co.id pada Minggu (9/8/2020). “Pemerintah juga diuntungkan, karena dapat menghemat anggaran subsidi listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun” tambah Yudo. Lebih lanjut dijelaskan Kepala P3TKEBTKE Chrisnawan Anditya, kajian ini dilatarbelakangi masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk PLTD dan PLTMG (pembangkit listrik tenaga minyak dan gas). Data statistik menunjukkan bahwa pemakaian BBM di pembangkit PLN pada tahun 2018 sekitar empat juta kilo liter. “Pemakaian BBM tersebut diperkirakan akan meningkat 960 ribu kilo liter per tahun, dengan tambahan PLTMG baru dengan total kapasitas sebesar 520 MW selama 2019 hingga 2028,” sambung Chrisnawan. Penggunaan BBM pada PLTD ini berdampak cukup besar pada biaya operasional PLN. Data statistik PLN tahun 2018 mencatat biaya bahan bakar di PLTD mencapai 26 triliun rupiah atau 16% dari total biaya bahan bakar PLN, sedangkan listrik yang dihasilkan PLTD hanya 6% dari total listrik yang diproduksi PLN.
Walaupun begitu penggunaan PLTD masih diperlukan, terutama untuk daerah terisolir. Pemerintah mencoba mengurangi pemakaian BBM di PLTD dengan membangun pembangkit listrik EBT di beberapa PLTD, namun jumlahnya belum banyak. Penggunaan minyak nabati murni di PLTD ini diharapkan dapat mengurangi pemakaian BBM secara signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Bulan Mei 2020, terdapat 4.984 unit PLTD dengan total kapasitas 4.780,8 MW di Indonesia. Penyusunan database PLTD dilakukan dengan memetakan sebaran PLTD beserta karakteristiknya (pola operasi, usia, dan efisiensi), proyeksi suplai dan permintaan listrik di sistem setempat, pengkelompokan PLTD berdasarkan kelayakan konversi, serta identifikasi kebutuhan infrastruktur seperti tangki CPO, jalur pipa, dan heater. Uji operasi diterapkan pada dua genset kapasitas 20 kW 4 silinder selama 500 jam. Ada lima jenis bahan bakar yang akan dianalisis, yaitu B30, CPO 100%; deminerallized CPO, industrial vegetable oil (IVO), dan degummed CPO. Sistem pemanas CPO dilakukan pada suhu 85 oC. Tim secara terus menerus akan memantau emisi, efisiensi pemakaian bahan bakar, filter, cylinder head, nozzle, dan lain-lain.
Tahap selanjutnya adalah pemetaan sebaran lokasi industri CPO dan kapasitas produksi, pemetaan moda dan jasa transportasi, pemetaan distribusi CPO eksisting, proyeksi suplai dan permintaan CPO, hingga penentuan rute pengiriman CPO. Ketiga tahap tersebut akan menentukan penyusunan kebijakan dan regulasi terhadap konversi bahan bakar PLTD. Tim akan menyampaikan rekomendasi terkait jadwal konversi PLTD, baik dari sisi jumlah, lokasi, serta kebutuhan investasi yang dibutuhkan. Tim juga akan menyusun syarat kualitas CPO yang dapat digunakan pada PLTD dan uji sampel CPO sebagaimana pada SNI 01-2901-2006 & SNI 8483:2018. Terakhir adalah analisis skenario pembiayaan/pendanaan investasi termasuk pola insentif, subsidi dan skema pembiayaan lainnya. Selain menggandeng BPDPKS, kajian ini juga melibatkan beberapa mitra lain, yakni Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, PLN Litbang, dan Teknik Mesin – Institut Teknologi Bandung.
Suaramerdeka.com | Jum’at, 7 Agustus 2020
Benahi Tata Kelola Perizinan Sawit
Kebijakan kelapa sawit yang diambil pemerintah berdampak luas pada rakyat petani kelapa sawit. Berdasarkan data Ditjenbun (2019), setidaknya terdapat 2,74 juta kepala keluarga (KK) yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan sawit. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 1,67 juta kepala keluarga. Menurut Hasan Muaziz dari Hicon Law & Policy Strategies, meski jumlahnya banyak, tetapi produktivitas kelapa sawit milik rakyat masih jauh di bawah sawit perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Apkasindo (2017) produksi sawit petani hanya mencapai 3,1 ton hektar/tahun sedangkan produksi sawit perkebunan negara mencapai 3,8 ton hektar/tahun dan perkebunan swasta mencapai 3,9 ton hektar/tahun. ”Keberadaan sawit dalam kawasan hutan menghadirkan berbagai persoalan dengan sebab-sebab yang beragam. Misalnya, tumpang tindih perizinan dan batas hutan dengan kawasan disekitarnya yang belum jelas. Selain itu, banyak konflik lahan yang terjadi dalam kawasan hutan yang bersifat laten dan terus-menerus muncul di permukaan. Karena itu pemerintah perlu membenahi tatakelola perizinan perkebunan sawit untuk mencegah konflik lahan di sektor perkebunan kelapa sawit,” papar Hasan dalam rilisnya kepada Suara Merdeka.
Ia menjelaskan produksi kelapa sawit yang mencapai 44,05 juta ton pada 2019 serta nilai ekspor mencapai USD 19 miliar menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit menjadi primadona devisa negara dari sektor perkebunan. Tidak hanya itu, dengan diterbitkanya Peraturan Menteri ESDM No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2015, Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 227 K/10/MEM/2019 menjadikan sawit sebagai salah satu komponen penting dalam pengembangan biodiesel (B30) juga membuat kelapa sawit menjadi komoditas penting perkebunan. Terdapat berbagai data yang menjelaskan luasan lahan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Data Auriga (2019) mengatakan, luas perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan adalah 3,4 juta hektar, meliputi, 115 ribu hektar berada di dalam kawasan suaka alam, 174 ribu hektar di dalam kawasan hutan lindung, 454 ribu hektar di kawasan hutan produksi terbatas, 1,4 juta hektar di kawasan hutan produksi, dan 1,2 juta hektar berada di kawasan hutan produksi konversi.
Hasan melanjutkan, data Fakultas Kehutanan UGM (2018) menjelaskan, 2,8 juta hektar lahan kebun sawit berada dalam kawasan hutan dengan prosentase 35 persen dikuasai oleh masyarakat dan 65 persen dikuasai oleh pengusaha. Data Direktorat Jenderal Perkebunan (2017) menyebutkan, 2,5 juta hektar kebun sawit terindikasi berada di dalam kawasan hutan yang terdiri dari 800 ribu hektar kebun dikuasai oleh perusahaan dan 1,7 juta hektar dikuasai oleh masyarakat. Intinya, sawit dalam kawasan hutan memang benar adanya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (2019), mencatat setidaknya terdapat 410 konflik agraria yang terjadi pada tahun 2018, di mana konflik di sektor perkebunan mencapai 144 kasus. Dari angka tersebut, 83 kasus atau 60 persen melibatkan perkebunan kelapa sawit. ”Konflik lahan sawit tidak hanya merugikan rakyat petani kelapa sawit, melainkan berdampak terhadap persepsi sawit Indonesia di pasar internasional. Misalnya, pada 13 Maret 2019 Uni Eropa mengeluarkan kebijakan produk minyak sawit mentah (CPO) dikeluarkan dari sumber energi terbarukan. Uni Eropa mengadopsi Delegated Act dan menganggap produk sawit Indonesia berasal dari kegiatan deforestasi kawasan hutan, pelanggaran HAM, serta pengerusakan lingkungan lain (Mongabay, 2019). Keputusan tersebut tentu berdampak pada serapan hasil sawit Indonesia, mengingat sawit merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia dari sektor perkebunan,” jelasnya. Selain membenahi tata kelola perizinan, Hasan juga mengatakan perlunya menyelaraskan implementasi regulasi dan kebijakan (regeling en beleids regel) sektor sawit untuk menghindari pertentangan kewenangan dan tumpang-tindih kebijakan sektor sawit. Kecuali itu, mperumuskan alternatif penyelesaian sawit dalam kawasan hutan guna melindungi rakyat petani kelapa sawit.
Bisnis.com | Sabtu, 8 Agustus 2020
Bangka Belitung Ekspor Perdana Cangkang Sawit ke Jepang
Setelah Sulbar dan Riau, kini giliran Kepulauan Bangka Belitung mengekspor cangkang kelapa sawit ke Jepang. Komoditas yang masih menjadi limbah di Indonesia itu akan disulap Jepang menjadi sumber energi biomassa. Ekspor perdana 10 ton cangkang kelapa sawit dari Kepulauan Bangka Belitung ke Jepang itu dilepas oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sabtu (8/8/2020).. “Hari ini Babel sudah berhasil mengekspor limbah kelapa sawit, sehingga tidak ada lagi komoditas perkebunan ini yang terbuang percuma,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo. Dia mengatakan keberhasilan Bangka Belitung mengekspor cangkang kelapa sawit ini ke Jepang, berkat kerja keras Gubernur Kepulauan Babel, masyarakat, dan didukung oleh TNI, Polri, dalam mencipta kondisi yang aman, tenang, dan kondusif, dalam menghadapi kondisi pendemi Covid-19. “Kalau kita tenang dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk dampak Covid-19 maka kita dapat menghadapi tantangan-tantangan ke depannya,” ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo. Menurut dia, cangkang sawit ini cukup banyak di provinsi lainnya, tetapi Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar, karena eksportirnya sudah ada di daerah ini, tinggal pemerintah memperkuat saja. “Saya sudah memiliki rencana yang cukup banyak untuk Babel dan atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo kepada saya dan menterinya untuk memperkuat kerja sama dengan gubernur, pemerintah daerah, didukung TNI, Polri, untuk memperkuat ekonomi rakyat,” kata Mentan.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengucapkan terima kasih kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo yang telah melepas ekspor perdana limbah cangkang sawit ini ke Jepang. Ia bersyukur ekspor cangkang sawit ini dapat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu Kabupaten Bangka, sehingga dapat menambah devisa negara, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat di tengah pendemi Covid-19. “Saya berharap ke depannya cangkang sawit ini mampu dihilirisasi menjadi produk briket sehingga dapat memberi nilai tambah bagi hasil perkebunan sawit masyarakat.” Perwakilan PT Budi Agri Sejahtera, Yudhi mengatakan Jepang menginginkan pengiriman sebesar 30.000 ton cangkang sawit melalui tiga kali pengiriman per tahun, selama 5 tahun kontrak. “Kami berharap ke depannya dapat berkelanjutan dan mendapat kuota yang lebih besar,” katanya. Indonesia siap memenuhi kebutuhan cangkang sawit dan pelet kayu Jepang dalam mengimplementasikan energi terbarukan melalui biomassa dengan memenuhi standar yang ditetapkan Jepang. “Untuk dapat memenuhi kebutuhan energi biomassa di Jepang yang potensinya sampai 90 biomassa, cangkang sawit dan pelet kayu dari Indonesia tersebut, tentunya harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang,” kata Plt Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina saat web seminar, Selasa (14/7/2020).
Untuk itu Konsulat Jenderal KBRI Osaka, ITPC Osaka, Atase Perdagangan Tokyo, menggelar web seminar bertajuk “Indonesia-Japan Market Access Workshop Renewable Energy” yang menghadirkan para pelaku usaha dari Jepang untuk memaparkan standar cangkang sawit dan pelet kayu yang dibutuhkan Jepang. “Dengan demikian, peluang pasar produk biomassa yang bahan bakunya dibutuhkan dari Indonesia bisa diproduksi sesuai kebutuhan negara Jepang,” ujar Srie. Srie memaparkan Pemerintah Jepang menargetkan untuk memproduksi listrik sebesar 1.065 Terawatt hour (TWh) yang dituangkan dalam bauran energi 2030, di mana 3,7-4,6 persen di antaranya akan ditargetkan berasal dari biomassa. “Dan ini merupakan pasar yang besar, yang luar biasa bagi produk-produk Indonesia berupa palm kernel shell atau cangkang sawit dan wood pellets atau kayu pelet dari Indonesia,” ujar Srie. Dalam rangka mendorong peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan, Pemerintah Jepang telah menerapkan kebijakan Feed in Tariff System (FIT) yang telah dimulai pada Juli 2012. Kebijakan ini menggunakan struktur insentif untuk menciptakan siklus investasi, inovasi, dan pengurangan biaya produksi sehingga impor cangkang sawit Jepang dari dunia turut meningkat tajam sejak 2012. Selama periode 2015-2019 nilai ekspor cangkang sawit RI ke Jepang meningkat signifikan yaitu rata-rata 49 persen per tahun. Adapun Jepang sebagai pasar untuk produk cangkang sawit, pada 2019 telah mengimpor 2,5 juta metrik ton cangkang sawit dari dunia dengan 85 persen di antaranya bersumber dr Indonesia. “Suatu Informasi yang sangat membahagiakan dan ini harus terus kita pelihara untuk bisa pasar tersebut tidak diganti negara lain.” Sebelumnya, Pemprov Sulbar dan Karantina Pertanian melepas ekspor cangkang sawit sebanyak 8.000 ton ke Thailand dengan nilai lebih dari Rp8 miliar. Pengapalan dilakukan melalui Pelabuhan Bela-Belang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (27/7/2020). Selain itu, ekspor cangkang kelapa sawit juga dilakukan oleh Provinsi Riau, yang pengapalannya melalui Pelabuhan Perawang PT Pelindo 1, Kabupaten Siak. Selain ke Jepang, cangkang sawit dari Riau dikirim ke Taiwan.
Jakbarekspres.com | Sabtu, 8 Agustus 2020
Mentan: Tidak Ada Lagi Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Terbuang Percuma
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor perdana 10 ton cangkang kelapa sawit petani Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ke Jepang, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah untuk meningkatkan ekspor produk pertanian. “Hari ini Babel sudah berhasil mengekspor limbah kelapa sawit, sehingga tidak ada lagi komoditas perkebunan ini yang terbuang percuma,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo usai melepas ekspor perdana cangkang kelapa sawit di Bangka, Sabtu. Ia mengatakan keberhasilan Bangka Belitung mengekspor cangkang kelapa sawit ini ke Jepang, berkat kerja keras Gubernur Kepulauan Babel, masyarakat, dan didukung oleh TNI, Polri, dalam mencipta kondisi yang aman, tenang, dan kondusif, dalam menghadapi kondisi pendemi COVID-19. “Kalau kita tenang dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk dampak COVID-19, maka kita dapat menghadapi tantangan-tantangan ke depannya,” ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Menurut dia, cangkang sawit ini cukup banyak di provinsi lainnya, tetapi Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar, karena eksportirnya sudah ada di daerah ini, tinggal pemerintah memperkuat saja. “Saya sudah memiliki rencana yang cukup banyak untuk Babel dan atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo kepada saya dan menterinya untuk memperkuat kerja sama dengan gubernur, pemerintah daerah, didukung TNI, Polri, untuk memperkuat ekonomi rakyat,” kata Mentan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengucapkan terima kasih kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo yang telah melepas ekspor perdana limbah cangkang sawit ini ke Jepang. “Alhamdulillah, kita Provinsi Kepulauan Babel sudah dapat mengekspor limbah cangkang sawit ke Jepang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat,” katanya. Ia bersyukur ekspor cangkang sawit ini dapat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu Kabupaten Bangka, sehingga dapat menambah devisa negara, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat di tengah pendemi COVID-19.
Katadata.co.id | Sabtu, 8 Agustus 2020
Dukung Petani & UMKM, BPDPKS Akan Luncurkan Hand Sanitizer dari Sawit
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tengah mengembangkan produk sabun dan hand sanitizer dari kelapa sawit. Hal itu untuk mendorong produktivitas petani dan penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. Plt Direktur Kemitraan BPDPKS Muhammad Ferian mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Pusat Penelitian Surfaktan dan Bionenergi (SBRC IPB University) dan UMKM binaan untuk mengembangkan sabun dan penyanitasi tangan dari sawit. “Kami kerja sama dengan petani atau kelembagaannya untuk produksi produk-produk yang dibutuhkan selama pandemi,” kata Muhammad dalam sebuah webinar, Jumat (7/8). Menurutnya, produk sabun dan penyanitasi tangan tersebut akan diluncurkan pada bulan ini. Momennya bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan petani untuk mengembangkan produk pangan dan bahan bakar berbasis sawit. Harapannya, produk tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi petani. Langkah selanjutnya, BPDPKS menyiapkan petani swadaya sebagai pemasok bahan baku industri biohidrokarbon. Pihaknya juga mendorong pemberdayaan UMKM dengan cara menyiapkan kebun yang memiliki produktivitas tinggi melalui program peremajaan rakyat dan penyedia sarana prasarana perkebunan.
Selain itu, mendukung riset pembuatan demo plant produksi biohidrokarbon berbasis sawit, pembuatan katalis berbahan sawit, serta pembentukan data perkebun dan kebun dalam rangka integrasi kebun dan fasilitas refineri. Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan Kementerian Koperasi dan UKM Dewi Syarlen mengatakan petani sawit menghadapi tantangan dari faktor internal dan eksternal selama pandemi. Dari sisi eksternal, harga Tandan Buah Sawit (TBS) mudah berfluktuasi akibat sentimen dari Tiongkok dan India. Dari sisi internal, tantangan berasal dari pengurangan jumlah tenaga kerja di sekitar kebun untuk mengurangi dampak Covid-19. “Jadi petani swadaya rentan ketika terjadi perbatasan aktivitas karena berdampak pada penurunan serapan TBS,” ujar dia. Pihaknya pun telah melaksanakan sejumlah upaya untuk membantu petani. Beberapa di antaranya kemitraan di sektor pertanian dan usaha besar, relaksasi dan restrukturisasi kredit, dan digitalisasi sektor pertanian secara aktif. Upaya tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani selama masa pandemi Covid-19.
Bisnis.com | Sabtu, 8 Agustus 2020
Petani Sawit Riau Mendapat Dana Peremajaan Sawit Rp720 Juta
Petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau mendapatkan dana sebesar Rp720 juta untuk peremajaan kebun sawit rakyat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tahun ini. “Dana peremajaan sawit rakyat ini dalam bentuk hibah langsung kepada petani yang akan melakukan peremajaan kebun sawitnya dengan bantuan hibah sebesar 30 juta rupiah per hektar. Setiap kepala keluarga maksimal memperoleh bantuan dana PSR untuk empat hektar,” kata Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli, di Pekanbaru Jumat (7/8/2020). Ia menjelaskan dana BPDPKS bersumber dari pungutan ekspor hasil kelapa sawit. Pada tahun 2020 ini pemprov Riau memperoleh alokasi dana peremajaan sawkit rakyat (PSR) untuk 24 hektar lahan sawit petani swadaya. “Riau merupakan provinsi terluas yang memperoleh bantuan dana PSR,” katanya.
Zulfadli menjelaskan, Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan bertugas untuk mendorong, menyosialisasikan program PSR, serta sebagai verifikator dan pengawalan kegiatan agar program ini tepat sasaran. “Melalui program PSR ini diharapkan dapat meringankan beban petani pekebun kelapa sawit yang akan melakukan peremajaan kelapa sawitnya. Di samping bisa meringankan beban masyarakat, program PSR juga membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar,” ujar Zulfadli. Disampaikan Zulfadli, Pemprov Riau telah menempatkan sektor perkebunan sebagai penopang ekonomi daerah. Terbentuknya Dinas Perkebunan Riau tahun 2020 ini merupakan salah satu upaya dan bentuk komitmen pemerintah daerah guna membenahi sektor perkebunan. “Sehingga diharapkan bisa memberikan peran yang signifikan di masa mendatang,” katanya. Menurut dia, selama wabah Covid-19 komoditi perkebunan memperlihatkan harga jual yang relatif stabil, baik itu sawit, karet, kelapa maupun komoditi lainya. “Kondisi ini sangat membantu petani menghadapi kondisi ekonomi yang lesu dan sulit pada beberapa bulan terakhir,” demikian Zulfadli.
Tribunnews.com | Minggu, 9 Agustus 2020
Penerimaan Negara dari BK Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang via Pelabuhan Kuala Langsa Rp 722 Juta
Penerimaan negara sektor Bea Keluar (BK) dari ekspor perdana cangkang kelapa sawit melalui Pelabuhan Kuala Langsa mencapai angka Rp 722 juta. Ekspor perdana cangkang kelapa sawit sebanyak 7.060 Metrik Ton (MT) ini dilakukan melalui pengangkutan Kapal MV AMP Princess dengan tujuan Pelabuhan Tomakomai, Jepang. Ekspor yang dilakukan PT Sultana Biomas Indonesia bekerja sama dengan PT Pelabuhan Kuala Langsa (Pekola) pada Kamis (6/8/2020) lalu ini, difasilitasi Kanwil Bea Cukai Aceh dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kuala Langsa. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Aceh, Isnu Irwantoro kepada Serambinews.com, Minggu (9/8/2020), menyebutkan, atas ekspor komoditi ini, potensi penerimaan negara dari sektor Bea Keluar (BK) sebanyak Rp 722 juta. Dia menjelaskan, cangkang kelapa sawit merupakan produk limbah dari pengolahan pabrik kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk bahan bakar ramah lingkungan sebagai salah satu bahan pengganti batu bara. Sedangkan Bea Keluar (BK) adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor tertentu yang diatur oleh undang-undang, di antaranya kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya seperti kulit, kayu, biji kakao, serta produk hasil pengolahan mineral logam. Dengan adanya kegiatan ekspor cangkang kelapa sawit itu, ujar Isnu, membuktikan bahwa potensi ekspor produk asal Aceh melalui pelabuhan di Aceh makin terbuka lebar.
Sebelumnya, papar dia, produk asal Aceh biasanya diekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh seperti Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara (Sumut). Pada tahun 2020, tambah Isnu, setidaknya ada tiga eksportir yang telah mengekspor komoditi yang dikenakan BK melalui pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Aceh. Ketiga eksportir tersebut yakni PT Agritrade Cahaya Makmur, PT Sari Dumai Sejati, dan PT Sultana Biomas Indonesia. Ketiga eksportir ini mengekspor produk kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dengan pembayaran BK masing masing sebesar Rp 990 juta, Rp 306 juta, dan Rp 722 juta. “Kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Kuala Langsa ini diharapkan dapat menjadi pemantik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Kota Langsa serta umumnya di kabupaten/kota lain yang ada di Aceh. Secara nasional, ulas dia, kegiatan ekspor menjadi sebagai salah satu wujud implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. “Kanwil Bea Cukai Aceh beserta lima KPPBC di Provinsi Aceh yang tersebar di Sabang, Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, dan Kuala Langsa, telah bersinergi dengan pemprov, pemkab, dan pemkot, serta instansi terkait,” tandasnya
Infosawit.com | Sabtu, 8 Agustus 2020
Kelapa Sawit Dukung Tujuan SDGs
Diantara komoditas perkebunan tersebut, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas primadona di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan lokal, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas hidup. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 14,32 juta hektar. Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan merupakan provinsi dengan lahan sawit terluas. Lantas sekitar 59% dari total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh perusahaan perkebunan swasta (besar) dan negara, sementara sisanya sebanyak 41% dimiliki oleh perkebunan rakyat. Di sisi perekonomian makro, industri minyak kelapa sawit memiliki peran yang strategis, merujuk data dari Kementerian Pertanian tahun 2018, sektor kelapa sawit tercatat sebagai penghasil devisa terbesar mencapai Rp 247 triliun, berpotensi membangun kedaulatan energi, ekonomi kerakyatan dan penyedia lapangan kerja dimana kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja hingga 4,2 Juta orang, dan sekitar 12 Juta lapangan kerja tak langsung.
Pada sisi pembangunan ekonomi daerah, industri minyak kelapa sawit berperan strategis membangun daerah pelosok menjadi pusat pertumbuhan baru dan memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Peningkatan produksi minyak sawit mentah (CPO) meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada daerah-daerah sentra perkebuna kelapa sawit. Industri minyak kelapa sawit juga merupakan industri yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai negara agraris dengan penyumbang PDB terbesar kedua setelah industri pengolahan yakni sebesar 13,26% pada tahun 2018, sektor pertanian memiliki industri kelapa sawit yang mampu menjadi pengungkit (leverage) percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Sektor pertanian menjadi sangat penting karena lebih dari separuh PDB sektor industri pengolahan adalah berbasis pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan penyerap terbesar tenaga kerja, yaitu sekitar 35% dari total tenaga kerja.
Kompas.com | Jum’at, 7 Agustus 2020
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan siap menangkal kampanye negatif terhadap sawit Indonesia di dunia internasional. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara stakeholder sawit Indonesia di tengah berbagai macam serangan khususnya dari Uni Eropa. Menurutnya, serangan itu akan makin sistematis dengan menyasar semua aspek. Pada waktu yang lalu, serangan terhadap sawit berkisar pada dampak ekologis dan sosiologis. Saat ini, serangan mulai menyasar aspek yang lebih pribadi yaitu, aspek kesehatan. Kampanye negatif yang dimunculkan adalah produk sawit menyebabkan berbagai macam penyakit. “Meskipun saat ini belum ada larangan medis terhadap produk sawit, tetapi kampanye kencang terhadap hal itu sudah lama dirasakan,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). Hal itu diungkapkannya saat menerima audiensi pengusaha sawit secara virtual, Rabu (5/8/2020). Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah pejabat lintas kementerian guna membahas tantangan industri sawit di masa depan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menambahkan, pihaknya ingin implementasi yang lebih konkret dalam menangkal kampanye negatif produk sawit Indonesia. Ia bilang, perlu ada sebuah tim khusus yang melibatkan pemerintah dan pengusaha untuk menangani isu-isu sawit.
“Kita sudah lama tahu masalahnya ada di mana, yang kita perlukan sekarang adalah solusi konkret. Kita ingin yang implementatif dan terarah. Mari bentuk satu tim khusus di mana kita bisa bicara dan merencanakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya,” katanya. Tim tersebut rencananya akan diinisiasi oleh Kemendag yang merupakan leading sector dalam diplomasi perdagangan internasional. Jerry menekankan, pentingnya kerja sama untuk mendukung antara diplomasi dan kampanye positif sawit. Menurutnya, diplomasi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan tanpa ada argumen yang kuat. “Nah, argumen itu harus kita bangun melalui kampanye wacana baik secara akademis, medis, sosiologis dan lain-lain. Intinya kita harus punya argumen dan kontra wacana yang baik agar bisa berdiplomasi secara efektif,” tuturnya. Ia mengatakan, pemerintah ingin agar industri kelapa sawit makin ramah lingkungan dan makin menyejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, tata kelola bersama antar kementerian perlu terus diperbaiki, seperti dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Kita juga harus melihat dari perspektif ekonomi politik bahwa isu sawit bukan semata-mata soal ekologi dan sosiologi tetapi tentu berkaitan kepentingan ekonomi dan politik, karena itu solusi untuk keduanya berjalan beriringan,” pungkasnya.
CNBCIndonesia.com | Sabtu, 8 Agustus 2020
Pemerintah Kaji Penggunaan CPO untuk Pembangkit Diesel
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM mulai mengkaji kelayakan minyak kelapa sawit (crude palm oil atau CPO) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Kajian ditargetkan tuntas pada Desember 2020. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Yudo Dwinanda Priaadi menyebut, Indonesia memiliki banyak ruang migrasi BBM ke bahan bakar nabati. Jika 50 persen PLTD dapat menggunakan CPO, maka dapat menekan biaya cukup besar. Saat ini, PLTD milik PT PLN (Persero) mencapai lebih dari 4.000 unit. “Pemerintah juga diuntungkan, karena dapat menghemat anggaran subsidi listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun” kata Yudo, Minggu (9/8/2020) Kepala P3TKEBTKE Chrisnawan Anditya menambahkan, kajian ini dilatarbelakangi masih tingginya penggunaan BBM untuk PLTD Data statistik menunjukkan pemakaian BBM pada pembangkit PLN pada mencapai empat juta kilo liter (KL) pada 2018. “Pemakaian BBM tersebut diperkirakan akan meningkat 960.000KL per tahun, dengan tambahan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) baru dengan total kapasitas sebesar 520 MW selama 2019 hingga 2028”, ujarnya.
Penggunaan BBM pada PLTD ini berdampak cukup besar pada biaya operasional PLN. Pada 2018, biaya bahan bakar PLTD mencapai Rp26 triliun rupiah atau 16 persen dari total biaya bahan bakar PLN. Padahal,listrik yang dihasilkan PLTD hanya 6 persen dari total listrik yang diproduksi PLN. Penggunaan PLTD, kata dia, masih diperlukan, terutama untuk daerah terisolir. Dia mengungkapkan, pemerintah telah mengurangi pemakaian BBM dengan membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) pada beberapa PLTD. Namun jumlahnya belum banyak. “Penggunaan minyak nabati murni di PLTD ini diharapkan dapat mengurangi pemakaian BBM secara signifikan,” ucap Chrisnawan.
Tribunnews.com | Jum’at, 7 Agustus 2020
Gapki Sebut Selalu Dijadikan ‘Kambing Hitam’ Terkait Karhutbunla : Ini Kampanye Negatif
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan (Sumsel) mengklaim, selama ini pihaknya cukup cepat tanggap dalam permasalahan pencegahan dan pengendalian, kebakaran hutan, kebun dan lahan (karhutbunla) di wilayah konsesi sawit. Menurut Ketua Gapki Sumsel, Alex Sugiarto melihat data dari Global Forest Watch (GFW) untuk di Sumsel hanya sekitar 2 persen wilayah, yang terbakar pada karhutbunla tahun lalu. “Kalau soal karhutla kita banyak melakukan pencegahan, bahkan data dari GWF 2019 lalu, kebakaran yang terjadi di areal sawit Sumsel hanya 2 persen. Sementara kalau nasional sekitar 11 persenan dari 1,6 juta hektar terbakar,” kata Alex Sugiarto. Meski begitu, Alex mengaku perusahaan sawit selama ini selalu dijadikan “kambing hitam” oleh sejumlah pihak, khusunya dari pihak asing. Padahal, perusahaan yang tergabung dalam Gapki selalu menjaga lahannya, termasuk lahan di sekitarnya. “Di Indonesia setiap kebakaran lahan atau hutan yang jadi kambing hitam kelapa sawit atau karet. Di mana selama ini terbakar nyatanya banyak tidak dikuasasi pihak manapun, dan dari sisi bisnis ini kampanye negatif menyerang industri kepala sawit. Berbeda jika di negara luar, seperti Australia yang lahannya terbakar sekitar 11 juta hektar, tetapi kenapa tidak ada ribut malahan bersimpatik dengan donasi,” kesalnya.
Ditambahkan Alex, dalam upaya pencegahan Karhutbunla di Sumsel, Gapki telah menyiapkan langkah- langkah pencegahan dan pengendalian sejak tahun 2016 lalu bersama Dinas Perkebunan (Disbun) Sumsel. “Mulai dari kegiatan TOT dengan 266 orang yang telag dilatih, dialog interaktif dengan pihak- pihak terkait, monitoring kejadian karhutla dan aktif mengupdate informasi kepada perusahaan anggota Gapki untuk siap dan waspada. Termasuk MoU dengan beberapa pihak dalam membuka lahan dan pengendalaian karhutla, hingga Gapki berperan aktif dalam kegiatan apel siaga dan semua pihak,” jelasnya. Dilanjutkan Alex, peran aktif anggota Gapki Sumsel selalu berpedoman kepada Permentan nomor:05 tahun 2018, dalam hal pembukaan lahan tanpa harus membakar termasuk menambah jumlah sapras peralatan pencegahan karhutka yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan anggota Gapki Sunsel membenrut Kelompok Tani Peduki Api (KTPA) dimana saat ini sudag ada 152 orang dan posko dilapangan sebanyak 167. Termasuk mengaktifkan regu pengawasan kebakaran dan tim siaga api perusahaan, dan membantu pemadaman karhutla disekitar lokasi disekitar perusahaan, hingga berkoordinasi/ bekerjasama dengan semua instansi terkait. “Tapi kami kesulitan ada aturan masih membuat peluang masyarakat boleh membuka lahan, dengan membakar maksimak 2 hektar lahan. Ini diatur di UU no 23 tahun 2009 pasal 69 ayat 2. Makanya kami buat kesepakatan kader, kalau terbakar karena perusahaan atau pengusaha yang disalahkan,” tandasnya.
Infosawit.com | Sabtu, 8 Agustus 2020
Harga TBS Sawit Sumsel Periode I-Agustus 2020 Naik Rp 220,42/Kg
Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), periode II-Agustus 2020, ditetapkan pada 7 Agustus 2020 telah menyepakati sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 220,42/Kg menjadi Rp 1.644,5412/Kg. Rapat berikutnya akan dilakukan pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 . Berikut harga sawit Provinsi Sumsel berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.433,31/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.470,4666/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.504,48/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.534,68/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.561,78/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.586,47/Kg. Sementara sawit umur 9 tahun Rp 1.607,37/Kg; sawit umur 10-20 tahun Rp 1.644,54/Kg; sawit umur 21 tahun Rp 1.622,884/Kg; sawit umur 22 tahun Rp 1.604,40/Kg; sawit umur 23 tahun Rp 1.582,50/Kg; sawit umur 24 tahun Rp 1.557,54/Kg; dan sawit umur 25 tahun Rp 1.500,256/Kg. Minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 8.288,985/Kg dan kernel Rp 4.375,95/Kg dengan indeks K 81,57%.
Agrofarm.com | Minggu, 9 Agustus 2020
BPDP-KS Kelola Program Pemberdayaan UMKM Sawit
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mendorong tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sawit terus tumbuh baik yang berada di sekitar perkebunan dan provinsi sentra kelapa sawit. Di tengah pandemi, pelaku usaha UMKM sawit tetap inovatif mengembangkan produk dan usaha. Beragam produk bermunculan mulai dari hand sanitizer, sabun cair (liquid soap), suplemen minyak sawit merah, gula merah, dan kerajinan limbah sawit. Muhammad Ferian, Plt. Direktur Kemitraan BPDP-KS menyebutkan bahwa petani dan kelompok tani menjadi poin penting dalam grand design penguatan industri sawit. “Pertimbangannya sangat jelas, petani beserta kelembagaan mereka merupakan kunci sukses dalam industri sawit,” ujar Muhammad Ferian, Jumat (07/8/2020). Hal ini terungkap dalam Dialog Webinar UMKM Sawit Sesi I bertemakan Peluang dan Tantangan UMKM Sawit di Era New Normal. Dialog ini diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Hadir pembicara lainnya yaitu M. Ferrian (Plt. Direktur Kemitraan BPDP-KS), Rino Afrino (Sekjen DPP APKASINDO), Prof. Erliza Hambali (Guru Besar IPB/Pengelola UMKM Hand Sanitizer Berbahan sawit), Sofyan Daulay (Pengelola UMKM Gula Merah Sawit), dan Suhendrik (Pengelola UMKM Mie Minyak Sawit Merah). Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, dikatakan Ferian, petani dapat diarahkan kepada sektor UMKM. Sebab UMKM ini bersifat usaha yang produktif untuk peningkatan pendapat petani melalui penciptaan nilai tambah produk sawit (minyak dan biomasa). Selain itu, format kelembagaan UMKM dapat digunakan untuk meningkatkan posisi tawar yang optimal dan akses langsung kepada pasar.
Di saat pandemi, banyak UMKM sawit yang menghasilkan produk dibutuhkan masyarakat seperti produk pembersih tubuh, sanitasi, dan makanan. Kami bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk menghasilkan produk di masa pandemi. Kerjama dengan Surfactant and Bioenergy Research Center Institut Pertanian Bogor (SBRC IPB) yang menghasilkan sabun cair dan hand sanitizer yang akan dilaunching bulan ini. Kami juga menggerakkan petani supaya memproduksi produk pangan yang relevan dengan keadaan saat ini, kata Ferian. Ferian menegaskan intinya pihaknya sudah memulai beberapa program yang difokuskan pada UMKM dan kelompok petani. “Kami harapkan kemitraan dengan BPDP-KS tidak hanya wacana tetapi hasil akhir yang bisa membuat petani sawit yang dulunya belum punya usaha menjadi memiliki usaha dan kegiatan ekonominya jauh lebih baik,” ujarnya. Salah satu produk inovasi UMKM yang telah berkembang adalah hand sanitizer dan liquid soap dari sawit. Prof. Dr. Ir. Erliza Hambali, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengungkapkan usaha kecil menengah (UKM) hand sanitizer berbahan kelapa sawit cukup menjanjikan. Karena, kelapa sawit dapat diolah tidak hanya menjadi makanan melainkan dapat menjadi produk energi, personal care dan bahan baku industri perminyakan. Jadi sepantasnya kita meningkatkan nilai tambah minyak sawit, salah satunya diolah menjadi hand sanitizer. “Produk hand sanitizer dari sawit memiliki karakter berbeda dari produk lain. Untuk melindungi kulit dari kekeringan akibat penggunaan etanol pada konsentrasi tinggi, digunakan gliserol dari sawit yang dapat menahan penguapan air dari permukaan kulit serta memberikan kulit kelembaban dan kesegaran alami,” ungkap dia.
Dijelaskan Erliza bahwa sebagian besar konsumen mengkategorikan bahwa produk hand sanitizer sawit ini merupakan produk natural, alami dan organik. Rino Afrino, Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, mengakui banyak inovasi petani melalui berbagai UMKM di sekitar perkebunan sawit. Mereka menghasilkan inovasi produk seperti tas sawit, gula merah, dan dodol sawit. Selain yang berhubungan dengan sawit, terdapat pula UMKM yang menjadi pendukung kegiatan perkebunan dan industri di sektor transportasi, perdagangan, dan logistik. Sementara itu, Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Dewi Syarlen mengakui bahwa perkebunan merupakan subsektor pertanian yang mampu bertahan di masa pandemi. Komoditi sawit merupakan sektor paling tangguh dan menjadi penolong perekonomian Indonesia. Di saat kondisi pandemi belum usai, Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk di sektor sawit. Apalagi dari 67 juta UMKM di Indonesia, terdapat 5,6 persen merupakan UMKM di sektor pertanian. Dewi menjelaskan terdapat tiga lagkah yang dilakukan Kementerian untuk menjaga keberlanjutan UMKM. Pertama adalah Bantuan langsung Tunai (BLT) yang diberikan pada UMKM aktif berdasarkan by name by address. Jumlah bantuan sebesar Rp 2,4 juta/UMKM kepada 12 juta UMKM di Indonesia. Kedua, pelatihan online meningkatkan kapasitas produksi UMKM. Terakhir, menjalankan standarisasi dan sertifikasi produk diberikan pada UMKM yang sesuai dengan komoditasnya masing-masing agar produknya memiliki daya saing tinggi.
Kontan.co.id | Sabtu, 8 Agustus 2020
Kinerja Cisadane Sawit (CSRA) positif di semester I-2020, ditopang kenaikan harga CPO
Kinerja PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) moncer di enam bulan pertama. Sepanjang Januari – Juni 2020 lalu, emiten ini membukukan penjualan neto sebesar Rp 273,33 miliar, tumbuh 22,31% dibanding realisasi penjualan neto CSRA pada periode sama tahun lalu. Melansir keterangan resmi, manajemen CSRA mengatakan pertumbuhan penjualan neto salah satunya dipicu oleh kenaikan harga jual rata-rata minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sekitar 16,58% secara tahunan atau year-on-year (yoy), serta kenaikan harga jual rata-rata tandan buah segar (TBS) sebesar 21,56% di semester I 2020. Selain itu, pertumbuhan pada sisi penjualan neto juga didorong oleh peningkatan produksi TBS. Tercatat, realisasi produksi TBS CSRA naik 7,2% yoy dari semula 130.711 ton di semester I 2019 menjadi 140.143 ton pada semester I 2020. Seiring kenaikan penjualan neto, profitabilitas perusahaan ikut naik. Hal ini bisa dilihat pada misalnya laba kotor CSRA yang naik 67,34% yoy dari semula Rp 65,42 miliar menjadi Rp 109,48 miliar. Berikutnya, laba usaha CSRA juga meningkat 109,38% yoy menjadi Rp 83,10 miliar di semester I 2020. Sebelumnya, laba usaha CSRA hanya mencapai Rp 39,69 miliar di semester I 2019. Pertumbuhan paling signifikan dijumpai pada sisi laba bersih. Pasalnya, laba periode berjalan CSRA meroket 965,20% yoy dari semula Rp 4,04 miliar di semester I 2019 menjadi Rp 43,04 miliar pada semester I 2020.
Marjin bersih CSRA melebar menjadi 15,75% di semester I 2020. Sebelumnya, marjin bersih CSRA tercatat hanya sebesar 1,81% di semester I 2019. Direktur CSRA Seman Sendjana mengatakan, bisnis sawit ke depan memiliki prospek yang positif dengan adanya inisiasi program D100 yang diberlakukan oleh pemerintah. Dengan peluang yang ada, CSRA akan terus fokus dalam memaksimalkan produktivitas dan menjaga efisiensi biaya untuk membangun keberlanjutan bisnis kami dalam jangka panjang. “Secara keseluruhan, peningkatan kinerja bisnis di setiap aspek perusahaan dan mempertahankan biaya operasional perusahaan pada tingkat yang efisien akan tetap menjadi fokus utama kami,” imbuh Seman.
Pontianakpost.co.id | Minggu, 9 Agustus 2020
Dorong Efektivitas dan Efisiensi Pabrik Kelapa Sawit
Efisiensi dan efektivitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) masih menjadi tantangan para pengusaha sawit di tanah air. PKS yang tidak prima nyatanya dapat menyebabkan kerugian baik karena kehilangan minyak, penurunan mutu minyak maupun penambahan biaya. Karena itulah, peningkatan efisiensi dan efektivitas PKS sangat penting untuk dilakukan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono menyampaikan, PKS merupakan salah satu titik penting dalam rantai olah industri minyak sawit. Sifat tandan buah segar (TBS) yang fragile memerlukan kesiapan pengolahan yang prima. Biaya operasional PKS akan terus bertambah karena upah dan bahan terus meningkat dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi seperti sumber air yang tidak mencukupi dimusim kemarau, pengeturan di bidang ketenaga kerjaan, pengaturan pencemaran lingkungan dan lain-lain. “PKS merupakan satu rantai proses sangat penting peranannya dalam meningkatkan produktivitas kebun dalam menghasilkan produksi CPO ton per hektare melalui pengurangan losses dalam pengolahan TBS,” jelas dia, lewat kegiatan webinar Ngobrol Bareng Sesi-6, belum lama ini. Ketua Bidang Agro Industri GAPKI, Rediman Silalahi, menyatakan bahwa agar PKS dapat beroperasi secara efektif dan efisien. TBS yang dipanen harus secepatnya diolah, double handling dihindari, dan PKS tanggap terhadap kondisi TBS yang masuk. “Double handling juga perlu dihindari karena dapat menyebabkan pelukaan TBS yang akan menyebabkan kehilangan minyak dan penurunan mutu minyak,” kata dia. Pasokan bahan baku TBS menurutnya juga perlu diatur agar waktu panen sampai dengan diolah dapat diminimalkan. Hal itu karena makin lama menunggu mutu minyak yang dihasilkan akan turun. Selain itu, koordinasi panen-angkut-olah yang efektif akan dihasilkan CPO maksimal dengan mutu terbaik.
M Ichsan, mewakili PT Astra Agro Lestari menilai, PKS perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk menghambat laju kenaikan biaya produksi. Dengan digitalisasi tersebut, stabilitas proses di semua PKS dapat dimonitor dari kantor pusat dan unit sehingga rencana tindakan penyesuaian dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat. “Selain itu, pencapaian dari asisten dan stok juga dapat dievaluasi,” ucap dia. Wakil Ketua Umum III Gapki, Togar Sitanggang menyampaikan bahwa PKS merupakan satu titik penting dalam rantai proses minyak sawit yang menghubungkan sektor kebun dan industri. Oleh karena itu dia menilai perbaikan komunikasi dan koordinasi PKS dengan kebun menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas PKS dan kebun dan industri sawit pada umumnya.
Hariansib.com | Jum’at, 7 Agustus 2020
Direktur PTPN II Tanam Ulang Kelapa Sawit di Sawit Seberang
Direktur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Marisi Butarbutar mengakui Distrik Rayon Utara Kabupaten Langkat merupakan ujung tombak terbesar PTPN II. Karena hampir 70 persen produksi sawit PTPN II ditopang dari wilayah Rayon Utara yang lahan areal umumnya mengelola tanaman kelapa sawit. “Karenanya bila oleng Rayon Utara, maka olenglah PTPN II,” kata Marisi menjawab wartawan di sela menghadiri acara syukuran tanaman ulang (TU) generasi keempat kelapa sawit tahun 2020 seluas 460,50 Ha, di Afdeling III Kebun Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Langkat, Jumat (7/8/2020). Acara syukuran diisi penyerahan santunan kepada anak yatim oleh Direktur PTPN II disaksikan Irwan Peranginangin (SEVP Operation),Syahriadi Siregar (SEVP Business Support), Kenedi Sibarani (Kabag Sekretariat PTPN II ), Irfan Husni (Manager Kebun Sawit Seberang ). Serta pemberian nasi tumpeng kepada Team SWS yakni Asisten Afdeling 2,3 dan 4 . Marisi mengatakan ke depan tanaman tebu akan mampu menopang produktivitas PTPN II, selain mengandalkan kelapa sawit seperti selama ini. Karena ditilik dari potensi dari setiap hektarnya, tanaman tebu akan lebih menghasilkan setiap tahunnya dibanding tanaman kelapa sawit. Sebelumnya General Manager Distrik Rayon Utara Hilarius Manurung mengatakan melalui penanaman ulang kepala sawit di Afdeling III Sawit Seberang, diharapkan mampu meningkatkan intensitas produktivitas, sesuai yang diharapkan perusahaan.
BERITA TERKAIT LAINNYA
Bisnis.com | Jum’at, 7 Agustus 2020
Kuota Solar Bersubsidi di Sumsel Ditambah 3 Juta Liter
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas menambah kuota solar bersubsidi sebanyak 3 juta liter di Sumatra Selatan. Penambahan kuota dimaksudkan untuk menghindari kelangkaan BBM tersebut pada tahun ini. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan penambahan kuota ini juga bercermin dari pengalaman tahun 2019 yang terjadi over kuota sebesar 105,3 persen. “Selain Sumsel ada juga provinsi lain di Sumatra Bagian Selatan yang mendapat tambahan kuota. Ini agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang untuk konsumsi solar bersubsidi,” katanya saat berkunjung ke kantor Gubernur Sumsel di Palembang, Jumat (7/8/2020). Fanshurullah memaparkan kuota solar bersubsidi untuk Sumsel mencapai 557,68 juta liter pada 2020. Adapun realisasinya per Semester I/2020 sebanyak 244,97 juta liter atau 43,9 persen dari pagu tersebut. Menurut dia, untuk memastikan penggunaan solar bersubsidi tepat sasaran, pihaknya telah menerapkan pengawasan dengan berbagai cara. Hal itu mulai dari pengawasan langsung, pengawasan tertutup dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), hingga pengawasan berbasis teknologi informasi. “Kami sudah minta PT Pertamina (Persero) untuk mencatat semua nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi dan penugasan [premium] di semua SPBU. Sayangnya, pencatatan ini masih lambat,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, BPH Migas meminta Pertamina dapat meningkatkan pencatatan yang menggunakan IT nozzle dan tersambung di dashboard Pertamina tersebut. “Karena ini jadi alat kontrol kami sehingga subsidi untuk BBM dari pemerintah bisa disalurkan tepat sasaran,” paparnya. Bahkan, kata dia, Pertamina saat ini sedang menggenjot digitalisasi SPBU untuk mempermudah pemantauan penyaluran BBM bersubsidi. Fanshurullah menjelaskan sebetulnya dalam undang-undang telah tertera jelas siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, yakni utamanya untuk masyarakat kecil. “Kita sudah kasih batasan untuk kendaraan, truk roda 6 maksimal 200 liter, sementara untuk roda 4 maksimal 80 liter,” katanya. Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan solar bersubsidi juga dibutuhkan untuk alat-alat pertanian, angkutan orang dan genset rumah tangga yang berada di daerah pelosok. “Penambahan solar bersubdidi ini juga menjawab kelangkaan solar yang selama ini terjadi di SPBU daerah,” katanya. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta agar pemerintah daerah ikut aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. “Termasuk juga memantau program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan Pertamina dengan Telkom, sehingga dapat efektif untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi,” katanya.
Tribunnews.com | Jum’at, 7 Agustus 2020
Gajah Senangi Kelapa Sawit dan Pohon Pinang, BKSDA Minta Petani Tanam yang Tidak Disukai Gajah
Persoalan gajah dengan manusia tidak akan habis-habisnya. Hewan yang dilindungi negara itu terus merusak tanaman warga, karena habitatnya juga telah dirusak manusia. Tanaman kelapa sawit dan pohon pinang yang telah ditanam di seluruh Aceh, ternyata sangat disenangi gajah. Kondisi itu tentunya menjadi dilema bagi Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Agus Ariyanto. Dia mengaku jika konflik gajah dengan manusia yang terjadi di Aceh Jaya sebenarnya menjadi tanggungjawab bersama. Hal itu disampaikannya kepada Serambinews.com, Jumat (7/8/2020) menanggapi gajah mengamuk di perkebunan dan rumah warga pada, Rabu (5/8/2020) malam. Dia mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar satwa yang dilindungi tersebut tidak bergejolak dengan masyarakat. “Sudah ada yang kita lakukan, namun kita perlu mengetahui apa penyebab konflik ini terus terjadi,” katanya. Agus menyatakan penyebab gajah turun gunung ke perkebunan warga, karena pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan. Yang lebih parah lagi, katanya, ilegal loging yang menyebabkan hilangnya habitat asli hewan berbelalai panjang itu. Dia menyatakan sudah melihat ilegal loging serta pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan sebagai faktor gajah turun ke pemukiman. “Karena habitatnya hilang, jadi gajah terganggu dan turun gunung,” ujarnya. “Kita tidak bisa menutup mata kalau Ilegal loging menjadi penyebabnya,” jelasnya.
Dia menambahkan tanaman para masyarakat disukai gajah seperti kelapa sawit, dan pohon pinang. Untuk mengatasi konflik tersebut, katanya, harus ada kerja sama seluruh pihak. “Harapan kita, bukan hanya BKSDA yang menyelesaikan ini, tapi semua pihak dan seluruh stakeholder,” harapnya. Agus menyarankan Pemkab Aceh Jaya ikut aktif mengatasi konfilk gajah dan manusia. Dikatakan, masyarakat harus diajak untuk tidak menanam tanaman yang disukai gajah. “Jangan ditanam tanaman yang disukai gajah, tapi coba yang lain,” katanya. Dia mengatakan Dinas Pertanian Aceh Jaya memiliki peran dalam mengubah pola tanam masyarakat. Agus menjelaskan Pemkab Aceh Jaya harus mengajak masyarakat untuk tidak mengalihkan fungsi hutan. Kemudian, tidak melakukan perusakan hutan. “Jadi tidak hanya BKSDA saja, karena kita juga butuh dukungan semua pihak,” tutupnya.
Metrokini.com | Jum’at, 7 Agustus 2020
Kawanan Gajah Rusak Kebun Sawit di Pelalawan
Sekitar 30 ekor kawanan gajah liar merusak puluhan hektar kebun kelapa sawit milik masyarakat di desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan, Riau. Hewan bertubuh besar ini diketahui masuk perkebunan warga sejak Kamis (6/8/2020). Camat Langgam Sugeng Hariadi membenarkan kawanan gajah ini masuk ke desa Pangkalan Gondai dan merusak puluhan hektare perkebunan kelapa sawit masyarakat. “Informasinya, sejak kemarin kawanan gajah ini masuk ke perkebunan kelapa sawit milik masyarakat desa Pangkalan Gondai,” terang Camat Langgam Sugeng. Akibatnya, puluhan hektare pohon kepala sawit rusak. Namun petugas dari BKSDA sudah berada di lokasi untuk menghalau kawanan gajah agar menjauh dari perkebunan masyarakat. “Kita belum mendapatkan informasi entah dari mana kawanan gajah ini, bisa saja dari Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Habitat mereka kan disana satu hamparan dengan Langgam,” katanya. Sementara Sekdes Pangakalan Gondai, Zuriayatno, meminta kepada pihak BKSDA untuk menghalau kawanan gajah ini dari perkebunan masyarakat. “Kita minta kepada pihak BKSDA bertahan dilokasi memastikan kawanan gajah keluar dari desa Gondai. Jangan sampai pula masyakarat menghalaunya dengan cara sendiri,” pintanya.
Media Indonesia | Senin, 10 Agustus 2020
Kemarau Datang, Satgas Bergerak
MUSIM kemarau di Kalimantan Selatan langsung disambut dengan simulasi yang digelar kepolisian, kemarin. Bersama unsur Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan lainnya, mereka membuat skenario pemadaman kebakaran di Kelurahan Guntung Damar, Kota Banjarbaru. “Simulasi ini merupakan pengecekan akhir kesiapan personel dan peralatan yang ada di seluruh instansi anggota satgas. Dari hasil simulasi, kami optimistis Kalsel siap menangani dan mencegah karhutla,” kata Wakil Kepala Polda Kalsel Brigjen M Agung Budijono. Selain satgas darat, Agung juga mengaku sudah berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura dan BNPB untuk mendapatkan dukungan helikopter water bombing. “Saat ini, Kalsel sudah memasuki musim kemarau. Kami wajib waspada,” tambahnya. Kemarin, kebakaran lahan sudah muncul di Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Pali. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Selatan menyatakan siap bergerak. “Kami mendukung penuh dan siap mengantisipasi ke- bakaran hutan dan lahan. Yang sudah kami lakukan ialah menggelar training of trainer pemadam kebakaran,” ujar Ketua Gapki Sumsel Alex Sugiarto.
Sampai saat ini sudah 266 orang dilatih untuk menjadi pelatih. Mereka berasal dari 58 perusahaan dan 12 koperasi. Nusa Tenggara Timur juga sudah bersiap. Polres Lembata, salah satunya, yang mengerahkan mobil water cannon untuk membantu pemadaman. Kemarin, kebakaran lahan sudah terjadi di Hukung, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan. Kebakaran terjadi di lahan belukar yang mengering seluas 5 hektare. “Dengan mobil water cannon dan kerja bersama unsur lain, api dapat dipadamkan tidak lama kemudian. Kebakaran ini diduga bukan kesengajaan, tapi karena kelalaian warga yang membuang puntung rokok sembarangan,” kata Kabag Operasional Polres Lembata AK Marthin Ardjon. Di Bengkulu, Pemkab Re-j ang Lebong juga menyiapkan peranti pemadam kebakaran. “Kami sudah siap bergerak cepat jika ada laporan,” kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sumardi.