Jokowi Hapus Limbah Batubara dari Kategori B3
Radarcirebon.com | Kamis, 11 Maret 2021
Jokowi Hapus Limbah Batubara dari Kategori B3
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) hapus batubara dari kategori limbah B3 (berbahaya dan beracun) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan ini tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan ini masih Peraturan Turunan dari Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Usulan terkait penghapusan batubara dari limbah B3 sebenarnya sudah lama diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Terutama abu dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri tersebut selama ini tercantum pada Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Sebanyak 16 asosiasi di Apindo sepakat mengusulkan penghapusan fly ash dan bottom ash (FABA), karena berdasarkan hasil uji pun menyatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3. Ke-16 asosiasi tersebut yaitu Gapkindo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia), APPI (Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia), IMA (Indonesian Mining Association), GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Akida (Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia), Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia). Selanjutnya, APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia), APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Inaplas (Asosiasi Industri Olefin, Aromatik & Plastik Indonesia), ASAKI (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia). APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia), AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia), APSyFI (Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filament Indonesia), dan GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia). Industri Indonesia menghasilkan FABA sebanyak 10–15 juta ton per tahun. Berdasarkan uji karakteristik dari industri, limbah itu tak memenuhi baku mutu/ambang batas persyaratan yang tercantum dalam PP No. 101 Tahun 2014. Direktur Eksekutif APKI Liana Bratasida menyoroti rendahnya implementasi rencana pemanfaatan limbah pembakaran batu bara itu sebagai bahan baku batu paving, pengganti semen, ataupun bahan baku campuran konstruksi. Dia mencatat, tingkat pemanfaatan abu batu bara di Indonesia 0-0,96 persen untuk fly ash dan 0,05–1,98 persen untuk bottom ash.
BERITA BIOFUEL
CNNIndonesia.com | Rabu, 10 Maret 2021
BPPT Bakal Manfaatkan Kelapa Sawit untuk BBM Nabati
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah berupaya mengejar inovasi di bidang energi hijau atau green fuel. Inovasi ini akan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang begitu luas. Contohnya pemanfaatan kelapa sawit untuk menghasilkan bio crude oil dan B100 atau ethanol E100 sebagai bahan bakar minyak (BBM) nabati menggantikan minyak fosil. Hal itu dikatakan Kepala BPPT, Hammam Riza dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPPT tahun 2021, Selasa (9/3). “Sehingga Indonesia memiliki keunggulan dalam energi ramah lingkungan. Selain berhasil memanfaatkan SDA, sekaligus juga mampu mengatasi impor BBM,” ungkapnya. Inovasi pemanfaatan SDA ini menjadi satu dari delapan inovasi yang dikejar BPPT di tahun 2021. Untuk di Bidang Teknologi Informasi dan Elektronika, Kepala BPPT juga berharap lembaganya akan berhasil melaksanakan upaya SPBE sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Upaya ini mengedepankan aplikasi dan infrastruktur SPBE yang digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam melaksanakan upaya Reformasi Birokrasi sekaligus mengedepankan peran mengintegrasikan data. Sementara terkait kecerdasan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPPT melalui Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial (PIKA) memiliki misi untuk fokus pada empat bidang area. Misi itu difokuskan pada bidang etika dan kebijakan, data dan infrastruktur, pengembangan talenta KA, serta bagaimana membangun industrial innovation yang mengacu pada lima bidang prioritas. Termasuk bagaimana teknologi KA akan dimanfaatkan di Ibukota negara baru. “Ekosistem inovasi yang akan dibangun adalah bagaimana kita menghasilkan produk yang dihasilkan oleh industri nasional, karya anak bangsa, kemudian didanai secara nasional,” ujar dia. “Ini menjadi suatu orkestrasi, dimana diharapkan BPPT mampu menjadi otak pemulihan ekonomi nasional dan menjadi lembaga extraordinary,” tambahnya. Hammam menyebut BPPT ingin Indonesia menjadi negara yang maju dengan ekonomi berbasis inovasi. Tentunya ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai satu langkah kemudian lari mengejar cita-cita itu.
Industry.id | Kamis, 11 Maret 2021
Janji Pertamina Sediakan Energi Bersih Tak Main Main, Kini Pertamina Geothermal Energy Operasikan 15 Wilayah Kerja
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Gothermal Energy (PGE) menambah satu Wilayah Kerja (WK) Geothermal dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sehingga saat ini PGE mengelola 15 WK. WK baru panas bumi yang izin pengembangannya telah ditugaskan pengelolaannya kepada Pertamina (Persero) melalui Anak Perusahaannya PGE tersebut berlokasi di Kotamobagu Sulawesi Utara. Sebelumnya, PGE telah beroperasi di 14 WK yaitu Gunung Sibuali-Buali – Sumut, Gunung Sibayak-Sinabung – Sumut, Sungai Penuh (Kerinci) – Jambi, Hululais – Bengkulu, Lumut Balai dan Margabayur – Sumsel, Way Panas – Lampung, Kamojang Darajat – Jabar, Karaha Cakrabuana – Jabar, Pangalengan – Jabar, Cibeureum Parabakti – Jabar, Tabanan – Bali, Lahendong – Sulut, Gunung Lawu – Jateng, Seulawah – NAD. dan Kotamobagu – Sulut Saat ini kapasitas terpasang PLTP yang operasikan sendiri oleh PGE di atas adalah sebesar 672 MW. Sesuai dengan masterplan Pertamina pengembangan panas bumi dalam lima tahun ke depan akan meningkat tajam, ditargetkan akan naik 2 kali lipat menjadi 1.108 Megawatt (1,1 Gigawatt) pada tahun 2026. Di samping operasional sendiri oleh PGE, Pertamina juga mengelola panas bumi bersama mitra melalui joint operation contract dengan kapasitas terpasang sebesar 1.205 MW. Dengan keseluruhan pengelolaan pengembangan panas bumi tersebut, diharapkan Pertamina dapat menjamin terpenuhinya energi bersih di masa depan. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto menjelaskan Pertamina terus mengupayakan penyediaan energi yang ramah lingkungan yang diperlukan di masa depan. Melalui 15 wilayah kerja proyek panas bumi, Pertamina akan mewujudkan program transisi energi dimana energi baru terbarukan akan mencapai 30% pada tahun 2030. “Potensi geothermal di Indonesia sangat tinggi, termasuk No 2 terbesar di dunia namun baru 7 persen yang telah dikembangkan. Dengan roadmap Pertamina, dalam lima tahun ke depan akan naik dua kali lipat,” ungkapnya.
Agus menambahkan pada program transisi energi, Pertamina juga akan mengupayakan 4 MW melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Badak di Kalimatan. Solar Cell Panel juga telah terpasang di 63 lokasi yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Pertamina juga menargetkan pemasangan Panel Solar Cell di seluruh SPBU Pertamina dengan kapasitas terpasang sebesar 385 kWp,”ujarnya. Energi bersih yang akan menghasilkan listrik juga dikembangkan Pertamina melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio-Gas (PLTBg) bekerja sama PT Perkebunan Negara II di Sei Mangkei di Simalungun Sumatera Utara dengan total kapasitas 2,4 MW. Salah satu proyek nasional yang juga menjadi fokus Pertamina, lanjut Agus adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 di Cilamaya Jawa Barat dengan kapasitas mencapai 1.760 MW. Inisiatif strategis untuk mendorong pelaksanaan program green transition Pertamina, lanjut Agus juga dilakukan di sektor pengolahan. Setelah sukses uji coba produksi Green Diesel (D100) di Kilang Dumai sebesar 1.000 barel per hari, Pertamina juga sedang mengembangkan Green Energy melalui Revamp TDHT di Kilang Cilacap dengan target produksi 6.000 barel perhari yang ditargetkan onstream tahun 2022. Biorefinery Standalone di Kilang Plaju dengan kapasitas 20.000 barel per hari. Di lini bisnis tengah tersebut, sejak tahun 2019 Pertamina telah mengimplementasi Biodiesel plus 30% yang terlaksana di seluruh Indonesia, sehingga dapat menurunkan impor solar sebesar 1,6 miliar dollar per tahun. “Upaya untuk menurunkan impor, Pertamina juga akan mengembangkan gasifikasi batubara kalori rendah menjadi DME untuk substitusi LPG. Keseluruhan insiatif strategis yang dilakukan Pertamina untuk menjamin ketersediaan energi bersih di masa depan didasari semangat untuk memberikan energi yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan,”tandas Agus.
Tempo.co | Rabu, 10 Maret 2021
Gubernur Babel Tanam Bibit Sawit dan Jagung Pipil
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menekankan kepada para petani jangan mengandalkan satu komoditi, tapi harus dua atau tiga komoditi, menggunakan pola tanaman sela, seperti jagung, kedelai ataupun porang untuk meningkatkan pendapatan para petani. Hal tersebut dikatakan Gubernur Erzaldi saat melakukan penanaman perdana benih peremajaan kelapa sawit perkebunan dan jagung pipil di Desa Puput, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu 10 Maret 2021. “Jangan kita hanya mengandalkan satu komoditas saja. Kalau harga komoditas satu turun kita bisa mengandalkan yang lain,” ujarnya. Bang ER sapaan akrabnya juga menekankan program peremajaan bibit sawit ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi jika para petani merasa sawitnya produksinya kurang maksimal agar dapat mengikuti program ini. Untuk peremajaan kelapa sawit rakyat di 2021 di Kabupaten Bangka Tengah, benih kelapa sawit secara simbolis ditanam di areal perkebunan seluas 4 hektare dari target 500 ha. Kegiatan itu melibatkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui sumber dana dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kepuluan Bangka Belitung. Di kesempatan yang sama, Gubernur Erzaldi juga turut menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kegiatan klaster bawang merah Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Tahun 2021 antara Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Babel, Tantan Heroika.
Kerjasama itu bertujuan untuk mendorong peningkatan produktifitas bawang merah, mendukung pengendalian tanaman bawang merah, mendorong peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan kelembagaan petani. Babel itu juga turut mengapresiasi langkah BI yang telah banyak membantu para petani, khususnya program klaster bawang merah. Komoditi bawang merah menjadi salah satu penyebab Inflasi di Babel karena harus didatangkan dari luar daerah. Wilayah Simpangkatis dibantu BI akan menjadi sentra komoditi hortikultura selain Lubuk dan Simpang Perlang. Pemprov Babel juga telah menyiapkan offtaker atau pihak pembeli untuk memberikan jaminan beli hasil produksi para petani, sehingga mereka tidak ragu menjual hasil produksinya. “Para petani juga saya harap untuk mengikuti program asuransi untuk mengantisipasi kemungkinan buruk,” katanya. Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan BI Babel Tantan Heroika mengatakan, pihaknya terus mengembangkan potensi Babel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun ketahanan pangan. Karena komitmen yang kuat Pemprov dan pemkab maka dilaksanakan penanaman bibit sawit dan pengembangan hortikultura komoditas bawang merah. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Babel negatif namun akselerasinya lebih baik dibanding rata-rata nasional. Kebijakan Gubernur Babel telah menunjukkan hasil diantaranya naiknya Nilai Tukar Petani Bangka Belitung. “Semoga kegiatan ini akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di daerah ini,” ujarnya. Acara diakhiri dengan pengukuhan Asosiasi Petani Bawang Merah Kabupaten Bangka Tengah oleh Gubernur Erzaldi. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Bateng Herry Erfian, Kepala Dinas Pertanian Babel Juaidi, Kepala UPT Balai Benih Babel Judnaidy, Kadis Pertanian Bateng Sajidin, Forkopimda Kabupaten Bateng, kepala desa, kelompok tani dan masyarakat sekitar.
Bisnis.com | Kamis, 11 Maret 2021
Riau Tawarkan Industri Hilir Sawit ke Malaysia
Pemerintah Provinsi Riau menawarkan potensi industri hilir komoditas kelapa sawit, saat menerima kunjungan dari Konsulat Jenderal Malaysia Wan Nurshoma di kediaman gubernur. Selain sawit, Riau juga menawarkan potensi investasi di sektor perdagangan, pariwisata, dan bidang lainnya. Gubernur Riau Syamsuar menyatakan pihaknya menyambut baik kunjungan dari Konjen Malaysia tersebut, dan merespons positif perihal adanya keinginan pengusaha-pengusaha dari negeri jiran yang mau berinvestasi di Riau. “Di Riau ini ada potensi yang berkenaan dengan hilirisasi sawit. Kalau ada pengusaha dari Malaysia yang mau berinvestasi di Riau, kami juga senang,” ujarnya dalam siaran pers Kamis (11/3/2021). Syamsuar menjelaskan Riau termasuk penghasil sawit yang terbesar di Indonesia. Karena itu bila ada pengusaha yang ingin berinvestasi di sektor industri hilirisasi sawit, masih memungkinkan. Dia memaparkan saat ini industri hilirisasi sawit bisa dijalankan di Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, kemudian di Kabupaten Siak atau juga Kota Dumai. Daerah ini dipilih karena lebih dekat ke Malaysia. Kemudian dia menerangkan, Riau masuk lima daerah terbesar dalam pemenuhan target investasi se-Indonesia. Dengan indikator tersebut, investasi di Provinsi Riau juga cukup baik. “Kemarin, ada salah satu pengusaha Malaysia di Riau yang menawarkan pabrik minyak goreng. Minyak goreng ini termasuk dari sektor hilirisasi sawit, mungkin saja dibangun industri minyak goreng ini, dan tentunya kami sangat senang sekali,” ujarnya. Syamsuar menuturkan ekspor sawit masih sangat dimungkinkan dan pembangunan industri minyak goreng ini juga turut diharapkan pemda, karena potensi CPO sawit ini sangat besar namun industri hilirisasi sawitnya yang masih kurang. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau Asrizal, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Roni Rachmat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Ma’mun Murod, dan beberapa staf dari Konjen Malaysia di Riau.
Infosawit.com | Jum’at, 12 Maret 2021
Genjot Realisasi PSR, 7 Perusahaan Sawit Anggota GAPKI Teken MoU Dengan 18 KUD
Pemerintah beserta stakeholder kelapa sawit lainnya bergerak cepat dalam pencapaian target peremajaan sawit rakyat (PSR) tahun 2021. Salah satu upaya percepatan realisasi PSR ini adalah dengan dilakukannya Penandatanganan Kerja Sama Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Kemitraan di Graha Sawala, Gedung Ali Wardana Kemenko Perekonomian, Selasa (09/03/2021). Penandatanganan Kerja Sama pelaksanaan PSR antara 6 Perusahaan anggota dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan 1 Perusahaan Milik Negara yaitu PTPN VI dengan 18 KUD/Koperasi/Gapoktan anggota dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang berasal dari 6 Kabupaten yaitu Kotabaru (Kalsel), Serdang Bedagai (Sumut), Muaro Jambi dan Merangin (Jambi), Kampar dan Indragiri Hulu (Riau), dengan total luas lahan dalam perjanjian PSR ini sebesar 18.821 hektare. Kegiatan ini sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, “Program peremajaan sawit rakyat ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Selain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun rakyat, PSR juga sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi Covid-19,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko, Musdhalifah Machmud dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT. Target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp 5,567 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit telah menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien termasuk melalui pola kemitraan antara perusahaan dan petani kelapa sawit. Peran aktif dari Kepala Daerah di sentra kelapa sawit diperlukan untuk mendukung pelaksanaan percepatan peremajaan sawit rakyat di daerahnya. Dengan demikian target sebesar 540.000 hektare yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk tahun 2020-2022 dapat tercapai.
Infosawit.com | Kamis, 11 Maret 2021
Dukung Perbaikan Jalan, Cisadane Sawit Raya Kerahkan Alat Berat
Masih buruknya infrastruktur jalan masyarakat Rompok Edi dan Rompok Danau Dusun V/VI, Desa Beringin Makmur II, Rawas Ilir, Musi Rawas telah menghambat aktivitas masyarakat setempat. Padahal, jalan tersebut merupakan akses bagi berbagai kegiatan masyarakat. Bahkan dikala hujan melanda, dipastikan masyarakat akan kesulitan melintasi jalan tersebut. Kondisi tanah yang rentan terhadap air mengakibatkan genangan dan jalan menjadi sangat berlumpur, Kondisi tersebut akhirnya menghambat kegiatan masyarakat. Melihat kondisi demikian, perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Cisadane Sawit Raya Tbk melalui anak perusahaan, PT. Ina Zefanya Ataya, secara inisiatif membantu upaya perbaikan infrastruktur jalan. Beberapa alat berat dikerahkan untuk memaksimalkan proses perbaikan jalan. Merujuk informasi yang didapat InfoSAWIT dari perusahaan, proses perbaikan tersebut disaksikan Kepala Dusun (Kadus) V, Eko dan Kadus VI, Suriyanto serta masyarakat setempat. Pekerjaan perbaikan akhirnya mampu dirampungkan selama 3 hari dimulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan 4 November 2020 lalu.
JPNN.com | Kamis, 11 Maret 2021
Pemerintah Diminta Mulai Kembangkan Bioenergi dari Limbah Pertanian
Pemerintah diminta segera mengembangkan bioenergi dari bahan baku limbah pertanian atau cellulosic ethanol. Menurut peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT), Tenny Kristiana, Indonesia memiliki bahan baku berlimpah untuk memproduksi celluloosic ethanol. Dia menjelaskan, ada banyak keuntungan yang bisa didapat dari bioenergi limbah pertanian. Antara lain, mengurangi pembuangan limbah, menurunkan emisi gas rumah kaca, hingga menghemat subsidi. Berdasarkan studi yang dilakukan ICCT, kata Tenny, produksi cellulosic ethanol bisa mencapai dua miliar per tahun dengan 30 juta ton biomasa kelapa sawit yang tidak terpakai. “Angka itu setara dengan empat persen permintaan minyak per tahun pada 2019,” kata Tenny dalam webinar Future Energy Tech Innovation and Forum yang diselenggaraka Katadata pada sesi The Next Generation Biofuels, Selasa (9/3). Tenny menambahkan, cellulosic ethanol merupakan biofuels generasi kedua yang memerlukan teknologi lebih maju dibandingkan ethanol konnvensional. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus memberikan subsidi untuk produksi cellulosic ethanol.
Pihaknya memperkirakan subsuidi yang harus diberikan maksimal Rp 7.000 per liter. Menurut dia, angka itu lebih murah dibandingkan subsidi bioenergi lain. “Bahkan masih jauh lebih murah dibandinkan negara lain yang sudah memroduksi cellulosic ethanol yang harus mengeluarkan subsidi Rp 16 ribu per liter,” ujar dia. Selain itu, ada beberapa hal penting lain kenapa pemerintah harus mulai mengembangkan cellulosic ethanol. Antara lain, membantu mengurangi impor bahan bakar dan menekan defisit perdagangan, mengembangkan industri baru dan menciptakan lapangan pekerjaan serta praktik konversi limbah menjadi energi dapat masuk dalam ekonomi sikular. Ketua SDGs Institut Teknologi Bandung Tirto Prakoso mengatakan, bioenergi merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia. Sebab, penggunanan energi yang ramah lingkungan bisa menghindari kemungkinan efek bencana dari akumulasi gas rumah kaca. “Selain itu, penggunaan bioenergi juga bisa meringankan ancaman keamanan energi yang disebabkan oleh harga minyak bumi yang terus meningkat dan kergantungan energi pada pihak luar negeri,” jelasnya.
Infosawit.com | Kamis, 11 Maret 2021
Harga TBS Sawit Sumut Periode 10-16 Maret 2021 Umur 10 Tahun Ditetapkan Rp 2.373,21/Kg
Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 24 Feb – 02 Maret 2021, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 60,59/Kg menjadi Rp 2.373,21/Kg. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.839,73/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.014,12/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.132,39/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.192,69/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.212,74/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.271,54/Kg. Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.314,62/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.373,21/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 2.368,33/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 2.336,78/Kg, sawit umur 23 tahun Rp 2.313,35/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 2.235,83/Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 2.166,43/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 10.242,53/Kg dan harga Kernel Rp 8.124,16 /Kg dengan indeks K 88,00 %.
Infosawit.com | Kamis, 11 Maret 2021
Sektor Agribisnis Kerap Menjadi Ketel Pengaman Ekonomi Indonesia
Selama masa pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia tercatat mengalami penurunan, kondisi demikain juga dialami semua negara-negara lainnya di dunia. Hanya saja dikatakan Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, Bungaran saragih, untuk sektor agribisnis masih memberikan pertumbuhan yang relatif positif. Lebih lanjut kata Bungaran, dalam banyak krisis yang dialami Indonesia, sektor agribisnis utamanya yang di on farm, selalu memberikan petumbuhan yang positf. “Dalam banyak krisis yang pernah dialami Indonesia, sisitem agrisbisnis khususnya on farm selalu menjadi ketel pengaman bagi perekonomian kita, bahkan pada 1998 lalu disaat perekonomian kita mengalami krisis justru agribisnis booming. Sekarang tidak booming tetapi tidak negatif pertumbuhannya,” kata Bungaran dalam Sambutannya pada acara Agrina Agribusiness Outlook “Prospek Agribisnis Indonesia 2021”, yang dihadiri InfoSAWIT, Rabu (10/3/2021) Lantas bagaimana di 2021? Kata Bungaran, masih ada optimisme bagi pengembangan agribisnis di Indonesia, lantaran produk-produk agribisnis diprediksi akan lebih meningkat, kendati belum sebaik seperti tahun 2020 lalu. “ Tetapi akan lebih baik dari tahun lalu,” katanya. Hanya saja sektor agribisnis bukannya tanpa tantangn di 2021, menurut pengamatan Bungaran, terdapat dua tantangan yang akan dihadapi, pertama, sistem agrinibisnis yang masih terkotak-kotak antara on farm dan off farm, sebab itu pengembangan sektor agribisnis bisa mencontoh komoditas minyak kelapa sawit yang relatif sudah terintegrasi dengan baik. “Sektor sawit telah menjadi sektor agirbisnis yang penting bagi Indonesia, selain telah mengantarkan Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit, komoditas ini juga telah tersebar dan menguasai dunia,” katanya. Untuk komoditas-komoditas lain seperti kopi, karet, kakao dan lainnya bisa melihat model agribisnis yang relatif lebih terkoordinasi seperti komoditas kelapa sawit, bila sudah dilakukan secara terkoordinasi dengan baik maka harapannya pengembangan sektor agribisnis akan lebih baik. Kedua, sistem on farm yang masih menerapkan sistem gurem, tidak terorganisasi dengan baik, dan terdapat sekat antara on farm dan off farm. Sebab itu pengembangan kedepan mesti ditekankan pada level mikro, menengah dan besar. “untuk level mikro ini mesti menggerakan koperasi, ini tantangan yang mesti dihadapi, yakni penguatan kerjasama antara petani dan pegusaha, serta mengubah sistem gurem,” tandas Bungran.
Kontan.co.id | Kamis, 11 Maret 2021
Harga CPO bergairah, permintaan pupuk Saraswanti Anugerah (SAMF) naik 15%
Kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bukan hanya menjadi angin segar bagi perusahaan sawit. Produsen pupuk NPK non subsidi, yang biasa digunakan untuk tanaman sawit, juga mengalap berkah dari kenaikan harga komoditas andalan Indonesia ini. Sebagai gambaran harga kontrak berjangka CPO pengiriman Mei 2021 di Bursa Malaysia Derivative Exchange turun 0,79% dibandingkan perdagangan kemarin. Harga CPO menurun ke RM 3.884 per ton pada Rabu (10/3). Namun, pada perdagangan kemarin, harga CPO ditutup di level RM 3.915 per ton, yang merupakan posisi tertingginya sejak Februari 2011. Sekretaris Perusahaan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), Dadang Suryanto mengatakan, naiknya harga CPO turut mengerek permintaan pupuk yang diproduksi SAMF. Dia menuturkan, ketika awal pandemi dan harga CPO turun tahun lalu, perusahaan sawit mengurangi dosis pemupukan. Di saat harga sawit memanas saat ini, perusahaan sawit menjadi lebih optimistis dan menggunakan pupuk yang full dosis untuk kegiatan pemupukan. “Tidak lagi dikurangi dosisnya , tetapi mereka sudah full dosis. Otomatis menaikkan permintaan terhadap pupuk. Permintaan ke kami pun naik antara 15%-20% dibanding tahun lalu,” terang Dadang saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (10/3). Dia mengatakan, sebenarnya kenaikan permintaan pupuk sudah mulai dirasa di kuartal ketiga 2020. Sehingga, penurunan permintaan di kuartal pertama dan kedua berhasil ditutup dengan kenaikan di kuartal ketiga dan keempat. Dus, permintaan di tahun 2020 menjadi lebih tinggi dibanding 2019. Sejatinya, kenaikan harga sawit saat ini dinilai bukan hanya terjadi akibat fenomena la nina. Dadang menyebut, harga CPO yang kembali memanas juga terimbas dari berita positif, yakni Swiss yang tidak lagi menghalagi komoditas CPO untuk masuk ke negaranya. Hal ini menimbulkan harapan agar kebijakan ini diikuti oleh Negara-negara Eropa lainnya dan permintaan terhadap pupuk otomatis naik. “Jadi kami berharap tahun ini permintaannya akan tetap naik terus. Karena terlihat di kuartal pertama ini permintaan sudah naik sekitar 15% dibanding periode yang sama dengan tahun lalu,” imbuh Dadang.
Harian Kontan | Jum’at, 12 Maret 2021
UNVR Terjepit Dollar AS dan Sawit
Menghitung prospek kinerja dan saham PT Unilever Indonesia (UNVR) di tengah laju dollar AS, kenaikan harga CPO dan daya beli. Ekonomi belum kembali normal. Kondisi ini memberatkan bisnis PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Emiten ini sulit mengerek kinerja keuangan emiten karena kelesuan ekonomi masih menekan daya beli. ada masa pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, pendapatan UNVR tumbuh tipis 0,11% yea r on yea r (yoy) jadi Rp 42,97 triliun, dari Rp 42,92 triliun di tahun sebelumnya. Laba bersih turun 3,1% yoy menjadi Rp 7,16 triliun, dibandingkan laba tahun 2019 yang sebesar Rp 7,39 triliun. Sedang belanja operasional tercatat naik 9,2% menjadi Rp 13 triliun. Di periode yang sama di 2019, belanja operasional cuma Rp 11,9 triliun. Kevie Aditya, Analis Indo Premier Sekuritas, mengatakan, pandemi membatasi aktivitas industri hotel, restoran dan kafe (horeka). Alhasil, penjualan Unilever Food Solutions (UFS) turun sekitar 40% yoy sepanjang tahun lalu. Penjualan ekspor juga tercatat turun sebesar 11,41% menjadi Rp 1,81 triliun. Sedangkan penjualan dalam negeri masih tumbuh tipis 0,69% menjadi Rp 41,15 triliun. Dari penjualan di pasar lokal, penjualan produk kebutuhan rumahtangga dan perawatan tubuh naik 0,90% jadi Rp 28,8 triliun. Sedangkan, penjualan makanan dan minuman tumbuh 0,21% menjadi sebesar Rp 12,35 triliun. Situasi mulai cerah di kuartal\’IV-2020. Kevie mencatat penjualan produk food and refreshment (FR) tumbuh 9,1% secara tahunan. Artinya, permintaan konsumsi rumahtangga dan minuman sehat naik. Penjualan es krim juga meningkat, meski belum mencapai level sebelum pandemi.
Beragam tantangan
Nashrullah Putra, Analis Samuel Sekuritas Indonesia, memperkirakan, kinerja UNVR tahun ini hanya akan tumbuh satu digit. Upaya UNVR meningkatkan kinerja akan menghadapi tantangan. Penyebabnya, harga crude Palm Oil (CPO) naik. Komoditas ini banyak digunakan sebagai Italian baku UNVR. Karena itu, margin tahun ini berpotensi mengalami tekanan. “Penguatan dollar AS juga berpotensi menekan laba UNVR di tahun ini,” kata Nashrullah, Rabu (10/3). Belum lagi, daya beli masyarakat belum kembali ke level sebelum pandemi. Nashrullah juga mengatakan, biaya promosi UNVR akan meningkat. “Sebagai emiten barang konsumsi, UNVR dituntut menggenjot pendapatan penjualan, salah satu caranya melalui peningkatan biaya iklan,” terang dia Kevie juga melihat daya beli masyarakat akan naik perla- han, bergantung pada kelancaran distribusi vaksin secara menyeluruh. “Ada risiko pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dengan asumsi ekonomi tumbuh 4%-5%,” tulis Kevie dalam risetnya. Alhasil, Kevie memperJcira-kan pertumbuhan pendapatan UNVR cuma sekitar 3,2% yoy di tahun ini Sebelumnya, Kevie sempat membuat analisa pendapatan UNVR akan naik 4,1% di tahun ini. Menurut Kevie, proyeksi pendapatan tersebut sudah memperhitungkan biaya iklan dan promosi UNVR yang akan tinggi, demi mempertahankan daya saing produknya. Dengan perbaikan ekonomi yaiig berjalan lambat dan risiko margin tertekan, Kevie merekomendasikan hold UNVR dengan target harga lebih rendah, yaitu Rp 7.400. Kompak, Benny Kurniawan, Analis JP Mogran, dalam riset- nya, memasang rekomendasi netral UNVR dengan target harga Rp 7.800. “Perlambatan konsumsi karena pandemi yang tidak kunjung reda akan berdampak negatif pada bisnis makanan dan minuman UNVR,” tulis dia. Selain itu, Beny juga prihatin pada biaya royalti yang berpotensi naik di tahun ini. Meski sejumlah tantangan masih menghadap kinerja UNVR, dari sisi valuasi, Nashrullah menilai harga saham UNVR sudah murah. “Menariknya valuasi UNVR sudah rendah sekali, risiko penurunan harga jadi terbatas,” kata dia. Alhasil, Nashrullah tetap merekomendasikan beli dengan target harga Rp 7.900.