Kajian penerapan biodiesel B40 ditargetkan rampung tahun ini

| Artikel
Bagikan Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

Kontan.co.id | Sabtu, 29 Agustus 2020

Kajian penerapan biodiesel B40 ditargetkan rampung tahun ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kajian Biodiesel 40% (B40) ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut penerapan B30 yang telah dilakukan sejak 1 Januari 2020. Ia merinci, kajian meliputi uji ketahanan  1.000 jam pada engine test bench di laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” terhadap dua formulasi B40.  Formulasi yang pertama adalah B40, yakni campuran 60% solar dengan 40% Fatty Acid Methyl Esther (FAME). Formulasi yang kedua adalah campuran 60% solar dengan 30% FAME dan 10% Distillated Fatty Acid Methyl Esther (DPME). “(Kajian) Akan selesai di akhir tahun, mungkin November kita mulai melakukan analisis lengkap dari semua. Untuk sementara kita tidak akan melakukan uji jalan di jalan raya, kan agak sulit ya kita akan memulai, agak takut keluar. Jadi kita mencari cara yang lain bagaimana ini tetap bisa berjalan,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (28/8). Dadan menambahkan, meski kajian diharapkan bisa selesai pada tahun ini, pihaknya memutuskan untuk tidak melakukan uji jalan seperti yang dilakukan saat penerapan B30 kali lalu. Langkah ini diambil menyusul efek Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sementara itu, Ketua Tim Pengkajian B40 Sylvia Ayu Bethari menambahkan, metode uji ketahanan telah memperoleh persetujuan bersama dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (Ikabi). “Saat ini yang sedang dilakukan adalah uji ketahanan untuk dua engine, engine yang pertama menggunakan sample bahan bakar B40, sekarang sudah 370 jam. Sedangkan untuk engine kedua formulasi B30 dengan DPME 10% sudah 615 jam,” kata Sylvia. Adapun, beberapa tahapan ujicoba sebelumnya telah dilakukan meliputi uji karakteristik fisika-kimia formulasi bahan bakar B40 dan uji kinerja terbatas formulasi bahan bakar B40. Selain itu telah dilakukan pula evaluasi terhadap karakteristik fisika-kimia formulasi bahan bakar B40, hingga didapatkan dua formulasi yang akan diuji lebih jauh, yakni uji ketahanan 1.000 jam dan uji sampel pelumas. Tahapan selanjutnya setelah uji ketahanan yaitu persiapan dan pelaksanaan uji presipitasi dan stabilitas penyimpanan. Usai seluruh tahapan rampung maka akan digelar evaluasi dan pelaporan serta penyusunan rekomendasi terkait hasil kajian penerapan B40.

https://industri.kontan.co.id/news/kajian-penerapan-biodiesel-b40-ditargetkan-rampung-tahun-ini-1

Tribunnews.com | Sabtu, 29 Agustus 2020

Selain Resesi Ekonomi, Faisal Basri Tegaskan RI Harus Antisipasi Defisit Energi

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan Indonesia tidak hanya sekadar menghadapi ancaman resesi ekonomi tapi juga defisit energi tahun 2021. Menurutnya, konsumsi energi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, namun tidak didukung cadangan energi. “Cadangan migas RI hanya 2,5 miliar barel, konsumsi minyak mencapai 1,7 juta barel per hari sedangkan produksi hanya 781 ribu barel per hari. Batu bara RI hanya 3,7 persen dari cadangan dunia, tapi ekspor terbesar dari kita, batu bara diekspor habis-habisan,” kata Faisal dalam webinar, Sabtu (29/8/2020). Faisal memprediksi pada 2040 defisit energi diperkirakan bisa mencapai 80 miliar dolar AS. Dia menegaskan bauran energi juga belum optimal meskipun punya unlimited renewable energy tetap tidak boleh sedikitpun lengah untuk migas. Menurutnya, biofuel sesungguhnya renewable energy yang tidak ramah lingkungan. “Kalau program biofuel ini diteruskan kita akan butuh paling tidak enam juta hektare lahan lagi untuk tanaman sawit, itu kan tidak bersahabat. Seharusnya kita move forward melakukan terobosan dari energi yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan,” ulasnya. Walhasil, Faisal menekankan perlunya pemerintah mengubah model bisnis tidak seperti biasanya. Plt Dirjen ESDM Migas Ego Syahrial menyatakan bauran energi saat ini sebanyak 34 persen migas dengan kebutuhan 1,45 juta barel sehari. Dia bilang, pada 2025 migas akan turun menjadi 25 persen di bauran energi. “Cadangan minyak RI hanya 2,5 miliar barel atau 8 tahun lagi atau hanya 0,2 persen dunia. Kemudian cadangan gas 1,53 persen dunia,” papar Ego.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/08/29/selain-resesi-ekonomi-faisal-basri-tegaskan-ri-harus-antisipasi-defisit-energi

Kontan.co.id | Minggu, 30 Agustus 2020

Kritik skema pengembangan biodiesel, Faisal Basri: Mengerikan sekali

Ekonom Senior Faisal Basri menilai tujuan pengembangan biodiesel untuk menekan defisit transaksi berjalan (CAD) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Faisal menjelaskan, pengembangan biodiesel diharapkan mampu menekan impor minyak, namun berdasarkan perhitungan opportunity cost, justru defisit perdagangan masih terjadi. “Ini justru mengakibatkan defisit perdagangan pada tahun 2018 itu Rp 85,2 triliun bukan angka yang kecil dan 2019 itu Rp 72,1 triliun,” ungkap Faisal dalam diskusi virtual, Sabtu (29/8) Ia menambahkan, kebijakan ini juga  merugikan para petani sawit. Sementara yang paling diuntungkan dari program ini yaitu para pengusaha biodiesel. Adapun pengembangan B30 dan B40 oleh pemerintah, menurut Faisal bakal membutuhkan tambahan lahan sekitar 5 juta hektar. “Akan ada peralihan. Subsidi BBM turun, masuk ke subsidi biodiesel. Ini sudah ada item-nya di APBN kita. Juga tambahan lahan. Mengerikan sekali,” kata Faisal. Tak hanya pengembangan biodiesel, di saat yang sama pemerintah juga masih berencana merampungkan empat proyek Refinery Development Master Pland (RDMP) dan dua kilang baru. Menurutnya, pemerintah sebaiknya meninjau kembali rencana tersebut. Ditambah dengan ambisi mengembangkan kendaraan listrik, Faisal memprediksi bakal terjadi kekacauan jika semuanya diwujudkan pada waktu bersamaan. Pemerintah juga bakal menanggung ongkos ekonomi yang mahal dari seluruh program tersebut. “Program gas kota untuk menggantikan LPG melon juga merepotkan. Industri kekurangan gas oleh karena itu sebaiknya didedikasikan sepenuhnya gas untuk industri,” pungkas Faisal.

https://industri.kontan.co.id/news/kritik-skema-pengembangan-biodiesel-faisal-basri-mengerikan-sekali

Kompas.com | Sabtu, 29 Agustus 2020

Menyoal Eksistensi Lembaga Dana Sawit

PEMERINTAH telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pembentukan BPDP-KS merujuk pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. BPDPKS diatur memiliki peran penelitian, pengembangan, dukungan prasarana, promosi dan peremajaan kelapa sawit. Secara struktural, BPDP-KS berada di bawah Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab mengelola dana pengembangan kelapa sawit. Badan ini dinilai cukup progresif dalam mendukung program Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan B30 (30 persen minyak sawit dan 70 persen solar murni). Namun untuk mendukung program-program di sektor hulu untuk petani sangat minim. Bapak Presiden dalam pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu mengapresiasi kemandirian energi nasional dari hilirisasi sawit dan mengurangi impor minyak solar. Namun Bapak Presiden lupa, dana hilirisasi itu bersumber dari hulu termasuk petani kelapa sawit yang dikelola BPDP-KS. Karena itu, badan ini perlu di evaluasi di tengah rencana pemerintah ingin membubarkan beberapa lembaga lainnya setelah sebelumnya 18 lembaga telah dihilangkan oleh presiden.

Rp 47 triliun

Dana yang dikelola BPDPKS sangat besar. Per Desember 2019, ada dana senilai Rp 47 triliun yang dikelola. Dana ini bersumber dari potongan biaya ekspor Crude Palm Oil (CPO). Meskipun dana yang dikelola BPDPKS besar, tetapi tak banyak masyarakat yang paham dengan penggunaan dana ini. Dana yang seharusnya diperuntukan bagi petani sawit tidak memberi dampak luas bagi perbaikan tata kelola kebun petani. Selain itu, sebagian besar petani di daerah-daerah penghasil sawit masih minim pengetahuan dalam mengelola sawit. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas para petani. Petani sawit swadaya dan plasma di beberapa kabupaten melakukan peremajaan sendiri tanpa bantuan dana dari BPDP-KS.

Sebagai contoh, petani sawit di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Siak memiliki tingkat produktivitas rendah. Petani hanya memiliki tingkat produktivitas 10-12 ton/ha/tahun. Hasilnya pun selalu dijual ke tengkulak dengan disparitas harga sebesar 30 persen dari harga penetapan pemerintah. Pandemi covid-19 membuat mereka semakin terjepit. Padahal, dari segi kuantitas, petani memiliki kekuatan besar.Posisi tawar petani sawit lemah di depan tengkulak atau perusahaan. Luas perkebunan sawit rakyat, misalnya, mencapai 6,78 juta ha dari 16,3 juta ha (Ditjenbun 2020). Sebanyak 70 persen dari jumlah itu adalah petani swadaya. Sisanya, petani plasma yang bermitra dengan perusahaan (SPKS, 2020). Petani swadaya ini tak pernah mendapatkan sentuhan dana dari BPDPKS .

Terkooptasi korporasi

BPDPKS telah terkooptasi kepentingan perusahaan dan pengusaha sawit. Hal itu dapat dilihat dari komposisi narasumber komite pengarah yang dihuni oleh para konglomerat, seperti, Martias, T.P. Rahmat, dan Prijono Sugiarto. Martias adalah pemilik Surya Dumai dan menguasai lahan sawit 201,001 ha, T.P. Rahmat merupakan pemilik Triputra Group yang menguasai lahan seluas 430,591 ha dan Prijono Sugiarto dari Astra Internasional. Astra memiliki anak usaha di bawah kendali Astra Agro Lestari dengan kepemilikan lahan sebesar 461,072 ha. Sementara, T.P. Rahmat memiliki saham di perusahaan sawit DSN group sebesar 30, 98 persen dengan luas lahan sawit 94,232. Ha. Pada tahun 2018, Group Triputra berencana mengembangkan pabrik biodiesel berkapasitas 10.000 ton/tahun. (Kajian TuK tentang tycoon,2018) Menteri Koordinator Perekonomian memang telah mengganti beberapa nama narasumber di Komite Pengarah.

Akan tetapi, tetap saja penggantinya pengusaha besar. Prijono Sugiarto dan T.P.Rahmat diganti oleh Arif Patrick Rachmat (Triputra, anak T.P.Rahmat), Franky Oesman Widjaja Pemilik Sinar Mas yang menguasai lahan sawit sebesar 502,847 ha dan Martua Sitorus, mitra bisnis wilmar group. Wilmar dan Sinar Mas memiliki pabrik biodiesel yang disubsidi BPDP-KS. Ini menunjukan indikasi kuat bahwa BPDPKS syarat kepentingan konglomerat sawit dan telah terkooptasi oleh korporasi. Padahal tugas komite pengarah memiliki peran sentral di BPDP-KS. Tugas komite pengarah adalah menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan pengelolaan dana. BPDPKS memang memiliki badan pengawas. Namun, badan pengawas bukan dari orang-orang independen, tetapi dari kementerian-kementerian dalam komite pengarah. Anggota Dewan Pengawas rata-rata adalah pejabat setingkat Dirjen dan perwakilan asosiasi penguasaha sawit yang dipilih menteri berasarkan PMK 259/2020. Dengan komposisi begini saja, sulit mengharapkan pengawasan mereka untuk berpihak bagi petani dan menata keuangan secara adil dan transparan. Hingga desember 2019, misalnya, BPDP-KS telah menggelontorkan dana senilai Rp 29,2 Triliun. Semua dana itu dialamatkan untuk kepentingan industri biodiesel.

Privilege

Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS/2018), terdapat lima perusahaan sawit yang memperoleh dana dari BPDPKS sepanjang Januari hingga September 2017, dengan total dana sebesar Rp. 7,5 Triliun. Perusahaan-perusahaan tersebut, antara lain, Wilmar Group Rp 4.16 triliun (51,13 persen), Darmex Agro Group Rp915 miliar (16.45 persen), Musim Mas Rp 1.54 triliun (16.69 persen), First Resources Rp 479 miliar, dan Louis Dreyfus Company Rp 410 miliar. Pada 2020, kementerian ESDM menetapkan sebanyak 18 industri biodiesel yang juga memiliki konsesi perkebunan skala besar untuk mendapatkan jatah pengembangan B30. Dari dana tersebut, Wilmar Group memperoleh jatah sebesar 2,5 juta Kilo liter (Kl) dan Musim Mas 1 juta (Kl). Kementerian ESDM pun tidak mencantumkan syarat khusus bagi industri agar bahan baku pengolahan biodiesel diperoleh dari koperasi-koperasi petani yang semakin “membunuh” petani.

Korporasi-korporasi besar memiliki kedekatan dengan penguasa politik. Privilege diperoleh karena orang-orang yang berada di BPDP-KS dan pemerintah beranggapan bahwa hanya korporasi besar yang memberikan sumbangan besar ke negara berupa pajak, royalty atau penguatan lain. Sementara petani tidak. Itulah sebabnya, kebijakan selalu diarahkan untuk menyelamatkan korporasi sawit. Kebijakan baru pemerintahan Jokowi jelas hanya menguntungkan pengusaha kakap. Alasannya, tak setetespun biodiesel sawit yang dikelola perusahaan negara datang dari buah sawit petani. Supply bahan baku justru dari kebun- kebun sawit perusahaan industri biodiesel itu sendiri yang telah mengontrol hulu-hilir. Di tangan korporasi-korporasi ini, pengolah turunan minyak sawit tak lagi memperhatikan nasib petani sawit.

Sikap tegas

Petani Butuh Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas atas perjalanan BPDPKS. Ketegasan itu dapat dilakukan dengan mereformulasi ulang BPDP-KS menjadi sebuah badan sawit Indonesia yang independent dari intervensi elit, kementerian dan konglomerat. Selanjutnya, Presiden perlu meminta BPK untuk melakukan audit BPDP-KS karena menggunakan uang Negara. Secara bersamaan, Presiden perlu meminta KPK melakukan pemeriksaan untuk dugaan korupsi di tubuh BPDP-KS. Ini penting karena satu sen keuangan negara harus bisa dipertanggung jawabkan kepada publik. Jangan sampai niat baik Presiden untuk menyejahterakan petani kelapa sawit ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan hitam para pencoleng dana sawit

https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/29/165817165/menyoal-eksistensi-lembaga-dana-sawit?page=all

Wartaekononi.co.id | Jum’at, 28 Agustus 2020

AKRA Jalankan Pengembangan Kawasan Industri JIIPE tahap II

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menyatakan akan segera melanjutkan pengembangan tahap kedua kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang berkerja samadengan PT Pelindo III. Sekretaris Perusahaan dan Direktur AKRA, Suresh Vembu menuturkan jika lantaran tingginya minat investor dan perusahaan terhadap kawasan industri seluas 3.000 hektar di Gresik Jawa Timur ini. “Kami melihat peningkatan minat pada kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi, JIIPE dalam satu tahun terakhir, baik dari investor maupun perusahaan Indonesia yang ingin melakukan ekspansi,” ujarnya, saat pelaksanaan Public Expose Live 2020 di Jakarta, Kamis (27/8/2020). Menurutnya, saat ini AKRA melalui anak usahanya, PT Usaha Era Pratama Nusantara dan Pelindo III melalui anak usahanya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia tengah bersiap untuk melakukan pengembangan tahap kedua kawasan industri JIIPE. “Ekspansi pelabuhan fase kedua juga telah dimulai, dengan perluasan jetty dan instalasi peralatan pelabuhan modern, agar bisa meningkatkan kapasitas pelabuhan,” katanya.

Sementara itu, Suresh mengungkapkan, AKRA akan tetap berupaya mempertahankan pangsa pasar bahan bakar minyak (BBM) industri dan memperluas jangkauan pelanggan di sektor perikanan, bunker dan pertambangan. “Pada segmen ritel, AKR bekerja sama dengan BP dan pemerintah untuk mengembangkan BBM ritel di Indonesia,” ucapnya. Kemudian, lanjut dia, jangkauan pasar bahan kimia dasar akan diperluas dengan menyuplai segmen potensial baru, seperti pabrik smelter dan pencampuran biodiesel, serta pengembangan lini produk baru. “Perseroan terus meningkatkan kapasitas penyimpanan yang sesuai dengan peningkatan permintaan pelanggan,” imbuhnya. Dia menambahkan, saat ini proyek ekspansi Jakarta Tank Terminal (JTT) 100.000 KL sedang dalam proses penyelesaian dan diharapkan bisa beroperasi pada Kuartal III-2020. Namun, lanjut Suresh, pada setiap pelaksanaan proyek, AKRA tetap fokus pada pengendalian biaya dan peningkatan produktivitas. “Pada proyek strategis nasional, JIIPE terus dikembangkan, agar dapat meningkatkan daya saing industri dan memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia,” kata Suresh sembari mengungkapkan bahwa nilai JIIPE akan dikembangkan melalui pengajuan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perluasan jetty pelabuhan, pembangunan akses jalan tol hingga penyediaan tambahan sumber air bersih.

https://www.wartaekonomi.co.id/read301481/akra-jalankan-pengembangan-kawasan-industri-jiipe-tahap-ii

Detik.com | Jum’at, 28 Agustus 2020

Dukung Green Ship Strategy, Indonesia Sampaikan Implementasi B20 & B30

Pemerintah Indonesia mendukung dan mengapresiasi The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Green Ship Strategy. Bentuk dukungan itu disampaikan dengan pengimplementasian B-20 Energy Eficiency dan Data Collecting System pada kapal nasional untuk menghitung gas buang kapal pada Sidang ASEAN Maritime Transport Working Group (AMTWG) ke-39. Green Ship Strategy merupakan sebuah inisiatif yang digagas oleh Jepang dan telah diadopsi pada pertemuan 18th Senior Transport Officials Meeting (STOM) + Japan and 17th ASEAN Transport Minister (ATM) Meeting +Japan pada November 2019 lalu. “Saat ini Indonesia sudah menggunakan B-20 dan B-30. Sedangkan untuk B-50 saat ini sedang dalam uji coba dan ditargetkan dapat dipasarkan secara komersil untuk kapal-kapal Indonesia pada akhir tahun 2020,” kata Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Yudhonur Setiaji dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020). Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga melaporkan dan membahas perkembangan proyek-proyek transportasi laut di bawah Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) 2016-2025. Adapun yang perlu ditindaklanjuti antara lain persiapan pengoperasian pelabuhan dan kapal Ro-Ro rute Dumai-Malaka dan rute lainnya, perkembangan implementasi Ballast Water Management Convention untuk kapal yang beroperasi secara eksklusif di Selat Malaka dan Singapura. Kemudian ada perkembangan Joint Hydrograhic Survey di Selat Malaka dan Selat Singapura (SOMS), perkembangan pembahasan draft text ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue Cooperation pada pertemuan ASEAN Transport SAR FORUM (ATSF), perkembangan National Work Plan kegiatan MEPSEAS Project, serta perkembangan praktek serta pedoman terkait rencana pemulihan pelayaran pascapandemi COVID-19.

Selanjutnya, Yudho menyampaikan Indonesia telah melakukan peningkatan dalam pengimplementasian Electronic Data Interchange. Adapun upaya peningkatan tersebut antara lain dengan menerapkan online delivery orders (DO Online) untuk aktivitas impor barang dan juga penerapan e-sertifikat. “Saat sudah ada lima pelabuhan di Indonesia yang menerapkan DO Online untuk impor barang, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar dan Tanjung Emas. Selain itu, saat ini, kami juga tengah mengembangkan sistem informasi maritim untuk sertifikasi kapal dan pelaut yang memenuhi standar IMO,” ujarnya. Terkait perkembangan Rute Kapal RoRo Dumai-Malaka, Yudho menyampaikan Indonesia dan Malaysia telah berkomitmen untuk mempertahankan rute ini. Meski demikian, tetap ada beberapa permasalahan teknis yang masih perlu didiskusikan. “Kami (Indonesia dan Malaysia) telah merencanakan Pertemuan 2nd Sub-Committee Meeting pada bulan Juli 2020 lalu untuk membahas masalah teknis seperti iso komoditas, surat izin mengemudi, jenis kendaraan dan karantina. Namun karena terkendala oleh pandemi COVID-19, kami akan merencanakan ulang untuk mengadakan pertemuan tersebut,” jelasnya. Sedangkan untuk Rute Kapal RoRo Bitung-Davao/General Santos, menurut Yudho, saat ini Indonesia dan Filipina tengah mendalami kemungkinan lain untuk meneruskan rute ini. Termasuk membuka kesempatan rute ini untuk dilalui semua jenis kapal, tidak hanya kapal RoRo. Selain itu, sidang juga membahas mengenai perkembangan Joint Hydrograhic Survey (JHS) di Selat Malaka dan Selat Singapura (SOMS) yang diselenggarakan berdasarkan hasil dari Pertemuan Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-39 di Langkawi, Malaysia pada 2014. Hasil dari pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU oleh tiga Negara Pantai, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan Malacca Strait Council (MSC) pada 2017 di Kinabalu, Malaysia.

JHS tahap 1 telah dilaksanakan pada lima wilayah kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura, yakni Cape Rachardo, One Fathom Bank, Buffalo Rock, Batu Berhanti, dan Off Pulau Sebarok. Sedangkan area survey JHS Tahap 2 adalah seluruh Traffic Separation Scheme (TSS) di wilayah SOMS, terkecuali lima wilayah kritis yang telah disurvey pada JHS Tahap 1. JHS Tahap 2 rencananya akan dilaksanakan di perairan Malaysia dan diharapkan dapat diselesaikan pada 2020. Namun demikian karena terkendala Pandemi COVID-19, MSC mengusulkan perpanjangan tanggal penyelesaian proyek dari 31 Desember 2020 menjadi 31 Maret 2022. Sedangkan pekerjaan akan dilanjutkan pada Oktober 2020 atau Februari 2021, tergantung kondisi COVID-19. Yudho mengatakan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang, Malaysia, Singapura dan Sekretariat ASEAN atas dimulainya Joint Hydrographic Survey of the Straits of Malacca & Singapore yang merupakan upaya penting dalam meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di SOMS. “Kami memahami kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan penundaan pekerjaan dan sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh MSC dan 3 Negara Pantai di Selat Malaka dan Singapura serta Sekretariat ASEAN, untuk memastikan keberlangsungan pekerjaan ini sehingga dapat diselesaikan berdasarkan jadwal yang telah direvisi,” tukasnya. Lebih lanjut, menurut Yudho, pada Pertemuan AMTWG ke-19 ini Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap Risk Mitigation Proposal serta pendekatan proposal perpanjangan tahun Proyek MEPSEAS hingga 2022. “Terkait dengan proyek MEPSEAS, Indonesia mendukung pelaksanaan kegiatan lanjutan dalam bentuk remote program atau mode operasi jarak jauh dengan menggunakan e-tools seperti program webinar, konferensi online dan e-training, dengan fokus khusus pada penyelenggaraan Compliance Monitoring and Enforcement (CME),” ungkap dia.

Pada pertemuan ini, Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada International Maritime Organization (IMO) atas update yang disampaikan terkait praktik/pedoman global operasi pelayaran pasca COVID-19, serta atau upaya dan tindakan yang luar biasa dan substansial yang dilakukan oleh IMO dengan menerbitkan serangkaian surat edaran sebagai saran kepada negara-negara anggota, pelaut, serta komunitas pelayaran. “Kita semua tahu bahwa pandemi ini telah membuat negara-negara Anggota ASEAN menetapkan pembatasan perjalanan sehingga muncul kekhawatiran baru terhadap para pelaut serta operasi pelayaran, seperti misalnya masalah repatriasi atau pertukaran Anak Buah Kapal (ABK), atau jika terjadi kasus darurat di mana Pelaut membutuhkan bantuan medis,” paparnya. Yudho beranggapan, bahwa MTWG dapat menjadi wadah untuk pertukaran informasi antara negara-negara ASEAN tentang best practices dan prosedur terkait pertukaran ABK yang telah dilakukan oleh negara masing-masing. “Setidaknya pada pertemuan ini kita bisa berbagi informasi Kontak Point yang bertanggung jawab terhadap masalah ini di negara masing-masing, sehingga dapat memudahkan komunikasi di masa mendatang,” tutupnya. Sebagai informasi, ASEAN MTWG adalah pertemuan ASEAN di tingkat teknis yang membahas program dan kegiatan di sektor transportasi laut di bawah Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) 2016-2025. KLTSP adalah rencana induk 10 tahun untuk sektor transportasi ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional. Dalam MTWG, negara-negara Anggota ASEAN akan bekerja sama dengan mitra dialog seperti Cina, Jepang, dan Republik Korea dan mitra internasional seperti Organisasi Maritim Internasional tentang kepentingan bersama untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan dalam transportasi laut. Hasil dari pertemuan ini kemudian akan dilaporkan pada tingkat Senior Transport Officials Meeting (STOM) dan akan dilaporkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) Adapun AMTWG ke-39 dibuka oleh Deputy Director General of Marine Department Ministry of Transport Thailand selaku AMTWG Chairman dan dihadiri oleh perwakilan Maritim Administrator negara-negara anggota ASEAN, China, Jepang, Korea (ROK), perwakilan dari IMO, Sekretariat ASEAN dan FASA.

https://news.detik.com/berita/d-5151125/dukung-green-ship-strategy-indonesia-sampaikan-implementasi-b20–b30

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *