Mampukah Pertamina Jadi ‘Bahan Bakar’ Indonesia Menuju Produsen Biofuel Terbesar Dunia?
Medcom.id | Senin, 15 November 2021
Mampukah Pertamina Jadi ‘Bahan Bakar’ Indonesia Menuju Produsen Biofuel Terbesar Dunia?
Perlahan tapi pasti, Indonesia terus bergerak menciptakan ekosistem bisnis dan industri hijau nan ramah lingkungan. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus segera beralih ke energi tarbarukan. Dalam peta jalan yang dibuat, Indonesia menargetkan bisa mencapai net zero emission pada 2060. Salah satu target pemerintah yang harus disokong semua elemen ialah pengurangan pengurangan emisi karbon dioksida (CO2) hingga 81,4 juta ton pada 2060. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun beragam kebijakan untuk memastikan hal tersebut terjadi. Misalnya, Program Mandatori B30 yang mewajibkan industri beralih menggunakan biodiesel. PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan pelat merah utama yang bertugas menjamin ketersediaan energi nasional tegas berkomitmen ambil andil mewujudkan target tersebut. Bahkan, Pertamina menyatakan bakal menciptakan keseimbangan bisnis dan lingkungan. “Pertamina akan terus berusaha mengupayakan adanya keseimbangan antara agenda perubahan iklim dan ketahanan energi di Indonesia dan juga untuk keberlanjutan perusahaan,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia, Rabu, 3 November 2021.
Pertamina dan realisasi target nasional
Pertamina mencatat realisasi penyerapan biofuel pada 2020 mencapai 89 persen atau 7,14 juta kiloliter (kl) dari alokasi 8,02 juta kl. Beragam capaian tersebut dianggap pemerintah masih bisa ditingkatkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyaluran biodiesel melalui program B30 pada 2021 sebesar 9,2 juta kl. Keputusan Menteri ESDM 252/2020 menitahkan Pertamina mendapatkan alokasi menyerap biodiesel sebesar 7,81 juta kl. Tak hanya sekadar memastikan Mandatori B30 terlaksana, Pertamina yang mengusung Program Environmental, Social & Governance (ESG) mengaku terus berinovasi untuk memastikan tujuan dekarbonisasi terlaksana. Pertamina tak puas dengan kontribusi penurunan emisi sebesar 27,08 persen pada 2020. Beragam strategi dijalankan Pertamina dan anak perusahaannya. Terutama untuk menggenjot produksi biofuel seperti biodiesel.
Berbuah manis
Kerja keras dan sinergi seluruh stakeholder energi Indonesia berbuah manis. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia berhasil menjadi produsen terbesar biodiesel di dunia. Dalam kuartal pertama 2021 saja, Indonesia mencatatkan produksi biodiesel hingga 137 ribu barel minyak per hari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brasil, dan Jerman. “Amerika Serikat dengan 112 ribu barel, Brasil 99 ribu barel, dan Jerman 62 ribu barel minyak per hari,” kata Airlangga dalam sebuah diskusi pada Senin, 26 April 2021. Indonesia masuk daftar negara yang diperhitungkan dalam peta biofuel dunia. Bukan tanpa sebab, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar minyak sawit dunia yang dapat menjadi bahan baku biodiesel. Berdasarkan data Kementerian ESDM, rata-rata serapan biodiesel setiap bulan sekitar 766 ribu kl. Sejak Januari hingga Juni 2021, capaian rata-rata pemenuhan purchase order bulanan mencapai 93,03 persen. Beragam capaian tersebut menunjukkan besarnya pasar dan potensi biofuel Indonesia, bahkan dunia. Kini, tinggal bagaimana Pertamina mencari cara untuk terus meningkatkan produksi biofuel dan potensi bioenergi lain. Demi menjadi ‘bahan bakar’ Indonesia menjadi produsen kelas kakap energi hijau dunia.
https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/MkMqe9jk-mampukah-pertamina-jadi-bahan-bakar-indonesia-menuju-produsen-biofuel-terbesar-dunia
Katadata.co.id | Senin, 15 November 2021
BBM Solar Subsidi Sempat Langka, BPH Migas Kurangi Kuota Tahun Depan
BPH Migas memastikan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) solar bersubsidi pada 2022 ditetapkan sebesar 15,1 juta kilo liter (KL). Angka ini berkurang 4,43% dibandingkan kuota tahun ini yang sebesar 15,8 juta KL. Anggota komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan penurunan kuota solar bersubsidi pada tahun depan ini, sesuai dengan kesepakatan bersama anggota DPR. Oleh sebab itu, pihaknya akan semaksimal mungkin menjaga agar pasokan solar subsidi pada 2022 mendatang mencukupi. “Tahun depan turun 15,1 juta KL ini menjadi perhatian kami di BPH migas, karena kita harus mendistribusikan solar ini secara baik sesuai dengan kebutuhan per daerah,” kata dia dalam acara Energy Corner, Senin (15/11). Menurut Saleh jika perkembangan ekonomi Indonesia ke depan mulai membaik, maka proyeksi kebutuhan solar pada 2022 akan sama halnya dengan kebutuhan pada 2021. Meski demikian, pihaknya akan tetap merencanakan serta mengendalikan kuota solar bersubsidi sehingga tidak melebihi dari kuota yang disepakati DPR 15,1 juta KL. “Kami berharap akan ada juga peningkatan konsumsi Jenis BBM Umum (JBU) atau Dex Series yang non subsidi sebagai alternatif penggunaan solar yang terbatas,” katanya. Adapun hingga November 2021, realisasi penyaluran harian dari solar bersubsidi yakni mencapai 40 ribu KL per hari. Sedangkan untuk BBM jenis premium justru mengalami tren penurunan. Bahkan penggunaan premium hingga November ini hanya sekitar 2% dari total penggunaan BBM nasional. “Ini menunjukkan penurunan karena meningkatnya pemakaian jenis BBM yang lebih bersih. Pertamax series yang semakin banyak digunakan,” ujarnya. Seperti diketahui, belum lama ini solar bersubsidi sempat mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Masyarakat pun harus mengantri untuk mendapatkan solar subsidi ini. Namun, Pjs Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga-Sub Holding Commercial & Trading, Irto Ginting sebelumnya mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan BBM dan memastikan pasokan BBM dalam kondisi aman. Baik itu gasoline maupun gasoil. Sementara, untuk solar subsidi Pertamina akan terus memastikan bahwa penyalurannya tepat sasaran. Antisipasi yang dilakukan antara lain memonitor real time stock, kebutuhan, dan konsumsi secara real time. “Serta berkoordinasi dengan aparat serta stakeholder terkait untuk menindaklanjuti informasi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan penyaluran,” katanya.
https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6191ebb83fc47/bbm-solar-subsidi-sempat-langka-bph-migas-kurangi-kuota-tahun-depan