Tiga Pabrik Biodiesel Dibangun Tahun Ini, Kapasitas Capai 1,6 Juta Kl
Katadata.co.id | Selasa, 19 April 2022
Tiga Pabrik Biodiesel Dibangun Tahun Ini, Kapasitas Capai 1,6 Juta Kl
Tiga pabrik baru tersebut akan menaikkan kapasitas produksi Biodiesel dalam negeri hingga 9,63% menjadi 18,2 juta kiloliter. Pabrik baru biodiesel akan dibangun tahun ini dengan kapasitas diperkirakan mencapai 1,6 juta kiloliter (Kl). Dengan demikian kapasitas terpasang pabrik biodiesel dalam negeri akan naik 9,63% menjadi 18,2 juta kiloliter. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mencatat akan ada penambahan kapasitas terpasang sebanyak 1,6 juta kiloliter dengan bertambahnya tiga pabrik baru. Namun, asosiasi masih enggan menyebutkan nilai investasi maupun pemain baru yang akan masuk tersebut. “Ada investasi baru tahun ini. Ada 2-3 perusahaan sudah berbicara mau buat pabrik, bikin baru,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan di Jakarta, Senin (18/4). Paulus mengatakan, jumlah alokasi pasar domestik biodiesel pada tahun ini mencapai 10,15 juta kiloliter. Angka itu naik 7,84% dari alokasi 2021 sejumlah 9,41 juta kiloliter. Hingga Februari 2022, total distribusi biodiesel di dalam negeri dari pabrikan lokal telah mencapai 1,39 juta kiloliter. Aprobi mencatat belum ada realisasi ekspor biodiesel selama dua bulan pertama 2022. Namun demikian, Paulus menargetkan volume ekspor biodiesel pada tahun ini dapat mencapai 1 juta kiloliter. Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari realisasi 2021 sekitar 400.000 kiloliter. Paulus mengatakan, mayoritas industri biodiesel lebih tertarik ke pasar ekspor daripada domestik. Sebab, disparitas harga antara pasar domestik dan internasional mencapai lebih dari US$ 200 per ton. Secara rinci, harga ekspor biodiesel lokal di Rotterdam termasuk asuransi dan biaya kargo mencapai US$ 1.790 per ton, sedangkan di dalam negeri hanya Rp 15.599 per liter atau sekitar US$ 1.500 per ton. “Kami tujuannya pasti ekspor lah, (tapi) untuk domestik tentunya harus dipenuhi,” kata Paulus. Di sisi lain, Paulus mengatakan pihaknya sedang menunggu kepastian peningkatan campuran fatty acid methyl ether (FAME) ke dalam solar atau program Biodiesel. Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk meningkatkan campuran FAME dari 30% menjadi 40% pada tahun ini. Untuk menaikan menjadi 40%, perlu ada tambahan produk selain FAME. Hal itu karena campuran FAME pada solar hanya mampu mencapai 30%. Oleh karena itu, pemerintah sedang menimbang dua pilhan campuran, yakni Distilled Palm Oil Methyl Ester (DPME) dan HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). Keduanya akan berkontribusi sebesar 10% dari total biodiesel. Paulus berpendapat pabrikan biodiesel sudah menyiapkan dana investasi untuk menambah fasilitas produksi yang dibutuhkan untuk menambah campuran tersebut. Menurutnya, realisasi investasi fasilitas produksi tambahan tersebut akan memakan waktu sekitar 1 tahun. “Kalau pakai DPME, besok pasti investasi semua (buat fasilitas produksi) DPME),” kata Paulus. Paulus melanjutkan program B40 saat ini sedang dalam persiapan uji coba kendaraan. Sementara itu, uji jalan pada kendaraan sudah diagendakan tahun ini. Pemanfaatan biodiesel domestik mencapai 9,3 juta kiloliter (kl) pada 2021. Jumlah ini meleset tipis dari target yang ditetapkan sebesar 9,4 juta kl.
Agrofarm.co.id | Selasa, 19 April 2022
Luar Biasa, Industri Hilir Sawit Tetap Tumbuh Di Tengah Pandemi
Kalangan pelaku industri hilir kelapa sawit optimis dengan produksi dan permintaan yang akan tumbuh di tahun ini. Permintaan ini bersumber dari pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. “Tahun ini, konsumsi sawit di sektor makanan akan tumbuh 3,8% dibandingkan 2021. Faktor pendorong berasal dari mobilitas masyarakat yang semakin tinggi setelah redanya Covid-19. Bisnis juga sudah membaik,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam kegiatan bersama media, Senin (18/4/2022). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN). Hadir dalam acara ini antara lain Paulus Tjakrawan (Ketua Harian APROBI) dan Rapolo Hutabarat (Ketua Umum APOLIN). Konsumsi minyak sawit untuk segmen makanan di tahun ini diperkirakan 7,2 juta ton atau tumbuh 3,8% dari 2021 sebesar 6,94 juta ton. Pemakaian sawit di segmen makanan tahun ini terdiri dari 882 ribu ton untuk margarin, 850 ribu ton untuk shortening&specialities fats, 1,2 juta ton untuk minyak goreng curah, 2,29 juta ton untuk curah, dan 1,91 juta ton untuk industri. Sahat mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng ini perlu diantisipasi di masa depan agar tidak lagi terulang. Salah satu penyebabnya adalah minyak goreng tidak termasuk 10 komoditi pangan nasional. “Seharusnya minyak goreng masuk ke dalam komoditi pangan nasional yang didukung aturan jelas,” ungkapnya. Persoalan lain adalah pemerintah tidak konsisten dalam pelarangan minyak goreng curah. Sahat menguraikan seharusnya minyak goreng curah sudah dilarang semenjak 2022. Tetapi kebijakan larangan minyakg goreng curah dihapuskan. Kementerian Perdagangan setelah itu mengeluarkan Permendag Nomor 72/2021 yang memperbolehkan minyak goreng curah untuk jalan terus. Di sektor biodiesel, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) tetap berkomitmen mendukung mandatori biodiesel bauran 30% atau B30 sesuai regulasi pemerintah. Pada 2021, jumlah alokasi penyaluran B30 sebesar 10.257.952 Kl. Selanjutnya alokasi penyaluran tahun ini sebesar 10.151.018 Kl. Untuk kebutuhan domestik maka besaran volume dan wilayah pasokan mengikuti aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150/2021. “Jadi kebijakan biodiesel ini berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah,” tutur Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI. Ia mengatakan produsen biodiesel ibarat tukang jahit yang menerima jasa. Tidak ada insentif dan subsidi yang diterima produsen biodiesel karena biodiesel dibeli dengan harga keekonomian. Besaran harga indeks biodiesel diatur oleh Peraturan Menteri ESDM. Konsistensi program biodiesel berdampak positif kepada iklim investasi. Paulus menuturkan pembangunan pabrik biodiesel terus meningkat sampai tahun ini, jumlah kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 16,6 juta Kl. “Sudah ada 2 sampai 3 investor yang berminat untuk membangun pabrik biodiesel baru,” kata Paulus. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, menuturkan pasar ekspor oleokimia terus meningkat sepanjang lima tahun terakhir. Pada 2019, volume ekspor oleokimia mencapai 3,22 juta ton dengan nilai US$ 2,04 miliar. Volume ekspor kembali naik menjadi 3,77 juta ton dengan nilai US$2,77 miliar pada 2020. Sepanjang 2021, volume ekspor tumbuh menjadi 4,2 juta ton dan nilainya US$4,4 miliar. “Pada 2022, ekspor ditargetkan naik menjadi 4,4 juta-4,7 juta ton. Nilai ekspornya diperkirakan menjadi US$ 4,7 miliar,” jelasRapolo. Negara tujuan utama pasar ekspor oleokimia adalah Tiongkok, India, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Kendati demikian, kata Rapolo, produk oleokimia Indonesia menghadapi tuduhan subsidi dari India. Itu sebabnya, asosiasi bersama pemerintah berupaya menjawab isu ini supaya Indonesia tidak kehilangan pasar ekspor oleokimia di India. “Jika Indonesia kalah akan kehilangan potensi pasar oleokimia di India mencapai Rp 8 triliun,” urainya. Di Eropa, tuduhan dumping juga dialamatkan kepada produk oleokimia Indonesia. Saat ini, dikatakan Rapolo, asosiasi berupaya menjawab tuduhan tersebut di World Trade Organization (WTO) sampai 2024. APOLIN juga menggandeng kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Rapolo juga menuturkan industri oleokimia meminta komitmen pemerintah terkait harga dan alokasi gas. Dalam PERPRES No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi bahwa industri oleokimia termasuk tujuh sektor industri yang mendapatkan harga gas sebesar US$6 per MMBTU. Tetapi, ada persoalan berkaitan kepatuhan pemasok gas untuk memberikan harga sesuai Perpres 121/2020. Menurut Rapolo, pasokan gas yang diberikan harga senilai US$6 per MMBTU hanya sebesar 80% dari total kebutuhan. Sisanya 20% pasokan gas dijual sesuai harga komersil di luar aturan. “Pasokan gas ini sangat penting bagi daya saing industri oleokimia. Kami harapkan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan harga gas ini,” ungkap Rapolo.
https://www.agrofarm.co.id/
Sawitindonesia.com | Selasa, 19 April 2022
Harga Biodiesel Internasional Capai US$1.790/ton, Produsen Tetap Salurkan B30
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menyebutkan harga biodiesel di pasar internasional mencapai US$1790/ton. Kendati harga pasar internasional lebih tinggi dari pasar domestik, pelaku usaha tetap memilih untuk mengimplementasikan mandatori B30. Paulus menyebutkan harga ekspor biodiesel CIF Rotterdam (termasuk biaya pengapalan dan asuransi) telah mencapai US$1.790/ton yang lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri. Terdapat selisih US$200 per ton dengan harga domestik US$1.500 per ton atau sekitar Rp 15.599 per liter. Pada 2021, jumlah alokasi penyaluran B30 sebesar 10.257.952 Kl. Selanjutnya alokasi penyaluran tahun ini sebesar 10.151.018 Kl. Sementara itu, ekspor biodiesel di tahun sama sekitar 141 ribu Kl. Paulus menjelaskan produsen biodiesel tetap berkomitmen untuk menyalurkan biodiesel. “Untuk kebutuhan domestik maka besaran volume dan wilayah pasokan mengikuti aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150/2021. Jadi kebijakan biodiesel ini berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah,” tutur Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI. Ia mengatakan produsen biodiesel ibarat tukang jahit yang menerima jasa. Tidak ada insentif dan subsidi yang diterima produsen biodiesel karena biodiesel dibeli dengan harga keekonomian. Besaran harga indeks biodiesel diatur oleh Peraturan Menteri ESDM. Konsistensi program biodiesel berdampak positif kepada iklim investasi. Paulus menuturkan pembangunan pabrik biodiesel terus meningkat sampai tahun ini, jumlah kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 16,6 juta Kl. “Sudah ada 2 sampai 3 investor yang berminat untuk membangun pabrik biodiesel baru,” kata Paulus.
Antaranews.com | Selasa, 19 April 2022
Produksi dan konsumsi industri hilir sawit diprediksi tumbuh tahun ini
Kalangan pelaku industri hilir kelapa sawit optimis produksi dan permintaan akan tumbuh tahun ini setelah pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. “Tahun ini, konsumsi sawit di sektor makanan akan tumbuh 3,8 persen dibandingkan 2021. Faktor pendorong berasal dari mobilitas masyarakat yang semakin tinggi setelah redanya COVID-19. Bisnis juga sudah membaik,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga di Jakarta, Selasa. Konsumsi minyak sawit untuk segmen makanan tahun ini diperkirakan 7,2 juta ton atau tumbuh 3,8 persen dari 2021 sebesar 6,94 juta ton, terdiri dari 882 ribu ton untuk margarin, 850 ribu ton untuk shortening & specialities fats, 1,2 juta ton untuk minyak goreng curah, 2,29 juta ton untuk curah, dan 1,91 juta ton untuk industri. Terkait persoalan kelangkaan minyak goreng, Sahat menyatakan hal ini perlu diantisipasi di masa depan agar tidak lagi terulang. Salah satu penyebabnya adalah minyak goreng tidak termasuk 10 komoditas pangan nasional. “Seharusnya minyak goreng masuk ke dalam komoditi pangan nasional yang didukung aturan jelas,” ujarnya. Sementara itu Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) tetap berkomitmen mendukung mandatori biodiesel bauran 30 persen atau B30 sesuai regulasi pemerintah. Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan mengatakan pada 2021 jumlah alokasi penyaluran B30 sebesar 10.257.952 Kl selanjutnya alokasi penyaluran tahun ini sebesar 10.151.018 kiloliter (kl). “Untuk kebutuhan domestik maka besaran volume dan wilayah pasokan mengikuti aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150/2021. Jadi kebijakan biodiesel ini berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya. Menurut dia, konsistensi program biodiesel berdampak positif kepada iklim investasi. Pembangunan pabrik biodiesel terus meningkat sampai tahun ini, jumlah kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 16,6 juta kl. “Sudah ada 2 sampai 3 investor yang berminat untuk membangun pabrik biodiesel baru,” kata Paulus.
Sawitindonesia.com | Selasa, 19 April 2022
Konsumsi Sawit di Segmen Makanan Naik 3,8%
Kalangan pelaku industri hilir kelapa sawit optimis dengan produksi dan permintaan yang akan tumbuh di tahun ini. Permintaan ini bersumber dari pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. “Tahun ini, konsumsi sawit di sektor makanan akan tumbuh 3,8% dibandingkan 2021. Faktor pendorong berasal dari mobilitas masyarakat yang semakin tinggi setelah redanya Covid-19. Bisnis juga sudah membaik,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam kegiatan bersama media, Senin (18 April 2022). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN). Hadir dalam acara ini antara lain Paulus Tjakrawan (Ketua Harian APROBI) dan Rapolo Hutabarat (Ketua Umum APOLIN). Konsumsi minyak sawit untuk segmen makanan di tahun ini diperkirakan 7,2 juta ton atau tumbuh 3,8% dari 2021 sebesar 6,94 juta ton. Pemakaian sawit di segmen makanan tahun ini terdiri dari 882 ribu ton untuk margarin, 850 ribu ton untuk shortening&specialities fats, 1,2 juta ton untuk minyak goreng curah, 2,29 juta ton untuk curah, dan 1,91 juta ton untuk industri. Sahat mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng ini perlu diantisipasi di masa depan agar tidak lagi terulang. Salah satu penyebabnya adalah minyak goreng tidak termasuk 10 komoditi pangan nasional.”Seharusnya minyak goreng masuk ke dalam komoditi pangan nasional yang didukung aturan jelas,” ungkapnya. Persoalan lain adalah pemerintah tidak konsisten dalam pelarangan minyak goreng curah. Sahat menguraikan seharusnya minyak goreng curah sudah dilarang semenjak 2022. Tetapi kebijakan larangan minyak goreng curah dihapuskan. Kementerian Perdagangan setelah itu mengeluarkan Permendag Nomor 72/2021 yang memperbolehkan minyak goreng curah untuk jalan terus.
https://sawitindonesia.com/
Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 20 April 2022
Industri Hilir Sawit Tetap Tumbuh Di Tengah Pandemi
Kalangan pelaku industri hilir kelapa sawit optimis dengan produksi dan permintaan yang a-kan tumbuh di tahun ini. Permintaan ini bersumber dari pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. “Tahun ini, konsumsi sawit di sektor makanan akan tumbuh 3,8% dibandingkan 2021. Faktor pendorong berasal dari mobilitas masyarakat yang semakin tinggi setelah redanya Co-vid-19. Bisnis juga sudah membaik.” ujar Sahat Sinaga, Direktur EksekutifGabu-ngan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Konsumsi minyak sawit untuk segmen makanan di tahun ini diperkirakan 7,2 juta ton atau tumbuh 3,8% dari 2021 sebesar 6,94 juta ton. Pemakaian sawit di segmen makanan tahun ini terdiri dari 882 ribu ton untuk margarin, 850 ribu ton untuk shorteningspecialities fats, 1,2 juta ton untuk minyak goreng curah, 2,29 juta ton untuk curah, dan 1,91 juta ton untuk industri. Sahat mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng ini perlu diantisipasi di masa depan agar tidak lagi terulang. Salah satu Pe\’ nyebabnya adalah minyak goreng tidak termasuk 10 komoditi pangan nasional. “Seharusnya minyak goreng masuk ke dalam komoditi pangan nasional yangdidukungaturan jelas,” ungkap Sahat. Persoalan lain adalah pemerintah tidak konsisten dalam pelarangan minyak gorengcurah. Sahat menguraikan seharusnya minyak goreng curah sudah dilarang semenjak 2022. Tetapi kebijakan larangan mi-nyakg goreng curah dihapuskan. Kementerian Perdagangan setelah itu mengeluarkan Permendag No- mor 72/2021 yang memperbolehkan minyak goreng curah untuk jalan terus. Di sektor biodiesel, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) tetap berkomitmen mendukung mandatori biodiesel bauran 30% atau B30 sesuai regulasi pemerintah. Pada 2021, jumlah alokasi penyaluran B30 sebesar 10.257.952 Kl. Selanjutnya alokasi penyaluran tahun ini sebesar 10.151.018W. “Untuk kebutuhan domestik maka besaran volume dan wilayah pasokan mengikuti aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150/2021. Jadi kebijakan biodiesel ini berdasarkan kepada regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah,” tutur Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI). Pauluspun mengatakan produsen biodiesel ibarat tukang jahit yang menerima jasa. Tidak ada insentif dan subsidi yang diterima produsen biodiesel karena biodiesel dibeli dengan harga keekonomian. Besaran harga indeks biodiesel diatur oleh Peraturan Menteri ESDM. Konsistensi program biodiesel berdampak positif kepada iklim investasi. Pembangunan pabrik biodiesel terus meningkat sampai tahunini, jumlah kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 16,6 juta M. “Sudah ada 2 sampai 3 investor yang berminat untuk membangun pabrik biodiesel baru,” kata Paulus. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), menuturkan pasar ekspor oleokimia terus meningkat sepanjang lima tahun terakhir. Pada 2019, volume ekspor oleokimia mencapai 3,22 juta ton dengan nilai US$ 2,04 miliar.
Bisnis Indonesia | Rabu, 20 April 2022
Babak Baru Sengkarut Minyak Goreng
Kecurigaan ada permainan tata niaga minyak goreng sawit yang sempat langka kendati bahan bakunya melimpah mah di Tanah Air, akhirnya terungkap. Selasa (19/4), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) selama Januari 2021-Maret 2022. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa tim penyidik Kejagung telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan empat orang menjadi tersangka dugaan kasus itu. Mereka yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang. “Terhadap keempat tersangka tersebut langsung dilakukan upaya penahanan selama 20 hari ke depan,” katanya. Menurutnya, pola korupsi yang diduga dilakukan oleh keempat tersangka adalah pemufakatan jahat antara pemohon dan pemberi izin untuk menerbitkan persetujuan ekspor CPO. Padahal, pemohon ekspor CPO itu seharusnya ditolak karena tidak memiliki syarat sebagai eksportir antara lain mendistribusikan CPO atau RBD Palm Oil yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri dan kewajiban domestic market obligation (DM0) sebesar 20% dari total ekspor. Dalam pelaksanaannya, ada perusahaan eksportir yang tak memenuhi syarat tetapi tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari Kemendag. “Jadi mereka bermufa-kat jahat untuk mendapatkan izin tersebut,” kata Burhanuddin. Kasus dugaan tindak pidana korupsi itu terendus sejak akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Guna meredam kenaikan harga komoditas itu, Kemendag kala itu mengambil kebijakan menetapkan DM0 dan domestic price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Selain itu, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit. Dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir yang tak memenuhi syarat tetap bisa ekspor CPO setelah mendapatkan persetujuan ekspor dari Kemendag. Burhanuddin menegaskan Kejagung tidak akan ragu untuk memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng, termasuk penjabat negara. Dari bilangan Gambir Jakarta Pusat, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi langsung merespons rilis Kejagung dengan menyatakan dukungan atas proses hukum yang dilakukan korps Adhyaksa. “Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum,” kata Lutfi. Selain mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang, Mendag juga menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. “Karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,” tuturnya. Dalam menjalankan fungsinya, Lutfi selalu meminta jajarannya memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan. Manajemen PT Wilmar Nabati Indonesia (Wilmar Grup) angkat suara terkait dengan penetapan tersangka komisarisnya Parulian Tumanggor oleh Kejagung dengan terkait ekspor minyak kelapa sawit. Wilmar Grup mendukung se- penuhnya penegakan hukum yang menjerat petingginya tersebut. “Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan izin persetujuann ekspor produk sawit,” tulis Wilmar Group dalam siaran persnya. Selama ini, Wilmar Grup mengklaim mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan persetujuan ekspor minyak kelapa sawit, “kami akan senantiasa kooperatif mendukung kebijakan pemerintah,” lanjut Wilmar Grup. Sebaliknya, manajemen PT Musim Mas masih bungkam soal penetapan Komisaris General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Togar Sitanggang. Rapolo Hutabarat, Corporate Affairs Musim Mas Grup enggan berkomentar soal kasus itu. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakra-wan juga enggan menanggapi soal kasus itu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas) Ngadiran menengarai pemerintah takut dengan para produsen minyak goreng menyusul kelangkaan minyak goreng curah di pasar. “Enggak ada nyali. Rakyat se- karang dikasih permen kan, BLT [bantuan langsung tunai] minyak goreng, lah minyak gorengnya enggak ada,” ujar Ngadiran. Dia menyatakan Inkopas sudah beberapa bulan tidak memperoleh pasokan minyak goreng curah dari produsen. Untuk itu, Inkopas juga sudah melayangkan surat kepada Kemendag dan pihak terkait seperti PT RNI tetapi tidak direspons pada 2 bulan lalu. “Dijanjikan tapi enggak jelas,” katanya. Dalam surat tersebut, dia meminta Kemendag juga melibatkan koperasi untuk menstabilkan harga minyak goreng curah di pasaran. Alasannya, Inkopas memiliki anggota sebanyak 2.689 unit koperasi pedagang di 20 provinsi. Ngadiran bercerita alasan produsen tidak menyalurkan minyak goreng curah lantaran sulitnya angkutan untuk distribusi. Oleh karena itu, Inkopas berinisiatif menyediakan delapan unit truk pengangkutnya. Namun, dia menyatakan minyak goreng curah tetap tak kunjung datang. “Sampai sekarang jangankan delapan tangki, satu jerigen aja tidak dapat. Kami ingin beli kok, bukan minta,” imbuh Ngadiran. Saat dimintai tanggapan, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan pihaknya prihatin atas kasus tersebut. Dia meminta semua pihak menunggu dan menyerahkan pada proses hukum. Namun, menurut Joko, penetapan tersangka ketiga bos perusahaan besar minyak sawit tersebut memberi dampak ketakutan. “Pada akhirnya semua pada takut,” katanya. Joko mengatakan, sengkarut minyak goreng yang langka dan mahal di pasaran akibat kebijakan yang tidak komprehensif dari pemerintah. “Kalau persoalan minyak goreng ini harus ditangani lebih serius, jadi harus komprehensif dipersiapkan dengan baik, sehingga implementasinya itu tidak menimbulkan kompleksitas.” Adapun, Direktur Celios Bhima Yudhistira berpendapat kejadian itu menunjukkan bahwa selama ini pejabat pemerintah yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng justru menjadi bagian dari mafia. “Wajar apabila proses pengungkapan mafia minyak goreng butuh waktu yang lama atau hampir 1 bulan, kalau dihitung dari statemen Menteri Perdagangan yang akan umumkan tersangka pada 21 Maret 2022,” ujar Bhima. Menurutnya, kasus dugaan suap itu menjadi bukti kejahat- an terstruktur untuk melindungi korporasi minyak goreng yang selama ini menikmati margin keuntungan yang sangat besar di tengah naiknya harga CPO di pasar global. Dampaknya, jutaan konsumen dan pelaku usaha kecil harus membayar kelangkaan pasokan minyak goreng kemasan dengan harga yang sangat mahal. Bhima menduga akar masalah munculnya suap di internal Kemendag karena disparitas harga minyak goreng yang siap ekspor dengan harga di dalam negeri terlalu jauh. Kondisi ini dimanfaatkan para mafia untuk melanggar kewajiban DM0. “Artinya, yang salah bukan kebijakan DM0 untuk penuhi pasokan di dalam negeri tapi masalahnya di pengawasan. Pasokan minyak goreng kemasan memang seharusnya aman ketika HET dan DM0 diterapkan,” ujar Bhima. Pada 14 Februari-8 Maret 2022, katanya, data stok minyak goreng hasil DM0 telah mencapai 573.890 ton atau melebihi kebutuhan bulanan. “Kalau terjadi kelangkaan maka jelas ada kongkalikong produsen dengan oknum kementerian,” kata Bhima.
Kabar24.com | Selasa, 19 April 2022
Dirjen Kemendag hingga Sekjen GAPKI, Ini Profil 4 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng
Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO). Keempat orang tersebut adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana. Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, Stanley MA. General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Togar Sitanggang dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor. Penetapan keempat tersangka itu dilakukan usai penyidik memeriksa sebanyak 19 saksi dan memeriksa 596 dokumen atau surat terkait. Indrasari Wisnu Wardhana Berdasarkan rekam jejaknya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana diangkat menjadi Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada 2019 menggantikan Oke Nurwan yang saat ini tengah menjadi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Indrasari pun juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti). Adapun, pada akhir 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melantiknya sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Selain itu, Indrasari Wisnu Wardhana juga menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Komisaris PTPN III. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SK-398/MBU/10/2021 dan Nomor SK-399/MBU/10/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Pengangkatan Dewan Komisaris PTPN III. Dalam laman resmi Kemendag, disebutkan bahwa Indrasari Wisnu Wardhana berkantor di Jalan M.I Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Gedung Utama Kemendag Lantai 9. Stanley MA Selanjutnya, tersangka kedua adalah Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, Stanley MA yang sudah bekerja di Permata Hijau Group selama lebih dari 15 tahun. Dia memulai kariernya di Permata Hijau Group pada Maret 2007 sebagai Staff Auditor. Saat itu, Stanley ditempatkan di Kota Medan, Sumatra Utara. Kemudian, pada Agustus 2008, Stanley ditunjuk menjadi Import & Licenses Supervisor. Pada 2011, dia pun dipindah ke kantor pusat di Jakarta dan menjadi Corporate Affairs Assistant Manager. Pada Januari 2017, Stanley menjadi Professional/Assistant Director Corporate Affairs. Sebelum di Permata Hijau Group, dia bekerja di Wilmar International selama satu tahun enam bulan sebagai internal auditor. Dirinya juga pernah menjaid Inventory Controller di PT Axis Importer Trading pada September 2004 hingga Agustus 2005. Diketahui, namanya juga tercatat di Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) sebagai Wakil Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi. Togar Sitanggang Tersangka ketiga adalah Togar Sitanggang yang merupakan lulusan University of Suthern California, Los Angeles, AS bidang Ilmu Komputer. dirinya memperoleh gelar Master dari Universitas Sumatra Utara, Medan. Togar diketahui sudah bekerja di industri kelapa sawit selama lebih dari 20 tahun dengan berbagai posisi. Mulai dari penelitian, logistik, perdagangan, hingga mengurus perusahaan. Menurut LinkedIn-nya, Togar sudah bekerja di PT Musim Mas selama 10 tahun. Dia mengawali kariernya di PT Musim Mas menjadi Senior Manager Corporate Affairs sejak Mei 2012 hingga saat ini. Togar juga menjabat sebagai General Manager Corporate Affairs sejak Desember 2019 sampai sekarang. Adapun, dirinya pertama kali terjun ke industri kelapa sawit pada Maret 1993 dengan bekerja di SMART Corp Medan. Lalu, pada 1997, dia menjadi trader di Cargill Indonesia. Hanya bertahan selama tiga tahun, Togar kemudian pindah ke Bakrie Group pada Januari 2001 dan menjadi VP Commodity Trading. Setelahnya, dia menjadi Research Analyst di Bunge Agribusiness selama empat tahun 10 bulan, sejak Oktober 2004 hingga Juli 2009. Togar kembali berpindah perusahaan pada Agustus 2009. Dia memilih ED&F Man Indonesia sebagai tempatnya bekerja. Di perusahaan ini, dirinya pernah menjadi Senior Trader dan Country Manager Tropical Oil Division. Pengalamannya di industri kelapa sawit membuat Togar dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Mei 2015. Dia juga diketahui aktif di asosiasi terkait kelapa sawit, seperti Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Asosiasi Produsen Oleochemicals Indonesia (APOLIN), dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI). Tersangka terakhir, Komisaris Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor tercatat sebagai Ketua Umum APROBI. Tidak hanya itu, dia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi di GAPKI.
BERITA BIOFUEL
Wartaekonomi.co.id | Selasa, 19 April 2022
Komitmen Indonesia Melalui Biodiesel Meraih Net Zero Emission
Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah penyelenggaraan 3rd Palm Biodiesel Conference 2022 pada 24 Maret 2022 di Yogyakarta, Indonesia. Konferensi ini merupakan kegiatan dalam kerangka G20 atau Road to G20 yang diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan pertama Kelompok Kerja Transisi Energi G20 di bawah Presidensi Indonesia. Dalam pembukaan kegiatan ini hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, sebagai Ketua CPOPC dan Ketua Presidensi Indonesia di G20, bersama dengan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Zuraida Kamaruddin. “Bersama dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, kami ingin menunjukkan mandatori biodiesel sebagai bagian dari event Road to G20 yang diadakan bersamaan dengan meeting G20 Energy Transitions Working Group di Yogyakarta,” ujar Airlangga, dilansir dari laman Majalah Sawit Indonesia pada Selasa (19/4/2022). Lebih lanjut ditegaskan Airlangga, Indonesia berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih net zero emission. Komitmen menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar biofuel akan mendukung Indonesia mencapai target keamanan energi dan bauran energi sebesar 23 persen pada tahun 2025. Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia, Datuk Zuraida Kamaruddin mengatakan, pasar biodiesel di dunia terus meningkat karena biodiesel telah diperkenalkan ke lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Sementara itu, Malaysia tetap berkomitmen untuk mengadopsi program B20, meskipun harga minyak sawit mentah dalam posisi tinggi seperti sekarang. Kedua Menteri berpendapat bahwa strategi masa depan biodiesel dapat berjalan melalui kolaborasi yang lebih kuat oleh negara-negara produsen biodiesel seperti kerjasama riset-riset teknis, serta kemajuan dan kepemimpinan negara-negara utama produsen minyak sawit yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kolombia dalam memperkuat mandatori biodiesel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari industri minyak sawit.
https://wartaekonomi.co.id/
Bisnis Indonesia | Rabu, 20 April 2022
Mengawal Pengembangan Produk Biodiesel
Implementasi biodiesel 30% atau B30 yang dicanangkan pemerintah pada 2020 guna mendorong pencapaian target bauran energi hijau mengantarkan Indonesia menjadi pionir dalam pemanfaatan bahan bakar nabati. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nilai ekonomi dari implementasi B30 mencapai lebih dari US$4 miliar, dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca hingga 25 CO2e. Data tersebut menjadi implementasi dari Kebijakan Energi Nasional Indonesia. Di mana dalam aturan tersebut menetapkan program mengubah bauran energi dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT). Kebijakan tersebut menargetkan sumber energi baru dan terbarukan berkontribusi sekitar 23 % dari total bauran energi primer pada 2025. Pada 2021, pangsa Energi Terbarukan mencapai 11,7% dari total bauran energi dan biodiesel berkontribusi sekitar 35%. Keberhasilan ini membuat pemerintah mendorong pengembangan biodiesel baru dengan menambah banyak tingkat pencampuran bahan bakar nabati (BBN). Persiapan yang dilakukan mulai dari menyiapkan kajian tekno ekonomi, kerangka regulasi, fasilitas insentif, infrastruktur, menetapkan standar kualitas produk, hingga mengembangkan industri pendukung. Sementara itu, biodiesel sebagai alternatif bahan bakar fosil terbukti memberikan banyak nilai tambah a.l. melalui peng-hiliran industri pertanian dalam negeri, menstabilkan harga crude Palm Oil (CPO), dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Peningkatan penggunaan biodiesel diproyeksikan bertambah tinggi seiring kian kencangnya dorongan masyarakat global untuk melakukan transisi energi dari bahan bakar minyak ke energi hijau. Guna memenuhi peningkatan kebutuhan biodiesel tersebut maka diperlukan bahan baku Kelapa Sawit yang cukup besar. Namun, Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam tentu saja tidak kekurangan dengan bahan baku tersebut. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit sebagai salah satu bahan andalan untuk pengembangan EBT dalam negeri dinilai tepat dan sesuai untuk BBN. Seluruh limbah Kelapa Sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi karbon netral, termasuk biogas yang dapat dihasilkan melalui pengolahan limbah cair Kelapa Sawit atau Palm Oil mill effluent (POME) dengan memanfaatkan sistem anaerobic digester. Selain untuk memenuhi BBN, POME juga dapat memenuhi kebutuhan energi lain dalam bentuk listrik maupun non-listrik. Tidak hanya itu, POME juga berperan penting dalam mitigasi gas rumah kaca dengan potensi reduksi emisi mencapai 42,6 juta ton CO2 per tahun. Kendati potensi Kelapa Sawit di Tanah Air sangat besar, pemanfaatan bahan baku ini tidak hanya digunakan untuk biodiesel saja. Kelapa Sawit juga dimanfaatkan untuk banyak hal mulai dari bahan pangan, kosmetik, hingga perlengkapan kebersihan rumah tangga. Begitu banyaknya pemanfaatan Kelapa Sawit tersebut maka pemerintah berupaya agar pengembangan biodiesel tidak berbenturan dengan kebutuhan pangan. Beragam inovasi diciptakan untuk menyempurnakan mata rantai dari hulu ke hilir. Dimulai dari proses di hulu yakni perkebunan Kelapa Sawit hingga ke proses menghasilkan energi hijau yang berkualitas dengan harga terjangkau. Harian ini menyampaikan bahwa upaya untuk menghasilkan produk BBN berkualitas dan terjangkau masyarakat menjadi penting. Namun, tetap tidak dapat dilupakan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan petani. Selain itu, upaya untuk mencapai target bauran primer pada 2025 pun tidak akan optimal tanpa adanya dukungan seluruh sektor terkait yang terhubung dengan mata rantai penyediaan BBN, utamanya biodiesel.