Pemerintah Perlu Kelola Risiko Proyek Lumbung Pangan & Biodiesel
Katadata.co.id | Selasa, 25 Agustus 2020
Pemerintah Perlu Kelola Risiko Proyek Lumbung Pangan & Biodiesel
Pemerintah tengah menggarap mega proyek Lumbung Pangan dan Biodiesel guna menjaga ketahanan pangan dan energi. Head of Environmental Studies LPEM UI Alin Halimatussadiah mengingatkan kedua proyek ini memiliki risiko terhadap lingkungan, bahkan sosial jika tidak dikelola dengan baik. “Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam pengelolaan risiko, misalnya apakah kita perlu 1 juta hektare. Bagaimana meningkatkan produktifitas dari lahan yang sudah ada untuk mega rice project ,” ujar Alin Halimatussadiah dalam Webinar Sustainable Economic Recovery in Indonesia : Opportunities and Challanges bagian dari SAFE Forum 2020 yang diselengarakan Katadata.co.id, Selasa (25/8). Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin proyek ini tak merusak hutan dan menganggu konsevasi hewan liar melalui regulasi dan perencanaan tata ruang. Pemerintah juga perlu memastikan apakah proyek ini terintegrasi dengan program reformasi agraria. Sementara pada proyek biodiesel, pemerintah perlu memastikan apakah proyek B30 hingga B11 dapat dicapai tanpa memperluas area penanaman sawit dan apakah moratorium kebun sawit tetap akan berlanjut.
Keberlanjutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga perlu dijaga agar tak memerlukan suntikan anggaran dari pemerintah. Selain itu, perlu ada keberpihakan bagi para petani kecil. “Seluruh safeguard ini penting untuk mengelola risiko,” katanya. Pemerintah tengah bersiap menjalankan proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah. Tahap pertama dimulainya proyek ketahanan pangan ini akan ditandai dengan penanaman padi perdana pada Oktober 2020. Penanaman padi tahap pertama di atas lahan seluas 30.000 hektare. Selain menanam padi sebagai komoditas utama pemerintah juga akan menanam produk hortikultura, perkebunan, hingga peternakan itik. Pemerintah juga tengah mendorong ketahanan energi antara lain melalui penerapan program biodiesel 30% atau B30 demi menekan impor minyak. Pada tahun ini, Pertamina juga telah menciptakan katalis untuk pembuatan D100 yakni bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari mintak sawit dan tengah memasuki tahap uji produksi di dua kilang.
Kontan.co.id | Selasa, 25 Agustus 2020
Astra Otoparts (AUTO) sedang kaji komponen kendaraan ramah lingkungan
PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) akui tengah mempelajari sejumlah komponen otomotif yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan B20 hingga B100 dan kendaraan listrik. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan perubahan kebutuhan komponen kendaraan di masa yang akan datang. Presiden Direktur AUTO, Hamdhani Dzulkarnaen Salim mengatakan dengan dijalankannya kebijakan Biodiesel 20 (B20) hingga B100 nanti serta adanya kendaraan listrik akan mengubah kebutuhan komponen otomotif. “Untungnya kami punya divisi riset dan pengembangan (R&D) yang dari beberapa tahun lalu terus berusaha mempersiapkan diri dengan mengidentifikasi kira-kira komponen apa saja yang dibutuhkan pada saat sampai B100. Tentu akan ada perubahan apalagi untuk kendaraan listrik,” jelasnya dalam paparan publik secara virtual, Selasa (25/8). Hamdhani menjelaskan perihal komponen mobil listrik tentu saja Astra Otoparts berkeinginan menjadi pemain komponen utama. Agar mencapai harapannya tersebut, saat ini perusahaan dalam tahap studi dan riset serta melaksanakan kolaborasi dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri. “Kami juga mempelajari peluang yang akan timbul nanti apakah itu di komponen kendaraan listrik, apakah itu baterai, komponen elektronik seperti battery management system dan sebagainya. Itu semua ada di studi kami saat ini,” kata Hamdhani. Hamdhani berharap saatnya nanti, Astra Otoparts tetap berkiprah menjadi pemain komponen utama di Indonesia dan di kawasan regional.
Katadata.co.id | Selasa, 25 Agustus 2020
Aksi Kolektif Ubah Jelantah Jadi Berharga
Pemanfaatan minyak jelantah untuk biodiesel telah banyak diimplementasikan di berbagai tempat. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari NGO, badan usaha, hingga komunitas desa. Beberapa di antaranya adalah Lengis Hijau yang merupakan NGO lingkungan di Denpasar, gerakan Jelantah4Change di Balikpapan, GenOil di Makassar, dan Belijelantah.com di Jakarta. Ada juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti BUMDes Panggung Lestari di Kabupaten Bantul dan BUMDes Berkah Bersama di Kabupaten Tabalong. Selain itu, terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) seperti KSM Peduli Lingkungan di Tarakan, Kalimantan Utara. Sedangkan badan usaha yang melakukan penyaluran minyak jelantah menjadi biodiesel ialah CV. Artha Metro Oil yang berpusat di Jakarta dan Kabupaten Sidoarjo. Daur ulang minyak jelantah menjadi bahan baku biodiesel ini memberi manfaat ekonomi. Studi International Council on Clean Transportation (ICCT) pada 2018 menunjukkan, minyak jelantah di berbagai kota dijual dengan harga beragam. Mulai dari harga Rp 2.500 hingga Rp 4.700 per liternya. Pemanfaatan minyak jelantah untuk biodiesel telah sejak lama dimulai di Indonesia. Beberapa wilayah sudah memulai langkah ini melalui pembentukan peraturan daerah. Di antaranya adalah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Nomor 167/2016 tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng. Sebelumnya, Bogor juga telah menerapkan peraturan serupa melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daur ulang jelantah untuk biodiesel juga dilakukan pada operasional shuttle bus di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak 2016, pihak pengelola bandara terbesar di Indonesia ini telah memanfaatkan limbah jelantah dari restoran di kawasan tersebut.
Tempo.co | Selasa, 25 Agustus 2020
Menko Luhut Akui Ekonomi RI Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Indonesia tidak bisa terhindar dari perlambatan ekonomi dunia akibat dampak pandemi Covid-19. “Ekonomi Indonesia melambat, namun masih bernasib lebih baik dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah lainnya atau middle income countries,” ujar Luhut dalam konferensi video, Selasa, 25 Agustus 2020. Untuk mengatasi dampak dari Covid-19, Luhut mengatakan pemerintah terus meningkatkan pengujian dan protokol kesehatan di masyarakat. Dengan demikian, pemulihan kesehatan meningkat dan angka kematian bisa turun secara signifikan. “Kita berdoa semoga ini dapat berepengaruh baik kepada pengembangan ekonomi.” Guna meningkatkan perekonomian Indonesia ke depan, ujar Luhut, pemerintah juga tengah fokus untuk menarik investasi anyar. Caranya, antara lain dengan mengesahkan Omnibus Law, kebijakan industrialisasi hilir, dan investasi pada sektor UKM. “Dan kita berharap hal ini dapat berjalan dengan baik, dan akan mendorong lebih banyak lagi investasi ke Indonesia,” tuturnya. Dari sisi kebijakan fiskal, Luhut menuturkan pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian, dan prinsip tersebut sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Menurut dia, ada dua hal penting dalam kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah, yakni mengalihkan belanja dari subsidi ke belanja modal, serta Bank Sentral juga bisa mendukung perekonomian dengan membeli obligasi pemerintah. “Kami mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yakni salah satunya dengan jalan menggunakan bio diesel atau B30, dan impor kami terhadap crude oil menurun, oleh karena itu, kami memiliki kelonggaran untuk meningkatkan stimulus dan sementara meningkatkan defisit. Bank Indonesia juga mendukung perekonomian dengan membeli obligasi pemerintah,” kata Luhut.