Segini Besaran Insentif Biodiesel untuk 2021

| Articles
Share Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

Wartaekonomi.co.id | Senin, 18 Januari 2021

Segini Besaran Insentif Biodiesel untuk 2021

Kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia telah diimplementasikan sejak tahun 2015 yang diawali dengan B15 dan terus meningkat hingga B30 di tahun 2020. Tidak hanya terjadi peningkatan persentase campuran minyak sawit ke dalam solar, data Kementerian ESDM juga mencatat terjadinya kenaikan konsumsi biodiesel sejak tahun 2017 lalu. Pada 2018, konsumsi biodiesel tercatat sebanyak 3,55 juta kiloliter atau naik 49 persen dibandingkan realisasi 2017 yang sebesar 2,37 juta kiloliter. Konsumsi biodiesel melejit kembali menjadi 6,37 juta kiloliter pada 2019 dan pada Semester I-2020, penyerapan biodiesel tercatat telah mencapai 4,36 juta kiloliter atau mencapai sekitar 68 persen dibandingkan angka penyerapan sepanjang 2019. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menggelontorkan insentif untuk membayar selisih antara harga biodiesel dengan harga minyak solar. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan ketentuan tersebut. “Kami sudah menghitung, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, kalau lihat angka sekarang 9,2 juta kiloliter berapa insetifnya? Gampangnya, Rp5 ribu dikalikan 9,2 kiloliter (total alokasi). Itu Rp46 triliun kira-kira di situ,” ucapnya dalam video conference, Kamis (14/1). Angka tersebut naik dari tahun lalu akibat peningkatan volume serta mulai membaiknya harga crude palm oil (CPO) yang menjadi bahan baku biodiesel. Sebagai catatan, per 15 Desember 2020, insentif biodiesel yang disalurkan mencapai Rp25,67 triliun untuk 7,4 juta kiloliter. Lebih lanjut Dadan memastikan, meskipun jumlah insentif tersebut diperkirakan akan lebih tinggi dari insentif tahun lalu, BPDPKS tidak akan kekurangan dana. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan tarif pungutan ekspor per Januari 2021 kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit. “Ada duitnya, insyaallah ada tahun ini dengan adanya perubahan tarif untuk pungutan ekspor,” tuturnya. Dadan juga menuturkan, pada tahun ini, peningkatan penggunaan biodiesel dari B30 ke B40 akan ditunda mengingat tingginya harga CPO dan jatuhnya harga BBM. “Lho kenapa kita enggak jadi naik menjadi B40 tahun ini? Selain konsumsi BBM tidak nambah, harga sawit juga kan lagi bagus-bagusnya,” imbuhnya.

https://www.wartaekonomi.co.id/read323354/segini-besaran-insentif-biodiesel-untuk-2021

CNBCIndonesia.com | Senin, 18 Januari 2021

Solar & Avtur Tak Lagi Impor, Ini Upaya RI Tekan Impor Bensin

Pemenuhan kebutuhan energi, terutama minyak, di Indonesia sampai kini masih bergantung pada impor. Meski kini Indonesia tak lagi mengimpor solar dan avtur, namun masih ada pekerjaan rumah untuk menekan impor bensin. Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengakui impor minyak memang masih menjadi tantangan besar pemerintah. Pemerintah terus berupaya menekan impor minyak ini, salah satunya dengan mendorong peningkatan konsumsi gas di dalam negeri. Tutuka menyebut, jika pemakaian gas di dalam negeri ditingkatkan, maka kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis bensin, akan turun. “Impor ini coba kita tangani dengan meningkatkan kebutuhan gas domestik. Produksi gas dari dalam negeri akan dialihkan untuk pemenuhan domestik. Kini 63,16% pemanfaatan gas untuk domestik,” ungkapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Senin (18/01/2021). Tutuka memperkirakan tahun ini tidak akan ada impor minyak solar dan avtur lagi. “Untuk minyak solar tidak impor lagi tahun ini, tinggal bensin, yang lain avtur bisa lebih (pasokan dari dalam negeri), ini upaya yang diharapkan konkrit tahun ini dan tahun depan,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga berharap pembangunan kilang bisa rampung sesuai target atau yang telah direncanakan oleh Pertamina. Pemerintah menurutnya akan terus memberikan dukungan agar proyek ini bisa berjalan sesuai target. “ini sudah direncanakan pertamina. Pemerintah dukung agar bisa sesuai target. Kilang-kilang ini tingkatkan kualitas BBM dari standar Euro 2 ke Euro 4,” paparnya. Begitu pun dari sisi produksi minyak dalam negeri, menurutnya untuk mengurangi impor minyak mentah, pemerintah akan mengupayakan target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) pada 2030 bisa tercapai. Demi mengejar target ini, menurutnya pada pekan depan atau sekitar bulan depan akan ada rencana konkret dan terukur yang akan dilakukan pemerintah. Dia menegaskan, terkait dengan program ini pemerintah akan sangat serius. Pemerintah, imbuhnya, akan melakukan ini secara detail dan berkoordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina di bawah arahan Menteri ESDM. “Program dibuat detail agar bisa terlaksana. Sekali lagi, pemerintah sangat serius untuk program 1 juta barel (per hari). Kami siapkan lapangan mana, Plan of Development (PoD) apa, dan kapan bisa meningkatkan produksi, sehingga pada 2030 bisa capai target 1 juta (bph),” tegasnya. Lebih lanjut dia mengatakan komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan mengenai bentuk-bentuk insentif yang bakal diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). “Kita pastikan dengan Kementerian Keuangan bentuk-bentuk insentif yang sekiranya bisa diberikan kepada KKKS,” ungkapnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210118113557-4-216769/solar-avtur-tak-lagi-impor-ini-upaya-ri-tekan-impor-bensin

Liputan6.com | Senin, 18 Januari 2021

Ini Empat Program Prioritas EBTKE di Tahun 2021

Pemerintah terus memacu pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dapat berjalan optimal demi mencapai target bauran sebesar 23% pada tahun 2025. Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana memfokuskan pada empat agenda prioritas yang akan dilakukan di tahun 2021. “Bagaimana mencapai 23% di 2025 secara bertahap harus mulai dipastikan capaiannya di tahun ini dan langkah apa yang akan kita ambil ke depan,” kata Dadan di Jakarta, Kamis (15/1). Program pertama yang menjadi perhatiaan adalah keberlangsungan mandatori B30 dengan mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. “Kita sedang menyiapkan pemanfaatan biofuelnya,” jelas Dadan. Dadan mengakui penyerapan B30 di tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebesar 12% dari alokasi yang ditetapkan sebesar USD9,55 juta KL menjadi USD8,4 juta kilo liter (KL). “Kita udah siap dari sisi porduksi, logistik, dan transportasi, tapi karena pandemi covid-19 dari sisi konsumsi berkurang,” terangnya. Di tahun 2021, penyerapan biodiesel ditargetkan mencapai 9,2 juta KL. “Ini suplai dari 10 perusahaan BBN (bahan bakar nabati) dan disalurkan 20 perusahaan BBN,” ungkap Dadan. Selanjutnya yang menjadi fokus Dadan adalah co-firing biomass. Program ini merupakan metode memanfaatkan biomassa sebagai subtitusi atau campuran batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Adapula percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Fleksibilitas lokasi (lahan) dan waktu yang singkat dalam pembangunan menjadi pertimbangan bagi pemerintah mengutamakan program tersebut. “Ada PLTS atap/rooftop, PLTS terapung di waduk atau bendungan, dan PLTS skala besar,” bebernya. Terkahir adalah konversi pembangkit listrik berbasis energi fosil, utamanya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke PLT EBT yang lebih ramah lingkungan. “Ini sedang disiapkan keputusan Menteri untuk mendukung hal tersebut,” ungkap Dadan. Pemerintah pun menargetkan akan ada penambahan kapasitas terpasang PLT EBT sebesar 905,73 mega watt (MW), terdiri dari 196 MW dari PLT Panas Bumi, 557,93 MW dari PLT Air, 138,8 MW dari PLT Surya, dan 13 MW dari PLT Bio. Sementara untuk target investasi EBT tahun 2021 naik menjadi USD2,05 miliar atau sekitar Rp 28,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 per dolar) dari capaian investasi pada 2020 yang sebesar USD1,36 miliar atau sekitar Rp19,2 triliun. “Ada sedikit ekspansi, peningkatan kualitas, jadi investasi 2021 targetnya lebih tinggi,” pungkas Dadan.

https://www.liputan6.com/news/read/4460053/ini-empat-program-prioritas-ebtke-di-tahun-2021

CNBCIndonesia.com | Senin, 18 Januari 2021

Konsumsi BBM RI di 2021 Diperkirakan Naik ke 75,27 Juta KL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuturkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai 75,27 juta kilo liter (kl), terdiri dari BBM bersubsidi seperti solar, minyak tanah, hingga bensin penugasan seperti Premium sebesar 26,3 juta kl dan BBM non subsidi sebesar 48,97 juta kl. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih. “Terkait berapa volume BBM subsidi dan non subsidi pada 2021, untuk BBM subsidi seperti minyak tanah, solar maupun Premium total 26,3 juta kl dan non BBM subsidi 48,97 juta kl,” ungkap Soerjaningsih saat konferensi pers, Senin (18/01/2021).  Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi konsumsi BBM nasional pada 2020 mencapai 63,96 juta kl, terdiri dari solar dan minyak tanah 14,39 juta kl, Premium 8,44 juta kl, dan BBM non subsidi 41,13 juta kl. Bila ditambah dengan penyerapan biodiesel atau Fatty Acid Methyl Esters (FAME) sebesar 8,45 juta kl, maka total konsumsi BBM pada 2020 mencapai 72,41 juta kl. Sementara bila target BBM pada 2021 ditambah dengan FAME sebesar 9,20 juta kl, artinya total konsumsi BBM nasional pada tahun ini bisa mencapai 84,47 juta kl atau naik 16,6% dibandingkan 2020. Sementara untuk konsumsi LPG nasional pada 2020 mencapai 7,96 juta metrik ton, terdiri dari LPG bersubsidi tabung 3 kg 7,14 juta metrik ton dan LPG non subsidi 0,82 juta MT. Terdapat 7.225 penyalur BBM pada 2021, dan 107 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) beserta 5.046 agen penyalur dan 190.226 pangkalan LPG pada 2020. Adapun produksi BBM di dalam negeri mencapai 684.450 barel per hari (bph), LPG 1,94 juta MT, dan LNG 15,19 juta ton pada 2020.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210118145852-4-216880/konsumsi-bbm-ri-di-2021-diperkirakan-naik-ke-7527-juta-kl

Bisnis Indonesia | Selasa, 19 Januari 2021

BIODIESEL MENCARI JALAN

Saat kebijakan penggunaan biodiesel terus ditingkatkan, pemerintah mencari alternatif baru untuk pengganti bahan bakar minyak dari fosil. Indonesia masih belum dapat menjinakkan impor bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil meski terus berupaya mencarikan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Alih-alih terselesaikan, masalah baru justru menanti. Salah satu yang digadang-gadang sebagai solusi impor BBM adalah pengembangan bahan bakar berbasis nabati melalui program biodiesel. Program pencampuran minyak sawit dengan solar fosil ini mujarab mengurangi impor BBM jenis solar sejak 2019. Rencana pengembangan biodiesel disusun ekspansif. Mencapai 10,5 juta kiloliter (kl) pada 2025 dan naik jadi 13 juta kl pada satu dasawarsa kemudian atau 2035. Di sisi lain, saat program biodiesel terus ditingkatkan, Indonesia mendorong BBM jenis gas menggantikan solar. Sekretaris Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan bahwa pada 2030, akan terdapat 440.000 kendaraan dan 266 unit kapal laut yang akan berbahan bakar gas. Di samping itu, masih terdapat kendaraan bermotor listrik (KBL) dengan total 2 juta mobil dan 14 juta motor. Pada periode tersebut, akan terdapat kilang tambahan yang merupakan 1 unit kilang baru dan 4 unit pengembangan. Djoko mengatakan bahwa produksi solar dari kilang tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan. Pasalnya, DEN memproyeksi pada 2030, terjadi surplus diesel sebesar 41.000 barel ekuivalen minyak per hari. “Untuk kapal dan kereta, problemnya kalau diganti gas kita kelebihan solar, jadi gas itu kita utamakan untuk elektrik seperti pembangkit listrik,” katanya, pekan lalu. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengamini proyeksi kelebihan pasokan BBM solar nantinya. Menurutnya, pada dasarnya dengan produksi saat ini kebutuhan BBM solar Indonesia telah tercukupi. Andriah menilai pengembangan bensin atau green gasoline lebih diperlukan Indonesia saat ini. Penyebabnya kebutuhan dalam negeri yang untuk produk-produk bensin sangat besar. Kementerian ESDM mencatat pada 2019, konsumsi bensin dalam negeri sebesar 35,55 juta kl. Pada periode tersebut, Indonesia masih mengimpor bensin sebesar 19,18 juta kl untuk mencukupi kekurangan yang diproduksi. “Memang ini menjadi satu tantangan juga buat kita karena kalau kita melihat neracanya harusnya memang gasoline yang kita dorong, tetapi memang saat ini malah diesel, tetapi dengan green diesel kita bisa mengekspor karena di luar sudah banyak menggunakan green diesel,” ungkapnya.

PROGRAM BIODIESEL

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa pihaknya masih berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan program biodiesel dengan menuju B40. Untuk meningkatkan keekonomian, Pertamina tengah menjajaki bisnis model yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk produk hydrotreated vegetable oil (HVO) bersama dengan perusahaan-perusahaan penghasil sawit. Animo pasar luar negeri untuk produk HVO cukup besar. Dengan demikian, penjualan produk tersebut dapat meningkatkan keekonomian kala menjalankan penugasan biodiesel di dalam negeri. “Kami sudah dapat potential buyer HVO di luar yang cukup baik. Kalau kembangkan pasar luar dan PSO \public service obligation] ini kalau dikombinasikan akan meningkatkan keekonomian untuk B40 dan seterusnya,” ungkapnya. Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai Indonesia akan mengalami kondisi kelebihan pasok untuk solar kita dengan banyaknya program biodiesel yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Untuk mengatasi kelebihan pasok tersebut, Mamit berpen- dapat pemerintah harus menutup keran impor yang sampai saat ini masih terbuka untuk beberapa sektor swasta yang enggan dengan solar campuran biofuel. “Pemerintah harus bisa memasarkan semua sektor termasuk industri,” katanya. Sementara itu, untuk masalah impor bensin, salah satu upayanya adalah dengan pembangunan kilang yang sedang berlangsung, baik refinery development master plan (RDMP) maupun grass root refinery (GRR). “Selain itu, dengan program EV [electric vehicle] yang akan dikembangkan saya kira ini merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil,” jelasnya. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fah-my Radhi berpendapat biodiesel yang dikembangkan Pertamina adalah untuk substitusi solar. Namun, substitusi tersebut tidak mengatasi masalah defisit neraca migas. Pasalnya, impor terbesar adalah bensin, terutama impor BBM jenis premium. “Untuk atasi oversupply biodiesel, Pertamina harus tetap kembangkan B30 hingga B100, tidak hanya untuk substitusi solar, tetapi juga untuk subtitusi avtur. Dengan B100, tidak lagi dibutuhkan impor solar untuk campuran biodiesel,” katanya, kepada Bisnis. Sementara itu, untuk menurunkan impor bensin, proyek RDMP dan GRR yang dijalankan Pertamina harus segera diselesaikan. “Pembangunan harus diprioritaskan agar bisa memenuhi sendiri kebutuhan seluruh gasoline, termasuk untuk gasoline Euro 4,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.